ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

2

?Download as DOCX, PDF?
?
Epry Shine
Epry Shine
1 of 5
Download to read offline
2. Jelaskan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dan Fiskus Jawab: Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Berikut ini adalah penjelasan mengenai Hak-hak Wajib Pajak 1. Kerahasiaan Wajib Pajak Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, sepert ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan. Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain : ? Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak ? Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia ? Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertuils dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2. Pengangsuran Pembayaran dan Penundaan Pembayaran Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang mengakibatkan jumlah pajak yanmg terutang bertambah kepada DJP. Permohonan harus diajukan paling lama 9 hari kerja stelah tanggal jatuh tempo pembayaran berakhir disertai alasan beserta jumlah pajak yang dimohon diangsur atau ditunda.
3. Penundaan Penyamapaian SPT Tahunan Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Pasal 21. Pemeberitahuan harus dibuat secara tertulis dan disamapaikan ke KPP sebelum batas waktu penyamapaian SPT Tahunan berakhir. 4. Pengurangan PPh Pasal 25 Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. 5. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang. 6. Pembebasan Pajak Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/ pemungutan pajak penghasilan. 7. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan. 8. Pajak Ditanggung Pemerintah
Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah. 9. Dalam Hal Insentif Perpajakan Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku. 10. Menyampaikan Keberatan Wajib Pajak berhak menyamapaikan keberatan jika merasa tidak/kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Sedangkan Kewajiban Wajib Pajak,antara lain: 1. Melakukan Pendaftaran Dalam Kaitannya dengan sistem Self Assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya terdekat dengan temapat tinggal Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain daftar langsung ke KPP setempat, dengan makin berkembangnya teknologi Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran melalui internet yaitu e-register yang terdapat dalam situs resmi DJP. 2. Melakukan 5M (Menghitung, Memotong, Membayar, Melaporkan) Dalam Kaitannya dengan sistem Self Assesment Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem self assessment wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. 3. Melakukan Pembukuan/Pencatatan
Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan berkewajiban untuk melakukan pembukuan karena pembukuan mencerminkan keadaan penghasilan dari wajib pajak tersebut serta mempermudah dalam pengisian SPT. 4. Menyampaikan SPT Wajib Pajak wajib melaporkan SPT yang telah diisinya ke DJP atau KPP tempat domisilinya. Saat ini khusus untuk SPT Masa PPN sudah dapat disampaikan secara elektronik (on-line) melalui aplikasi e-filing. Hak dan Kewajiban Fiskus Berikut ini adalah penjelasan mengenai Hak-hak Fiskus 1. Menerbitkan NPWP Fiskus mempunyai kewenangan/hak untuk menerbitkan NPWP baik dari permohonan si Wajib Pajak sendiri maupun NPWP atas jabatan. 2. Melakukan Pemeriksaan Fiskus berhak melakukan penyelidikan, pemeriksaan atas SPT ynag dilaporkan oleh Wajib Pajak untuk menguji kebenaran data-data yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor Fiskus maupun dilapangan (tempat Wajib Pajak) 3. Mengenakan sanksi administrasi Fiskus berhak mengenakan sanksi administratif apabila Wajib Pajak melanggar ketentuan perpajakan seperti tidak membayar pajak yang kurang bayar atau tidak membayar sama sekali. Sanksi administratif dapat berupa bunga 2% per bulan atau kenaikan pajak 100% atau juga sanksi pidana. Sedangkan Kewajiban Fiskus,antara lain: 1. Menjaga Kerahasiaan data data wajib pajak
Oleh karena Fiskus mengetahui data data wajib pajak yang bersifat rahasia seperti laporan keuangan, surat pemberitahuan, data data informatif lainnya maka fiskus berkewajiban untuk tidak memberitahu kepada siapapun, kecuali jika dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertuils dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2. Memutuskan Pengansuran/Penundaan Pembayaran Pajak Fiskus dalam hal ini memutuskan apakah wajib pajak dapat mengansur atau menunda pembayaran pajak berdasarkan penelitiannya terhadap surat permohonan yang diajukan oleh wajib pajak beserta alasan-alasan yang mendukung permohonann wajib pajak. 3. Menerbitkan Surat Ketetapan Fiskus juga berhak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak serta Penagihan Pajak apabila berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa SPT wajib pajak dalam keadaan kurang bayar atau belum melakukan pembayaran. 4. Memutuskan Keberatan Fiskus berhak memutuskan apakah keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dapat diterima, diterima sebagian ataukah ditolak 5. Menyampaikan Pemberitahuan Tertulis adanya pemeriksaan Fiskus berkewajiban untuk menyamapaikan Surat Pemberitahuan Tertulis mengenai kapan dilakukannya pemeriksaan karena dalam pemeriksaan harus dipersiapkan segala sesuatunya dan tidak boleh mendadak. 6. Menunjukkan Surat Tugas dalam pemeriksaan Dalam pemeriksaan lapangan fiskus berkewajiban untuk menunjukkan surat tugas pemeriksaan, apabila fiskus tidak dapat menunjukkannya maka akan hilang kredibilitas fiskus dimata wajib pajak.

More Related Content

2

  • 1. 2. Jelaskan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dan Fiskus Jawab: Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Berikut ini adalah penjelasan mengenai Hak-hak Wajib Pajak 1. Kerahasiaan Wajib Pajak Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, sepert ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan. Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain : ? Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak ? Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia ? Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertuils dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2. Pengangsuran Pembayaran dan Penundaan Pembayaran Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang mengakibatkan jumlah pajak yanmg terutang bertambah kepada DJP. Permohonan harus diajukan paling lama 9 hari kerja stelah tanggal jatuh tempo pembayaran berakhir disertai alasan beserta jumlah pajak yang dimohon diangsur atau ditunda.
  • 2. 3. Penundaan Penyamapaian SPT Tahunan Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Pasal 21. Pemeberitahuan harus dibuat secara tertulis dan disamapaikan ke KPP sebelum batas waktu penyamapaian SPT Tahunan berakhir. 4. Pengurangan PPh Pasal 25 Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. 5. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang. 6. Pembebasan Pajak Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/ pemungutan pajak penghasilan. 7. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan. 8. Pajak Ditanggung Pemerintah
  • 3. Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah. 9. Dalam Hal Insentif Perpajakan Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku. 10. Menyampaikan Keberatan Wajib Pajak berhak menyamapaikan keberatan jika merasa tidak/kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Sedangkan Kewajiban Wajib Pajak,antara lain: 1. Melakukan Pendaftaran Dalam Kaitannya dengan sistem Self Assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya terdekat dengan temapat tinggal Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain daftar langsung ke KPP setempat, dengan makin berkembangnya teknologi Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran melalui internet yaitu e-register yang terdapat dalam situs resmi DJP. 2. Melakukan 5M (Menghitung, Memotong, Membayar, Melaporkan) Dalam Kaitannya dengan sistem Self Assesment Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem self assessment wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. 3. Melakukan Pembukuan/Pencatatan
  • 4. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan berkewajiban untuk melakukan pembukuan karena pembukuan mencerminkan keadaan penghasilan dari wajib pajak tersebut serta mempermudah dalam pengisian SPT. 4. Menyampaikan SPT Wajib Pajak wajib melaporkan SPT yang telah diisinya ke DJP atau KPP tempat domisilinya. Saat ini khusus untuk SPT Masa PPN sudah dapat disampaikan secara elektronik (on-line) melalui aplikasi e-filing. Hak dan Kewajiban Fiskus Berikut ini adalah penjelasan mengenai Hak-hak Fiskus 1. Menerbitkan NPWP Fiskus mempunyai kewenangan/hak untuk menerbitkan NPWP baik dari permohonan si Wajib Pajak sendiri maupun NPWP atas jabatan. 2. Melakukan Pemeriksaan Fiskus berhak melakukan penyelidikan, pemeriksaan atas SPT ynag dilaporkan oleh Wajib Pajak untuk menguji kebenaran data-data yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor Fiskus maupun dilapangan (tempat Wajib Pajak) 3. Mengenakan sanksi administrasi Fiskus berhak mengenakan sanksi administratif apabila Wajib Pajak melanggar ketentuan perpajakan seperti tidak membayar pajak yang kurang bayar atau tidak membayar sama sekali. Sanksi administratif dapat berupa bunga 2% per bulan atau kenaikan pajak 100% atau juga sanksi pidana. Sedangkan Kewajiban Fiskus,antara lain: 1. Menjaga Kerahasiaan data data wajib pajak
  • 5. Oleh karena Fiskus mengetahui data data wajib pajak yang bersifat rahasia seperti laporan keuangan, surat pemberitahuan, data data informatif lainnya maka fiskus berkewajiban untuk tidak memberitahu kepada siapapun, kecuali jika dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertuils dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2. Memutuskan Pengansuran/Penundaan Pembayaran Pajak Fiskus dalam hal ini memutuskan apakah wajib pajak dapat mengansur atau menunda pembayaran pajak berdasarkan penelitiannya terhadap surat permohonan yang diajukan oleh wajib pajak beserta alasan-alasan yang mendukung permohonann wajib pajak. 3. Menerbitkan Surat Ketetapan Fiskus juga berhak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak serta Penagihan Pajak apabila berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa SPT wajib pajak dalam keadaan kurang bayar atau belum melakukan pembayaran. 4. Memutuskan Keberatan Fiskus berhak memutuskan apakah keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dapat diterima, diterima sebagian ataukah ditolak 5. Menyampaikan Pemberitahuan Tertulis adanya pemeriksaan Fiskus berkewajiban untuk menyamapaikan Surat Pemberitahuan Tertulis mengenai kapan dilakukannya pemeriksaan karena dalam pemeriksaan harus dipersiapkan segala sesuatunya dan tidak boleh mendadak. 6. Menunjukkan Surat Tugas dalam pemeriksaan Dalam pemeriksaan lapangan fiskus berkewajiban untuk menunjukkan surat tugas pemeriksaan, apabila fiskus tidak dapat menunjukkannya maka akan hilang kredibilitas fiskus dimata wajib pajak.