2. peristilahan dan pengertian han
- 1. Peristilahan dan Pengertian HAN Sumber- Sumber HAN
- 2. PERISTILAHAN DAN PENGERTIAN HAN Peristilahan HAN Hukum Tata Pemerintahan (SK Mendikbud RI No. 0198/U/72) Hukum Tata Usaha Negara (Kalangan Perguruan Tinggi sebelum 1986) Hukum Administrasi Negara (setelah tahun 1986) Peradilan Tata Usaha Negara (Judul Undang-undang) dan Peradilan Administrasi Negara (Pasal 144): UU No. 5 Tahun 1986 Administratief Recht dan Bestuur Recht atau Bestuur Kunde (Belanda) Administrative Law (Inggris) Verwaltung Recht (Jerman) Droit Administratife (Prancis)
- 3. Lanjut... Istilah Administratief atau Bestuur Recht ada yang ditafsirkan dengan pemerintahan dan ada yang ditafsirkan dengan Administrasi. Istilah Administrasi mengandung pengertian yang luas, dimana tidak hanya sekedar pelaksana undang-undang saja, tetapi meliputi pelayanan dan perlindungan (kekuasaan negara setelah dikurangi perundang-undangan dan peradilan). Istilah Tata Usaha terlalu sempit ruang lingkupnya. Istilah Tata Pemerintahan dalam arti sempit: pelaksana undang-undang saja. Tata pemerintahan dalam arti luas: seluruh kekuasaan dalam negara yaitu peradilan, perundang-undangan, dan pelaksanaan undang-undang.
- 4. DESKRIPSI HAN J.M Baron De Gerando : Peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintahan dan rakyat kecil. J. Oppenheim dan Van Vollen Hoven: HTN menyoroti negara dalam keadaan diam dan HAN menyoroti negara dalam keadaan bergerak J.H.A. Logemann: Meliputi peraturan-peraturan khusus, disamping hukum perdata positif yang berlaku umum, mengatur cara-cara organisasi negara ikut serta dalam lalu-lintas masyarakat.
- 5. Lanjut deskripsi... Rochmat Sumitro: HAN adalah hukum yang secara khas mengenal seluk beluk daripada administrasi negara dan terdiri dari dua tingkatan yaitu: 1. HAN heteronom bersumber pada UUD, Tap MPR, dan UU adalah hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi. 2. HAN otonom adalah hukum operasional yang diciptakan oleh pemerintah dan administrasi negara sendiri
- 6. Van Wijk-Koninnbelt Hukum administrasi merupakan instrumen juridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dalam masyarakat dan pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap tindakan penguasa. P De Haan, Cs Hukum administrasi mempunyai fungsi norma, instrumen dan jaminan hukum.
- 7. Berdasarkan deskripsi tersebut, menggambarkan bahwa: Hukum administrasi mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, mengatur cara- cara partisipasi masyarakat dalam proses pengaturan dan pengendalian, perlindungan hukum dan menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik.
- 8. Hubungan HAN dengan Aspek HTN Pandangan yang mengatakan adanya perbedaan prinsip: Oppenheim. Van Vollen Hoven Logemann. Pandangan yang mengatakan tidak adanya perbedaan prinsip: Kraneburg Vegting
- 9. Oppenheim HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan aturan-aturan yang memberi wewenang kepada alat-alat perlengkapan negara itu serta membagi- bagikan tugas pekerjaan pemerintah modern antara alat-alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah. HAN adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan negara yang tinggi dan rendah dalam rangka alat-alat perlengkapan negara menggunakan wewenang yang telah ditetapkan oleh HTN.
- 10. Van Vollen Hoven HAN adalah sisa dari semua peraturan hukum nasional setelah dikurangi HTN materil, hukum perdata materil, dan hukum pidana materil. Oleh karena itu cakupan HAN mengenai hukum pemerintahan, hukum peradilan (Hk. Acara ketatanegaraan, acara keperdataan, dan acara kepidanaan), hukum kepolisian, dan hukum perundang-undangan saja.
- 11. Logemann HTN tentang kompetensi, HAN tentang hubungan istimewa. Kompetensi = jabatan dalam susunan negera: siapa, bagaimana, fungsi, kekuasaan hukum, perkembangan jabatan, dan batas-batas organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya. Hubungan istimewa = sifat, bentuk dan akibat yang timbul karena perbuatan-perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat.
- 12. Kranenburg & Vegting HTN bukan semata-mata kompetensi sebab di luar itu juga merupakan studi HAN, misal mengenai wilayah dan kewarganegaraan. Perbedaan HTN dan HAN hanya akibat perkembangan sejarah semata-mata. Jadi sebenarnya antara HTN dengan HAN tak ada perbedaan prinsip.
- 13. Kedudukan HAN dalam Lapangan Hukum HAN terletak diantara hukum privat dan hukum pidana. HAN dapat dikatakan sebagai hukum antara karena tugas pemerintahan yang luas mencakup bidang- bidang kehidupan sosial kemasyarakatan akan tetapi tidak dapat dikatakan hukum perdata karena adanya kekuasaan istimewa dari pemerintah. Kemudian upaya penegakan HAN diperlukan sanksi pidana sebagai upaya paksaan (incauda venanum)
- 14. Perkembangan HAN HAN baru berkembang di berbagai negara khususnya setelah perang dunia kedua: 1. Dalam ilmu pengetahuan, buku-buku yang diterbitkan menjelaskan unsur-unsur bersama dan membentuk teori. 2. Munculnya peradilan administrasi negara (Tribunal Administration) 3. Pembuat undang-undang menyelaraskan tindakan pemerintah untuk mewujudkan pembuatan undang-undang umum untuk pelaksanaan undang-undang, misal penetapan prosedur surat keberatan.
- 15. Sumber HAN Sumber hukum materil: adalah tempat hukum positif digali/ faktor yang menentukan isi hukum: sejarah, politik, sosiologi, dll) Sumber hukum formal adalah asal kewenangan berlakunya hukum: 1. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan peraturan perundang-undangan: UUD 1945, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda. 2. Yurisprudensi. 3. Hukum tidak tertulis. 4. Hukum Internasional. 5. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). 6. Doktrin