2 sop-terpadu-penanganan-huru-hara
- 1. Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa izin tertulis dari PT PLN (Persero) SISTEM MANAJEMEN K3 PT PLN (PERSERO) SOP TERPADU PENANGANAN HURU HARA NO. DOKUMEN : IK3.TJBTB.18.08 EDISI : 00 REVISI : 00 TANGGAL : SEPTEMBER 2016
- 2. SISTEM MANAJEMEN K3 SOP TERPADU PENANGANAN HURU HARA NO. DOKUMEN : IK3.TJBTB.18.08 EDISI : 00 REVISI : 00 TANGGAL : SEPTEMBER 2016 PT PLN (PERSERO) Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa izin tertulis dari PT PLN (Persero)
- 3. PT PLN (PERSERO) SOP TERPADU PENANGANAN HURU HARA No. Dokumen Edisi / Revisi Berlaku Efektif SEPTEMBER 2016 Halaman 1 dari 8 LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIPERIKSA OLEH MANAJER APB JATIM ........................... MANAJER APB BALI ........................... DISAHKAN GENERAL MANAGER TRANSMISI JBTB WARSONO GENERAL MANAGER DISTRIBUSI JATIM YUGO RIYATMO GENERAL MANAGER DISTRIBUSI BALI SANDIKA AFLIANTO Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa izin tertulis dari PT PLN (Persero) DIBUAT OLEH TIM SOP TERPADU
- 4. PT PLN (PERSERO) SOP TERPADU PENANGANAN HURU HARA No. Dokumen Edisi / Revisi Berlaku Efektif SEPTEMBER 2016 Halaman 2 dari 8 DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI No. Jabatan No. Copy 1 General Manager Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali 01 2 General Manager Distribusi Jawa Timur 02 3 General Manager Distribusi Bali 03 4 General Manager Pusat Pengatur Beban 04 5 Manajer Bidang Masing-Masing Unit Induk 05 6 Manajer APP Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali 06 7 Manajer Area Distribusi Jawa Timur 07 8 Manajer Area Distribusi Bali 08 9 Manajer APD Jawa Timur 09 10 Manajer APD Bali 10 11 Manajer APB Jawa Timur 11 12 Manajer APB Bali 12 Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa izin tertulis dari PT PLN (Persero)
- 5. PT PLN (PERSERO) SOP TERPADU PENANGANAN HURU HARA No. Dokumen Edisi / Revisi Berlaku Efektif SEPTEMBER 2016 Halaman 3 dari 8 Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa izin tertulis dari PT PLN (Persero)
- 6. PT PLN (PERSERO) SOP TERPADU PENANGANAN HURU HARA No. Dokumen Edisi / Revisi Berlaku Efektif SEPTEMBER 2016 Halaman 3 dari 8 CATATAN PERUBAHAN Edisi/ Revisi ke Tanggal Halaman Paragraf Alasan Disetujui oleh Jabatan Tanda Tangan
- 7. PT PLN (PERSERO) SOP TERPADU PENANGGULANGAN HURU HARA No. Dokumen Edisi / Revisi Berlaku Efektif SEPTEMBER 2016 Halaman 4 dari 7 DAFTAR ISI I. LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN 1 II. DAFTAR DISTRIBUSI 2 III. CATATAN PERUBAHAN 3 IV. DAFTAR ISI 4 1. TUJUAN 5 2. RUANG LINGKUP 5 3. REFERENSI 5 4. DEFINISI 6 5. TANGGUNG JAWAB 6 6. URAIAN PROSEDUR 6 7. LAMPIRAN 7 Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa izin tertulis dari PT PLN (Persero)
- 8. PT PLN (PERSERO) SOP TERPADU PENANGGULANGAN HURU HARA No. Dokumen Edisi / Revisi Berlaku Efektif SEPTEMBER 2016 Halaman 5 dari 7 1. TUJUAN Prosedur ini dibuat sebagai panduan Penanggulangan Huru-Hara di wilayah kerja PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, Distribusi Jawa Timur, Distribusi Bali, Pusat Pengatur Beban (APB Jawa Timur dan APB Bali) dalam rangka menjaga keandalan sistem kelistrikan di Jawa Timur dan Bali saat terjadi huru-hara. 2. RUANG LINGKUP Prosedur Penanggulangan ini meliputi aktivitas untuk pengamanan bagi personil, peralatan, dokumen, dan property di wilayah kerja PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, Distribusi Jawa Timur, Distribusi Bali, Pusat Pengatur Beban (APB Jawa Timur dan APB Bali). 3. REFERENSI 3.1. Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3.2. Undang – Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 3.3. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 3.4. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 3.5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3.6. Keputusan Presiden RI Nomor : 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS) 3.7. Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 3407.K / 07 / MEN / 2012 Tanggal : 21 Desember 2012 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 3.8. Peraturan Kapolri Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan 3.9. Peraturan Kapolri Nomor : 8 Tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanganan Huru Hara 3.10. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0250.P/DIR/2016 tentang Pedoman Keselamatan Kerja di Lingkungan PT PLN (Persero) 3.11. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0251.P/DIR/2016 tentang Pedoman Keselamatan Instalasi di Lingkungan PT PLN (Persero) Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa izin tertulis dari PT PLN (Persero)
- 9. PT PLN (PERSERO) SOP TERPADU PENANGGULANGAN HURU HARA No. Dokumen Edisi / Revisi Berlaku Efektif SEPTEMBER 2016 Halaman 6 dari 7 3.12. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0252.P/DIR/2016 tentang Pedoman Keselamatan Umum di Lingkungan PT PLN (Persero) 3.13. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 134.K/DIR/2007 tentang Kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) PT PLN (Persero) 3.14. OHSAS 18001:2007 4. DEFENISI Huru-hara adalah suatu peristiwa kerusuhan, keributan, kekacauan, massa yang terjadi dan bisa menimbulkan kerugian property serta berpengaruh terhadap kinerja / kegiatan rutin perusahaan. 5. TANGGUNG JAWAB 5.1. General Manager, Manajer Bidang, Manajer APP, APB, APD dan Area bertanggung jawab atas penanganan bersama keadaan darurat. 5.2. Seluruh Manajer dan Supervisor bersama staf di Transmisi JBTB, Distribusi Jatim, Distribusi Bali, APB Jatim dan APB Bali bertanggung jawab atas pelaksanaan bersama penanganan darurat huru hara. 6. URAIAN PROSEDUR 6.1. Segera setelah diketahui potensi adanya huru-hara, Pimpinan manajeman atau pejabat yang berwenanang melakukan koordinasi dengan aparat keamanan terkait, untuk menginformasikan mengenai lokasi, jenis kerusuhan, potensi meluasnya kerusuhan. 6.2. Berdasarkan informasi yang diketahui dari pimpinan manajeman atau pejabat yang berwenanang yang ditunjuk melakukan antara lain : 6.2.1. Menjaga kelangsungan proses operasional penyaluran energi listrik. 6.2.2. Segera dilakukan pengamanan area dan meminta bantuan pengamanan dari aparat keamanan setempat kepolisian dengan kordinasi Koramil dan Kodim 6.3. Bila dianggap perlu (kondisi terisolir) pimpinan manajeman atau pejabat yang berwenanang menyiapkan logistik (makanan, sumber air, sumber bahan bakar, dsb) dalam jangka waktu tertentu. 6.4. Pimpinan manajeman atau pejabat yang berwenang selalu berkoordinasi dengan keamanan setempat kepolisian dengan kordinasi Koramil dan Kodim, untuk memantau tingkat huru- hara yang terjadi. Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa izin tertulis dari PT PLN (Persero)
- 10. PT PLN (PERSERO) SOP TERPADU PENANGGULANGAN HURU HARA No. Dokumen Edisi / Revisi Berlaku Efektif SEPTEMBER 2016 Halaman 7 dari 7 6.5. Setelah kondisi dinyatakan aman berdasarkan informasi keamanan setempat dan sudah mendapat rekomendasi dari aparat keamanan kepolisian dengan koordinasi Koramil dan Kodim, Manajer Unit setempat akan menyatakan kondisi huru-hara sudah dapat diatasi. 6.6. Apabila kondisi tidak terkendali dan dinyatakan tidak aman maka kendali tetap berada di bawah aparat keamanan kepolisian dengan kordinasi Koramil dan Kodim. 6.7. Segera dilakukan upaya pemulihan untuk normalisasi proses dan normalisasi waktu/jam kerja karyawan. 7. LAMPIRAN Daftar Telepon Penting (Dinas Pemadam Kebakaran, Polsek/Polres, Rumah Sakit, dst). Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa izin tertulis dari PT PLN (Persero)