�ݺ�ߣ

1PEMBENTUKAN KEBIJAKAN BIROKRASI DAN ASPEK YANG MEMPENGARUHINYA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belakangan ini, dalam segala aspek yang berhubungan dengan
pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk
direalisasikan. Terlebih lagi,birokrasi pemerintah Indonesia telah memberikan
sumbangsih yang sangat besar terhadap kondisi keterpurukan bangsa Indonesia
dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan. Birokrasi yang telah dibangun
oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang
kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Akan tetapi, pemerintahan
pascareformasi pun tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi
terealisasi dengan baik. Kurangnya komitmen pemerintah pascareformasi
terhadap reformasi birokrasi ini cenderung berbanding lurus dengan kurangnya
komitmen pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi
penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini. Sebagian
masyarakat memberikan cap negatif terhadap komitmen pemerintah
pascareformasi terhadap reformasi birokrasi. Ironisnya, sebagian masyarakat
Indonesia saat ini, justru merindukan pemerintahan Orde Baru yang dinggap
dapat memberikan kemapanan kepada masyarakat, walaupun hanya kemapanan
yang bersifat semu.

Birokrat, sebagai pembentuk kebijakan yang bersifat publik dipengaruhi
oleh berbagai faktor. Dengan demikian, seringkali kebijakan yang dilahirkan oleh
para birokrat tidak menyentuh kepentingan masyarakat��tidak bersifat populis.
Bukan tidak mungkin, berbagai faktor tersebut, baik yang bersifat internal
maupun eksternal, yang menyebabkan negara ini semakin larut dalam
keterpurukan. Sebagaimana telah diketahui oleh kalangan yang peduli terhadap
pembaruan hukum tanah air, beberapa peraturan perundang-undangan yang
menjadi produk lembaga legislatif di Indonesia merupakan hasil ��pesanan��
International Monetary Fund (IMF). Keterlibatan lembaga donor lintas negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAMULANG


tersebut dalam pembentukan berbagai aturan hukum, pada faktanya, merupakan
konsekuensi yang harus diterima pemerintah republik ini sebagai bagian dari
perjanjian antara Indonesia dengan IMF mengenai pinjaman lunak yang diberikan
oleh IMF kepada Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penulisan makalah ini, masalah yang akan dibahas adalah sebagai
berikut.

1. Aspek apa sajakah yang mempengaruhi birokrat dalam melakukan
pembentukan kebijakan?

2. Sejauh manakah peran pemerintah dalam membentuk kebijakan di bidang
hukum?

3. Seberapa besar pengaruh faktor eksternal terhadap proses pembentukan
kebijakan oleh birokrat?

1.3 Tujuan Penulisan

Secara umum, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk membuka
wawasan

penulis dan pembaca mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi para
pelaksana birokrasi dalam proses pembentukan kebijakan. Secara khusus,
penulisan makalah ini bertujuan sebagai berikut.

1. Menguraikan secara jelas dan rinci berbagai aspek yang mempengaruhi
birokrat dalam melakukan pembentukan kebijakan.

2. Menjelaskan peranan pemerintah dalam proses pembentukan kebijakan di
bidang hukum.

3. Menjelaskan secara singkat pengaruh faktor eksternal terhadap proses
pembentukan kebijakan di Indonesia.

FAKULTAS HUKUM


1.4 Metode Penulisan

Penyusunan makalah ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan.
Berbagai sumber bacaan, terutama artikel dari jurnal-jurnal pada beberapa situs
internet, menjadi bahan rujukan penulis dalam menyusun makalah ini. Penulis
menemukan berbagai referensi mengenai hal yang berhubungan dengan kebijakan
pemerintah, namun amat sulit mendapatkan sumber bacaan yang secara spesifik
berbicara tentang faktor-faktor berpengaruh pembuatan kebijakan birokrasi.

FAKULTAS HUKUM


BAB II

ASPEK-ASPEK YANG MEMPENGARUHI BIROKRAT DI INDONESIA

DALAM PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN

Salah satu tugas birokrat adalah membentuk suatu kebijakan publik yang
dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat
tentu harus memperhatikan apakah kebijakan tersebut nantinya dapat diterapkan
dalam masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang ada tidak akan sia-sia belaka.
Oleh sebab itu, seorang birokrat haruslah orang yang independen dan dapat
menampung setiap aspirasi masyarakat. Namun, dalam realitanya ternyata banyak
aspek yang dapat mempengaruhi para birokrat dalam membentuk suatu kebijakan,
sehingga kebijakan yang dibuat sebenarnya hanyalah kepentingan dari beberapa
golongan saja, dengan berkedok untuk kepentingan masyarakat luas. Aspek-aspek
yang mempengaruhi pembentukan kebijakan dari para birokrat akan dibahas
sebagai berikut.

2.1 Adanya Pengaruh Tekanan dari Luar

Di sini nilai-nilai politis yang berlaku akan sangat mempengaruhi birokrat.
Pengaruh tekanan dari luar itu bisa bermacam-macam bentuknya. Salah satunya
adalah ketika Indonesia sedang mengalami krisis moneter periode 1998,
Indonesia banyak mendapat tekanan dari dunia internasional, khususnya negara-
negara kapitalis barat. Pada saat itulah International Monetary Fund (IMF) mulai
mempengaruhi perekonomian Indonesia dengan memberikan berbagai cara
bagaimana dapat keluar dari krisis. Namun, yang terjadi adalah Indonesia selalu
didikte oleh IMF dan setelah sekian lama sampai lima tahun lebih, serta telah
beberapa kali berganti presiden, Indonesia belum bisa keluar dari krisis. Salah
satu produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia atas saran IMF adalah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat. Undang-undang tersebut dibuat dengan mengadopsi langsung
undang-undang di Amerika Serikat yang mengatur tentang hal yang sama.
Kemudian, yang terjadi adalah, substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

FAKULTAS HUKUM


banyak yang tidak jelas dan tidak cocok untuk dapat diterapkan di Indonesia.
Pengaruh tekanan itu juga bisa datang dari dalam negeri sendiri. Dalam hal ini
tergantung dari nilai politis apa yang dianut oleh birokrat yang bersangkutan.

2.2 Adanya Pengaruh Kebijaksanaan Lama

Dalam hal ini, kebijaksanaan lama yang diwariskan kepada para birokrat
baru sangat berpengaruh (nilai-nilai organisasi). Suatu sistem atau tatanan yang
berlaku dalam organisasi bisa mempengaruhi kinerja para birokrat. Sistem lama
yang sudah mengendap akan sangat sulit diubah bila birokrat-birokrat lama dalam
organisasi yang bersangkutan juga tidak diganti. Jadi, bila hanya satu atau dua
birokrat saja yang diganti, justru birokrat-birokrat baru tersebut yang akan
mengikuti arus dari sistem lama karena kinerja-kinerja para birokrat baru juga tak
lepas dari pengaruh para birokrat lama yang jumlahnya lebih banyak. Contoh
yang dapat diambil di Indonesiaini adalah pada masa reformasi, di mana belum
banyak yang berubah dari sistem pada rezim Orde Baru.

Pada masa reformasi, para birokrat yang diganti hanyalah para elit atau
pemimpin-pemimpinnya saja, sedangkan bawahan-bawahannya tetap. Hal ini
membuat pelayanan-pelayanan yang diberikan, serta ketentuan hukum yang yang
dibentuk untuk masyarakat pada masa reformasi ini menjadi sama saja seperti
pada masa Orde Baru, walaupun ada perubahan, itu pun hanya sebagian kecil
saja. Inilah yang menjadi permasalahan, di mana para birokrat bawahan tersebut
masih menjadi bagian dari sistem lama. Oleh karena itu, seorang pemimpin dalam
suatu organisasi yang masih terpengaruh oleh sistem lama haruslah bertekad
untuk menciptakan suasana kerja yang baru dalam organisasinya, sehingga
kebijakan-kebijiakan yang dibuat tidak terpengaruh oleh kebijaksanaan lama.

2.3 Adanya Pengaruh Sifat-sifat Pribadi

Nilai pribadi yang ada dalam diri pembuat kebijakan sangat berpengaruh.
Sifat dan watak pribadi dalam tiap diri birokrat dapat mempengaruhi suatu produk
hukum yang akan dibuat oleh birokrat yang bersangkutan. Kebijakan tersebut
akan baik dan dapat mengakomodasi kepentingan semua lapisan masyarakat, bila

FAKULTAS HUKUM


sifat dan watak dari para birokrat baik dan mempunyai kompetensi, serta
integritas yang tinggi. Sebaliknya, kebijakan tersebut akan berakibat buruk, bila
sifat dan watak dari para birokrat hanya mementingkan dirinya sendiri. Saat ini,
masih banyak birokrat yang hanya mementingkan dirinya sendiri karena
terpengaruh sifat-sifat pribadinya. Demikian juga pada masa Orde Baru. Ketika
itu, mantan Presiden Soeharto pernah mengeluarkan suatu Instruksi Presiden
(Inpres) yang berkaitan dengan penghapusan bea impor atas mobil Timor di
Indonesia. Inpres tersebut menjadi kontroversial pada waktu itu karena pemilik
perusahaan mobil Timor adalah putranya sendiri. Dalam hal ini, sebenarnya
terjadi benturan kepentingan (conflict of interest) pada mantan Presiden Soeharto,
di mana ia mengeluarkan kebijakan yang seharusnya bermanfaat bagi publik,
tetapi yang justru terjadi adalah Inpres tersebut hanya mementingkan diri pribadi
sang mantan presiden.

2.4 Adanya Pengaruh dari Kelompok Luar

Di Indonesia, begitu banyak kelompok masyarakat yang dibentuk sendiri
oleh mereka. Kelompok itu berbagai macam namanya, ada ��aliansi��, ��forum��,
��front��, ��himpunan��, ��lembaga�� dan masih banyak lagi yang pada intinya
merupakan suatu kumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, sehingga
bisa disebut juga sebagai suatu organisasi. Organisasi-organisasi masyarakat
tersebut akan selalu merespon tiap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak
tepat dan salah arah, sehingga organisasi masyarakat itu dikatakan juga sebagai
alat kontrol bagi pemerintah.

Beberapa bulan yang lalu ketika pemerintah berniat merevisi Undang-
UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tiap organisasi buruh
langsung merespon keinginan pemerintah tersebut karena para buruh menganggap
revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hanya untuk melindungi para
pengusaha dan investor asing. Puncaknya pada 1 Mei 2006��Hari Buruh Sedunia,
tiap organisasi buruh seluruh Indonesia serentak mengadakan aksi unjuk rasa
untuk menentang revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, dan kemudian

FAKULTAS HUKUM


pada 3 Mei 2006, para buruh se-Indonesia kembali melakukan aksi unjuk rasa,
bahkan terjadi kerusuhan pada unjuk rasa yang kedua ini. Aksi unjuk rasa para
buruh tersebut dapat mempengaruhi pemerintah untuk tidak merevisi Undang-
Undang Ketenagakerjaan tersebut, walaupun nantinya akan tetap direvisi,
setidaknya pemerintah memilih untuk menunda pembahasan revisi Undang-
Undang Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meredakan amarah
para buruh yang merasa termarjinalkan posisinya dan juga agar kegiatan
perekonomian tetap dapat berjalan seperti biasanya. Dengan demikian, menjadi
terbukti bahwa kelompok-kelompok masyarakat dapat mempengaruhi pemerintah
dalam hal membuat kebijakan.

2.5 Adanya Pengaruh Keadaan Masa Lalu

Pengaruh keadaan masa lalu dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat
oleh para birokrat. Para birokrat dapat belajar dari pengalaman mengenai
kebijakan yang telah diterapkan dalam masyarakat dengan melihat hasilnya pada
saat ini, yaitu baik atau buruk. Pada masa Orde Baru, banyak kebijakan yang
hanya mementingkan kelompok tertentu saja, sehingga rakyat selalu menjadi
korban dari sebuah kebijakan. Makin lama, rakyat semakin pintar dan tidak ingin
dibodohi terus-menerus. Alhasil pada 1998, kekesalan rakyat yang selama ini
selalu dipendam, akhirnya memuncak. Rakyat dan mahasiswa tumpah ruah turun
ke jalan dengan satu tujuan, yaitu melengserkan Soeharto dari tahta kepresidenan
selama 32 tahun. Dengan mempelajari hal tersebut, maka pemerintah saat ini
harus lebih hatihati untuk membuat kebijakan, karena bila tidak, maka bukan
tidak mungkin hal yang telah menimpa mantan Presiden Soeharto, dapat juga
terjadi pada masa pemerintahan saat ini. Dengan demikian, faktor ��keadaan masa
lalu�� dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat suatu
kebijakan publik dan pemerintah juga harus memikirkan nasib rakyat kecil yang
dari dulu jarang sekali merasakan efek dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh
para birokrat.

FAKULTAS HUKUM


BAB III

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN
HUKUM

DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

3.1 Peran Pemerintah dalam Pembentukan Kebijakan Hukum

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan dalam hal
penegakan hukum berada di tangan lembaga yudikatif. Namun demikian, peran
pemerintah sebagai badan eksekutif dirasakan amat penting dalam rangka upaya
menegakkan hukum di Tanah Air. Setidaknya ada tiga alasan mengapa kebijakan
pemerintah dalam hal penegakan hukum diperlukan.

Pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah
dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Bagi Indonesia sendiri,
pernyataan tujuan bernegara sudah dinyatakan dengan tegas oleh para pendiri
negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD1945), di antaranya: melindungi segenap bangsa dan
memajukan kesejahteraan umum. Bukan hanya pernyataan tujuan bernegara
Indonesia, namun secara mendasarpun gagasan awal lahirnya konsep negara,
pemerintah wajib menjamin hak asasi warga negaranya. Memang, dalam teori
pemisahan kekuasaan cabang kekuasaan negara mengenai penegakan hukum
dipisahkan dalam lembaga yudikatif. Namun, lembaga eksekutif tetap mempunyai
tanggung jawab karena adanya irisan kewenangan dengan yudikatif serta
legislatif dalam konteks checks and balances; dan kebutuhan pelaksanaan aturan
hukum dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan sehari-hari.

Kedua, tidak hanya tanggung jawab, pemerintah pun mempunyai
kepentingan langsung untuk menciptakan situasi kondusif dalam menjalankan
pemerintahannya. Birokrasi dan pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik,
serta keamanan masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, akan
muncul pula stabilitas yang akan berdampak pada sektor politik dan ekonomi.

FAKULTAS HUKUM


Menjadi sebuah penyederhanaan yang berlebihan bila dikatakan penegakan
hukum hanyalah tanggung jawab dan kepentingan lembaga yudikatif.

Ketiga, tidak dapat dilupakan pula adanya dua institusi penegakan hukum
lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu kepolisian dan
kejaksaan.Penegakan hukum bukanlah wewenang Mahkamah Agung (MA)
semata. Dalam konteks keamanan masyarakat dan ketertiban umum, kejaksaan
dan kepolisian justru menjadi ujung tombak penegakan hukum yang penting
karena mereka langsung berhubungan dengan masyarakat. Sementara itu, dalam
konteks legal formal, hingga saat ini pemerintah masih mempunyai suara yang
signifikan dalam penegakan hukum. Sebab, sampai dengan September 2004,
urusan administratif peradilan masih dipegang oleh Departemen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pemerintah masih berperan penting dalam
mutasi dan promosi hakim, serta administrasi peradilan.

Realisasi penegakan hukum di Indonesia sendiri, belakangan ini,
seringkali tidak dipandang sebagai sesuatu yang penting dalam proses
demokratisasi. Hukum lebih sering dilihat sebagai penopang perbaikan di bidang
lainnya seperti politik dan pemulihan ekonomi. Akibatnya, pembaruan hukum
justru dianggap hanya sebatas pembentukan peraturan perundang-undangan yang
dibutuhkan untuk melaksanakan rencana-rencana perbaikan sektor ekonomi dan
politik, alih-alih pembenahan perangkat penegakan hukum itu sendiri. Indikasi
gejala ini terlihat dari lahirnya berbagai undang-undang secara kilat di Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), yang didorong oleh rencana pemulihan ekonomi yang
dipreskripsikan oleh berbagai lembaga internasional dan nasional, sementara
tidak banyak yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja kepolisian dan kejaksaan
oleh pemerintah. Padahal, evolusi masyarakat hingga menjadi organisasi negara
melahirkan konsep tentang adanya hukum untuk mengatur institusi masyarakat.
Oleh karena itu, terdapat asumsi dasar yang menyatakan bahwa adanya kepastian
dalam penegakan hukum akan mengarah kepada stabilitas masyarakat. Dan pada
kenyataannya, kepastian hukum selalu menjadi hal yang didambakan, walaupun
terdengar utopis. Sebab, melalui kepastian inilah akan tercipta rasa aman bagi

FAKULTAS HUKUM


rakyat. Adanya kepastian bahwa kehidupan dijaga oleh negara, kepentingannya
dihormati, dan kepemilikan yang diraihnya dilindungi.

3.2 Pembentukan Kebijakan di Bidang Penegakan Hukum dan Faktor yang

Mempengaruhinya

Bagi Indonesia sendiri, penegakan hukum bukan hanya untuk mendorong
perbaikan politik dan pemulihan ekonomi. Harus disadari bahwa penegakan
hukum justru merupakan ujung tombak proses demokratisasi. Karena, melalui
penegakan hukum ini, Indonesia dapat secara konsisten memberantas korupsi
yang sudah mengakar dengan kuat di berbagai sektor serta menjalankan aturan-
aturan dalam bidang politik dan ekonomi secara konsisten. Penegakan hukum
yang konsisten dan tegas juga dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi
dan tatanan politik.

Dalam bidang pembentukan kebijakan, indikasi yang menunjukkan gejala
pembuatan aturan secara instan tersebut dilihat dalam soal perencanaan
pembentukan kebijakan hukum pemerintah yang cenderung stagnan. Pada masa
pemerintahan Abdurrahman Wahid, dibentuk Komisi Hukum Nasional yang
bertugas memberikan nasihat kepada presiden dalam bidang hukum. Namun,
dalam pemerintahan yang berikutnya, Komisi Hukum Nasional dapat dikatakan
tidak memiliki banyak andil dalam pembentukan kebijakan pemerintah di bidang
hukum. Pada saat ini, arah kebijakan hukum dituangkan bersama dengan arah
kebijakan pembangunan sektor-sektor lainnya dalam Program Pembangunan
Nasional (Propenas) yang dibuat dalam bentuk undang-undang oleh DPR dan
pemerintah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000). Di dalam Propenas, yang
menggantikan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) itu, disusun arah
kebijakan pembangunan di bidang hukum. Propenas tidak hanya memuat arah
perbaikan institusi, tetapi juga serangkaian pembentukan undang-undang, yang
kemudian diturunkan dalam bentuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Prolegnas memuat semua legislasi yang akan dihasilkan dalam jangka waktu lima
tahun. Pembagian yang ada dalam Prolegnas dilakukan secara sektoral, yaitu

FAKULTAS HUKUM


bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pendidikan, pembangunan
daerah, sumber daya alam dan pertahanan keamanan.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dalam studinya
tentang Prolegnas pada masa sidang DPR 2003-2004 menyimpulkan setidaknya
dua hal sebagai berikut. Pertama, proses penyusunan legislasi di Indonesia
bukanlah dalam kerangka ��mengarahkan�� kebijakan di bidang hukum tetapi
justru ��diarahkan�� oleh berbagai faktor eksternal. Kedua, sampai titik tertentu
proses penyusunan prioritas legislasi menjadi sarana untuk ��memagari��
perubahan politik dan hukum yang dikehendaki. Proses ini menjadi alat
pembenaran (justifikasi) semata dalam meredam agenda perubahan struktural
sambil mempertahankan status quo.

Salah satu faktor eksternal yang turut mengarahkan pembentukan
kebijakan hukum di negeri ini di antaranya dalam bentuk ideologi asing. Paham
neo-liberal yang berkembang pesat sebagai bagian dari kedigdayaan negara-
negara Barat telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai kebijakan
dalam negeri di negaranegara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Neo-liberalisme
masuk ke dalam hukum dan kebijakan melalui proses pembentukan maupun
penegakannya. Proses pembentukan dan penegakan hukum dan kebijakan dapat
dilihat sebagai arena pertarungan antara kelompok yang memiliki akses dan yang
tidak. Masuknya neo-liberalisme ke dalam hukum menjadi konsekuensi dari
merasuknya ideologi neo-liberal dalam berbagai sendi kehidupan��pandangan
yang melihat bahwa negara harus menjauh dari arus ekonomi dan semua individu
harus berkompetisi dalam mekanisme pasar.

FAKULTAS HUKUM


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian, penjelasan, dan pembahasan dalam bab-bab
terdahulu, dapat disimpulkan hal sebagai berikut.

1. Terdapat beberapa aspek yang memberikan pengaruh terhadap birokrat dalam
pembentukan kebijakan, yaitu:

a. adanya pengaruh tekanan dari luar;

b. adanya pengaruh kebijaksanaan lama;

c. adanya pengaruh sifat-sifat pribadi;

d. adanya pengaruh dari kelompok luar; dan

e. adanya pengaruh keaadaan masa lampau;

2. Sedikitnya ada tiga alasan mengapa peran pemerintah dalam pembentukan
kebijakan di bidang penegakan hukum diperlukan, yaitu:

a.pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan
rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara;

b.pemerintah juga berkepentingan langsung untuk menciptakan situasi
kondusif dalam menjalankan pemerintahannya; dan

c.terdapat dua institusi penegakan hukum yang berada di bawah lembaga
eksekutif, yaitu kepolisian dan kejaksaan, keduanya merupakan ujung
tombak penegakan hukum karena langsung berhubungan dengan
masyarakat.

3. Pengaruh dari luar tubuh birokrat terkadang memberikan peran signifikan
sebagai alat kontrol atas birokrat berkaitan dengan proses pembentukan

FAKULTAS HUKUM


kebijakan. Namun, faktor eksternal dapat pula cenderung berpengaruh negatif
apabila kepentingan kelompok/golongan/badan tertentu menjadi landasan si
pemberi pengaruh tersebut.

4.2 Saran

Permasalahan seputar birokrasi bukan merupakan hal baru di negeri ini.
Namun, faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pembentukannya baru
menjadi isu utama belakangan ini. Menjaga kedaulatan negara bukan sekadar
dengan mempertahankan wilayah teritorial, tetapi juga dengan menunjukkan
harga diri bangsa melalui penolakan terhadap pengaruh-pengaruh asing dalam
pembentukan kebijakan yang dapat merugikan proses pembaruan hukum di
Tanah Air.

Tidak diragukan lagi, saat ini, banyak pemikir di bidang hukum yang
berada di jajaran pemerintahan. Persoalannya bukan lagi mampu atau tidak
mampu, tetapi mau atau tidak mau. Kemauan yang keras dari para birokrat
dibantu oleh para pemikir hukum terbaik bangsa sangat dibutuhkan dalam rangka
reformasi berbagai kebijakan, terutama di bidang hukum atau yang menyangkut
kepentingan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari masuknya pengaruh
eksternal yang berpotensi memberikan akibat negatif bagi bangsa dan negara.

FAKULTAS HUKUM


DAFTAR PUSTAKA

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi
untuk Independensi Peradilan. Menuju Independensi Kekuasaan
Kehakiman. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP),
1999.

Mahendra, Yusril Ihza. Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia. Jakarta:
TimPakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasai Manusia RI
bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia RI, 2002.

Rasad, Fauziah. ��Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi.��
www. transparansi.or.id, Januari 2006.Setyowati, Erni, et.al. Bagaimana
Undang-Undang Dibuat. Seri Panduan Legislasi PSHK. Jakarta: Pusat
Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003.

Susanti, Bivitri. ��Kebijakan Pemerintah dalam Penegakan Hukum: Mau Dibawa
KeMana?�� www.pemantauperadilan..com, 10 Februari 2004.

_______. ��Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang Neo-Liberal,��
Makalah yang disampaikan dalam diskusi di Lembaga Bantuan Hukum
(LBH), Jakarta, 28 Februari 2003.

Susanti, Bivitri, dkk., ��Menggugat Prioritas Legislasi DPR: Catatan PSHK untuk
Masa Sidang DPR 2003-2004,�� Laporan Penelitian yang disampaikan
dalam Diskusi ��Menggugat Prioritas Legislasi DPR,�� Hotel Indonesia,
Jakarta, 2 September 2003.

_______. Semua Harus Terwakili: Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan
Lembaga Kepresidenan di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia, 2000.

FAKULTAS HUKUM

�ݺ�ߣ

25889051 makalah-reformasi-birokrasi

Convert to study materialsBETA

More Related Content

25889051 makalah-reformasi-birokrasi