際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
disampaikan dalam
MUSRENBANG RKPD KOTA PEKALONGAN
27 Maret 2019
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020
Keterkaitan Perencanaan
1
 UU 25/2004
 UU 23/2014
 Permendagri 86 Tahun 2017
Mandatory
RPJP Provinsi RPJMD Provinsi RKPD Provinsi
RPJP Nasional RPJM Nasional RKP
RPJP Kab/Kota RPJMD Kab/Kota RKPD Kab/Kota
RTRW
Nasional
RTRW
Provinsi
RTRW
Kab/Kota
Acuan Diperhatikan
Pedoman
Dokrenbang lainnya :
 TPB/ RAD SDGs
 RAD PG
 RAD GRK
 SPM
Holistik
Tematik Integratif
Spasial
Fokus pada kegiatan memberikan
kontribusi pencapaian prioritas
daerah
Penanganan Dilakukan Secara
Menyeluruh
Terpadu Seluruh Kegiatan
yg Saling Memperkuat dan
Selaras dengan Prioritas
Nasional.
Lokus Jelas dan Berbasis
Kewilayahan
Top Down
Planning
Bottom
Up
Planning
Prinsip yang Digunakan Money Follow Program Priority
Pendekatan Perencanaan :
Dilakukan secara top down dan
bottom up planning.
Mengedepankan Pendekatan :
Holistik, Tematik, Integratif dan Berbasis Spasial
Pendekatan Perencanaan saat ini
2
KONDISI MAKRO
PROV JATENG
CANDI CETHO
Kawasan Rawan Bencana Alam di Prov. Jateng
22K/K Resiko Tinggi, 13 K/K Resiko Sedang
29 Kab dan 6 Kota
573 Kec, 7809 Desa, 769 Kel
Luas Wilayah
Penduduk
34.490.835
Jiwa
*BPS 2018
Laki-
Laki
17.101.80
6
(49,58%
)
Perempu
an
17.389.02
9
(50,42%)
0-4
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
40-44
35-39
30-34
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
70-74
75-79
80-84
85+
Perempuan Laki-laki
Pola Ruang di Prov Jateng
4
KEMISKINAN
Sept 2018 : 11,19 %
KOTA
9,67 %
1.709,56 Rb Jiwa
Desa
12,80 %
2.157,86 Rb Jiwa
KINERJA TERTINGGI
Sept 2018
4.14
4.84
6.75
6.98
7.00
7.29
7.41
7.81
7.87
7.94
8.69
9.08
9.84
9.87
9.90
10.01
10.04
10.06
10.75
11.23
11.25
11.67
11.90
12.31
12.54
12.96
13.12
13.50
15.41
15.46
15.62
16.04
17.17
17.47
17.58
11.32
9.82
Kota
Semarang
Kota
Salatiga
Kota
Pekalongan
Kudus
Jepara
Semarang
Sukoharjo
Kota
Tegal
Kota
Magelang
Tegal
Batang
Kota
Surakarta
Kendal
Temanggung
Pati
Karanganyar
Boyolali
Pekalongan
Wonogiri
Magelang
Cilacap
Purworejo
Blora
Grobogan
Demak
Klaten
Sragen
Banyumas
Rembang
Banjarnegara
Purbalingga
Pemalang
Brebes
Kebumen
Wonosobo
Kab/Kota Jawa Tengah Nasional
TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/ KOTA (2018, MARET)
Tahun 2013 :
15 Kab Berada di
Zona Merah
Tahun 2018 :
14 Kab Berada di
Zona Merah
Penduduk miskin dominan di wilayah perdesaan
5
13.58
13.32 13.19
12.23
11.19
0.86
0.26
0.13
0.96
1.04
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
2014 2015 2016 2017 2018
Capaian Kinerja Trendline Capaian Trendline Kinerja
6
9.20
9.60
19.40
20.50
47.00
60.00
65.40
66.10
73.60
75.40
75.70
83.50
86.50
87.80
89.50
94.70
97.40
98.20
102.50
102.80
114.10
116.40
123.90
138.30
141.70
143.40
144.10
144.20
151.70
168.70
193.20
208.30
208.70
226.20
309.20
111.34
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
Jumlah penduduk miskin diatas
rata-rata
15 Kabupaten
(Kab. Tegal, Kab. Sragen, Kab. Pati, Kab. Wonosobo, Kab. Banjarnegara, Kab. Magelang, Kab. Demak, Kab. Purbalingga, Kab.
Klaten, Kab. Grobogan, Kab. Cilacap, Kab. Pemalang, Kab. Kebumen, Kab. Banyumas, Kab. Brebes)
Jumlah penduduk miskin sama
dengan rata-rata
Kabupaten
-
Jumlah penduduk miskin
dibawah rata-rata
20 Kabupaten/Kota
(Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kab. Kudus, Kab. Sukoharjo, Kab. Batang, Kota
Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Semarang, Kab. Purworejo, Kab. Jepara, Kab. Karanganyar, Kab. Pekalongan, Kab. Kendal,
Kab. Rembang, Kab. Boyolali, Kab. Blora, Kab. Wonogiri)
JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA
(2018, MARET)
6
TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA
NILAI TUKAR PETANI
INDEKS GINI
INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA
PERTUMBUHAN EKONOMI INFLASI INDEKS WILLIAMSON
0.641
0.638 0.638
0.627
0.62
0.61
0.615
0.62
0.625
0.63
0.635
0.64
0.645
2012 2013 2014 2015 2016
Jateng
7.99 8.22
2.73 2.36
3.71
2.82
8.38 8.36
3.35
3.02
3.61
3.13
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jawa Tengah Nasional
INDIKATOR MAKRO JAWA TENGAH 2013-2018
3
7
CAPAIAN IPG & IDG
91.5
91.89
92.21 92.22
91.94
90.19
90.34
91.03
90.82
90.96
89
89.5
90
90.5
91
91.5
92
92.5
2013 2014 2015 2016 2017
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)
JATENG & NASIONAL 2013-2017
Jateng
71.22
74.46
74.8 74.89 75.1
70.46 70.68 70.83
71.39
71.74
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2013 2014 2015 2016 2017
INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)
JATENG & NASIONAL 2013-2017
Jateng
8
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2020
GROJOGAN SEWU
VISI
2018-
2023
MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI
 Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi
Membangun
masy Jateng
yg religius,
toleran &
guyup untuk
menjaga NKRI
MISI 1
Memperkuat
kapasitas
ekonomi rakyat
dan membuka
lapangan kerja
untuk
mengurangi
kemiskinan dan
pengangguran
MISI 3
Mempercepat
RB yg dinamis
serta
memperluas
sasaran ke
pem Kab/Kota.
MISI 2
Menjadikan
rakyat Jateng
lebih sehat, lebih
pintar, lebih
berbudaya dan
mencintai
lingkungan
MISI 4
10
2019
Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan & Pemanfaatan Iptek
2020
Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung Peningkatan Kualitas Hidup
& Kapasitas SDM
2021
Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat
didukung penguatan daya saing SDM
2022
Penguatan kesejahteraan &
perekonomian masyarakat
didukung penguatan daya
saing ekonomi daerah,
2023
Perwujudan masyarakat Jateng yg semakin sejahtera & berdika
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD TAHUN 2018  2023
11
ISU STRATEGIS
1. Kemiskinan
2. Peningkatan kualitas
dan daya saing
sumberdaya manusia
3. Daya saing
ekonomi dan
peningkatan
kesempatan
berusaha
4. Keberlanjutan Pembangunan
Dengan Memperhatikan Daya
Dukung Lingkungan dan Kelestarian
Sumber Daya Alam
5. Kedaulatan pangan
dan energi
6. Kesenjangan
Wilayah
7. Tata Kelola
Pemerintahan
ISU STRATEGIS RKPD 2020
12
 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan
Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia 
FOKUS PEMBANGUNAN JAWA TENGAH TAHUN 2020
PRIORITAS
1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan
kapasitas fiskal daerah
13
13
SINERGITAS PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020
NASIONAL
1. Pembangunan manusia dan
pengentasan kemiskinan
2. Konektivitas dan pemerataan
3. Nilai tambah ekonomi dan
kesempatan kerja
4. Ketahanan pangan, air,
energi, dan LH
5. Stabilitas pertahanan dan
keamanan
PROV. JAWA TENGAH
1. Percepatan pengurangan
kemiskinan dan pengangguran
2. Peningkatan kualitas hidup dan
kapasitas SDM Jawa Tengah
3. Peningkatan kapasitas dan daya
saing ekonomi rakyat secara
berkelanjutan
4. Pemantapan tata kelola
pemerintahan dan kondusivitas
wilayah serta perbaikan kapasitas
fiskal daerah
15
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan
Kapasitas Sumber Daya Manusia 
Peningkatan Sumber Daya Manusia
untuk Pertumbuhan Berkualitas
14
BB
16
15
16
10
16
16
17
16
12
18
19
No Indikator Kinerja Utama Daerah
Target Capaian
2019 2020 2021 2022 2023
1 Persentase penurunan konflik SARA 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
2 Indeks Reformasi Birokrasi 75,50 77,00 78,00 78,00 80,00
3 Angka Kemiskinan
10,57-
9,57
9,81-8,81
9,05-
8,05
8,27-
7,27
7,48-
6,48
4 Indeks Gini 0,35 0,34 0,33 0,32 0,30
5 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,43 4,33 4,23 4,13 4,00
6 Pertumbuhan Ekonomi*) 5,3-5,7 5,4-5,7 5,4-5,8 5,5-5,8 5,6-6,0
7 Inflasi 3,5賊1 3,0賊1 3,0賊1 3,0賊1 3,0賊1
8 PDRB per kapita 37,44 39,25 41,15 43,20 45,35
9 Indeks Williamson 0,60 0,59 0,58 0,57 0,56
10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,60 72,00 72,50 72,70 73,00
11 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 92,00 92,06 92,12 92,18 92,25
12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,69 66,87 67,02 67,14 67,26
13 Nilai Tukar Petani (NTP) 101,20 102,42 102,72 102,96 103,15
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH
20
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA TENGAH
8 (delapan) wilayah pengembangan utama meliputi Barlingmascakeb,
Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur,
Petanglong dan Bregasmalang
21
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA TENGAH
 POROS PENGEMBANGAN UTARA-UTARA
Bregasmalang  Petanglong  Kedungsepur -
Wanarakuti - Banglor ;
 POROS PENGEMBANGAN SELATAN-SELATAN
Barlingmascakeb - Purwomanggung -
Subosukowonosraten ;
 POROS PENGEMBANGAN UTARA-SELATAN
hubungkan Bregasmalang - Barlingmascakeb;
Petanglong - Purwomanggung; Kedungsepur -
Subosukowonosraten & Purwomanggung;
Wanarakuti & Banglor - Subosukowonosraten;
 POROS PENGEMBANGAN BAGIAN TENGAH.
fungsi konservasi di wilayah bagian tengah
Provinsi Jawa Tengah (hulu DAS) pada daerah
Gunung Slamet Sindoro  Sumbing  Merbabu
 Merapi  Lawu.
 PENGEMBANGAN WILAYAH KELAUTAN
Pengembangan potensi ekonomi sosial dan
budaya secara berkelanjutan berdasarkan
RZWP3K.
Memperhatikan kondisi fisiografis dan geografis, maka kebijakan
pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi :
22
Arah Pengembangan Wilayah PETANGLONG
 Pengembangan WP Petanglong meliputi Kabupaten
Pekalongan, Batang, dan Kota Pekalongan
 Sektor unggulan yang dapat dikembangkan WP ini
adalah pertanian, pariwisata, industri, perikanan dan
PKL
Arah kebijakan WP Petanglong : Pengembangan
Wilayah Petanglong Berbasis Industri Pengolahan
Kreatif dan Pertanian dengan Berlandaskan Prinsip
Pembangunan Berkelanjutan
Proyek pengembangan provinsi di Kota Pekalongan
(RPJMD 2018-2023) :
 Untuk Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas :
akan dilakukan Pengembangan infrastruktur
Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Pekalongan
Banjarnegara;
 Untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Baku :
Pembangunan SPAM Regional Petanglong;
 Untuk upaya pengelolaan lingkungan :utamanya
rehabilitasi dan konservasi kawasan dieng
(Pekalongan Batang), serta konservasi CAT
Pekalongan-Pemalang; Penanganan Kerusakan Pesisir;
Penanganan Limbah Batik dan TPST Regional.
23
24
KINERJA PEMBANGUNAN KOTA PEKALONGAN
KEMISKINAN PERTUMBUHAN EKONOMI
IPM TPT
5.48
5 5.36
5.32
5.27
5.47
5.28
5.27
4.9
5.3
5.7
6.1
2014 2015 2016 2017
Kota Pekalongan Prov. Jateng
71.53
72.69
73.32
73.77
68.78
69.49
69.98
70.52
68
69
70
71
72
73
74
75
2015 2016 2017 2018
Kota Pekalongan Prov. Jateng
24
8.02 8.09 7.92 7.47
6.75
13.58 13.32 13.19
12.23
11.19
0
5
10
15
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Pekalongan Prov. Jateng
5.42
4.1 4.1
5.05
6.13
5.68
4.99
4.63 4.57
4.23
4
4.5
5
5.5
6
6.5
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Pekalongan Prov. Jateng
KINERJA PEMBANGUNAN KOTA PEKALONGAN
Kemiskinan
6,75 % PE
5,32%
TPT
6,13 %
IPM
73,77 %
 tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi
terbesar di wilayah Petanglong dan lebih tinggi
dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah
sebesar 5,27 persen pada tahun 2017
 perlu diupayakan adanya penajaman strategi
dan kebijakan meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi dalam rangka mendukung
perekonomian daerah Jawa Tengah
 tercatat sebagai daerah dengan Tingkat
Pengangguran cukup tinggi di wilayah Petanglong
 Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1.08%
dibanding tahun 2017 sebesar 5,05%, persentase
tersebut lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah
sebesar 4,51%
 Kondisi ini harus ditingkatkan dengan berbagai upaya
strategi sekaligus menjawab tantangan Bonus
Demografi pertumbuhan penduduk usia produktif Kota
Pekalongan
 Angka Kemiskinan sebesar 6,75 persen di
tahun 2018 , kinerja penurunan sebesar 0.72
persen
 Menunjukkan kinerja positif, namun masih
diperlukan adanya upaya dan strategi secara
terus menerus melalui strategi pemenuhan
akses pelayanan dasar, sustainable livelihood,
dan pemanfaatan basis data serta penguatan
tugas dan fungsi kelembagaan
penanggulangan kemiskinan/TKPKD
dukungan terhadap capaian target sasaran penurunan
kemiskinan Prov. tahun 2020 sebesar : 5,15  6,15 %
dukungan terhadap capaian target sasaran PE Prov
tahun 2020 sebesar : 5,30  5,50 %
dukungan terhadap capaian target sasaran TPT Prov tahun
2020 sebesar : 5,00  5,10 %
 lebih tinggi dibandingkan IPM Jawa Tengah
pada tahun 2017
 Meskipun IPM sudah cukup baik, upaya
perbaikan kualitas dan akses pendidikan,
kualitas pelayanan kesehatan, serta
peningkatan pendapatan masyarakat harus
tetap menjadi fokus pembangunan
sumberdaya manusia di Kota Pekalongan
dukungan terhadap capaian target sasaran penurunan
kemiskinan Prov. tahun 2020 sebesar : 74,49 %
25
ARAHAN DALAM PENYUSUNAN RKPD 2020
Memperhatikan keselarasan kebijakan
pembangunan jangka panjang (RPJPN dan
RPJPD), jangka menengah (RPJMN dan
RPJMD), jangka pendek (RKP dan RKPD
Provinsi), serta Proyek Strategis Nasional
di daerah;
Mempedomani arahan penataan ruang
sebagai matra spasial dalam perencanaan
pembangunan jangka panjang daerah;
 Menerapkan prinsip money follow
programme dengan prinsip
pendekatan holistik, tematik,
integratif, & berbasis spasial
dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah,
 Fokus pada tema pembangunan
daerah Kab. Blora tahun 2020
Dukung agenda kebijakan
pembangunan berkelanjutan (SDGs)
hingga tahun 2030 melalui perwujudan 17
tujuan SDGs
01
03
05
02
04
06
Memperhatikan keberlanjutan pembangunan yang
tidak hanya bergantung pada pembiayaan
yang bersumber dari APBD melainkan dari
sumber sumber lainnya (KPBU, Pinjaman
Daerah dan CSR).
07
26
 Membangun sinergi pembangunan
 Dukungan Kota Pekalongan dalam
upaya pencapaian target sasaran Jawa
Tengah tahun 2020 :
 Memperhatikan aspek kewilayahan
sesuai potensi masing-masing wilayah
kec, kelurahan dalam upaya penyelesaian
permasalahan pembangunan
 mendukung pengembangan wilayah
Petanglong Dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan.
Terimakasih

More Related Content

What's hot (20)

Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
BappedaLampungUtara
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
Sugeng Budiharsono
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Muh Saleh
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Nachan
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD
93220872
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
93220872
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
henny ferniza
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
ilusiDigulSelatan
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Musnanda Satar
Paparan indikator kinerja utama
Paparan indikator kinerja utama
jhd
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Rusman R. Manik
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Bagus ardian
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
93220872
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Syahroni Ateng Syafrudin
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
syaruddin1
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
ushfia
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Joy Irman
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
Musnanda Satar
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Penataan Ruang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
boenkredho
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
Sugeng Budiharsono
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Muh Saleh
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Nachan
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD
93220872
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
93220872
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
henny ferniza
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
ilusiDigulSelatan
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Musnanda Satar
Paparan indikator kinerja utama
Paparan indikator kinerja utama
jhd
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Rusman R. Manik
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Bagus ardian
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
93220872
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Syahroni Ateng Syafrudin
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
syaruddin1
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
ushfia
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Joy Irman
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
Musnanda Satar
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Penataan Ruang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
boenkredho

Similar to 3. materi bappeda provinsi jawa tengah (19)

MUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.ppt
MUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.ppt
sdalh1
2. paparan gub musrenbang 2018
2. paparan gub musrenbang 2018
Sitti Marhamah
2. Arah Kebijakan Jateng_RakorKaBappeda_01112024 - Harso Susilo, ST, MM.pdf
2. Arah Kebijakan Jateng_RakorKaBappeda_01112024 - Harso Susilo, ST, MM.pdf
p3mbapperidakabsmg
Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017
93220872
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG KETAHANAN PANGAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG KETAHANAN PANGAN
frenkytanzil5
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
AbdurRauf397191
Konsep Bahan PJ Gub - Konsultasi Publik.pptx
Konsep Bahan PJ Gub - Konsultasi Publik.pptx
harmono7
Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...
Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Materi Dinsos TPPDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Materi Dinsos TPPDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bangfandys
Pokok Pokok Pikiran Masyarakat Sipil
Pokok Pokok Pikiran Masyarakat Sipil
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
KantorPunya
sw lap orientasi MATERI 2.docx
sw lap orientasi MATERI 2.docx
sulis91
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
khoiril anwar
Bahan Narsum FSVA 29 AGUSTUS 23 - Bappeda Prov.pdf
Bahan Narsum FSVA 29 AGUSTUS 23 - Bappeda Prov.pdf
nataliaarinka
Visi Misi Sudirman Said-Ida Fauziyah
Visi Misi Sudirman Said-Ida Fauziyah
AndamAnnisa
PPT FGD Bangwil Jawa Tengah _ Cibalingmas.pptx
PPT FGD Bangwil Jawa Tengah _ Cibalingmas.pptx
caknarko
45974463DINKES.pptx
45974463DINKES.pptx
ArniDespa1
45974463DINKES.pptx
45974463DINKES.pptx
lisa595020
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
syahrunNazil1
MUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.ppt
MUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.ppt
sdalh1
2. paparan gub musrenbang 2018
2. paparan gub musrenbang 2018
Sitti Marhamah
2. Arah Kebijakan Jateng_RakorKaBappeda_01112024 - Harso Susilo, ST, MM.pdf
2. Arah Kebijakan Jateng_RakorKaBappeda_01112024 - Harso Susilo, ST, MM.pdf
p3mbapperidakabsmg
Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017
93220872
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG KETAHANAN PANGAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG KETAHANAN PANGAN
frenkytanzil5
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
AbdurRauf397191
Konsep Bahan PJ Gub - Konsultasi Publik.pptx
Konsep Bahan PJ Gub - Konsultasi Publik.pptx
harmono7
Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...
Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Materi Dinsos TPPDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Materi Dinsos TPPDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bangfandys
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
KantorPunya
sw lap orientasi MATERI 2.docx
sw lap orientasi MATERI 2.docx
sulis91
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
khoiril anwar
Bahan Narsum FSVA 29 AGUSTUS 23 - Bappeda Prov.pdf
Bahan Narsum FSVA 29 AGUSTUS 23 - Bappeda Prov.pdf
nataliaarinka
Visi Misi Sudirman Said-Ida Fauziyah
Visi Misi Sudirman Said-Ida Fauziyah
AndamAnnisa
PPT FGD Bangwil Jawa Tengah _ Cibalingmas.pptx
PPT FGD Bangwil Jawa Tengah _ Cibalingmas.pptx
caknarko
45974463DINKES.pptx
45974463DINKES.pptx
ArniDespa1
45974463DINKES.pptx
45974463DINKES.pptx
lisa595020
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
syahrunNazil1
Ad

Recently uploaded (13)

Peta Jalan Tenaga Kerja Hijau, membangun Kerier berkelanjuan di Indonesia.pdf
Peta Jalan Tenaga Kerja Hijau, membangun Kerier berkelanjuan di Indonesia.pdf
BenHidayat1
KEBIJAKAN SERTIFIKASI PENJAMINAN MUTU.pptx
KEBIJAKAN SERTIFIKASI PENJAMINAN MUTU.pptx
yudiy1
ppt muna agni rahayu permatasari ok.pptx
ppt muna agni rahayu permatasari ok.pptx
DidikIswahyudi9
pembinaan kepada staff untuk melaksanakan tugas selaku aparatur sipl
pembinaan kepada staff untuk melaksanakan tugas selaku aparatur sipl
dedysentoso
slide Implementasi persalinan Puskesmas.
slide Implementasi persalinan Puskesmas.
DianRamadhasari
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kementerian Lemabga
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kementerian Lemabga
HelvikaRizki
WTP Tahun 2024 Kabupaten Pakpak Bharat.pdf
WTP Tahun 2024 Kabupaten Pakpak Bharat.pdf
DiskominfoPB
Administrasi Keuangan Negara Universitas Tidar
Administrasi Keuangan Negara Universitas Tidar
natta sanjaya
PAPARAN-SESDIT-PAS-StrategiPencapaianSasaranKeinerjaPAS.ppt
PAPARAN-SESDIT-PAS-StrategiPencapaianSasaranKeinerjaPAS.ppt
sofyan111
Uji Hipotesis Komparatif, Statistik Sosial
Uji Hipotesis Komparatif, Statistik Sosial
natta sanjaya
MANUAL PENGEMASKINIAN PENERIMA BANTUAN PERSEKOLAHAN KPM.pdf
MANUAL PENGEMASKINIAN PENERIMA BANTUAN PERSEKOLAHAN KPM.pdf
ssuser186365
Kebijakan Akuntansi Pemerintah pada Kementerian Lembaga
Kebijakan Akuntansi Pemerintah pada Kementerian Lembaga
HelvikaRizki
#Materi Rakor Kesiapsiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H (20_Mar_25).pptx
#Materi Rakor Kesiapsiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H (20_Mar_25).pptx
danisinaga1925
Peta Jalan Tenaga Kerja Hijau, membangun Kerier berkelanjuan di Indonesia.pdf
Peta Jalan Tenaga Kerja Hijau, membangun Kerier berkelanjuan di Indonesia.pdf
BenHidayat1
KEBIJAKAN SERTIFIKASI PENJAMINAN MUTU.pptx
KEBIJAKAN SERTIFIKASI PENJAMINAN MUTU.pptx
yudiy1
ppt muna agni rahayu permatasari ok.pptx
ppt muna agni rahayu permatasari ok.pptx
DidikIswahyudi9
pembinaan kepada staff untuk melaksanakan tugas selaku aparatur sipl
pembinaan kepada staff untuk melaksanakan tugas selaku aparatur sipl
dedysentoso
slide Implementasi persalinan Puskesmas.
slide Implementasi persalinan Puskesmas.
DianRamadhasari
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kementerian Lemabga
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kementerian Lemabga
HelvikaRizki
WTP Tahun 2024 Kabupaten Pakpak Bharat.pdf
WTP Tahun 2024 Kabupaten Pakpak Bharat.pdf
DiskominfoPB
Administrasi Keuangan Negara Universitas Tidar
Administrasi Keuangan Negara Universitas Tidar
natta sanjaya
PAPARAN-SESDIT-PAS-StrategiPencapaianSasaranKeinerjaPAS.ppt
PAPARAN-SESDIT-PAS-StrategiPencapaianSasaranKeinerjaPAS.ppt
sofyan111
Uji Hipotesis Komparatif, Statistik Sosial
Uji Hipotesis Komparatif, Statistik Sosial
natta sanjaya
MANUAL PENGEMASKINIAN PENERIMA BANTUAN PERSEKOLAHAN KPM.pdf
MANUAL PENGEMASKINIAN PENERIMA BANTUAN PERSEKOLAHAN KPM.pdf
ssuser186365
Kebijakan Akuntansi Pemerintah pada Kementerian Lembaga
Kebijakan Akuntansi Pemerintah pada Kementerian Lembaga
HelvikaRizki
#Materi Rakor Kesiapsiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H (20_Mar_25).pptx
#Materi Rakor Kesiapsiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H (20_Mar_25).pptx
danisinaga1925
Ad

3. materi bappeda provinsi jawa tengah

  • 1. disampaikan dalam MUSRENBANG RKPD KOTA PEKALONGAN 27 Maret 2019 ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020
  • 2. Keterkaitan Perencanaan 1 UU 25/2004 UU 23/2014 Permendagri 86 Tahun 2017 Mandatory RPJP Provinsi RPJMD Provinsi RKPD Provinsi RPJP Nasional RPJM Nasional RKP RPJP Kab/Kota RPJMD Kab/Kota RKPD Kab/Kota RTRW Nasional RTRW Provinsi RTRW Kab/Kota Acuan Diperhatikan Pedoman Dokrenbang lainnya : TPB/ RAD SDGs RAD PG RAD GRK SPM
  • 3. Holistik Tematik Integratif Spasial Fokus pada kegiatan memberikan kontribusi pencapaian prioritas daerah Penanganan Dilakukan Secara Menyeluruh Terpadu Seluruh Kegiatan yg Saling Memperkuat dan Selaras dengan Prioritas Nasional. Lokus Jelas dan Berbasis Kewilayahan Top Down Planning Bottom Up Planning Prinsip yang Digunakan Money Follow Program Priority Pendekatan Perencanaan : Dilakukan secara top down dan bottom up planning. Mengedepankan Pendekatan : Holistik, Tematik, Integratif dan Berbasis Spasial Pendekatan Perencanaan saat ini 2
  • 5. Kawasan Rawan Bencana Alam di Prov. Jateng 22K/K Resiko Tinggi, 13 K/K Resiko Sedang 29 Kab dan 6 Kota 573 Kec, 7809 Desa, 769 Kel Luas Wilayah Penduduk 34.490.835 Jiwa *BPS 2018 Laki- Laki 17.101.80 6 (49,58% ) Perempu an 17.389.02 9 (50,42%) 0-4 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 40-44 35-39 30-34 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 70-74 75-79 80-84 85+ Perempuan Laki-laki Pola Ruang di Prov Jateng 4
  • 6. KEMISKINAN Sept 2018 : 11,19 % KOTA 9,67 % 1.709,56 Rb Jiwa Desa 12,80 % 2.157,86 Rb Jiwa KINERJA TERTINGGI Sept 2018 4.14 4.84 6.75 6.98 7.00 7.29 7.41 7.81 7.87 7.94 8.69 9.08 9.84 9.87 9.90 10.01 10.04 10.06 10.75 11.23 11.25 11.67 11.90 12.31 12.54 12.96 13.12 13.50 15.41 15.46 15.62 16.04 17.17 17.47 17.58 11.32 9.82 Kota Semarang Kota Salatiga Kota Pekalongan Kudus Jepara Semarang Sukoharjo Kota Tegal Kota Magelang Tegal Batang Kota Surakarta Kendal Temanggung Pati Karanganyar Boyolali Pekalongan Wonogiri Magelang Cilacap Purworejo Blora Grobogan Demak Klaten Sragen Banyumas Rembang Banjarnegara Purbalingga Pemalang Brebes Kebumen Wonosobo Kab/Kota Jawa Tengah Nasional TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/ KOTA (2018, MARET) Tahun 2013 : 15 Kab Berada di Zona Merah Tahun 2018 : 14 Kab Berada di Zona Merah Penduduk miskin dominan di wilayah perdesaan 5 13.58 13.32 13.19 12.23 11.19 0.86 0.26 0.13 0.96 1.04 - 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50 14.00 14.50 2014 2015 2016 2017 2018 Capaian Kinerja Trendline Capaian Trendline Kinerja
  • 7. 6 9.20 9.60 19.40 20.50 47.00 60.00 65.40 66.10 73.60 75.40 75.70 83.50 86.50 87.80 89.50 94.70 97.40 98.20 102.50 102.80 114.10 116.40 123.90 138.30 141.70 143.40 144.10 144.20 151.70 168.70 193.20 208.30 208.70 226.20 309.20 111.34 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Jumlah penduduk miskin diatas rata-rata 15 Kabupaten (Kab. Tegal, Kab. Sragen, Kab. Pati, Kab. Wonosobo, Kab. Banjarnegara, Kab. Magelang, Kab. Demak, Kab. Purbalingga, Kab. Klaten, Kab. Grobogan, Kab. Cilacap, Kab. Pemalang, Kab. Kebumen, Kab. Banyumas, Kab. Brebes) Jumlah penduduk miskin sama dengan rata-rata Kabupaten - Jumlah penduduk miskin dibawah rata-rata 20 Kabupaten/Kota (Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kab. Kudus, Kab. Sukoharjo, Kab. Batang, Kota Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Semarang, Kab. Purworejo, Kab. Jepara, Kab. Karanganyar, Kab. Pekalongan, Kab. Kendal, Kab. Rembang, Kab. Boyolali, Kab. Blora, Kab. Wonogiri) JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA (2018, MARET) 6
  • 8. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA NILAI TUKAR PETANI INDEKS GINI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PERTUMBUHAN EKONOMI INFLASI INDEKS WILLIAMSON 0.641 0.638 0.638 0.627 0.62 0.61 0.615 0.62 0.625 0.63 0.635 0.64 0.645 2012 2013 2014 2015 2016 Jateng 7.99 8.22 2.73 2.36 3.71 2.82 8.38 8.36 3.35 3.02 3.61 3.13 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jawa Tengah Nasional INDIKATOR MAKRO JAWA TENGAH 2013-2018 3 7
  • 9. CAPAIAN IPG & IDG 91.5 91.89 92.21 92.22 91.94 90.19 90.34 91.03 90.82 90.96 89 89.5 90 90.5 91 91.5 92 92.5 2013 2014 2015 2016 2017 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) JATENG & NASIONAL 2013-2017 Jateng 71.22 74.46 74.8 74.89 75.1 70.46 70.68 70.83 71.39 71.74 68 69 70 71 72 73 74 75 76 2013 2014 2015 2016 2017 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) JATENG & NASIONAL 2013-2017 Jateng 8
  • 10. RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2020 GROJOGAN SEWU
  • 11. VISI 2018- 2023 MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi Membangun masy Jateng yg religius, toleran & guyup untuk menjaga NKRI MISI 1 Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran MISI 3 Mempercepat RB yg dinamis serta memperluas sasaran ke pem Kab/Kota. MISI 2 Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan MISI 4 10
  • 12. 2019 Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan & Pemanfaatan Iptek 2020 Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung Peningkatan Kualitas Hidup & Kapasitas SDM 2021 Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing SDM 2022 Penguatan kesejahteraan & perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi daerah, 2023 Perwujudan masyarakat Jateng yg semakin sejahtera & berdika ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD TAHUN 2018 2023 11
  • 13. ISU STRATEGIS 1. Kemiskinan 2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia 3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam 5. Kedaulatan pangan dan energi 6. Kesenjangan Wilayah 7. Tata Kelola Pemerintahan ISU STRATEGIS RKPD 2020 12
  • 14. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia FOKUS PEMBANGUNAN JAWA TENGAH TAHUN 2020 PRIORITAS 1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran 2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM 3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan 4. Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah 13 13
  • 15. SINERGITAS PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020 NASIONAL 1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan 2. Konektivitas dan pemerataan 3. Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja 4. Ketahanan pangan, air, energi, dan LH 5. Stabilitas pertahanan dan keamanan PROV. JAWA TENGAH 1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM Jawa Tengah 3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan 4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah 15 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas 14
  • 18. 16 17
  • 20. 19
  • 21. No Indikator Kinerja Utama Daerah Target Capaian 2019 2020 2021 2022 2023 1 Persentase penurunan konflik SARA 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 2 Indeks Reformasi Birokrasi 75,50 77,00 78,00 78,00 80,00 3 Angka Kemiskinan 10,57- 9,57 9,81-8,81 9,05- 8,05 8,27- 7,27 7,48- 6,48 4 Indeks Gini 0,35 0,34 0,33 0,32 0,30 5 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,43 4,33 4,23 4,13 4,00 6 Pertumbuhan Ekonomi*) 5,3-5,7 5,4-5,7 5,4-5,8 5,5-5,8 5,6-6,0 7 Inflasi 3,5賊1 3,0賊1 3,0賊1 3,0賊1 3,0賊1 8 PDRB per kapita 37,44 39,25 41,15 43,20 45,35 9 Indeks Williamson 0,60 0,59 0,58 0,57 0,56 10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,60 72,00 72,50 72,70 73,00 11 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 92,00 92,06 92,12 92,18 92,25 12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,69 66,87 67,02 67,14 67,26 13 Nilai Tukar Petani (NTP) 101,20 102,42 102,72 102,96 103,15 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH 20
  • 22. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA TENGAH 8 (delapan) wilayah pengembangan utama meliputi Barlingmascakeb, Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong dan Bregasmalang 21
  • 23. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA TENGAH POROS PENGEMBANGAN UTARA-UTARA Bregasmalang Petanglong Kedungsepur - Wanarakuti - Banglor ; POROS PENGEMBANGAN SELATAN-SELATAN Barlingmascakeb - Purwomanggung - Subosukowonosraten ; POROS PENGEMBANGAN UTARA-SELATAN hubungkan Bregasmalang - Barlingmascakeb; Petanglong - Purwomanggung; Kedungsepur - Subosukowonosraten & Purwomanggung; Wanarakuti & Banglor - Subosukowonosraten; POROS PENGEMBANGAN BAGIAN TENGAH. fungsi konservasi di wilayah bagian tengah Provinsi Jawa Tengah (hulu DAS) pada daerah Gunung Slamet Sindoro Sumbing Merbabu Merapi Lawu. PENGEMBANGAN WILAYAH KELAUTAN Pengembangan potensi ekonomi sosial dan budaya secara berkelanjutan berdasarkan RZWP3K. Memperhatikan kondisi fisiografis dan geografis, maka kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi : 22
  • 24. Arah Pengembangan Wilayah PETANGLONG Pengembangan WP Petanglong meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Kota Pekalongan Sektor unggulan yang dapat dikembangkan WP ini adalah pertanian, pariwisata, industri, perikanan dan PKL Arah kebijakan WP Petanglong : Pengembangan Wilayah Petanglong Berbasis Industri Pengolahan Kreatif dan Pertanian dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Proyek pengembangan provinsi di Kota Pekalongan (RPJMD 2018-2023) : Untuk Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas : akan dilakukan Pengembangan infrastruktur Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Pekalongan Banjarnegara; Untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Baku : Pembangunan SPAM Regional Petanglong; Untuk upaya pengelolaan lingkungan :utamanya rehabilitasi dan konservasi kawasan dieng (Pekalongan Batang), serta konservasi CAT Pekalongan-Pemalang; Penanganan Kerusakan Pesisir; Penanganan Limbah Batik dan TPST Regional. 23
  • 25. 24 KINERJA PEMBANGUNAN KOTA PEKALONGAN KEMISKINAN PERTUMBUHAN EKONOMI IPM TPT 5.48 5 5.36 5.32 5.27 5.47 5.28 5.27 4.9 5.3 5.7 6.1 2014 2015 2016 2017 Kota Pekalongan Prov. Jateng 71.53 72.69 73.32 73.77 68.78 69.49 69.98 70.52 68 69 70 71 72 73 74 75 2015 2016 2017 2018 Kota Pekalongan Prov. Jateng 24 8.02 8.09 7.92 7.47 6.75 13.58 13.32 13.19 12.23 11.19 0 5 10 15 2014 2015 2016 2017 2018 Kota Pekalongan Prov. Jateng 5.42 4.1 4.1 5.05 6.13 5.68 4.99 4.63 4.57 4.23 4 4.5 5 5.5 6 6.5 2014 2015 2016 2017 2018 Kota Pekalongan Prov. Jateng
  • 26. KINERJA PEMBANGUNAN KOTA PEKALONGAN Kemiskinan 6,75 % PE 5,32% TPT 6,13 % IPM 73,77 % tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi terbesar di wilayah Petanglong dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,27 persen pada tahun 2017 perlu diupayakan adanya penajaman strategi dan kebijakan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dalam rangka mendukung perekonomian daerah Jawa Tengah tercatat sebagai daerah dengan Tingkat Pengangguran cukup tinggi di wilayah Petanglong Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1.08% dibanding tahun 2017 sebesar 5,05%, persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar 4,51% Kondisi ini harus ditingkatkan dengan berbagai upaya strategi sekaligus menjawab tantangan Bonus Demografi pertumbuhan penduduk usia produktif Kota Pekalongan Angka Kemiskinan sebesar 6,75 persen di tahun 2018 , kinerja penurunan sebesar 0.72 persen Menunjukkan kinerja positif, namun masih diperlukan adanya upaya dan strategi secara terus menerus melalui strategi pemenuhan akses pelayanan dasar, sustainable livelihood, dan pemanfaatan basis data serta penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD dukungan terhadap capaian target sasaran penurunan kemiskinan Prov. tahun 2020 sebesar : 5,15 6,15 % dukungan terhadap capaian target sasaran PE Prov tahun 2020 sebesar : 5,30 5,50 % dukungan terhadap capaian target sasaran TPT Prov tahun 2020 sebesar : 5,00 5,10 % lebih tinggi dibandingkan IPM Jawa Tengah pada tahun 2017 Meskipun IPM sudah cukup baik, upaya perbaikan kualitas dan akses pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan pendapatan masyarakat harus tetap menjadi fokus pembangunan sumberdaya manusia di Kota Pekalongan dukungan terhadap capaian target sasaran penurunan kemiskinan Prov. tahun 2020 sebesar : 74,49 % 25
  • 27. ARAHAN DALAM PENYUSUNAN RKPD 2020 Memperhatikan keselarasan kebijakan pembangunan jangka panjang (RPJPN dan RPJPD), jangka menengah (RPJMN dan RPJMD), jangka pendek (RKP dan RKPD Provinsi), serta Proyek Strategis Nasional di daerah; Mempedomani arahan penataan ruang sebagai matra spasial dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah; Menerapkan prinsip money follow programme dengan prinsip pendekatan holistik, tematik, integratif, & berbasis spasial dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, Fokus pada tema pembangunan daerah Kab. Blora tahun 2020 Dukung agenda kebijakan pembangunan berkelanjutan (SDGs) hingga tahun 2030 melalui perwujudan 17 tujuan SDGs 01 03 05 02 04 06 Memperhatikan keberlanjutan pembangunan yang tidak hanya bergantung pada pembiayaan yang bersumber dari APBD melainkan dari sumber sumber lainnya (KPBU, Pinjaman Daerah dan CSR). 07 26 Membangun sinergi pembangunan Dukungan Kota Pekalongan dalam upaya pencapaian target sasaran Jawa Tengah tahun 2020 : Memperhatikan aspek kewilayahan sesuai potensi masing-masing wilayah kec, kelurahan dalam upaya penyelesaian permasalahan pembangunan mendukung pengembangan wilayah Petanglong Dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.