3. Sejarah PMI
0 likes1,517 views
Dokumen ini menjelaskan sejarah dan manajemen Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Riau, dimulai dari pendirian awal pada tahun 1873 hingga pengakuan sebagai anggota International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies pada tahun 1950. PMI berperan aktif dalam penanggulangan bencana dan menyediakan layanan kesehatan masyarakat, serta memiliki struktur organisasi yang meliputi pengurus, manajemen, dan relawan. Kebijakan dan program kerja PMI Provinsi Riau difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi dan pelayanan kemanusiaan berdasarkan prinsip dasar gerakan internasional.
3. Sejarah PMI
- 1. Palang Merah Indonesia Provinsi Riau SEJARAH DAN MANAJEMEN PALANG MERAH INDONESIA
- 3. Palang Merah Indonesia SEJARAH KELAHIRAN PMI 12 Oktober 1873; Berdirinya Nederlands Indische Rode Kruis (NIRK) di Indonesia dan ikut membantuk korban perang di Aceh (1875 dan 1896) serta wabah pes di Jawa (1914). Masa Penjajahan Belanda; Dr. Bahder Djohan & Dr. RCL. Sendoek, mengusulkan berdirinya PMI dalam kongres NIRK (Nederlands Indische Rode Kruis); DITOLAK Masa Penjajahan Jepang; Jepang tidak berinisiatif untuk melanjutkan NIRK dan putra-putri Indonesia tidak berhasil mendirikan PMI. 22 Agustus 1945; PPKI membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang didalamnya terdapat BKR. 17 September 1945; Menteri Kesehatan Dr. Boentaran Martoatmodjo merintis pembentukan PMI dengan meminta kepada Drs. Mohammad Hatta (Wakil Presiden RI) sebagai Ketua PMI. Provinsi Riau
- 4. Palang Merah Indonesia 30 Nopember 1945; terbentuknya POPDA (Panitia Oeroesan Pemulangan Pemoelangan Djepang dan Asing) untuk mengevakuasi 35 ribu tentara Jepang, pembebasan dan repatriasi sekitar 36 ribu APWI. (Allied Prisoner of War and Internees), dimana PMI menjadi salah satu anggotanya. 31 Desember 1945; Berdirinya Nederlands Indies Rode Kruis Afdeling Indonesia (NERKAI). 27 Desember 1949; NERKAI meleburkan diri ke dalam PMI. 16 Januari 1950; Serah terima seluruh tugas-tugas NERKAI kepada PMI dengan dikeluarkannya KEPRES No. 25 Tahun 1950 20 Mei 1950; NERKAI menyerahkan RS Kedunghalang kepada PMI (sekarang menjadi RS PMI Bogor) 5 Juni 1950; Pemerintah RI menandatangani hasil Konvensi Jenewa 15 Juni 1950; ICRC mengakui keberadaan PMI sebagai National Society Provinsi Riau
- 5. Palang Merah Indonesia 16 Oktober 1950; PMI diterima sebagai Liga Perhimpunan Palang Merah (IFRC) yang ke-68. 31 Juli 1958; Keluarnya UU No. 59 tentang Keikutsertaan RI dalam seluruh hasil Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. 3 April 1962; Peraturan Penguasa Perang Tertinggi RI No. 1 Tahun 1962 tentang Pemakaian/Penggunaan Tanda dan Kata-Kata Palang Merah, yang hanya diperkenankan kepada Jawatan Kesehatan & Petugas Kerohanian TNI, Palang Merah Indonesia, Badan/Perkumpulan/ Perseorangan setelah mendapat persetujuan dari PMI. Pasal 4 berlaku juga terhadap lambang Bulan Sabit Merah atau Singa Merah dan Matahari. 29 Nopember 1963; Keluarnya KEPRES No. 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan PMI. Provinsi Riau
- 6. Palang Merah Indonesia DASAR, MANDAT & PENUGASAN 1. UU No. 59 Tahun 1958 tentang Keikutsertaan RI dalam seluruh hasil Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. 2. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 3. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi RI No. 1 Tahun 1962 tentang Pemakaian/Penggunaan Tanda dan Kata-Kata Palang Merah 4. PP No. 7 Tahun 1911 tentang Pelayanan Darah: Pasal 8 ayat (2) Pengerahan dan pelestarian pendonor darah., dan pada Pembukaan, alinea 5; Organisasi Sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan, khususnya di bidang pelayanan transfusi darah adalah Palang Merah Indonesia, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 5. Keppres RI No. 25 Tahun 1950 tentang Pengesahan dan Pengakuan Perhimpunan Palang Merah Indonesia menunjuk Perhimpunan PMI sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Indonesia menurut Konvensi Jenewa (1864, 1906, 1929, 1949). Provinsi Riau
- 7. Palang Merah Indonesia 6. Keppres RI No. 246 Tahun 1963 tentang Tugas Pokok dan Kegiatan PMI: bertindak atas nama Pemerintah RI melaksanakan hubungan LN dlm lapangan kepalangmeraha sesuai dengan Konvensi Jenewa; melaksanakan tugas-tugas bantuan pertama pada alam di dalam dan luar negeri bencana (psl 2). 7. Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; keanggotaan u (Psl 4) 8. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Flu Burung; keanggotaan Komnas Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (FPBI) No. 16 (psl 4) 9. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza); Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing melakukan upaya yang dipandang perlu untuk menangani dan mengendalikan virus flu burung (avian influenza) dengan melibatkan TNI dan PMI (paragraf Ketiga). Provinsi Riau
- 8. Palang Merah Indonesia Penanggulangan Bencana Pelayanan Sosial dan Kesehatan Masyarakat Diseminasi HPI Pembinaan Generasi Muda Usaha Kesehatan Transfusi Darah KEGIATAN PMI Pemulihan Hubungan Keluarga (RFL) Provinsi Riau
- 15. Palang Merah Indonesia KOMPONEN ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA ANGGOTA RELAWAN PENGURUS KARYAWAN PMI Provinsi Riau
- 16. Palang Merah Indonesia PENGURUS PMI 1. Dipilih berdasarkan hasil Musyawarah PMI. 2. Dimandatkan untuk melaksanakan berbagai hasil keputusan Musyawarah dan AD/ART PMI. 3. Membuat berbagai kebijakan organisasi sesuai dengan AD/ART PMI, Garis-Garis Kebijakan Pokok PMI, dan Program Kerja. 4. Menggerakkan roda organisasi PMI sesuai dengan Mandat Pokok dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau
- 17. Palang Merah Indonesia RELAWAN PMI 1. Relawan adalah seluruh anggota masyarakat yang ingin menyumbang- kan tenaga, pikiran, darah dan waktu untuk membantu meringankan beban penderitaan manusia lainnya sesuai dengan 7 prinsip dasar gerakan internasional palang merah dan bulan sabit merah; 2. Relawan terdiri : Korp Sukarelawan (KSR); relawan yang direkrut untuk dilatih secara berjenjang, dibina dan dimobilisasi untuk memberikan bantuan kemanusiaan oleh PMI; Tenaga Sukarela (TSR); anggota masyarakat yang direkrut dengan memiliki keterampilan/keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan untuk memberikan bantuan/pelayanan kemanusiaan oleh PMI; Pendonor Darah Sukarela (DDS); anggota masyarakat yang dengan sukarela menyumbangkan/mendonorkan darahnya kepada PMI untuk kepentingan kemanusiaan; Palang Merah Remaja (PMR) ; adalah mereka yang berusia 10 17 tahun (SD/SLTP/SLTA) yang dilatih dan dibina oleh PMI . Provinsi Riau
- 18. Palang Merah Indonesia KEANGGOTAAN PMI 1. Anggota Biasa; adalah mereka yang secara sukarela ingin menjadi anggota PMI dengan memenuhi persyaratan keanggotaan yang telah ditetapkan dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi PMI; 2. Anggota Luar Biasa; adalah anggota warga Negara asing yang secara sukarela ingin menjadi anggota PMI dengan memenuhi persyaratan keanggotaan luar biasa yang telah ditetapkan dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi PMI; 3. Anggota Kehormatan; adalah mereka yang dianggap telah berjasa terhadap kemajuan PMI. KARYAWAN PMI 1. Karyawan; adalah mereka yang direkrut oleh PMI sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk bekerja dengan penuh waktu di Markas PMI sebagai unsur manajemen; 2. Karyawan; memperoleh hak dan menjalankan kewajiban sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang Karyawan PMI, diantaranya adalah gaji/upah sesuai dengan kemampuan organisasi; 3. Karyawan; dapat dibina dan kembangkan sesuai tuntutan dan kebutuhan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan; Provinsi Riau
- 20. 06/10/02 Pengurus Kolektifitas Kebijakan dan Pengawasan Markas Manajemen dan Karyawan -Pelaksana pekerjaan sehari - hari Palang Merah Indonesia Provinsi Riau
- 21. KEDUDUKAN, TUGAS & TANGGUNG JAWAB PENGURUS & MANAJEMEN PENGURUS : Menetapkan kebijakan atas proses yang menjamin bahwa organisasi dikelola dengan baik, tanpa Pengurus sendiri terlibat dalam masalahmasalah yang teknis, administratif dan terinci. Memberikan arahan dan dorongan kepada manajemen secara pro-aktif dan fokus pada halhal yang besar dan jangka panjang. Memiliki otoritas penuh yang sah. Palang Merah Indonesia Provinsi Riau
- 22. MANAJEMEN (MARKAS): Pelaksana kebijakan yang ditetapkan Pengurus Fokus pada pelaksanaan tugas, halhal bersifat teknis administratif, dan terinci. Memiliki keahlian dan waktu untuk menjalankan kegiatan. Palang Merah Indonesia Provinsi Riau
- 23. Markas / Manajemen Markas / Kantor PMI adalah kelengkapan organisasi yang berfungsi sebagai sarana Pengurus untuk melaksanakan kewajibannya. Kedudukan Markas dalam struktur organisasi, merupakan sub sistem dari lembaga kepengurusan PMI. Palang Merah Indonesia Provinsi Riau
- 24. MANDAT & TANGGUNGJAWAB PENGURUS Bertindak sebagai pemilik lembaga yang mendapat mandat dan kepercayaanuntuk mengelola lembaga guna mewujudkan manfaat dari lembaga secara menyeluruh. Bertanggungjawab penuh mengatur dan menjamin terlaksananya misi dan kebijakan, bertanggung jawab dalam masalah hukum dan integritas dalam hubungannya dengan pihakpihak yang berkepentingan dengan lembaga (termasuk hukum). Bertanggung jawab untuk menjamin ditempatkannya seorang Pemimpin Pelaksana tugas seharihari yang menjalankan kebijakan dengan menggunakan sumber daya secara efektif. Palang Merah Indonesia Provinsi Riau
- 25. KARAKTERISTIK ORGANISASI PMI 1. PMI bukan Organisasi Komando. 2. Manajemen otonom, dengan prinsip fleksibilitas dalam pengelolaan organisasi, sesuai sikon setempat dengan tetap berpegang pada ketentuan AD/ART sebagai konstitusi organisasi. 3. Keputusannya bersifat kolektif Palang Merah Indonesia Provinsi Riau
- 26. INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN TUGAS PMI Image masyarakat yang positif terhadap PMI. Kualitas pelayanan PMI kepada masyarakat yang dirasakan bermanfaat bagi mereka. Meningkatnya partisipasi masyarakat kepada PMI. Palang Merah Indonesia Provinsi Riau
- 27. Palang Merah Indonesia POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI RIAU TAHUN 2009 - 2014 Provinsi Riau
- 28. Palang Merah Indonesia CATUR KARYA PRIMA PMI PROVINSI RIAU 1.Pelayanan Kemanusiaan dan Kesiapsiagaan 2.Pengembangan Sumberdaya Manusia 3.Peningkatan Kapasitas & Kualitas Organisasi 4.Konsolidasi dan Sosialisasi Provinsi Riau
- 29. Palang Merah Indonesia POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGURUS PMI PROVINSI RIAU TAHUN 2009 2014 VISI PMI 2009 2014 : PALANG MERAH INDONESIA RIAU SEBAGAI GERAKAN KEMANUSIAAN YANG PROFESIONAL DALAM MELAKUKAN PELAYANAN KEPALANGMERAHAN BERDASARKAN PRINSIP- PRINSIP DASAR GERAKAN INTERNASIONAL PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH Provinsi Riau
- 30. Palang Merah Indonesia MISI PMI PROVINSI RIAU 2009 2014 1. MENYEBARLUASKAN, MENGEMBANGKAN DAN MENDORONG APLIKASI SECARA KONSISTEN PPDG PM & BSM INTERNASIONAL; 2. MELAKSANAKAN PENGUATAN KEMAMPUAN, KAPASITAS DAN KINERJA ORGANISASI PMI SECARA BERKELANJUTAN; 3. MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS SDM, SUMBERDAYA FINANSIAL DAN MATERIAL SECARA BERKESINAMBUNGAN. Provinsi Riau
- 31. Palang Merah Indonesia POKOK-POKOK PROGRAM KERJA PENGURUS PMI PROVINSI RIAU TAHUN 2009 2014 Provinsi Riau
- 32. Palang Merah Indonesia KEBIJAKSANAAN UMUM: 1. MEMPERKUAT KAPASITAS ORGANISASI (CAPACITY BUILDING) 2. MENGEMBANGKAN POTENSI SDM (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT) 3. MEMBERIKAN PELAYANAN SOSKESMAS (HEALTH & SOCIAL SERVICES) 4. MENYEBARLUASKAN DAN MENGEMBANGKAN APLIKASI PPDG PM & BSM INTERNASIONAL SERTA HHI (HUMANITARIAN LAW AND PUBLIC RELATIONS) 5. MENINGKATKAN DAN MENGGALI POTENSI SUMBER DANA (FUND RISING) 6. MENINGKATKAN PELAYANAN DARAH (BLOOD SERVICES) 7. PENGEMBANGAN MANAJEMEN BENCANA (DISASTER MANAGEMENT) Provinsi Riau