362349466-Teori-Pembenaran-Hukum-Negara.pptx
Download as pptx, pdf0 likes73 views
Dokumen ini membahas berbagai teori tentang pembenaran hukum negara, termasuk teori teokrasi, teori kekuatan, dan teori yuridis, serta perspektif filosofis mengenai legitimasi negara. Terdapat juga analisis tentang legitimasi sosiologis, yuridis, dan etis-filosofis, yang menekankan pentingnya pengakuan masyarakat dan dasar hukum bagi eksistensi sebuah negara. Selain itu, diungkapkan bahwa legitimasi pemerintahan harus dilandasi dengan kemampuan untuk mengelola negara demi kesejahteraan rakyat.
1 of 8
Download to read offline
Ad
Recommended
In mc. word
In mc. wordHenry
油
Bab 2 membahas teori pembenaran kekuasaan negara meliputi teori teokrasi, kekuatan, dan perjanjian. Bab 3 membahas asal mula negara dan terjadinya negara melalui teori-teori seperti ketuhanan, kekuatan, dan perjanjian serta tahapan perkembangan negara secara primer dan sekunder.363782428 teori-terbentuk-negara
363782428 teori-terbentuk-negaraYori Feriyandi
油
Teori terbentuknya negara memberikan berbagai pandangan, mulai dari teori kenyataan yang menyatakan negara terbentuk ketika unsur-unsur negara terpenuhi, teori ketuhanan yang menyatakan negara terbentuk atas kehendak Tuhan, teori perjanjian masyarakat yang menyatakan negara terbentuk melalui perjanjian antarmanusia, teori kekuasaan yang menyatakan negara terbentuk berdasarkan kekuasaan, hingga teori modern yang menIlmu negara
Ilmu negarasaid zulhelmi
油
1. Dokumen tersebut membahas tentang ilmu negara, termasuk tujuan perkuliahan ilmu negara, isi ilmu negara, nilai ilmu negara, dan berbagai teori terkait negara seperti sifat hakekat negara, terjadinya negara, dan perspektif-perspektif teori tentang negara.Asal mula negara
Asal mula negaraLucky Setia Widodo
油
Dokumen tersebut membahas teori-teori asal mulanya negara, meliputi teori teokrasi yang menyatakan negara berasal dari kekuasaan Tuhan, teori perjanjian yang menyatakan negara terbentuk dari perjanjian manusia untuk melindungi diri, teori kekuasaan biologis yang menyamakan negara dengan organisme hidup, dan teori sosiologis yang mendekati asal mulanya negara dari perspektif sosiologi.Bab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negaraHendrastuti Retno
油
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat bangsa dan negara. Secara singkat, bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki cita-cita bersama, sejarah hidup bersama, budaya yang sama, wilayah yang sama, dan terorganisir dalam pemerintahan berdaulat. Negara adalah organisasi kekuasaan yang teratur yang mempunyai kekuasaan memaksa dan wilayah tertentu. Terjadinya negara dapat karena pendudukan, peleburan,Bab I kelas X hakikat bangsa dan negara
Bab I kelas X hakikat bangsa dan negaraHendrastuti Retno
油
Dokumen ini menjelaskan hakikat bangsa dan negara, mencakup pengertian, unsur terbentuknya bangsa dan negara, serta teori-teori yang menjelaskan asal mula negara. Selain itu, dokumen ini juga membahas tentang fungsi dan tujuan negara serta pentingnya pengakuan antar negara. Beberapa teori asal mula negara yang diuraikan meliputi teori ketuhanan, perjanjian, kekuasaan, dan hukum alam.Thena 揃 際際滷sMania.pptx
Thena 揃 際際滷sMania.pptxRestuBisnis
油
Dokumen ini membahas konsep negara dan kewarganegaraan, termasuk definisi negara, teori-teori asal mula negara, serta unsur-unsur penting dalam pembentukan negara. Ada dua asas kewarganegaraan yang dijelaskan, yaitu ius soli dan ius sanguinis, beserta implikasinya pada status kewarganegaraan individu. Selain itu, pandangan islam tentang negara dan kewarganegaraan juga turut disoroti, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariat harus diterapkan dalam pengelolaan negara tanpa mengharuskan pendirian negara islam secara spesifik.Bangsa dan Negara
Bangsa dan Negaradionteguhpratomo
油
Dokumen ini membahas hakikat bangsa dan negara, termasuk definisi, unsur-unsur, dan pandangan berbagai ahli tentang negara. Juga dijelaskan tentang perbedaan individu dan sosial serta pentingnya kesatuan dalam membentuk negara dan bangsa. Selain itu, diterangkan teori-teori yang menjelaskan terbentuknya negara serta karakteristik masyarakat dan pemerintah yang ada di dalamnya.2. Negara dan Tanggung Jawab Sosial.pptx
2. Negara dan Tanggung Jawab Sosial.pptxThe National University of Malaysia
油
Tanggung jawab sosial ini memiliki dasarnya dalam tujuan pendirian negara, yakni bahwa negara tidak didirikan untuk dirinya sendiri, tidak dibangun untuk para pemimpinnya, melainkan terutama untuk kesejahteraan seluruh warganya.
Ilmu Negara 4 KELAS NAGARI (Pengertian Negara & teori dan dasar hukum bagi k...
Ilmu Negara 4 KELAS NAGARI (Pengertian Negara & teori dan dasar hukum bagi k...dion943180
油
Dokumen ini membahas pengertian negara dan teori-teori hukum yang mendasari kekuasaan negara, mencakup definisi dari berbagai ahli seperti Roger H. Soltau, Harold J. Laski, Max Weber, dan lainnya. Terdapat tiga kategori teori hukum kekuasaan negara: teori theokrasi, kekuasaan, dan yuridis, dengan masing-masing sub-teori yang menjelaskan legitimasi dan struktur kekuasaan. Teori-teori ini mencakup pandangan dari Hobbes, Locke, Rousseau, serta Marx, yang menyoroti aspek kekuasaan fisik, ekonomi, keluarga, dan perjanjian sosial dalam pembentukan negara.Negara dan kekuasaan
Negara dan kekuasaanCandhika Ghifran
油
Dokumen ini membahas berbagai teori mengenai pembentukan negara, kekuasaan, dan legitimasi dalam konteks pemerintahan. Peristiwa Tanjung Priok di tahun 1984 menjadi contoh pelanggaran hak asasi manusia di bawah pemerintahan orde baru yang otoriter, yang berusaha memaksakan kepatuhan rakyat melalui kekerasan dan kontrol informasi. Beberapa teori muncul seperti perjanjian masyarakat, pengalihan hak, dan ketuhanan, yang menjelaskan legitimasi dan kedaulatan dalam struktur pemerintahan.Ilmu negara
Ilmu negaraYunus Moershal
油
Dokumen ini membahas pengertian dan perkembangan ilmu negara, termasuk kontribusi George Jellinek sebagai bapak ilmu negara, yang memperkenalkan berbagai teori mengenai negara dan fungsi serta struktur dasarnya. Terdapat penjelasan mengenai unsur-unsur negara, teori tujuan dan asal mula negara, serta pemikiran para filsuf klasik seperti Aristoteles dan Plato terkait organisasi negara. Selain itu, dokumen ini menguraikan peran dan teori kedaulatan dalam konteks negara modern.Bab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negaramuliajayaabadi
油
Dokumen ini membahas definisi, asal mula, serta teori-teori mengenai negara menurut berbagai pemikir, seperti Roger H. Soltau dan Max Weber. Negara didefinisikan sebagai entitas yang mengatur masyarakat dengan kekuasaan yang sah, dan terbentuk melalui berbagai cara seperti perjanjian, fusi, dan penaklukan. Selain itu, dokumen ini juga mengkaji fungsi dan sifat negara, termasuk perlunya penertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.Konsep Negara, Fungsi Negara, Terbentuknya Negara.pptx
Konsep Negara, Fungsi Negara, Terbentuknya Negara.pptxGilangGuhon
油
Dokumen ini membahas konsep negara dari berbagai perspektif sosiologis, politik, dan hukum, serta fungsi utama negara termasuk penertiban, kesejahteraan, pertahanan, dan keadilan. Terdapat juga teori asal-usul terbentuknya negara yang meliputi teori ketuhanan, kekuatan, perjanjian masyarakat, dan hukum alam. Penjelasan ini diakhiri dengan contoh konkret terbentuknya negara melalui pemisahan atau proklamasi kemerdekaan.1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptxSuparyatun2
油
Dokumen ini membahas tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pengertian, sifat, dan teori-teori kedaulatan yang dikemukakan oleh berbagai tokoh seperti Jean Bodin, John Locke, dan Rousseau. Juga diuraikan bentuk kedaulatan ke dalam dan ke luar serta pentingnya konstitusi dalam pengaturan kekuasaan negara. Materi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kedaulatan sebagai aspek fundamental dalam sistem pemerintahan.Ilmu negara
Ilmu negaraSyifa Maulida
油
Dokumen ini tidak memiliki konten untuk diringkas. Informasi yang seharusnya ada tidak dapat ditemukan. Tidak ada detail atau topik yang dapat diekstraksi.Ilmu negara
Ilmu negaraSyifa Maulida
油
Dokumen ini tidak memiliki konten atau informasi yang dapat diringkas. Tidak ada topik atau detail yang disajikan. Oleh karena itu, ringkasan tidak dapat diberikan.1. NEGARA.pptx
1. NEGARA.pptxCutOya1
油
Dokumen ini membahas konsep negara dari segi etimologi, teori asal-usul, dan berbagai bentuk serta sistem pemerintahan. Dikenalkan berbagai pemikir seperti Hobbes, Locke, Rousseau, dan Montesquieu, yang memberikan pandangan berbeda mengenai kekuasaan, perjanjian sosial, dan fungsi negara. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan unsur-unsur negara menurut Konvensi Montevideo dan tujuan serta sifat negara.PPT PERKEMBANGAN TEORI NEGARA KELOMPOK 2.pptx
PPT PERKEMBANGAN TEORI NEGARA KELOMPOK 2.pptxssuser0a01f91
油
Dokumen ini membahas berbagai teori negara, termasuk teori formal, kapitalisme klasik, marxis, pluralis, korporatis, dan strukturalis. Setiap teori memiliki pandangan unik tentang peran dan fungsi negara dalam masyarakat dan bagaimana negara berinteraksi dengan berbagai kepentingan. Teori-teori ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara negara dan masyarakat serta perubahan sosial yang mempengaruhinya.Konsep NEGARA (Pengertian, Fungsi Negara).pptx
Konsep NEGARA (Pengertian, Fungsi Negara).pptxGilangGuhon
油
Dokumen ini membahas konsep negara dari berbagai perspektif, termasuk definisi, fungsi, dan teori-teori pembentukannya. Negara diartikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat dan memenuhi kesejahteraan, keadilan, serta pertahanan. Selain itu, dijelaskan tentang berbagai teori yang menjelaskan asal-usul pembentukan negara, seperti teori ketuhanan, kekuatan, perjanjian masyarakat, dan hukum alam.2 PPT ILMU NEGARA hsp.pptx PPT ILMU NEGARA hsp.pptx
2 PPT ILMU NEGARA hsp.pptx PPT ILMU NEGARA hsp.pptxLuhAriyani1
油
Dokumen ini membahas ilmu negara, termasuk hakikat, unsur, fungsi, dan tujuan negara, serta teori asal mula dan kekuasaan negara. Selain itu, dibahas juga sumber hukum konstitusi, undang-undang dasar, dan prinsip-prinsip demokrasi dalam bernegara. Penekanan pada peran negara dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat juga diuraikan dengan berbagai perspektif filosofis.Materi Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptx
Materi Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptxAgusSuwondo3
油
Dokumen tersebut membahas tentang unsur-unsur pembentuk negara menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yang terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, dokumen tersebut juga membahas pengertian, asal mula terbentuknya, sifat dan fungsi negara serta pengertian dan prinsip-prinsip negara hukum dan negara hukum Pancasila.Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanFarida Lukmi
油
Dokumen ini menjelaskan tentang teori kenegaraan menurut berbagai tokoh, mengidentifikasi karakteristik negara sebagai organisasi kekuasaan yang mengatur kepentingan bersama masyarakat. Selain itu, dibahas tentang cara terjadinya negara, baik secara primer maupun sekunder, dan pentingnya pengakuan negara oleh negara lain, baik secara de facto maupun de jure. Unsur-unsur konstitutif negara meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat, sementara pengakuan internasional memiliki peranan penting dalam hubungan antarnegara.2_-Teori-Terjadinya-Negara-Dalam-Ilmu-Negara.pptx
2_-Teori-Terjadinya-Negara-Dalam-Ilmu-Negara.pptxpetruspolyando1
油
Dokumen ini membahas berbagai teori mengenai asal-usul, pembentukan, dan lenyapnya negara, termasuk teori kenyataan, ketuhanan, perjanjian masyarakat, kekuasaan, hukum alam, dan hukum murni. Ia juga menjelaskan tahapan terjadinya negara, baik primer maupun sekunder, serta pengakuan dari negara lain sebagai syarat keberadaan negara. Selain itu, berisi tentang teori-teori yang menjelaskan mengapa negara bisa lenyap, termasuk faktor alam dan sosial.Perihal negara
Perihal negaraUniversity of Andalas
油
Dokumen ini membahas tentang konsep negara, merujuk pada pandangan beberapa ahli seperti Max Weber dan Harold J. Laski, serta berbagai teori mengenai asal mula dan fungsi negara. Negara diidentifikasi sebagai entitas yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan antar individu dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dengan berbagai pendekatan teoritis termasuk kontrak sosial dan teori fungsionalis. Selain itu, penjelasan juga mencakup peran negara dalam mengatasi konflik dan mempertahankan kepentingan dominan dalam struktur masyarakat.PPT FUNGSI, MATERI MUATAN DAN ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
PPT FUNGSI, MATERI MUATAN DAN ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANGAN.pptxLuhAriyani1
油
PPT FUNGSI, MATERI MUATAN DAN ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANGAN.pptxMore Related Content
Similar to 362349466-Teori-Pembenaran-Hukum-Negara.pptx (20)
Bab I kelas X hakikat bangsa dan negara
Bab I kelas X hakikat bangsa dan negaraHendrastuti Retno
油
Dokumen ini menjelaskan hakikat bangsa dan negara, mencakup pengertian, unsur terbentuknya bangsa dan negara, serta teori-teori yang menjelaskan asal mula negara. Selain itu, dokumen ini juga membahas tentang fungsi dan tujuan negara serta pentingnya pengakuan antar negara. Beberapa teori asal mula negara yang diuraikan meliputi teori ketuhanan, perjanjian, kekuasaan, dan hukum alam.Thena 揃 際際滷sMania.pptx
Thena 揃 際際滷sMania.pptxRestuBisnis
油
Dokumen ini membahas konsep negara dan kewarganegaraan, termasuk definisi negara, teori-teori asal mula negara, serta unsur-unsur penting dalam pembentukan negara. Ada dua asas kewarganegaraan yang dijelaskan, yaitu ius soli dan ius sanguinis, beserta implikasinya pada status kewarganegaraan individu. Selain itu, pandangan islam tentang negara dan kewarganegaraan juga turut disoroti, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariat harus diterapkan dalam pengelolaan negara tanpa mengharuskan pendirian negara islam secara spesifik.Bangsa dan Negara
Bangsa dan Negaradionteguhpratomo
油
Dokumen ini membahas hakikat bangsa dan negara, termasuk definisi, unsur-unsur, dan pandangan berbagai ahli tentang negara. Juga dijelaskan tentang perbedaan individu dan sosial serta pentingnya kesatuan dalam membentuk negara dan bangsa. Selain itu, diterangkan teori-teori yang menjelaskan terbentuknya negara serta karakteristik masyarakat dan pemerintah yang ada di dalamnya.2. Negara dan Tanggung Jawab Sosial.pptx
2. Negara dan Tanggung Jawab Sosial.pptxThe National University of Malaysia
油
Tanggung jawab sosial ini memiliki dasarnya dalam tujuan pendirian negara, yakni bahwa negara tidak didirikan untuk dirinya sendiri, tidak dibangun untuk para pemimpinnya, melainkan terutama untuk kesejahteraan seluruh warganya.
Ilmu Negara 4 KELAS NAGARI (Pengertian Negara & teori dan dasar hukum bagi k...
Ilmu Negara 4 KELAS NAGARI (Pengertian Negara & teori dan dasar hukum bagi k...dion943180
油
Dokumen ini membahas pengertian negara dan teori-teori hukum yang mendasari kekuasaan negara, mencakup definisi dari berbagai ahli seperti Roger H. Soltau, Harold J. Laski, Max Weber, dan lainnya. Terdapat tiga kategori teori hukum kekuasaan negara: teori theokrasi, kekuasaan, dan yuridis, dengan masing-masing sub-teori yang menjelaskan legitimasi dan struktur kekuasaan. Teori-teori ini mencakup pandangan dari Hobbes, Locke, Rousseau, serta Marx, yang menyoroti aspek kekuasaan fisik, ekonomi, keluarga, dan perjanjian sosial dalam pembentukan negara.Negara dan kekuasaan
Negara dan kekuasaanCandhika Ghifran
油
Dokumen ini membahas berbagai teori mengenai pembentukan negara, kekuasaan, dan legitimasi dalam konteks pemerintahan. Peristiwa Tanjung Priok di tahun 1984 menjadi contoh pelanggaran hak asasi manusia di bawah pemerintahan orde baru yang otoriter, yang berusaha memaksakan kepatuhan rakyat melalui kekerasan dan kontrol informasi. Beberapa teori muncul seperti perjanjian masyarakat, pengalihan hak, dan ketuhanan, yang menjelaskan legitimasi dan kedaulatan dalam struktur pemerintahan.Ilmu negara
Ilmu negaraYunus Moershal
油
Dokumen ini membahas pengertian dan perkembangan ilmu negara, termasuk kontribusi George Jellinek sebagai bapak ilmu negara, yang memperkenalkan berbagai teori mengenai negara dan fungsi serta struktur dasarnya. Terdapat penjelasan mengenai unsur-unsur negara, teori tujuan dan asal mula negara, serta pemikiran para filsuf klasik seperti Aristoteles dan Plato terkait organisasi negara. Selain itu, dokumen ini menguraikan peran dan teori kedaulatan dalam konteks negara modern.Bab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negaramuliajayaabadi
油
Dokumen ini membahas definisi, asal mula, serta teori-teori mengenai negara menurut berbagai pemikir, seperti Roger H. Soltau dan Max Weber. Negara didefinisikan sebagai entitas yang mengatur masyarakat dengan kekuasaan yang sah, dan terbentuk melalui berbagai cara seperti perjanjian, fusi, dan penaklukan. Selain itu, dokumen ini juga mengkaji fungsi dan sifat negara, termasuk perlunya penertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.Konsep Negara, Fungsi Negara, Terbentuknya Negara.pptx
Konsep Negara, Fungsi Negara, Terbentuknya Negara.pptxGilangGuhon
油
Dokumen ini membahas konsep negara dari berbagai perspektif sosiologis, politik, dan hukum, serta fungsi utama negara termasuk penertiban, kesejahteraan, pertahanan, dan keadilan. Terdapat juga teori asal-usul terbentuknya negara yang meliputi teori ketuhanan, kekuatan, perjanjian masyarakat, dan hukum alam. Penjelasan ini diakhiri dengan contoh konkret terbentuknya negara melalui pemisahan atau proklamasi kemerdekaan.1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptxSuparyatun2
油
Dokumen ini membahas tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pengertian, sifat, dan teori-teori kedaulatan yang dikemukakan oleh berbagai tokoh seperti Jean Bodin, John Locke, dan Rousseau. Juga diuraikan bentuk kedaulatan ke dalam dan ke luar serta pentingnya konstitusi dalam pengaturan kekuasaan negara. Materi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kedaulatan sebagai aspek fundamental dalam sistem pemerintahan.Ilmu negara
Ilmu negaraSyifa Maulida
油
Dokumen ini tidak memiliki konten untuk diringkas. Informasi yang seharusnya ada tidak dapat ditemukan. Tidak ada detail atau topik yang dapat diekstraksi.Ilmu negara
Ilmu negaraSyifa Maulida
油
Dokumen ini tidak memiliki konten atau informasi yang dapat diringkas. Tidak ada topik atau detail yang disajikan. Oleh karena itu, ringkasan tidak dapat diberikan.1. NEGARA.pptx
1. NEGARA.pptxCutOya1
油
Dokumen ini membahas konsep negara dari segi etimologi, teori asal-usul, dan berbagai bentuk serta sistem pemerintahan. Dikenalkan berbagai pemikir seperti Hobbes, Locke, Rousseau, dan Montesquieu, yang memberikan pandangan berbeda mengenai kekuasaan, perjanjian sosial, dan fungsi negara. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan unsur-unsur negara menurut Konvensi Montevideo dan tujuan serta sifat negara.PPT PERKEMBANGAN TEORI NEGARA KELOMPOK 2.pptx
PPT PERKEMBANGAN TEORI NEGARA KELOMPOK 2.pptxssuser0a01f91
油
Dokumen ini membahas berbagai teori negara, termasuk teori formal, kapitalisme klasik, marxis, pluralis, korporatis, dan strukturalis. Setiap teori memiliki pandangan unik tentang peran dan fungsi negara dalam masyarakat dan bagaimana negara berinteraksi dengan berbagai kepentingan. Teori-teori ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara negara dan masyarakat serta perubahan sosial yang mempengaruhinya.Konsep NEGARA (Pengertian, Fungsi Negara).pptx
Konsep NEGARA (Pengertian, Fungsi Negara).pptxGilangGuhon
油
Dokumen ini membahas konsep negara dari berbagai perspektif, termasuk definisi, fungsi, dan teori-teori pembentukannya. Negara diartikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat dan memenuhi kesejahteraan, keadilan, serta pertahanan. Selain itu, dijelaskan tentang berbagai teori yang menjelaskan asal-usul pembentukan negara, seperti teori ketuhanan, kekuatan, perjanjian masyarakat, dan hukum alam.2 PPT ILMU NEGARA hsp.pptx PPT ILMU NEGARA hsp.pptx
2 PPT ILMU NEGARA hsp.pptx PPT ILMU NEGARA hsp.pptxLuhAriyani1
油
Dokumen ini membahas ilmu negara, termasuk hakikat, unsur, fungsi, dan tujuan negara, serta teori asal mula dan kekuasaan negara. Selain itu, dibahas juga sumber hukum konstitusi, undang-undang dasar, dan prinsip-prinsip demokrasi dalam bernegara. Penekanan pada peran negara dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat juga diuraikan dengan berbagai perspektif filosofis.Materi Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptx
Materi Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptxAgusSuwondo3
油
Dokumen tersebut membahas tentang unsur-unsur pembentuk negara menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yang terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, dokumen tersebut juga membahas pengertian, asal mula terbentuknya, sifat dan fungsi negara serta pengertian dan prinsip-prinsip negara hukum dan negara hukum Pancasila.Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanFarida Lukmi
油
Dokumen ini menjelaskan tentang teori kenegaraan menurut berbagai tokoh, mengidentifikasi karakteristik negara sebagai organisasi kekuasaan yang mengatur kepentingan bersama masyarakat. Selain itu, dibahas tentang cara terjadinya negara, baik secara primer maupun sekunder, dan pentingnya pengakuan negara oleh negara lain, baik secara de facto maupun de jure. Unsur-unsur konstitutif negara meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat, sementara pengakuan internasional memiliki peranan penting dalam hubungan antarnegara.2_-Teori-Terjadinya-Negara-Dalam-Ilmu-Negara.pptx
2_-Teori-Terjadinya-Negara-Dalam-Ilmu-Negara.pptxpetruspolyando1
油
Dokumen ini membahas berbagai teori mengenai asal-usul, pembentukan, dan lenyapnya negara, termasuk teori kenyataan, ketuhanan, perjanjian masyarakat, kekuasaan, hukum alam, dan hukum murni. Ia juga menjelaskan tahapan terjadinya negara, baik primer maupun sekunder, serta pengakuan dari negara lain sebagai syarat keberadaan negara. Selain itu, berisi tentang teori-teori yang menjelaskan mengapa negara bisa lenyap, termasuk faktor alam dan sosial.Perihal negara
Perihal negaraUniversity of Andalas
油
Dokumen ini membahas tentang konsep negara, merujuk pada pandangan beberapa ahli seperti Max Weber dan Harold J. Laski, serta berbagai teori mengenai asal mula dan fungsi negara. Negara diidentifikasi sebagai entitas yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan antar individu dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dengan berbagai pendekatan teoritis termasuk kontrak sosial dan teori fungsionalis. Selain itu, penjelasan juga mencakup peran negara dalam mengatasi konflik dan mempertahankan kepentingan dominan dalam struktur masyarakat.More from LuhAriyani1 (20)
PPT FUNGSI, MATERI MUATAN DAN ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
PPT FUNGSI, MATERI MUATAN DAN ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANGAN.pptxLuhAriyani1
油
PPT FUNGSI, MATERI MUATAN DAN ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANGAN.pptxPPT OUTSOURCING HSP.pptxPPT OUTSOURCING HSP.pptx
PPT OUTSOURCING HSP.pptxPPT OUTSOURCING HSP.pptxLuhAriyani1
油
Dokumen ini membahas tentang outsourcing di Indonesia, termasuk perjanjian antara pekerja dan pengusaha, serta pengaturan hukum terkait ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 13/2003. Terdapat penjelasan mengenai jenis pekerjaan yang dapat dialihkan dan kewajiban pendaftaran perjanjian pemborongan dan penyediaan jasa pekerja. Selain itu, juga dijelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak serta konsekuensi hukum jika ketentuan perjanjian tidak dipatuhi.PPT PBB DAN PBHTB HSP.pptxPPT PBB DAN PBHTB HSP.pptx
PPT PBB DAN PBHTB HSP.pptxPPT PBB DAN PBHTB HSP.pptxLuhAriyani1
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia. PBB dikenakan terhadap objek berupa tanah dan bangunan, dengan ketentuan pengenaan pajak yang disesuaikan dengan nilai jual objek pajak. BPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, dengan pengaturan mengenai saat terutangnya dan cara pelunasan yang ditetapkan oleh undang-undang.RPS HUKUM ACARA PIDANA.docxRPS HUKUM ACARA PIDANA.docx
RPS HUKUM ACARA PIDANA.docxRPS HUKUM ACARA PIDANA.docxLuhAriyani1
油
Dokumen ini adalah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk mata kuliah Hukum Acara dan Praktek Peradilan Pidana di Universitas Bali Internasional, yang mencakup capaian pembelajaran lulusan, rincian mata kuliah, serta metode penilaian dan pembelajaran. Materi yang dibahas meliputi sistem peradilan pidana di Indonesia, kewenangan pihak-pihak yang terlibat, dan prosedur hukum yang berlaku. RPS ini ditetapkan oleh tim dosen yang berkompeten di bidangnya.PPT Budaya-Hukum-sebagai-Unsur-dalam-Sistem-Hukum HSP.pptx
PPT Budaya-Hukum-sebagai-Unsur-dalam-Sistem-Hukum HSP.pptxLuhAriyani1
油
Budaya hukum adalah komponen penting dalam sistem hukum yang memengaruhi pemahaman, kepatuhan, dan penegakan hukum oleh masyarakat. Faktor-faktor seperti sejarah, pendidikan, dan politik membentuk budaya hukum, yang perlu diperkuat agar efektivitas hukum meningkat. Upaya meningkatkan kesadaran hukum, keteladanan penegak hukum, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk membangun budaya hukum yang positif.PPT HUKUM ACARA PIDANA - KEJAKSAAN HSP.pptx
PPT HUKUM ACARA PIDANA - KEJAKSAAN HSP.pptxLuhAriyani1
油
Dokumen ini membahas hukum acara pidana di Indonesia, dengan fokus pada peran dan kewenangan kejaksaan dalam proses peradilan pidana. Ia menjelaskan tugas-tugas kejaksaan, termasuk penuntutan, pengawasan, dan pembinaan, serta menjabarkan prosedur dan jenis-jenis surat dakwaan. Selain itu, dokumen ini menguraikan aspek pembuktian dalam hukum pidana dan ketentuan yang mengatur pembuktian yang sah di pengadilan.PPT PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI HSP.pptx
PPT PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI HSP.pptxLuhAriyani1
油
Dokumen ini membahas mengenai pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia, termasuk definisi, kategori, dasar hukum, serta tarif yang berlaku untuk berbagai jenis wajib pajak. Pajak penghasilan dikenakan berdasarkan penghasilan yang diperoleh, sedangkan pajak pertambahan nilai dikenakan atas nilai yang meningkat dari barang dan jasa dalam proses produksi. Selain itu, dokumen juga menyajikan cara perhitungan dan kewajiban pelaporan pajak oleh wajib pajak.PPT HUKUM PERPAJAKAN - PENAGIHAN PAJAK HSP.pptx
PPT HUKUM PERPAJAKAN - PENAGIHAN PAJAK HSP.pptxLuhAriyani1
油
Dokumen ini menjelaskan proses dan aturan penagihan pajak di Indonesia, termasuk tindakan yang dapat diambil untuk melunasi utang pajak, seperti penyitaan dan penyanderaan, serta sanksi akibat keterlambatan pembayaran. Aturan tersebut merujuk pada berbagai pasal dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang mengatur hak dan kewajiban baik untuk penanggung pajak maupun negara. Penagihan pajak juga memiliki batas waktu durasi yang relevan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak negara untuk melakukan penagihan.PPT HUKUM PERPAJAKAN - KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN HSP.pptx
PPT HUKUM PERPAJAKAN - KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN HSP.pptxLuhAriyani1
油
Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia, termasuk dasar hukum, definisi pajak, serta kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Proses perpajakan meliputi fase self-assessment, pengawasan, dan penyelesaian sengketa, serta menetapkan syarat untuk pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pengusaha kena pajak (PKP). Pembukuan, pencatatan, dan kewajiban pelaporan juga diatur dengan ketentuan yang jelas untuk memastikan transparansi dan kepatuhan pajak.PPT HUBUNGAN INDUSTRIAL HSP.pptPPT HUBUNGAN INDUSTRIAL HSP.ppt
PPT HUBUNGAN INDUSTRIAL HSP.pptPPT HUBUNGAN INDUSTRIAL HSP.pptLuhAriyani1
油
Dokumen ini membahas hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia, menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Asas-asas hubungan industrial mencakup kekeluargaan, musyawarah, dan kerja sama dalam produksi serta tanggung jawab. Selain itu, dijelaskan juga berbagai istilah dan lembaga yang terlibat dalam hubungan industrial, serta peran masing-masing pihak dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan dalam dunia kerja.PPT HUKUM ACARA PIDANA - KEJAKSAAN HSP.pptx
PPT HUKUM ACARA PIDANA - KEJAKSAAN HSP.pptxLuhAriyani1
油
Dokumen ini membahas hukum acara pidana di Indonesia dengan penekanan pada peran kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang independen. Kejaksaan bertugas dalam penuntutan dan pengawasan di proses peradilan pidana, serta mengatur berbagai jenis surat dakwaan. Proses penuntutan mencakup pemeriksaan berkas perkara dan penyampaian bukti di pengadilan untuk memastikan keadilan dan supremasi hukum.PPT PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH HSP.pptx
PPT PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH HSP.pptxLuhAriyani1
油
Dokumen ini membahas tentang perencanaan dan penganggaran keuangan daerah berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, mencakup proses pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penekanan diberikan pada pentingnya indikator kinerja dalam setiap dokumen penganggaran agar pengelolaan keuangan lebih efektif dan efisien. Selain itu, terdapat peraturan tegas mengenai pelaporan keuangan yang diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.PPT Hukum-Kesehatan-Internasional PER 3 - 4 HSP.pptx
PPT Hukum-Kesehatan-Internasional PER 3 - 4 HSP.pptxLuhAriyani1
油
Dokumen ini membahas konsep, tujuan, dan tantangan bantuan luar negeri untuk kesehatan internasional serta peran berbagai aktor seperti WHO dan organisasi non-pemerintah. Bantuan luar negeri bertujuan meningkatkan sistem kesehatan dan kesejahteraan, meskipun menimbulkan tantangan seperti ketergantungan dan korupsi. Strategi untuk meningkatkan efektivitas bantuan mencakup peningkatan kapasitas, kolaborasi, dan transparansi.PPT HUKUM PERPAJAKAN - SENGKETA PAJAK HSP.pptx
PPT HUKUM PERPAJAKAN - SENGKETA PAJAK HSP.pptxLuhAriyani1
油
Dokumen ini membahas sengketa pajak yang timbul antara wajib pajak dan pejabat pajak, termasuk proses banding dan gugatan di pengadilan pajak. Penjelasan mengenai pembetulan keputusan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dijelaskan secara rinci, termasuk syarat dan prosedur pengajuan permohonan. Selain itu, terdapat penegasan tentang keberatan yang dapat diajukan oleh wajib pajak terkait ketetapan pajak serta waktu dan syarat pengajuannya.PPT Hukum-Kesehatan-Internasional PER 5 - 7 HSP.pptx
PPT Hukum-Kesehatan-Internasional PER 5 - 7 HSP.pptxLuhAriyani1
油
Dokumen ini membahas perdagangan jasa kesehatan internasional, yang meliputi pertukaran layanan medis antar negara dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, teknologi, regulasi, dan budaya. Tantangan termasuk harmonisasi regulasi dan kesenjangan akses, sementara peluang ada dalam peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan. Strategi untuk mengembangkan sektor ini mencakup peningkatan keahlian, promosi, dan kerjasama internasional.PPTX -Hukum-Kesehatan-Internasional 9 HSP.pptx
PPTX -Hukum-Kesehatan-Internasional 9 HSP.pptxLuhAriyani1
油
Hukum kesehatan internasional mengatur aspek kesehatan global, termasuk pencegahan dan pengendalian penyakit, serta promosi kesehatan. Sejarahnya mencakup perkembangan organisasi internasional dan instrumen hukum yang merespons tantangan kesehatan seperti pandemi dan perubahan iklim. Korporasi multinasional harus memahami peraturan yang berbeda di setiap negara sambil mengikuti standar etika untuk menjaga kesehatan masyarakat.PPT Hukum-Kesehatan-Internasional PER 1 - 2 HSP.pptx
PPT Hukum-Kesehatan-Internasional PER 1 - 2 HSP.pptxLuhAriyani1
油
Hukum kesehatan internasional adalah kerangka hukum yang mengatur aspek kesehatan global, termasuk akses adil terhadap layanan kesehatan dan kerja sama internasional dalam menghadapi masalah kesehatan. Sejarahnya berkembang dari perjanjian awal tentang karantina hingga pembentukan WHO dan perhatian terhadap isu-isu kontemporer seperti pandemi, kesehatan lingkungan, dan akses ke obat-obatan. Prinsip dasar yang mendasarinya meliputi keadilan, solidaritas, dan kebebasan, yang diimplementasikan melalui berbagai instrumen hukum dan kolaborasi antara negara-negara dan organisasi internasional.Hukum-Acara-Pengadilan-Tata-Usaha-Negara.pptx
Hukum-Acara-Pengadilan-Tata-Usaha-Negara.pptxLuhAriyani1
油
Hukum acara pengadilan tata usaha negara mengatur proses penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah untuk menjamin hak-hak warga negara. Tujuannya adalah mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Proses ini mencakup berbagai tahapan dan jenis sengketa, serta memberikan upaya hukum bagi pihak yang merasa dirugikan.Pemerintahan yang baik hsp.id.en.Pemerintahan yang baik hsp.id.en.pptxpptx
Pemerintahan yang baik hsp.id.en.Pemerintahan yang baik hsp.id.en.pptxpptxLuhAriyani1
油
Good governance is a collaborative process involving the government, private sector, and civil society, aimed at decision-making that is accountable and enhances public welfare. It relies on three pillars: economic governance focused on peoples well-being, political governance for decision-making processes, and administrative governance for policy implementation. Essential characteristics include active participation, rule of law, transparency, and accountability, all of which help minimize corruption and promote equitable treatment.Ad
362349466-Teori-Pembenaran-Hukum-Negara.pptx
- 1. TEORI PEMBENARAN HUKUM NEGARA (DIE LEHREN VON DER RECHTSFERTIGUNG DES STAATES) Kelompok 7 : 1. Sefryan Fajar U (1710601044) 2. Yusuf Kristiadi R (1710601042) 3. Rahmania H (1710601010) 4. Sevana Ashylla H (1710601085) 5. Tegar Kusuma Aji (1710601038) Disusun Oleh :
- 2. Teori pembenaran hukum dari negara atau teori penghalang tindakan penguasa (Rechtvaardiging theorieen) membahas tentang dasar-dasar sehingga tindakan penguasa negara dapat dibenarkan. Keberadaan negara (existence) dapat dibenarkan berdasarkan sumber- sumber kekuasaan, antara lain : 1. Kewenangan langsung atau tidak langsung dari Tuhan yang diterapkan dalam bentuk konstitutif dan kepercayaan yang diformalkan dalam ketentuan negara (Teori Teokrasi). 2. Kekuatan jasmani dan rohani serta materi (finansial) yang diefektifkan sebagai alat berkuasa. Dalam bentuk yang modern seperti kekuatan militer yang represif, kharisma para rohaniawan yang berpolitik atau dalam bentuk money politics (Teori Kekuatan). 3. Adanya perjanjian, baik perjanjian perdata maupun publik serta adanya pandangan dari perspektif hukum kekeluargaan dan hukum benda (Teori Yuridis).
- 3. Teori ini beranggapan bahwa tindakan penguasa/negara selalu benar karena negara diciptakan olehTuhan. Pembenaran Negara dari Sudut Ketuhanan (Theo CratischeTheorieen) Aristoteles Civitas Dei (Negara Tuhan) Negara yang langsung dipimpin oleh Tuhan CivitasTerrana/ Civitas Diaboli (Negara Duniawi) Thomas Aquinas Negara yang buruk bukan buatan setan tetapi tetap diakui sebagai perwujudan kekuasaan dan kehendakTuhan Ludwig Von Haller Sifat negara adalah ketertiban. Kuasa dan kehendak Tuhanlah asal segala kekuasaan dan asal berdirinya negara. Friedrich Julius Sthal Negara timbul dari takdir ilahi Negara adalah The March of God in theWorld
- 4. Siapa yang memiliki kekuatan akan mendapatkan kekuasaan dan memegang pemerintahan. Kehidupan di alam semesta merupakan suatu perjuangan untuk mempertahankan hidup, yang kuat akan menindas yang lemah. Semua orang berusaha untuk kuat dan unggul. Charles Darwin Pihak yang dapat memaksakan kehendaknya adalah pihak yang kuat (lesplus forts). Leon Duguit Suatu kenyataan yang wajar harus diterima bahwa kekuasaan dan kedaulatan sepenuhnya ada di tangan negara dan pemerintahan. Paul Laband, George Jellineck, Von Jhering Negara adalah suatu susunan masyarakat yang oleh golongan yang menang dipaksakan kepada golongan yang ditaklukan dengan maksud untuk mengatur kekuasaan golongan yang satu atas golongan yang lain dan melindungi terhadap ancaman pihak lain. Franz Oppenheimer Pembenaran Negara dari Sudut Kekuatan
- 5. Pembenaran Negara dari Sudut Hukum Teori ini beranggapan bahwa tindakan pemerintah itu dibenarkan karena didasarkan pada hukum. Pactum Uniones Untuk membentuk suatu kesatuan (kolektivitas) antara individu-individu. Pactum Subjectiones untuk menyerahkan kekuasaan antara rakyat dengan raja. Jhon Locke Rakyat dan raja mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut ada 2 macam Pactum Menurut Thomas Hobbes, raja mempunyai kekuasaan mutlak setelah hak-hak rakyat diserahkan kepadanya (Monarchie Absoluut). Menurut Rousseau, kedaulatan dan kekuasaan rakyat tidak pernah diserahkan kepada raja. Jika raja memerintah maka raja hanya merupakan mandataris rakyat. Hal yang pokok dari perjanjian masyarakat adalah menemukan suatu bentuk kesatuan, membela dan melindungi kekuasaan bersama disamping kekuasaan pribadi dan milik setiap orang. Rouseeau tidak mengenal adanya hak alamiah, hak dasar atau hak asasi.
- 6. Pembenaran Negara dari Sudut Lain Teori Ethis/Teori Etika Negara itu ada karena suatu kehaarusan susila, untuk itu ada 3 pendapat yaitu : Teori Absoulut dari Hegel Tujuan manusia adalah kembali pada citacita yang abolut. Penjelmaan cita-cita yang absolut dari manusia adalah negara. Teori Psychologis Bahwa alasan pembenaran negara didasarkan pada unsur psychologis manusia Plato dan Aristoteles, Manusia tidak akan berarti bila belum bernegara. Negara merupakan sesuatu hal yang mutlak, tanpa negara maka tidak ada manusia. Oleh karena itu seluruh tindakan negara dapat dibenarkan. Immanuel Kant, tanpa adanya negara maka manusia tidak dapat tunduk pada hukum yang dikeluarkan. Negara adalah ikatan manusia yang tunduk pada hukum, akibatnya tindakan negara dibenarkan. Wolf, keharusan untuk membentuk negara merupakan keharusan moral yang tertinggi
- 7. TEORI PEMBENARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Legitimasi Sosiologis Pengakuan masyarakat atas adanya kekuasaan negara terlihat dari kenyataan politik yang menunjukkan adanya kekuatan kelembagaan negara yang menguasai kehidupan warga negaranya. Proses tarik menarik kepentingan antara pihak yang berkuasa yang terwujud dalam keputusan politik dianggap telah memiliki legitimasi politik. Legitimasi Yuridis Adanya dasar hukum yang jelas atas keberadaan negara Repubik Indonesia yaitu proklamasi kemerdekaan. Keberadaan konstitusi negara yaitu UUD 1945 menegaskan dasar yuridis eksistensi ketatanegaraan sebagai komunitas politik yang mandiri. Keberadaan unsur-unsur negara menjadi dasar legitimasi de jure bagi Republik Indonesia. Legitimasi Etis-Filosofis Legitimasi etis-filosofis merupakan penyempurnaan akhir dari kemauan dan kemampuan pihak penguasa. Walaupun suatu pemerintahan memiliki banyak legitimasi sebagai dasar kekuasaannya, namun tanpa adanya legitimasi etis yang berpihak pada kepentingan kepentingan kemanusiaan maka pemerintahan tersebut pasti akan dijatuhkan.
- 8. suatu pemeritahan negara seharusnya berdiri tegak di atas legitimasi yang kokoh, di atas seluruh legitimasi. Tidak hanya bersifat teologis, sosiologis (mendapat pengkuan masyarakat) dan yuridis (berlaku sebagai hukum positif dalam format yuridis ketatanegaraan tertentu) namun juga etisfilosofis. Suatu legitimasi dapat mengalami krisis bila orang atau lembaga yang memiliki legitimasi tersebut tidak memiliki kecakapan (skill) yang cukup untuk mengelola negara secara keseluruhan. Oleh karena itu legitimasi harus pula diikuti oleh capability dan capacity untuk mengimplementasikan program yang langsung menyentuh rakyat karena pada dasarnya rakyatlah pemegang legitimasi yang tertinggi. Keamanan dan kesejahteraan rakyat merupakan ukuran utama untuk menilai kemampuan legitimasi pemerintahan suatu negara.