4 hukum waris islam dan permasalahannya
- 1. Delik HUKUM WARIS ISLAM DAN PERMASALAHANNYA Dalam peradilan atau dalam hukum Indonesia juga terdapat hukum waris adat. Selama ini, khususnya sebelum munculnya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memang sering terjadi kerancuan. Bagi umat muslim mau membagi warisannya secara apa. Jika ia mau membagi menurut hukum Islam bagaimana, jika ia mau membagi secara hukum adat atau perdata bagaimana. Artinya, sebelum keluarnya UU Pengadilan Agama masing-masing orang mempunyai pilihan atau opsi dengan cara apa ia akan membagi warisannya. Misalnya yang beragama islam bisa saja tidak mengambil secara waris Islam tapi bisa ke waris perdata. Jadi sebelum keluarnya UU Pengadilan Agama, mantan wapres (adam malik) juga pernah menyelesaikan kasus waris itu ke pengadilan negeri. Kemudian apa yang menjadi perbedaan antara masing-masing itu? yang jelas dalam waris Islam bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Sedangkan dalam hukum waris perdata bagian perempuan seimbang atau sama rata dengan bagian laki-laki. Namun demikian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga ditegaskan bahwa apabila kata sepakat atau musyawarah antara para ahli waris maka warisan bisa dibagi secara sama rata. Setelah adanya UU Pengadilan Agama hak opsi itu ditegaskan bahwa bagi mereka yang beragama Islam patuh dan tunduk pada hukum Islam, pembagian warisnya harus secara Islam dan jika timbul sengketa harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Perbedaan lainnya adalah bahwa dalam waris Islam ada unsur taabudi atau ibadah, karena dilaksanakan berdasarkan hukum agama atau taat kepada hukum-hukum yang diturunkan oleh Al-quran dan hadis. Dalam hukum waris Islam dikenal juga adanya mahjub (tertutupnya ahli waris). Bukan terhalang, tapi tertutup. Misalnya seorang cucu tidak bisa mendapat warisan jika ada anak. Kemudian kakek juga tidak dapat warisan kalau bapaknya masih ada. www.pemantauperadilan.com 1
- 2. Delik Jadi dalam hukum waris Islam dikenal ashabul furud, yaitu mereka yang berhak menerima bagian waris secara mutlak atau tidak akan tertutup oleh siapapun juga. Ashabul furud ini pertama kali adalah suami atau istri yang ditinggal mati oleh istri atau suaminya. Suami atau istri ini mutlak mendapat harta warisan pewaris (pihak yang meninggal) dan tidak bisa terhalang oleh siapapun juga. Namun apabila si pewaris memiliki anak, maka anak-anaknya (baik yang perempuan dan laki-laki) juga mendapat warisan itu. Kalau yang meninggal adalah istri dan tidak memiliki anak, maka si suami mendapat separuh dari harta warisan, sedangkan jika punya anak si suami mendapat 村. Kalau yang meninggal adalah suami dan tidak memiliki anak, maka si istri mendapat 村 dari harta warisan pewaris, sedangkan jika punya anak maka si istri mendapat 1/8. Kalau orang tua pewaris masih hidup, maka bapak dan ibu pewaris juga mendapat harta warisan dan tidak bisa tertutup oleh siapapun juga. Jadi ada ashabul furud yang ke atas (yaitu orang tua), menyamping (yaitu suami atau istri) dan ke bawah (yaitu anak). Saudara kandung (kakak atau adik) pewaris bisa saja mendapat warisan jika pewaris tidak memiliki anak. Dalam hukum syari Islam ini juga diatur masalah rumah tangga mulai dari seseorang belum lahir sampai meninggal. Begitu pula masalah harta-harta itu sendiri. Contohnya setelah dia menikah dan kemudian bercerai itu kan ada ketentuan mengenai harta bersama yang dipilah dengan harta bawaan. Begitu juga ketika seseorang meninggal, maka disitu dikenal juga harta peninggalan dan harta warisan. Dalam bab 1 Pasal 171 poin d KHI disebutkan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Hak-hak ini misalnya hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Kemudian di KHI juga dijelaskan mengenai harta warisan, yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran www.pemantauperadilan.com 2
- 3. Delik hutang dan pemberian untuk kerabat. Pemberian untuk kerabat ini yang mungkin akan kita bahas lagi lebih lanjut yaitu masalah wasiat. Jadi harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan harta warisan murni adalah harta bawaan ditambah harta bersama dari suami atau istrinya setelah dipilah dan dikurangi biaya pengurusan waktu dia sakit (jika memang sakit), meninggal, mengubur, membayar hutang (jika punya hutang) dan wasiat. apabila punya wasiat dipilah juga wasiatnya. Harta warisan murni inilah yang nantinya akan dibagi-bagi kepada ahli waris. Bisa juga terjadi dimana harta warisan murni justru kurang, sehingga ahli waris yang harus menanggung semua biaya-biaya yang tadi. Dalam surat An Nisa ayat 11 dikatakan bahwa Allah berwasiat kepada kamu untuk membagi warisan sesuai dengan syariat setelah dihitung wasiatnya (dipilah wasiatnya) dan diselesaikan hutang-piutangnya. Jadi kalau ada hutang piutang nanti kita lihat hartanya berapa, hutangnya berapa. Kalau memang defisit atau minus itulah yang harus ditanggung bersama sesuai kesepakatan musyawarah. Apabila harta peninggalan itu memang ada ahli warisnya maka ahli warisnya itu tetap dibagi, karena harta peninggalan itu adalah harta secara umum. Sedangkan harta warisan murni adalah harta yang sudah dibersihkan dari segala urusan yang tadi. Sedangkan untuk wasiat dalam hukum waris perdata barat dikenal dengan testamen. Wasiat itu harus dibagi setelah pemberi wasiat meninggal. Wasiat ada yang tertutup dan terbuka dan bisa diberikan kepada siapa saja. Wasiat berbeda dengan hibah, karena kalau hibah boleh dilaksanakan selama si pemberi masih hidup, sedangkan wasiat baru boleh dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal. Wasiat ini bisa dilakukan secara lisan atau tertulis dan dilakukan terhadap harta yang dimiliki secara sempurna, artinya bukan harta dalam sengketa. Misalnya seorang bapak mewasiatkan sebidang tanah yang memang dia punya kepada anaknya. Wasiat juga tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan. Wasiat akan www.pemantauperadilan.com 3
- 4. Delik diperhitungkan sebagai bagian dari warisan kalau dia lebih dari 1/3. Anak laki-laki langsung mendapat bagian asshobah atau sisa harta. Wasiat juga harus disaksikan oleh dua orang saksi dan harus secara otentik dicatatkan di kantor notaris. Dalam Al-quran disebutkan bahwa apabila seseorang menjelang ajal atau sedang dalam bepergian jauh hendaknya dia membuat wasiat kepada keluarganya. Oleh karena kita wajib berwasiat kepada keluarga kita apabila kita mau pergi jauh. Untuk kasus dimana misalnya seseorang meninggal, dimana sebelumnya dia memberikan hibah ke anaknya yang pertama. Tetapi dua orang anaknya yang lain tidak diberi hibah. Maka selama hibah itu diberikan kepada ahli waris itu akan diperhitungkan sebagai bagian warisan. Namun kalau hibah itu diberikan kepada yang bukan ahli waris akan dilihat bagaimana hibah itu dilaksanakan, sah atau tidak? otentik atau tidak? karena hibah juga ada yang di bawah tangan. Kalau hibah itu tidak sah maka pemberian hibahnya bisa ditarik dengan cara pembatalan hibah. Namun kita juga perlu melihat unsur keadilannya juga. Kalau semua harta diberikan kepada anak angkat atau menantu kesayangan dimana mereka itu sebenarnya bukan ahli waris, maka perlu dilihat apakah hibah itu disetujui oleh ahli waris yang lainnya. Hibah tersebut setidaknya memerlukan bukti otentik berupa akta yang memperkuat bahwasanya itu adalah hibah yang telah menjadi hak milik seseorang ya. Tapi sekarang ini banyak terjadi, dimana hibah hanya dilakukan secara lisan, sehingga beberapa tahun sesudah pemberi hibah meninggal timbul permasalahan. Menghadapi hal yang seperti ini faktor yang diutamakan adalah pengakuan dari yang menerima hibah dan bukti bukti lainnya, seperti surat, catatan, bukti awal dan kesaksian dua orang saksi. Adalah tugas pengadilan untuk membuktikan apakah hibah itu sah atau tidak. Waris dapat menyebabkan konflik apabila terdapat anak diluar nikah. Untuk itu, maka anak hasil prkawinan memiliki kedudukan lebih kuat, karena untuk membuktikan adanya hubungan darah harus dengan bukti yang sah/otentik bahwa www.pemantauperadilan.com 4
- 5. Delik kedua orang tua mereka menikah secara sah dan dicatatkan pada petugas pencatat perkawinan. Selanjutnya, anak luar kawin tidak mendapat warisan dari ayahnya, hanya mendapat warisan dari si ibu. Untuk suatu keadaan dimana seorang istri yang sedang hamil dan kemudian suaminya meninggal, juga terkadang menimbulkan permasalahan tersendiri dan menimbulkan pertanyaan apakah si anak yang dikandung ini bisa terhitung sebagai ahli waris? Pada dasaranya ahli waris adalah orang yang ada pada waktu si pewaris meninggal atau wafat. Timbul satu pengembangan, bagaimana jika ahli waris meninggal sebelum si pewaris meninggal? Apabila si anak lahir bertepatan dengan meninggalnya suami itu perlu diperhitungkan sebagai bagian anak laki-laki. Namun apabila kembali kepada kaidah hukum atau norma, ahli waris adalah orang yang ada pada waktu si pewaris wafat. Artinya kalau anak itu lahir setelah ayahnya meninggal atau ketika ayahnya meninggal si anak masih dalam kandungan maka ia tidak menjadi ahli waris. Hal ini berbeda dengan hukum perdata. Menurut pasal 2 KUHPerdata, dinyatakan bahwa anak yang sedang dalam berada dalam kandungan merupakan subyek hukum. Sehingga dengan demikian, bayi dalam kandungan pun memiliki hak mewaris. Dalam fikih juga ada pendapat demikian. Jadi tadi sudah saya katakan secara sepintas bahwa anak itu dihitung sebagai anak laki-laki. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa itu tidak bisa, karena si anak tersebut tidak ada/wujudnya belum ada waktu si pewaris meninggal. Sehingga dengan demikian, apabila si anak tersebut lahir, maka dia tetap akan mendapat warisan, namun hanya dari ibunya. Terdapat juga suatu kasus dimana dalam sebuah keluarga terdapat delapan orang bersaudara. Sebelum ayah mereka meninggal kedelapan anak sudah menandatangani surat hibah sebuah rumah untuk kakak yang tertua. Tetapi kakak yang tertua adalah anak diluar nikah dan sekarang ia ingin menjual rumah hibah www.pemantauperadilan.com 5
- 6. Delik tersebut. Dalam kasus ini timbul pertanyaan apakah kedelapan anak tersebut masih punya hak untuk mendapat bagian ? Dalam kasus ini jika memang timbul sengketa maka pengadilan akan melihat bagaimana proses hibah itu berlangsung, sah atau tidak? Disetujui atau tidak oleh ahli waris. Bisa aja yang satu setuju tetapi ketujuh yang lain tidak. Atau yang bertujuh setuju tetapi yang satu tidak. Kalau demikian halnya artinya hibah itu artinya bermasalah, karena tidak disetujui oleh semua ahli waris. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa wasiat tidak boleh dari 1/3 harta waris. Kemudian kalau pihak yang menerima hibah adalah anak diluar nikah berarti dia bukan sebagai ahli waris dan dengan demikian tidak masuk dalam hitungan ahli waris. Namun apabila sang anak luar nikah itu sudah diakui oleh ayah maka hibah itu tidak akan menjadi masalah. Kalau kasus seperti ini terjadi maka pengadilan akan melihat dan akan menghitung kembali siapa ahli warisnya. Ahli waris itu yang delapan bersaudara itu diluar kakak yang diluar nikah itu. Si kakak yang diluar nikah itu tentu akan kita hitung wasiatnya berdasarkan persetujuan semuanya dan tidak boleh dari 1/3. Artinya di bawah 1/3 boleh. Jika harta hibahnya itu mau dijual oleh kakak yang diluar nikah tadi, maka para adik tentunya harus tetap mendapat bagian dari penjualan hibah tersebut karena hibah tersebut merupakan harta warisan. Bagaimana kalau sudah terlanjur dijual ? tentunya ini akan menjadi sengketa masalah harta. Kalau sengketa masalah harta terjadi dan sudah melibatkan pihak ketiga (yaitu pembeli) maka kasus itu dikembalikan kepada pengadilan negeri dulu untuk diselesaikan. Persoalannya kita bagi dulu sesuai bagian laki-laki dan perempuan dan yang satu itu dihitung sebagai wasiat. Artinya yang si kakak luar nikah itu dihitung sebagai wasiat, dan bukan ahli waris dengan dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta, tetapi dibawah 1/3 juga boleh. Nanti pengadilan akan melihat apakah dia dipersamakan. Kalau dia dipersamakan dengan perempuan ya dihitung bagian perempuan, begitu juga sebaliknya. www.pemantauperadilan.com 6
- 7. Delik Apabila hibahnya tidak ditandatangani oleh pemberi hibah akan menimbulkan permasalahan lagi, apakah hibahnya dianggap sah atau tidak. Yang jelas kalau secara hukum tidak sah, karena si pemberi hibah tidak memberi tanda tangan, dan ini bisa digugat oleh mereka yang bersaudara itu. Kecuali ada pengakuan seluruhnya mengakui bahwa sudah terjadi hibah, terlepas ada atau tidaknya tanda tangan itu. Tanda tangan itu kan otentik ya (tertulis). Kalau lisan kan apa yang perlu ditanda tangan. Kalau hibah secara lisan ya tidak apa-apa tidak ada tanda tangan. Sedangkan dalam hukum perdata barat, anak diluar nikah jelas diakui atau bisa diakui. Terdapat lagi satu kasus dimana seorang istri yang menikah di bawah tangan dengan suaminya dan suaminya kemudian meninggal. Sebelumnya suaminya itu telah mempunyai seorang istri, namun tidak mempunyai anak, sehingga istri pertamanya itu mengangkat seorang anak tetangga sebagai anaknya. Sebelum suami meninggal, ia pernah berpesan agar jika dirinya meninggal, maka sang istri dapat meminta hak warisnya kepada ibunya. Setelah suami tersebut meninggal si istri meminta hak warisnya kepada ibu mertuanya. Namun si ibu mertua ini tidak mau memberikan sekarang, melainkan nanti jika si anak sudah besar. Padahal anak-anak dari si istri yang di bawah tangan ini memerlukan biaya pendidikan sejak kecil. Kasus ini cukup rumit, karena menikah dibawah tangan, maka pembuktiannya menjadi kurang kuat. Untuk itu, maka sang istri Untuk itu si istri yang menikah di bawah tangan ini harus meminta itsbat nikah dulu ke pengadilan agama, agar perkawinannya dengan suaminya itu (pewaris) tercatat. Hal ini untuk mencegah alibi mertuanya yang mengatakan bahwa perkawinan mereka tidak sah atau tidak kuat karena hanya dibawah tangan. Setelah memperoleh itsbat nikah baru kemudian dia dapat menggugat mertuanya ke pengadilan agama agar harta warisan suaminya segera dibagi. Walaupun pada dasarnya harta warisan itu tidak harus segera dibagi tetapi juga tidak harus ditunda pembagiannya. Pada pokoknya kalau www.pemantauperadilan.com 7
- 8. Delik memang ada itsbat nikah atau buku nikah maka itu akan kita perhitungkan sebagai ahli waris. Namun demikian pengadilan akan tetap melihat asas-asas keadilan. Dalam persoalan anak yang masih kecil yang mendapat harta warisan, dalam Al-quran dikatakan bahwa hendaklah dijaga harta anak yatim dan jangan sampai harta anak yatim itu termakan oleh orang yang menjadi pelindungnya. Makanya seorang ibu yang punya anak, kemudian ada bagian harta warisan unutk anaknya itu harus dijaga agar jangan sampai terjual apalagi berpindah tangan, kecuali untuk kepentingan anak itu sendiri, misalnya untuk sekolahnya, kesehatannya. Apabila seseorang bercerai dia tidak mendapat harta warisan karena harta warisan itu hanya dalam ikatan perkawinan. Tapi untuk anak-anak dari orang tua yang bercerai mereka tetap mendapat warisan. Di pengadilan agama terdapat pertolongan pembagian harta peninggalan (P3HP) yang membantu pengurusan harta warisan muslim yang tidak ada sengketa. Artinya ahli waris sudah sepakat membagi harta warisan secara tertulis, ada suratsuratnya dan ahli waris mengajukan permohonan pembagian harta warisan di pengadilan agama melalui jalur P3HP. Kemudian jika timbul sengketa dalam hal pembagian warisan, maka hal itu diselesaikan melalui gugatan di pengadilan agama (bagi yang beragama Islam) dan pengadilan negeri (bagi yang non muslim). Kemudian apabila misalnya dari objek harta warisan dijual oleh ahli waris, tapi tidak semua ahli waris mengetahui bahwa harta warisan itu dijual bagaimana? Kalau itu merupakan bagian dari harta warisan harus dikompensasi. Berapa bagian yang sudah dijual dan berapa bagian kompensasinya. Ahli waris yang tidak mengetahui ini juga dapat menuntut secara pidana (tindak pidana penipuan) ahli waris yang lainnya sehingga timbul sengketa hak. Menurut Pasal 49 dan 50 UU Peradilan Agama sengketa hak itu harus diselesaikan di pengadilan negeri dulu. Pengadilan Agama hanya sebatas menentukan siapa ahli waris, berapa bagian ahli waris dan eksekusi harta waris. Kalau sudah menyangkut sengketa harta maka www.pemantauperadilan.com 8
- 9. Delik Pengadilan Agama akan meminta bantuan dari pengadilan negeri dulu untuk memutus sengketa tersebut. Apabila si pewaris melakukan poligami, apabila dia tidak punya anak maka bagian istri adalah 村. Tapi kalau suami istri itu punya anak maka bagiannya 1/8. Jumlah 1/8 ini bukan untuk masing-masing istri (pertama, kedua, dst) 1/8. Kalau seperti ini berarti jumlahnya sudah 4/8. Jadi sisanya hanya tinggal 4/8 atau separuhnya. Yang betul jumlah 1/8 itu dibagi 4 (kalau istrinya 4). Untuk bagian anak-anaknya dihitung dari 4 orang istri itu berapa semua anaknya. Kalau anaknya 10 laki perempuan, berarti 7/8 dibagi 10 buat anak-anaknya. Dengan perhitungan anak laki-laki 2 bagian daripada anak perempuan. Delik, Narasumber: Prof. Dr. Thahir Azhary, S.H., M.H. www.pemantauperadilan.com 9