際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

5. Modul Bendahara.pptx

Download as PPTX, PDF
Sri Haryati
Sri Haryati

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Modul Bendahara

1 of 23
Download to read offline
MODUL BENDAHARA Overview Bendahara Pengeluaran dan BPP
1. Fungsi Modul Bendahara 2. Relasi Modul Bendahara dengan Modul Lainnya 3. User Modul Bendahara 4. Kewenangan User Modul Bendahara 5. Alur Proses Pengelolaan UP, TUP, dan LS Bendahara 6. Pointer Penting Modul Bendahara dan BPP Hari ini kita akan belajar tentang: Hai, saya Sakti!
Penatausahaan UP/TUP Penatausahaan LS Bendahara Penatausahaan Potongan/ pungutan pajak Penatausahaan Surat Bukti setoran pendapatan, pengembalian belanja Transaksi lain yg dikelola oleh Bendahara Fungsi Modul Bendahara
DRPP, DRPP HIBAH, PENG. BELANJA, KAS MASUK BLU SPBY, SP2D UP, GUP, TUP, LS BENDAHARA JURNAL PENDAPATAN DAN BELANJA PETA JURNAL PROSES TUTUP BUKU UPDATE AFP DATA PAGU SETORAN SBS & NON SBS INFORMASI SETTLEMENT MODUL ANGGARAN MODUL PEMBAYARAN MODUL GLP MODUL PIUTANG MODUL BENDAHARA Relasi Modul Bendahara dengan Modul Lainnya
Modul Aplikasi SAKTI PERAN ADMIN OPERATOR VALIDATOR APPROVER Admin Anggaran Komitmen Pembayaran Bendahara Aset Tetap Persediaan General Ledger Pelaporan Piutang User Modul Bendahara User Modul Bendahara merupakan Operator yang terdiri dari: a. Operator Bendahara Pengeluaran b. Operator Bendahara Pengeluaran Pembantu c. Operator Bendahara Penerimaan
Kewenangan User Modul Bendahara Bendahara Pengeluaran a. transaksi Migrasi Saldo Awal Bendahara Pengeluaran b. transaksi Uang Persediaan (UP) c. transaksi Penggantian Uang Persediaan (GUP)/ GUP Nihil d. transaksi Tambahan Uang Persediaan (TUP) e. transaksi Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP) f. transaksi Uang Persediaan Kembali Pajak (UPKP) g. transaksi Penggantian Uang Persediaan Kembali Pajak (GUPKP) h. transaksi dan Pembayaran LS Bendahara/dana titipan i. transaksi Setoran PNBP Umum j. transaksi Pungutan dan Setoran Perpajakan k. transaksi Setoran Pengembalian Belanja l. transaksi Pengelolaan Kas Hibah m. transaksi Pencatatan Dana Kas Masuk Badan Layanan Umum n. transaksi ransaksi Pengelolaan Rekening Pemerintah Bendahara Penerimaan a. transaksi migrasi Saldo Awal Bendahara Penerimaan b. transaksi setoran PNBP Fungsional c. transaksi pengelolaan Rekening Pemerintah d. transaksi pengelolaan Dana Titipan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Pembantu sama dengan Bendahara Pengeluaran kecuali: a. migrasi Saldo Awal Bendahara b. membuat Usulan UP c. membuat Rincian Pembiayaan TUP d. mencatat SP2D pada pembukuan bendahara e. merekam transaksi hibah
Input Referensi Akun UP Proses Uang Persediaan BENDAHARA STAFF PPK Menghtung. Usul UP Input SPP 0 Setup Vaiable UP 1 Proses SPM Catat SP2D Pemindahan Kas Bank Membuat Rincian TUP Proses Tambahan UP BENDAHARA STAFF PPK Input SPP 0 1 Proses SPM Catat SP2D Pemindahan Kas Bank Alur Proses Pengelolaan UP dan TUP
Input SPBy Non Akun Bel Aset Tetap/Pers OPERATOR SAKTI (STAFF PPK) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BENDAHARA BILLER & MPN G3 Setuju SPBY Melakukan Pungutan Pajak Membuat DRPP Catat Setoran Perpajakan Setor Pungutan NO BILLING & NTPN Menerbitkan Kwitansi OPERATOR ASSET TETAP/PERSEDIAAN Pendetailan Aset Tetap/Persediaan 0 Input SPP 1 Proses SPM Monitoring UP/TUP Setor Sisa UP/TUP Catat Setoran UP/TUP Input PPBJ Akun Bel Aset Tetap/Pers Wajib 0 Alur Proses Pengelolaan GUP dan GTUP
SP2D LS Bendahara OPERATOR SAKTI (STAFF PPK) BENDAHARA PENGELUARAN Pemindahan Kas Bank Setor Sisa Dana Titipan 0 Pembayaran Dana Titipan Pengembalian Sisa Dana Titipan BILLER & MPN G3 Alur Proses Pengelolaan LS Bendahara
Alur Proses Pembuatan SPM-GUP OPERATOR SAKTI (STAFF PPK) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BENDAHARA BILLER & MPN G3 Setuju SPBY Melakukan Pungutan Pajak Membuat DRPP Catat Setoran Perpajakan Setor Pungutan NO BILLING & NTPN Menerbitkan Kwitansi OPERATOR ASSET TETAP/PERSEDIAAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM (PPSPM) KPPN (SPAN) Setuju SPM Create ADK SPM Proses KPPN Catat SP2D PMRT SP2D Input SPP Setuju SPP Create ADK SPP Cetak SPM NRT Input SPBy Non Akun Bel Aset Tetap/Pers 0 Input PPBJ Akun Bel Aset Tetap/Pers Wajib 0 Pendetailan Aset Tetap/Persediaan
Pointer Penting Modul Bendahara & BPP
Titik terjadinya jurnal 1. Perintah Bayar Jurnal baru saat setuju validasi Perintah Bayar oleh Validator (PPK) Jurnal balik saat batal validasi Perintah Bayar oleh Validasi (PPK) 2. Pungut dan Setor Pajak Jurnal baru saat simpan Pungutan/Setoran Pajak oleh Bendahara/BPP Jurnal balik saat hapus Pungutan/Setoran Pajak oleh Bendahara/BPP 3. Terima LS Bendahara & Pembayaran Dana Titipan Jurnal baru saat simpan terima SP2D LS Bendahara oleh Bendahara Pengeluaran dan saat simpan pembayaran dana titipan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP Jurnal balik saat hapus terima SP2D LS Bendahara oleh Bendahara Pengeluaran dan saat hapus pembayaran dana titipan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP 4. Terima PNBP Umum & Setoran PNBP Jurnal baru saat simpan terima PNBP oleh Bendahara Pengeluaran/BPP dan saat simpan setoran oleh Bendahara Pengeluaran/BPP Jurnal balik saat hapus terima PNBP oleh Bendahara Pengeluaran/BPP dan saat hapus setoran oleh Bendahara Pengeluaran/BPP 5. Terima Kas Hibah, Kas Lainnya, GUP KKP Jurnal baru saat simpan oleh Bendahara Pengeluaran Jurnal balik saat hapus oleh Bendahara Pengeluaran 6. Pengembalian Belanja, Setoran sisa UP/TUP
Konsep UPBPP/Uang Muka 1. UPBPP Bersifat revolving diberikan dari BP ke BPP Dapat diberikan beberapa kali dengan nomor dokumen yang sama 2. Uang Muka Sifatnya tidak revolving. Dapat diberikan dari Bendahara Pengeluaran ke pegawai atau dari BPP ke pegawai
Belanja aset/persediaan melalui Bendahara perlu untuk mencatat aset/persediaannya terlebih dahulu. Akun belanja aset/persediaan tidak akan ditampilkan untuk dipilih langsung di perintah bayar. Pencatatannya dilakukan di modul KOM pada menu Pencatatan Penerimaan Barang/Jasa UP Tunai/Bank (biasa disebut sebagai BAST UP) di Modul Komitmen. Adapun siklus pencatatannya dapat dilihat pada flowchart disamping dan juga diperagakan pada demo aplikasi. Siklus Belanja Aset/Persediaan melalui Bendahara (UP/TUP) Perekaman BAST UP Perekaman SPBy dengan memilih data BAST UP yang telah direkam Validasi SPBy oleh PPK Perekaman Kuitansi dan DRPP oleh opr modul Bendahara
Penerimaan Barang / Persediaan pada modul KOM - Kode Barang pada BAST UP/TUP tidak dapat diubah. - Untuk menghindari kesalahan, pendetailan aset/persediaan yang berasal dari pembelian BAST UP/TUP dapat direkam setelah menjadi SP2D. - Jika terdapat kesalahan kode barang/persediaan setelah SP2D, dilakukan koreksi pada modul aset/persediaan.
Untuk perekaman belanja UP/TUP yang tidak menghasilkan aset dan persediaan (belanja jasa), tidak terdapat perubahan siklus. Perekaman transaksi tetap diawali dengan pencatatan SPBy seperti yang dapat dilihat pada flowchart disamping. Siklus perekaman lebih jelasnya diperagakan lebih lanjut pada demo aplikasi. Siklus Belanja Non Aset / Persediaan melalui Bendahara (UP/TUP) Perekaman SPBy (opr pembayaran) Validasi SPBy oleh PPK Perekaman Kuitansi dan DRPP oleh opr modul Bendahara Perekaman SPP GUP/TUP revolving oleh opr modul pembayaran
Referensi NPWP untuk transaksi KKP Dilakukan pengiriman data NPWP dan transaksi KKP dari SAKTI ke Kantor Pusat DJP Data diperoleh dari input transaksi KKP. Karenanya, user agar menjaga akurasi data NPWP yang diinput.
Referensi NPWP untuk transaksi KKP Referensi ini akan digunakan untuk transaksi pada modul komitmen
Cetak LPJ dan BA Pemeriksaan Kas Setiap bulannya, bendahara pengeluaran wajib melakukan rekon LPJ ke KPPN. Adapun dokumen yang dipersyaratkan diantaranya adalah Cetakan LPJ Bendahara Pengeluaran, Berita Acara (BA) Pemeriksaan Kas dan Laporan Daftar Rincian Kas. Ketiga dokumen tersebut dapat diakses pada menu Cetak Laporan di modul bendahara. Sebelum melakukan cetak, operator modul bendahara perlu mengisi kolom Informasi Kas Fisik dan Hasil Pemeriksaan Kas sesuai dengan
Informasi lain. Pastikan pada modul admin, telah menginput referensi BPP, dan pejabat agar laporan-laporan dapat dicetak. BPP dapat mengajukan revolving atas UP yang dikelolanya melalui bendahara pengeluaran apabila belanja yang dilakukan telah mencapai minimal 50%. Hal tersebut bukan berarti BPP langsung mencatat penerimaan SP2D GUP, akan tetapi BP menerima SP2D GUP kemudian merekam UPBPP. Perintah bayar pada BPP telah mengurangi saldo UM, dan setelah divalidasi PPK mengurangi FA. Jika atas perintah bayar tersebut tidak dilanjutkan proses, agar dihapus sehingga tidak mengurangi saldo UM maupun FA. Sumber sumber pembentuk kas lainnya menurut uakpa adalah akun 111821, sehingga apabila terjadi selisih, user dapat melakukan pengecekan ke buku besar akrual kas lainnya di bendahara pengeluaran.
Terima Kasih Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PanduSAKTI, Kitab sakti untuk Jawara sejati!
youtube.com/SAKTI Subscribe SAKTI, Untuk dapatkan jurus SAKTI terkini!

More Related Content

5. Modul Bendahara.pptx

  • 2. 1. Fungsi Modul Bendahara 2. Relasi Modul Bendahara dengan Modul Lainnya 3. User Modul Bendahara 4. Kewenangan User Modul Bendahara 5. Alur Proses Pengelolaan UP, TUP, dan LS Bendahara 6. Pointer Penting Modul Bendahara dan BPP Hari ini kita akan belajar tentang: Hai, saya Sakti!
  • 3. Penatausahaan UP/TUP Penatausahaan LS Bendahara Penatausahaan Potongan/ pungutan pajak Penatausahaan Surat Bukti setoran pendapatan, pengembalian belanja Transaksi lain yg dikelola oleh Bendahara Fungsi Modul Bendahara
  • 4. DRPP, DRPP HIBAH, PENG. BELANJA, KAS MASUK BLU SPBY, SP2D UP, GUP, TUP, LS BENDAHARA JURNAL PENDAPATAN DAN BELANJA PETA JURNAL PROSES TUTUP BUKU UPDATE AFP DATA PAGU SETORAN SBS & NON SBS INFORMASI SETTLEMENT MODUL ANGGARAN MODUL PEMBAYARAN MODUL GLP MODUL PIUTANG MODUL BENDAHARA Relasi Modul Bendahara dengan Modul Lainnya
  • 5. Modul Aplikasi SAKTI PERAN ADMIN OPERATOR VALIDATOR APPROVER Admin Anggaran Komitmen Pembayaran Bendahara Aset Tetap Persediaan General Ledger Pelaporan Piutang User Modul Bendahara User Modul Bendahara merupakan Operator yang terdiri dari: a. Operator Bendahara Pengeluaran b. Operator Bendahara Pengeluaran Pembantu c. Operator Bendahara Penerimaan
  • 6. Kewenangan User Modul Bendahara Bendahara Pengeluaran a. transaksi Migrasi Saldo Awal Bendahara Pengeluaran b. transaksi Uang Persediaan (UP) c. transaksi Penggantian Uang Persediaan (GUP)/ GUP Nihil d. transaksi Tambahan Uang Persediaan (TUP) e. transaksi Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP) f. transaksi Uang Persediaan Kembali Pajak (UPKP) g. transaksi Penggantian Uang Persediaan Kembali Pajak (GUPKP) h. transaksi dan Pembayaran LS Bendahara/dana titipan i. transaksi Setoran PNBP Umum j. transaksi Pungutan dan Setoran Perpajakan k. transaksi Setoran Pengembalian Belanja l. transaksi Pengelolaan Kas Hibah m. transaksi Pencatatan Dana Kas Masuk Badan Layanan Umum n. transaksi ransaksi Pengelolaan Rekening Pemerintah Bendahara Penerimaan a. transaksi migrasi Saldo Awal Bendahara Penerimaan b. transaksi setoran PNBP Fungsional c. transaksi pengelolaan Rekening Pemerintah d. transaksi pengelolaan Dana Titipan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Pembantu sama dengan Bendahara Pengeluaran kecuali: a. migrasi Saldo Awal Bendahara b. membuat Usulan UP c. membuat Rincian Pembiayaan TUP d. mencatat SP2D pada pembukuan bendahara e. merekam transaksi hibah
  • 7. Input Referensi Akun UP Proses Uang Persediaan BENDAHARA STAFF PPK Menghtung. Usul UP Input SPP 0 Setup Vaiable UP 1 Proses SPM Catat SP2D Pemindahan Kas Bank Membuat Rincian TUP Proses Tambahan UP BENDAHARA STAFF PPK Input SPP 0 1 Proses SPM Catat SP2D Pemindahan Kas Bank Alur Proses Pengelolaan UP dan TUP
  • 8. Input SPBy Non Akun Bel Aset Tetap/Pers OPERATOR SAKTI (STAFF PPK) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BENDAHARA BILLER & MPN G3 Setuju SPBY Melakukan Pungutan Pajak Membuat DRPP Catat Setoran Perpajakan Setor Pungutan NO BILLING & NTPN Menerbitkan Kwitansi OPERATOR ASSET TETAP/PERSEDIAAN Pendetailan Aset Tetap/Persediaan 0 Input SPP 1 Proses SPM Monitoring UP/TUP Setor Sisa UP/TUP Catat Setoran UP/TUP Input PPBJ Akun Bel Aset Tetap/Pers Wajib 0 Alur Proses Pengelolaan GUP dan GTUP
  • 9. SP2D LS Bendahara OPERATOR SAKTI (STAFF PPK) BENDAHARA PENGELUARAN Pemindahan Kas Bank Setor Sisa Dana Titipan 0 Pembayaran Dana Titipan Pengembalian Sisa Dana Titipan BILLER & MPN G3 Alur Proses Pengelolaan LS Bendahara
  • 10. Alur Proses Pembuatan SPM-GUP OPERATOR SAKTI (STAFF PPK) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BENDAHARA BILLER & MPN G3 Setuju SPBY Melakukan Pungutan Pajak Membuat DRPP Catat Setoran Perpajakan Setor Pungutan NO BILLING & NTPN Menerbitkan Kwitansi OPERATOR ASSET TETAP/PERSEDIAAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM (PPSPM) KPPN (SPAN) Setuju SPM Create ADK SPM Proses KPPN Catat SP2D PMRT SP2D Input SPP Setuju SPP Create ADK SPP Cetak SPM NRT Input SPBy Non Akun Bel Aset Tetap/Pers 0 Input PPBJ Akun Bel Aset Tetap/Pers Wajib 0 Pendetailan Aset Tetap/Persediaan
  • 12. Titik terjadinya jurnal 1. Perintah Bayar Jurnal baru saat setuju validasi Perintah Bayar oleh Validator (PPK) Jurnal balik saat batal validasi Perintah Bayar oleh Validasi (PPK) 2. Pungut dan Setor Pajak Jurnal baru saat simpan Pungutan/Setoran Pajak oleh Bendahara/BPP Jurnal balik saat hapus Pungutan/Setoran Pajak oleh Bendahara/BPP 3. Terima LS Bendahara & Pembayaran Dana Titipan Jurnal baru saat simpan terima SP2D LS Bendahara oleh Bendahara Pengeluaran dan saat simpan pembayaran dana titipan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP Jurnal balik saat hapus terima SP2D LS Bendahara oleh Bendahara Pengeluaran dan saat hapus pembayaran dana titipan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP 4. Terima PNBP Umum & Setoran PNBP Jurnal baru saat simpan terima PNBP oleh Bendahara Pengeluaran/BPP dan saat simpan setoran oleh Bendahara Pengeluaran/BPP Jurnal balik saat hapus terima PNBP oleh Bendahara Pengeluaran/BPP dan saat hapus setoran oleh Bendahara Pengeluaran/BPP 5. Terima Kas Hibah, Kas Lainnya, GUP KKP Jurnal baru saat simpan oleh Bendahara Pengeluaran Jurnal balik saat hapus oleh Bendahara Pengeluaran 6. Pengembalian Belanja, Setoran sisa UP/TUP
  • 13. Konsep UPBPP/Uang Muka 1. UPBPP Bersifat revolving diberikan dari BP ke BPP Dapat diberikan beberapa kali dengan nomor dokumen yang sama 2. Uang Muka Sifatnya tidak revolving. Dapat diberikan dari Bendahara Pengeluaran ke pegawai atau dari BPP ke pegawai
  • 14. Belanja aset/persediaan melalui Bendahara perlu untuk mencatat aset/persediaannya terlebih dahulu. Akun belanja aset/persediaan tidak akan ditampilkan untuk dipilih langsung di perintah bayar. Pencatatannya dilakukan di modul KOM pada menu Pencatatan Penerimaan Barang/Jasa UP Tunai/Bank (biasa disebut sebagai BAST UP) di Modul Komitmen. Adapun siklus pencatatannya dapat dilihat pada flowchart disamping dan juga diperagakan pada demo aplikasi. Siklus Belanja Aset/Persediaan melalui Bendahara (UP/TUP) Perekaman BAST UP Perekaman SPBy dengan memilih data BAST UP yang telah direkam Validasi SPBy oleh PPK Perekaman Kuitansi dan DRPP oleh opr modul Bendahara
  • 15. Penerimaan Barang / Persediaan pada modul KOM - Kode Barang pada BAST UP/TUP tidak dapat diubah. - Untuk menghindari kesalahan, pendetailan aset/persediaan yang berasal dari pembelian BAST UP/TUP dapat direkam setelah menjadi SP2D. - Jika terdapat kesalahan kode barang/persediaan setelah SP2D, dilakukan koreksi pada modul aset/persediaan.
  • 16. Untuk perekaman belanja UP/TUP yang tidak menghasilkan aset dan persediaan (belanja jasa), tidak terdapat perubahan siklus. Perekaman transaksi tetap diawali dengan pencatatan SPBy seperti yang dapat dilihat pada flowchart disamping. Siklus perekaman lebih jelasnya diperagakan lebih lanjut pada demo aplikasi. Siklus Belanja Non Aset / Persediaan melalui Bendahara (UP/TUP) Perekaman SPBy (opr pembayaran) Validasi SPBy oleh PPK Perekaman Kuitansi dan DRPP oleh opr modul Bendahara Perekaman SPP GUP/TUP revolving oleh opr modul pembayaran
  • 17. Referensi NPWP untuk transaksi KKP Dilakukan pengiriman data NPWP dan transaksi KKP dari SAKTI ke Kantor Pusat DJP Data diperoleh dari input transaksi KKP. Karenanya, user agar menjaga akurasi data NPWP yang diinput.
  • 18. Referensi NPWP untuk transaksi KKP Referensi ini akan digunakan untuk transaksi pada modul komitmen
  • 19. Cetak LPJ dan BA Pemeriksaan Kas Setiap bulannya, bendahara pengeluaran wajib melakukan rekon LPJ ke KPPN. Adapun dokumen yang dipersyaratkan diantaranya adalah Cetakan LPJ Bendahara Pengeluaran, Berita Acara (BA) Pemeriksaan Kas dan Laporan Daftar Rincian Kas. Ketiga dokumen tersebut dapat diakses pada menu Cetak Laporan di modul bendahara. Sebelum melakukan cetak, operator modul bendahara perlu mengisi kolom Informasi Kas Fisik dan Hasil Pemeriksaan Kas sesuai dengan
  • 20. Informasi lain. Pastikan pada modul admin, telah menginput referensi BPP, dan pejabat agar laporan-laporan dapat dicetak. BPP dapat mengajukan revolving atas UP yang dikelolanya melalui bendahara pengeluaran apabila belanja yang dilakukan telah mencapai minimal 50%. Hal tersebut bukan berarti BPP langsung mencatat penerimaan SP2D GUP, akan tetapi BP menerima SP2D GUP kemudian merekam UPBPP. Perintah bayar pada BPP telah mengurangi saldo UM, dan setelah divalidasi PPK mengurangi FA. Jika atas perintah bayar tersebut tidak dilanjutkan proses, agar dihapus sehingga tidak mengurangi saldo UM maupun FA. Sumber sumber pembentuk kas lainnya menurut uakpa adalah akun 111821, sehingga apabila terjadi selisih, user dapat melakukan pengecekan ke buku besar akrual kas lainnya di bendahara pengeluaran.
  • 21. Terima Kasih Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia