ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

52 perwal 2015 ttg tata cara penyelenggaraan pos

•
•
F
fionarazqa

Peraturan Walikota Kediri ini mengatur tentang tata cara permohonan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pos daerah di Kota Kediri. Dokumen ini menjelaskan persyaratan permohonan rekomendasi, proses pemberian rekomendasi, ruang lingkup monitoring dan evaluasi, serta ketentuan peralihan bagi penyelenggara pos yang sudah beroperasi sebelum peraturan ini diterbitkan.

1 of 7
Download to read offline
1 WALIKOTA KEDIRI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI, MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN POS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI, Menimbang : bahwa untukmelaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2)danPasal 34 PeraturanMenteriKomunikasidanInformatikaNomor 32 Tahun 2014tentangPersyaratandan Tata Cara PemberianIzinPenyelenggaraanPos, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentangTata Cara PermohonanRekomendasi, Monitoring danEvaluasiPenyelenggaraanPos Daerah; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 SALINAN
2 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. PeraturanPemerintahNomoir 15Tahun 2013 tentangPelaksanaanUndang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403); 6. PeraturanMenteriKomunikasidanInformatikaNomor 32 Tahun 2014 tentangPersyaratandan Tata Cara PemberianIzinPenyelenggaraanPos(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1352) sebagaimanatelahdiubahterakhirdenganPeraturanMent eriKomunikasidanInformatikaNomor 9 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 252); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI, MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN POS DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Kediri. 2. Walikota adalah Walikota Kediri. 3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri yang selanjutnya disebutKepalaDinas adalah
3 KepalaSatuanKerjaPerangkat Daerah dilingkunganPemerintah Kota Kediri yang membidangi perhubungan, komunikasi dan informatika. 4. PenyelenggaraPosadalahsuatubadanusahaberbentukBadan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan Usaha MilikSwasta, atauKoperasiyang menyelenggarakan pos. 5. PenyelenggaraanPosDaerah adalahkeseluruhankegiatanpengelolaandanpenatausahaanlayananpos dalamwilayah Kota Kediri. 6. Rekomendasiadalahsurat yang menyatakankelayakansuatubadanusahauntukmelakukanpenyelenggar aanpos yang berlakuuntukseluruhlayanan. 7. DirekturJenderaladalahdirekturjenderal yang ruanglingkuptugasdanfungsinyadibidang pos. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi : a. permohonanrekomendasipenyelenggaraanposdaerah; dan b. monitoringdanevaluasipenyelenggaraanpos. BAB III REKOMENDASI PENYELENGGARAAN POSDAERAH Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 3 (1) Setiap badanusaha yang akanmengajukanizinpenyelenggaraanposwajibmengajukanpermohona nrekomendasiterlebihdahulukepadaWalikotamelaluiKepalaDinas. (2) Pengajuanpermohonanrekomendasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukansecaratertulisdilengkapidenganberkaspersyaratansebagaiber ikut : a. Pendirianbadanusaha yang berbadanhukum Indonesia yang salahsatuusahanyadibidangpenyelenggaraanposdandisahkanolehin stansi yang berwenang;
4 b. Memiliki modal paling sedikitRp 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah); c. Nomorpokokwajibpajak; d. Proposal rencanausaha 5 (lima) tahun yang berisi: 1. Profilbadanusaha, strukturpermodalan, susunandireksiataupengurus, dandewankomisarisataupengawas; 2. Aspekteknis; 3. Aspekbisnis; dan 4. Aspekkeuangan. e. Suratketerangandomisilitempatusaha; f. Suratpaktaintegritaspemohon. (3) KepalaDinasmelakukanverifikasiterhadappemenuhanpersyaratanseba gaimanadimaksudpadaayat (2)dankomitmenrencanausahasebagaimanadimaksudpadaayat (2) huruf d. Bagian Kedua PemberianRekomendasi Pasal 4 (1) DalamhalhasilverifikasisebagaimanadimaksuddalamPasal 3 ayat (3) dinyatakanmemenuhipersyaratan, KepalaDinasmenyusunkonsepsuratrekomendasidanmengajukannyake padaWalikotauntukditandatangani. (2) DalamhalhasilverifikasisebagaimanadimaksuddalamPasal 3 ayat (3) dinyatakantidakmemenuhipersyaratan, pemohondiberikesempatanuntukmemperbaikidanmelengkapipersyarat an yang diperlukandalamwaktu paling lama 14 (empatbelas) harikerjasejakpemberitahuanditerima. (3) Rekomendasiyang telahditandatanganiWalikotasebagaimanadimaksudpadaayat (1) disampaikanolehKepalaDinaskepadaPemohondanmerupakankelengka panuntukmengajukanpermohonanizinpenyelenggaraanposdaerahkepa daDirekturJenderal. BAB IV
5 MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN POS Pasal 5 (1) Dalamrangkapeningkatandanpengembanganpenyelenggaraanpos, dilakukanpengendaliandalambentuk monitoring danevaluasi. (2) Pelaksanaan monitoring danevaluasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilaksanakanolehtim yang dibentukolehWalikota. Pasal 6 (1) Tim sebagaimanadimaksuddalamPasal 5 ayat (2) melakukan monitoring danevaluasipenyelenggaraanpos di daerahpaling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Pelaksanaan monitoring meliputi : a. izinpenyelenggaraanpos; b. layanan yang diberikan; dan c. laporankegiatanoperasionalpenyelenggaraan pos. (3) Pelaksanaanevaluasidilakukanterhadapkepatuhanketentuan- ketentuanpenyelenggaraan pos. (4) Hasil monitoring sebagaimanadimaksudpadaayat (2) merupakanbahanevaluasiizinpenyelenggaraan pos. (5) Hasilevaluasisebagaimanadimaksudpadaayat (3) digunakansebagaibahandasaruntukmempertimbangkanpenilaianterha dapkelayakanpenyelenggaraposdalammenjalankankegiatanusahanya. (6) Hasil monitoring danevaluasidilaporkankepadaWalikotadanDirekturJenderal. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 (1) Usaha penyelenggaraanpos di daerah yang telahmendapatkanizindanberoperasisebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dianggaptelahmendapatkanrekomendasi. (2) Usaha penyelenggaraanpos di daerahyang pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini sudahberoperasinamunbelummemilikiizinatausedang dalam proses
6 mengajukanpermohonan izin harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini. = BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 23 Nopember 2015 WALIKOTA KEDIRI, ttd. ABDULLAH ABU BAKAR Diundangkan di Kediri pada tanggal 23 Nopember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, ttd. BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 52 Salinansesuaidenganaslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
7 MARIA KARANGORA,S.H,M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19581208 199003 2 001

More Related Content

52 perwal 2015 ttg tata cara penyelenggaraan pos

  • 1. 1 WALIKOTA KEDIRI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI, MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN POS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI, Menimbang : bahwa untukmelaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2)danPasal 34 PeraturanMenteriKomunikasidanInformatikaNomor 32 Tahun 2014tentangPersyaratandan Tata Cara PemberianIzinPenyelenggaraanPos, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentangTata Cara PermohonanRekomendasi, Monitoring danEvaluasiPenyelenggaraanPos Daerah; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 SALINAN
  • 2. 2 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. PeraturanPemerintahNomoir 15Tahun 2013 tentangPelaksanaanUndang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403); 6. PeraturanMenteriKomunikasidanInformatikaNomor 32 Tahun 2014 tentangPersyaratandan Tata Cara PemberianIzinPenyelenggaraanPos(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1352) sebagaimanatelahdiubahterakhirdenganPeraturanMent eriKomunikasidanInformatikaNomor 9 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 252); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI, MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN POS DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Kediri. 2. Walikota adalah Walikota Kediri. 3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri yang selanjutnya disebutKepalaDinas adalah
  • 3. 3 KepalaSatuanKerjaPerangkat Daerah dilingkunganPemerintah Kota Kediri yang membidangi perhubungan, komunikasi dan informatika. 4. PenyelenggaraPosadalahsuatubadanusahaberbentukBadan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan Usaha MilikSwasta, atauKoperasiyang menyelenggarakan pos. 5. PenyelenggaraanPosDaerah adalahkeseluruhankegiatanpengelolaandanpenatausahaanlayananpos dalamwilayah Kota Kediri. 6. Rekomendasiadalahsurat yang menyatakankelayakansuatubadanusahauntukmelakukanpenyelenggar aanpos yang berlakuuntukseluruhlayanan. 7. DirekturJenderaladalahdirekturjenderal yang ruanglingkuptugasdanfungsinyadibidang pos. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi : a. permohonanrekomendasipenyelenggaraanposdaerah; dan b. monitoringdanevaluasipenyelenggaraanpos. BAB III REKOMENDASI PENYELENGGARAAN POSDAERAH Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 3 (1) Setiap badanusaha yang akanmengajukanizinpenyelenggaraanposwajibmengajukanpermohona nrekomendasiterlebihdahulukepadaWalikotamelaluiKepalaDinas. (2) Pengajuanpermohonanrekomendasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukansecaratertulisdilengkapidenganberkaspersyaratansebagaiber ikut : a. Pendirianbadanusaha yang berbadanhukum Indonesia yang salahsatuusahanyadibidangpenyelenggaraanposdandisahkanolehin stansi yang berwenang;
  • 4. 4 b. Memiliki modal paling sedikitRp 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah); c. Nomorpokokwajibpajak; d. Proposal rencanausaha 5 (lima) tahun yang berisi: 1. Profilbadanusaha, strukturpermodalan, susunandireksiataupengurus, dandewankomisarisataupengawas; 2. Aspekteknis; 3. Aspekbisnis; dan 4. Aspekkeuangan. e. Suratketerangandomisilitempatusaha; f. Suratpaktaintegritaspemohon. (3) KepalaDinasmelakukanverifikasiterhadappemenuhanpersyaratanseba gaimanadimaksudpadaayat (2)dankomitmenrencanausahasebagaimanadimaksudpadaayat (2) huruf d. Bagian Kedua PemberianRekomendasi Pasal 4 (1) DalamhalhasilverifikasisebagaimanadimaksuddalamPasal 3 ayat (3) dinyatakanmemenuhipersyaratan, KepalaDinasmenyusunkonsepsuratrekomendasidanmengajukannyake padaWalikotauntukditandatangani. (2) DalamhalhasilverifikasisebagaimanadimaksuddalamPasal 3 ayat (3) dinyatakantidakmemenuhipersyaratan, pemohondiberikesempatanuntukmemperbaikidanmelengkapipersyarat an yang diperlukandalamwaktu paling lama 14 (empatbelas) harikerjasejakpemberitahuanditerima. (3) Rekomendasiyang telahditandatanganiWalikotasebagaimanadimaksudpadaayat (1) disampaikanolehKepalaDinaskepadaPemohondanmerupakankelengka panuntukmengajukanpermohonanizinpenyelenggaraanposdaerahkepa daDirekturJenderal. BAB IV
  • 5. 5 MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN POS Pasal 5 (1) Dalamrangkapeningkatandanpengembanganpenyelenggaraanpos, dilakukanpengendaliandalambentuk monitoring danevaluasi. (2) Pelaksanaan monitoring danevaluasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilaksanakanolehtim yang dibentukolehWalikota. Pasal 6 (1) Tim sebagaimanadimaksuddalamPasal 5 ayat (2) melakukan monitoring danevaluasipenyelenggaraanpos di daerahpaling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Pelaksanaan monitoring meliputi : a. izinpenyelenggaraanpos; b. layanan yang diberikan; dan c. laporankegiatanoperasionalpenyelenggaraan pos. (3) Pelaksanaanevaluasidilakukanterhadapkepatuhanketentuan- ketentuanpenyelenggaraan pos. (4) Hasil monitoring sebagaimanadimaksudpadaayat (2) merupakanbahanevaluasiizinpenyelenggaraan pos. (5) Hasilevaluasisebagaimanadimaksudpadaayat (3) digunakansebagaibahandasaruntukmempertimbangkanpenilaianterha dapkelayakanpenyelenggaraposdalammenjalankankegiatanusahanya. (6) Hasil monitoring danevaluasidilaporkankepadaWalikotadanDirekturJenderal. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 (1) Usaha penyelenggaraanpos di daerah yang telahmendapatkanizindanberoperasisebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dianggaptelahmendapatkanrekomendasi. (2) Usaha penyelenggaraanpos di daerahyang pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini sudahberoperasinamunbelummemilikiizinatausedang dalam proses
  • 6. 6 mengajukanpermohonan izin harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini. = BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 23 Nopember 2015 WALIKOTA KEDIRI, ttd. ABDULLAH ABU BAKAR Diundangkan di Kediri pada tanggal 23 Nopember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, ttd. BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 52 Salinansesuaidenganaslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
  • 7. 7 MARIA KARANGORA,S.H,M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19581208 199003 2 001