5308647
- 1. PEMILU DI INDONESIA TUGAS : BUATLAH SLIDE INI MENJADI SEBUAH MAKALAH DENGAN KETENTUAN : MAKSIMAL 5 HAL, 2 SPASI , DI KUMPUL MINGGUYANG AKAN DATANG TUGAS KELOMPOK :KELOMPOK ORDE LAMA, KELOMPOKORDE BARU, KELOMPOK REFORMASI
- 3. Pemilu 1955 (Masa Parlementer ) 1 SISTEM PEMILU MASA DEMOKRASI PARLEMENTER PEMUNGUTAN SUARA DILAKUKAN 2 (DUA) KALI DPR pada 29 September 1955 Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955 2 AZAS PEMILU JUJUR Umum KEBERSAMAAN RAHASIA BEBAS LANGSUNG a b c f
- 4. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN 3 a b Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1954 c Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahun 1954 BADAN PENYELENGGARA PEMILU 4 Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) a b Panitia Pemilihan (PP) c d Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- 5. Peserta Pemilu 1955 5 a PEMILU ANGGOTA DPR DIIKUTI 118 PESERTAYANG TERDIRI DARI 36 PARTAI POLITIK, 34 ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN 48 PERORANGAN b PEMILU ANGGOTA KONSTITUANTE IKUTI 91 PESERTAYANGTERDIRI DARI 39 PARTAI POLITIK, 23 ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN 29 PERORANGAN
- 6. Pemilu 1971 – 1997 (Masa Orde Baru) SISTEM PEMILU 1 Pemilu 1971 A SISTEM PERWAKILAN BERIMBANG (PROPORSIONAL) DENGAN SISTEM STELSEL DAFTAR BESARNYA KEKUATAN PERWAKILAN ORGANISASI DALAM DPR DAN DPRD, BERIMBANG DENGAN BESARNYA DUKUNGAN PEMILIH KARENA PEMILIH MEMBERIKAN SU- ARANYA KEPADA ORGANISASI PESERTA PEMILU
- 7. ASAS PEMILU 2 3 DASAR HUKUM PEMILU 1) TAP MPRS No. XI/MPRS/1966 2) TAP MPRS No. XLII/MPRS/1966 3) UU Nomor 15 Tahun 1969 4) UU Nomor 16 Tahun 1969
- 8. BADAN PENYELENGARA 4 LPU PPI PPD I PPD II PPS PANTARLIH
- 9. 1 SISTEM PEMILU B Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 Menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar 2 ASAS PEMILU 3 DASAR HUKUM PEMILU Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 Ketetapan MPR NomorVIII/MPR/1973 Undang-undang Nomor 3/1975 Undang-undang Nomor 5/1974 Undang-undang Nomor 8/1974 Undang-undang Nomor 5/1979 Pemilu 1999
- 10. BADAN PENYELENGARA 4 SAMA DENGAN PEMILU 1971 5 PESERTA PEMILU Fusi atau Peleburan partai politik peserta Pemilu 1971 se- hingga Pemilu 1977 diikuti 3 (tiga) peserta Pemilu PPP NU, Parmusi, Perti, dan PSII GOLKAR Golongan Karya PDI PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, Partai Murba
- 11. Pemilu 1999 – 2009 (Masa Reformasi) 1 SISTEM PEMILU C Pemilu REFORMASI Sistem Pemilu 1999 sama dengan Pemilu 1997 yaitu sistem perwakilan berimbang (propor-sional) dengan stelsel daftar ASAS PEMILU 2
- 12. DASAR HUKUM PEMILU Undang-undang Nomor 2Tahun 1999 Undang-undang Nomor 3Tahun 1999 Undang-undang Nomor 4Tahun 1999 3 BADAN PENYELENGARA 4 KPU PPI PPDI PPD II PPK PPS KPPS
- 13. 5 PESERTA PEMILU Peserta Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 Partai Politik Pemilu 2004 Sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. ASAS PEMILU 6
- 14. DASAR HUKUM PEMILU Undang-undang No. 31Tahun 2002 Undang-undang No. 12Thn 2003 Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 3 BADAN PENYELENGARA SAMA DENGAN PEMILU 1971
- 15. Pemilu 209 SISTEM PERWAKILAN BERIMBANG (PROPORSIONAL) DENGAN SISTEM DAFTARCALON TERBUKA ASAS PEMILU ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL