ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

6.SANKSI

•Download as PPT, PDF•
•
KhairilJaa
KhairilJaa

Dosen: Solatiah

Convert to study guideBETA

Transform any presentation into a summarized study guide, highlighting the most important points and key insights.

1 of 8
Downloaded 13 times
SANKSI-SANKSI SANKSI ADMINISTRASI PERPJAKAN
A. Sanksi administrasi berupa bunga 2% dikenakan karena:A. Sanksi administrasi berupa bunga 2% dikenakan karena: 1. Terlambat (menyetor/membayar melampaui batas waktu yang telah ditentukan). PPh 21, 23,25 dan pasal 29 atau PPN/PPnBM 2. Kekurangan pembayaran pajak akibat pembetulan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun setelah penyampaian SPT 3. Berdasarkan pemeriksaan kurang bayar 4. Pajak yang terutang menurut SKPKB, SKPKBT, dan tambahan jumlah pajak harus dibayar berdasrkan SK Pembetulan, SK keberatan atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar 5. WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak 6. Kekurangan pembayaran akibat permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.
B. Sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan karena :B. Sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan karena : 1. SPT yang tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditergur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Teguran, maka Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB dengan sanks admnistrasi berupa kenaikan 50% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak u/ PPh sendiri dan kenaikan sebesar 100% u/PPh Pemotongan dan Pemungutan serta PPN. 2. WP tidak menggunakan pembukuan sebagaimana mestinya dikenakan sanksi kenaikan 50% dari pajak yang seharusnya dibayar u/PPh sendiri dan sebesar 100% u/PPh pemotongan dan Pemungutan serta PPN 3. WP yang berkewajiban u/melakukan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 21/23/26 atau PPN, namun tidak melakukan pemotongan, pemotongan namun kurang, tidak menyetorkan pemotongan yang dilakukan maka akan dikenakan sanksi kenaikan 100%
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan kelebihan pajaknya atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% dikenakan sanksi kenaikan 100% 5. Jika WP mengungkapkan ketidakbenaran SPT dengan kemauan sendiri, dalam lap tersendiri melebihi batas waktu 2 tahun dan belum diterbitkan SKP, WP harus melunasi pajak yang kurang bayar disertai dengan sanksi berupa kenaikan 50% dari pajak yang kurang bayar c. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan dalam hal: 1. a. Rp 100.000 bagi WP yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan OP b. Rp 500.000 bagi WP yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN c. Rp 100.000, bagi WP yang terlambat menyampaikan SPT Masa lainnya d. Rp 1.000.000n bagi WP yang terlambat menyampaikan SPT Badan tahunan
2. Bunga 2% dari DPP jika: a. Pengusaha tidak melaporkan kegiatan usaha u/ dikukuhkan sebagai PKP b. bukan PKP membuat faktur pajak c. PKP tetapi tidak membuat faktur pajak d. PKP membuat faktur pajak tetapi tidak lengkap e. PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu d. Sanksi pidana 1. WP karena kealfaannya tidak menyampaikan SPT tahunan atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar, didenda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang dan paling banyak dua kali atau dipidana paling singkat 3 bulan atau satu tahun. 2. WP dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau isinya tidak benar, dipidana paling singkat 6 bulan atau 6 tahun dan didenda 2 kali jumlah pajak terutang atau 4 kali jumlah pajak yang terutang
3. Apabila WP melakukan percobaan u/ menyampaikan SPT Tahunan yang isinya tidak benar dalam rangka mengajukan restitusi atau kompensasi, maka dipidana pajak paling singkat 6 bulan atau 2 tahun dan didenda 2 kali jumlah restitusi yang dimohon atau dikompensasikan dan paling banyak 4 kali.
6.SANKSI
6.SANKSI

More Related Content

6.SANKSI

  • 2. A. Sanksi administrasi berupa bunga 2% dikenakan karena:A. Sanksi administrasi berupa bunga 2% dikenakan karena: 1. Terlambat (menyetor/membayar melampaui batas waktu yang telah ditentukan). PPh 21, 23,25 dan pasal 29 atau PPN/PPnBM 2. Kekurangan pembayaran pajak akibat pembetulan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun setelah penyampaian SPT 3. Berdasarkan pemeriksaan kurang bayar 4. Pajak yang terutang menurut SKPKB, SKPKBT, dan tambahan jumlah pajak harus dibayar berdasrkan SK Pembetulan, SK keberatan atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar 5. WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak 6. Kekurangan pembayaran akibat permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.
  • 3. B. Sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan karena :B. Sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan karena : 1. SPT yang tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditergur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Teguran, maka Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB dengan sanks admnistrasi berupa kenaikan 50% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak u/ PPh sendiri dan kenaikan sebesar 100% u/PPh Pemotongan dan Pemungutan serta PPN. 2. WP tidak menggunakan pembukuan sebagaimana mestinya dikenakan sanksi kenaikan 50% dari pajak yang seharusnya dibayar u/PPh sendiri dan sebesar 100% u/PPh pemotongan dan Pemungutan serta PPN 3. WP yang berkewajiban u/melakukan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 21/23/26 atau PPN, namun tidak melakukan pemotongan, pemotongan namun kurang, tidak menyetorkan pemotongan yang dilakukan maka akan dikenakan sanksi kenaikan 100%
  • 4. 4. Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan kelebihan pajaknya atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% dikenakan sanksi kenaikan 100% 5. Jika WP mengungkapkan ketidakbenaran SPT dengan kemauan sendiri, dalam lap tersendiri melebihi batas waktu 2 tahun dan belum diterbitkan SKP, WP harus melunasi pajak yang kurang bayar disertai dengan sanksi berupa kenaikan 50% dari pajak yang kurang bayar c. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan dalam hal: 1. a. Rp 100.000 bagi WP yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan OP b. Rp 500.000 bagi WP yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN c. Rp 100.000, bagi WP yang terlambat menyampaikan SPT Masa lainnya d. Rp 1.000.000n bagi WP yang terlambat menyampaikan SPT Badan tahunan
  • 5. 2. Bunga 2% dari DPP jika: a. Pengusaha tidak melaporkan kegiatan usaha u/ dikukuhkan sebagai PKP b. bukan PKP membuat faktur pajak c. PKP tetapi tidak membuat faktur pajak d. PKP membuat faktur pajak tetapi tidak lengkap e. PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu d. Sanksi pidana 1. WP karena kealfaannya tidak menyampaikan SPT tahunan atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar, didenda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang dan paling banyak dua kali atau dipidana paling singkat 3 bulan atau satu tahun. 2. WP dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau isinya tidak benar, dipidana paling singkat 6 bulan atau 6 tahun dan didenda 2 kali jumlah pajak terutang atau 4 kali jumlah pajak yang terutang
  • 6. 3. Apabila WP melakukan percobaan u/ menyampaikan SPT Tahunan yang isinya tidak benar dalam rangka mengajukan restitusi atau kompensasi, maka dipidana pajak paling singkat 6 bulan atau 2 tahun dan didenda 2 kali jumlah restitusi yang dimohon atau dikompensasikan dan paling banyak 4 kali.