ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

8. rumusan seminar

•
•
H
Henny Wijaya
1 of 4
ISBN 978-602-98295-0-1 HASIL RUMUSAN SEMINAR Seminar dan Simposium Nasional Hasil –hasil Penelitian dan Pengkajian telah diselengarakan di Hotel The Jayakarta Daría, Palembang pada tanggal 13 sampai 14 Desember 2010. Tema seminar dan symposium adalah Hasil-hasil Riset Untuk Meningkatlkan Kesejahteraan Masyarakat. Seminar ini diselenggarakan dengan maksud untuk menghimpun gagasan pemikiran, mengkomunikasikan dan membahas hasil-hasil penelitian dan pengkajian dari para pakar.ahli, peneliti, akademisi, penentu kebijakan, praktisi, pemerhati dan pengusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatere Selatan. Seminar dihadiri oleh orang peserta dan pemakalah yang berasal dari Kementrian Riset dan Teknologi, Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Badan Litbang Kementrian Dalam Negeri, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ma Chung University, Universitas Sriwijaya Palembang, Universtas Padjajaran Bandung , Universitas Jambi, Universitas Bangka-Belitung, Universitas Batanghari Jambi, Universitas Bina Darma Palembang, Universutas Muhammadiyah Palembang, Universitas Tridinati Palembang, Universitas Palembang, Universitas IBA, Politeknik Kesehatan Negeri Palembang, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan, BPTP Jambi, BPTP Lampung, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Bogor, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Bogor, Balai Penelitian Sembawa, Loka Penelitian Sapi Potong Grati- Pasuruan, Balitabangda Provinsi Sumsel, Balitbangda Kabupaten OKU, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, SMA Negeri 17 Palembang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Seminar ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan dan ditutup oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan. Selama seminar dan simposium telah dipresentasikan dan dibahas 5 buah makalah utama dalam Sidang Pleno, dan 150 makalah penunjang dalam Sidang Komisi. Berdasarkan pembahasan dan diskusi dalam Sidang Pleno dan Komisi telah disusun rumusan hasil seminar, teridri atas bidang pangan (A), bidang kesehatan dan obat (B), bidang ekonomi dan kemiskinan (C) dan bidang otonomi daerah (D). A. PANGAN 1. Pangan merupakan kebutuhan paling asasi bagi setiap manusia, sehingga persoalan tentang pangan tidak hanya merupakan persoalan yang sangat mendasar dan universal, tetapi juga dapat dilihat dari berbagai perspektif. Saat ini, pangan tak lagi hanya sebagai bahan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia melalui serangkaian proses fisiologis. Jenis pangan yang dikonsumsi sekarang sering diasosiasikan dengan status sosial ekonomi masyarakat. Pangan juga tidak jarang dijadikan sebagai komoditas politik, karena isu pangan akan selalu menyangkut hajat hidup orang banyak 2. Paling tidak ada tiga persoalan besar yang berkaitan dengan konsumsi pangan di Indonesia yang perlu mendapat perhatian, yakni: [1] Ketergantungan Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1766
ISBN 978-602-98295-0-1 masyarakat pada beras sebagai pangan pokok sumber karbohidrat; [2] Ketergantungan Indonesia pada impor untuk beberapa jenis komoditas pangan; dan [3] Keamanan pangan baik untuk produk segar maupun olahan. 3. Persoalan klasik dalam pengembangan teknologi juga melanda bidang pangan, yakni terjadi replikasi dan duplikasi substansi yang diteliti, sehingga tidak efisien dalam pemanfaatan anggaran riset yang kenyataannya juga sangat terbatas. Selain itu, banyak pula kegiatan riset yang tidak efektif karena tidak berbasis pada realita yang dihadapi dunia pangan dan persoalan yang dihadapi petani dalam melaksanakan kegiatan produksi pangan. Selanjutnya, kapasitas adopsi petani hampir tidak pernah menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengembangan teknologi. 4. Pengembangan teknologi pada saat ini umumnya masih kental bersifat supply- push. Mengembangkan dulu teknologinya, baru kemudian mengupayakan agar digunakan oleh para pelaku produksi pangan. Pendekatan ini sangat sering membuahkan kegagalan. Walaupun secara teknis terkesan sesuai, namun tetap tidak diadopsi oleh petani. Sebagai contoh alat pengering gabah memang dibutuhkan oleh petani padi, terutama untuk panen pada musim hujan. Namun demikian adopsi alat pengering ini banyak terkendala, antara lain karena mahalnya harga bahan bakar yang dibutuhkan untuk pemanas udara dan keterbatasan kemampuan finansial petani untuk investasi pembelian alat ini, selain persoalan teknis lainnya 5. Untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan, terutama pemenuhan amanah konstitusi untuk menyejahterakan rakyat, maka pengembangan teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi serta disesuaikan dengan kapasitas adopsi (calon) penguna potensial. Pendekatan yang beroreintasi kebutuhan (demand-driven) ini lebih sesuai untuk menguatkan Sistem Inovasi Nasional (SINas) di semua sektor, tentunya termasuk untuk pembangunan ketahanan pangan. B. Kesehatan dan Obat 6. Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 7. Sistem Jaminan Sosial Nasional alah suatu tata cara penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sedangan tujuan program jaminan kesehatan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 8. Prinsip pelaksanaan jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip-prinsip SJSN. Penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan dilakukan berjenjang: dari tingkat pertama, tingkat 2, dan tingkat 3 melalui sistem rujukan 9. Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Masyarakat dapat berperan serta dalam memenuhi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1767
ISBN 978-602-98295-0-1 10. Fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana program jaminan kesehatan adalah milik Pemerintah dan atau Swasta dapat menjalin kerjasama dengan BPJS setelah melalui proses seleksi. Fasilitas Kesehatan yang dapat bekerjasama dengan BPJS, adalah : Rumah sakit pemerintah dan atau swasta, termasuk TNI/POLRI, (2) Pusekesmas/dokter keluarga/praktik umum dengan pendekatan keluarga, (3) Dokter spesialis/sub spesialis, (4) Klinik, (5) Laboratorium. (6) Apotik, dan (7) Fasilitas kesehatan lainnya. C. Ekonomi dan Kemiskinan 11. Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun setiap tahunnya, walaupun secara agregat jumlahnya masih cukup tinggi. Jika pada tahun 2005 tingkat kemiskinan masih 15,97%, atau sekitar 35,10 juta jiwa maka pada tahun 2010 turun menjadi 31,02 juta jiwa atau 13,33%, sementara tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2005 sebesar 10,30% atau 10,85 juta jiwa maka pada tahun 2010 menjadi 7,41% atau 8,59 juta jiwa. 12. Indonesia memiliki modal yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis penduduknya yang ideal, sumber daya kultural yang beragam dan kuat, dan manusia-manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. 13. Krisis dan tantangan telah diubah menjadi peluang dan kesempatan. Di bidang energi, Indonesia memiliki berbagai sumber energi mulai dari minyak bumi, gas, batubara dan sumber energi yang terbarukan yang melimpah seperti geotermal dan air. Di samping itu, tersedia lahan yang luas dan subur yang bisa ditanami oleh berbagai komoditas pangan dan pertanian. 14. Fenomena kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan suatu rangkain atau lingkaran. Dimana telah terjadi ketidakseimbangan dalam penguasaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sumber daya nasional; Keterbatasan akses dan peluang bagi masyarakat miskin pada pelayanan dasar, sehingga mencipatakan keterbatasan lapangan kerja dan kegiatan produktif; kesenjangan pelayanan dan peluang terhadap pemanfaatan sumberdaya nasional; kesenjangan sosial dan kesenjangan wilayah; peningkatan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumberdaya nasional dan kesenjangan sosial serta wilayah. 15. Peningkatan kesejahteraan rakyat bukan suatu hal yang mudah, namun dilain pihak, kesejahteraan rakyat juga bukan suatu hal yang mustahil untuk dapat kita capai. Untuk mewujudkan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat yang lebih baik, pada dasarnya ada 3 (tiga) pilar yang perlu terus menerus dijadikan acuan pelaksanaan. Tiga pilar tersebut adalah: 1) penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, 2) peningkatan tanggap cepat dalam menangani masalah kesejahteraan rakyat, serta 3) pembangunan dan investasi sumber daya manusia untuk membangun manusia Indonesia yang berdaya saing di masa depan. 16. Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk mencapai kondisi tersebut, Pemerintah menetapkan tiga jalur strategi pembangunan, yaitu (1) Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1768
ISBN 978-602-98295-0-1 pro pertumbuhan (pro-growth), (2) pro lapangan kerja (pro-job) dan (3) pro masyarakat miskin (pro-poor). 17. Disamping itu untuk meningkatkan sinergitas dan harmonisasi program- program penanggulangan kemiskinan, maka program-program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kluster, yaitu : (1) Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, (2) Program Pemberdayaan Masyarakat, dan (3) Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil. D. OTONOMI DAERAH 18. Hakikat otonomi daerah adalah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintahan di daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya, mampu bersaing dalam kerja sama, dan profesional, terutama dalam menjalankan pemerintahan daerah dan mengelola sumber daya, serta potensi yang dimiliki daerah tersebut. Sehingga, akan mampu meningkatkan taraf hidup dan pelayanan kepada masyarakat 19. Tujuan otonomi daerah antara lain: (1) Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik, (2) Memberi kesempatan pada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut, (3) Meringankan beban pemerintah pusat agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan terutama di daerah lebih efektif dan efisien, (4) Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah agar mampu bersaing dan professional, (5) Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan di daerah, (6) Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antardaerah untuk menjaga keutuhan NKRI, (7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan (8) Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan. 20. Isu-isu otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat; (1) Mengentaskan rakyat dari kemiskinan, (2) Efektivitas program memberantas kemiskinan (bersifat ad hoc tanpa exit strategy), (3) Masih kuatnya ego sektoral dalam implementasi otda, (4) Struktur anggaran yang tidak berimbang antara pusat-daerah, dan (5) Konstelasi politik di tingkat nasional dan daerah (maraknya kasus korupsi) 21. Upaya pemerintah dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dalam bentuk; (1) Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (25 Februari 2010), (2) Menaikkan anggaran ke daerah pada 2011 menjadi Rp 378,4 triliun atau naik 9,8% dari APBN-P tahun 2010, dan (3) Sekira Rp 329,1 triliun dari transfer dana ke daerah diperuntukan bagi Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Palembang, 14 Desember 2010 Tim Perumus: Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si. Dr. Ekowati Retnaningsih, S.K.M, M.Kes. Budi Raharjo, STP., M.Si Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1769

More Related Content

8. rumusan seminar

  • 1. ISBN 978-602-98295-0-1 HASIL RUMUSAN SEMINAR Seminar dan Simposium Nasional Hasil –hasil Penelitian dan Pengkajian telah diselengarakan di Hotel The Jayakarta Daría, Palembang pada tanggal 13 sampai 14 Desember 2010. Tema seminar dan symposium adalah Hasil-hasil Riset Untuk Meningkatlkan Kesejahteraan Masyarakat. Seminar ini diselenggarakan dengan maksud untuk menghimpun gagasan pemikiran, mengkomunikasikan dan membahas hasil-hasil penelitian dan pengkajian dari para pakar.ahli, peneliti, akademisi, penentu kebijakan, praktisi, pemerhati dan pengusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatere Selatan. Seminar dihadiri oleh orang peserta dan pemakalah yang berasal dari Kementrian Riset dan Teknologi, Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Badan Litbang Kementrian Dalam Negeri, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ma Chung University, Universitas Sriwijaya Palembang, Universtas Padjajaran Bandung , Universitas Jambi, Universitas Bangka-Belitung, Universitas Batanghari Jambi, Universitas Bina Darma Palembang, Universutas Muhammadiyah Palembang, Universitas Tridinati Palembang, Universitas Palembang, Universitas IBA, Politeknik Kesehatan Negeri Palembang, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan, BPTP Jambi, BPTP Lampung, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Bogor, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Bogor, Balai Penelitian Sembawa, Loka Penelitian Sapi Potong Grati- Pasuruan, Balitabangda Provinsi Sumsel, Balitbangda Kabupaten OKU, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, SMA Negeri 17 Palembang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Seminar ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan dan ditutup oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan. Selama seminar dan simposium telah dipresentasikan dan dibahas 5 buah makalah utama dalam Sidang Pleno, dan 150 makalah penunjang dalam Sidang Komisi. Berdasarkan pembahasan dan diskusi dalam Sidang Pleno dan Komisi telah disusun rumusan hasil seminar, teridri atas bidang pangan (A), bidang kesehatan dan obat (B), bidang ekonomi dan kemiskinan (C) dan bidang otonomi daerah (D). A. PANGAN 1. Pangan merupakan kebutuhan paling asasi bagi setiap manusia, sehingga persoalan tentang pangan tidak hanya merupakan persoalan yang sangat mendasar dan universal, tetapi juga dapat dilihat dari berbagai perspektif. Saat ini, pangan tak lagi hanya sebagai bahan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia melalui serangkaian proses fisiologis. Jenis pangan yang dikonsumsi sekarang sering diasosiasikan dengan status sosial ekonomi masyarakat. Pangan juga tidak jarang dijadikan sebagai komoditas politik, karena isu pangan akan selalu menyangkut hajat hidup orang banyak 2. Paling tidak ada tiga persoalan besar yang berkaitan dengan konsumsi pangan di Indonesia yang perlu mendapat perhatian, yakni: [1] Ketergantungan Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1766
  • 2. ISBN 978-602-98295-0-1 masyarakat pada beras sebagai pangan pokok sumber karbohidrat; [2] Ketergantungan Indonesia pada impor untuk beberapa jenis komoditas pangan; dan [3] Keamanan pangan baik untuk produk segar maupun olahan. 3. Persoalan klasik dalam pengembangan teknologi juga melanda bidang pangan, yakni terjadi replikasi dan duplikasi substansi yang diteliti, sehingga tidak efisien dalam pemanfaatan anggaran riset yang kenyataannya juga sangat terbatas. Selain itu, banyak pula kegiatan riset yang tidak efektif karena tidak berbasis pada realita yang dihadapi dunia pangan dan persoalan yang dihadapi petani dalam melaksanakan kegiatan produksi pangan. Selanjutnya, kapasitas adopsi petani hampir tidak pernah menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengembangan teknologi. 4. Pengembangan teknologi pada saat ini umumnya masih kental bersifat supply- push. Mengembangkan dulu teknologinya, baru kemudian mengupayakan agar digunakan oleh para pelaku produksi pangan. Pendekatan ini sangat sering membuahkan kegagalan. Walaupun secara teknis terkesan sesuai, namun tetap tidak diadopsi oleh petani. Sebagai contoh alat pengering gabah memang dibutuhkan oleh petani padi, terutama untuk panen pada musim hujan. Namun demikian adopsi alat pengering ini banyak terkendala, antara lain karena mahalnya harga bahan bakar yang dibutuhkan untuk pemanas udara dan keterbatasan kemampuan finansial petani untuk investasi pembelian alat ini, selain persoalan teknis lainnya 5. Untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan, terutama pemenuhan amanah konstitusi untuk menyejahterakan rakyat, maka pengembangan teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi serta disesuaikan dengan kapasitas adopsi (calon) penguna potensial. Pendekatan yang beroreintasi kebutuhan (demand-driven) ini lebih sesuai untuk menguatkan Sistem Inovasi Nasional (SINas) di semua sektor, tentunya termasuk untuk pembangunan ketahanan pangan. B. Kesehatan dan Obat 6. Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 7. Sistem Jaminan Sosial Nasional alah suatu tata cara penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sedangan tujuan program jaminan kesehatan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 8. Prinsip pelaksanaan jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip-prinsip SJSN. Penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan dilakukan berjenjang: dari tingkat pertama, tingkat 2, dan tingkat 3 melalui sistem rujukan 9. Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Masyarakat dapat berperan serta dalam memenuhi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1767
  • 3. ISBN 978-602-98295-0-1 10. Fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana program jaminan kesehatan adalah milik Pemerintah dan atau Swasta dapat menjalin kerjasama dengan BPJS setelah melalui proses seleksi. Fasilitas Kesehatan yang dapat bekerjasama dengan BPJS, adalah : Rumah sakit pemerintah dan atau swasta, termasuk TNI/POLRI, (2) Pusekesmas/dokter keluarga/praktik umum dengan pendekatan keluarga, (3) Dokter spesialis/sub spesialis, (4) Klinik, (5) Laboratorium. (6) Apotik, dan (7) Fasilitas kesehatan lainnya. C. Ekonomi dan Kemiskinan 11. Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun setiap tahunnya, walaupun secara agregat jumlahnya masih cukup tinggi. Jika pada tahun 2005 tingkat kemiskinan masih 15,97%, atau sekitar 35,10 juta jiwa maka pada tahun 2010 turun menjadi 31,02 juta jiwa atau 13,33%, sementara tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2005 sebesar 10,30% atau 10,85 juta jiwa maka pada tahun 2010 menjadi 7,41% atau 8,59 juta jiwa. 12. Indonesia memiliki modal yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis penduduknya yang ideal, sumber daya kultural yang beragam dan kuat, dan manusia-manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. 13. Krisis dan tantangan telah diubah menjadi peluang dan kesempatan. Di bidang energi, Indonesia memiliki berbagai sumber energi mulai dari minyak bumi, gas, batubara dan sumber energi yang terbarukan yang melimpah seperti geotermal dan air. Di samping itu, tersedia lahan yang luas dan subur yang bisa ditanami oleh berbagai komoditas pangan dan pertanian. 14. Fenomena kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan suatu rangkain atau lingkaran. Dimana telah terjadi ketidakseimbangan dalam penguasaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sumber daya nasional; Keterbatasan akses dan peluang bagi masyarakat miskin pada pelayanan dasar, sehingga mencipatakan keterbatasan lapangan kerja dan kegiatan produktif; kesenjangan pelayanan dan peluang terhadap pemanfaatan sumberdaya nasional; kesenjangan sosial dan kesenjangan wilayah; peningkatan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumberdaya nasional dan kesenjangan sosial serta wilayah. 15. Peningkatan kesejahteraan rakyat bukan suatu hal yang mudah, namun dilain pihak, kesejahteraan rakyat juga bukan suatu hal yang mustahil untuk dapat kita capai. Untuk mewujudkan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat yang lebih baik, pada dasarnya ada 3 (tiga) pilar yang perlu terus menerus dijadikan acuan pelaksanaan. Tiga pilar tersebut adalah: 1) penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, 2) peningkatan tanggap cepat dalam menangani masalah kesejahteraan rakyat, serta 3) pembangunan dan investasi sumber daya manusia untuk membangun manusia Indonesia yang berdaya saing di masa depan. 16. Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk mencapai kondisi tersebut, Pemerintah menetapkan tiga jalur strategi pembangunan, yaitu (1) Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1768
  • 4. ISBN 978-602-98295-0-1 pro pertumbuhan (pro-growth), (2) pro lapangan kerja (pro-job) dan (3) pro masyarakat miskin (pro-poor). 17. Disamping itu untuk meningkatkan sinergitas dan harmonisasi program- program penanggulangan kemiskinan, maka program-program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kluster, yaitu : (1) Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, (2) Program Pemberdayaan Masyarakat, dan (3) Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil. D. OTONOMI DAERAH 18. Hakikat otonomi daerah adalah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintahan di daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya, mampu bersaing dalam kerja sama, dan profesional, terutama dalam menjalankan pemerintahan daerah dan mengelola sumber daya, serta potensi yang dimiliki daerah tersebut. Sehingga, akan mampu meningkatkan taraf hidup dan pelayanan kepada masyarakat 19. Tujuan otonomi daerah antara lain: (1) Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik, (2) Memberi kesempatan pada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut, (3) Meringankan beban pemerintah pusat agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan terutama di daerah lebih efektif dan efisien, (4) Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah agar mampu bersaing dan professional, (5) Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan di daerah, (6) Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antardaerah untuk menjaga keutuhan NKRI, (7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan (8) Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan. 20. Isu-isu otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat; (1) Mengentaskan rakyat dari kemiskinan, (2) Efektivitas program memberantas kemiskinan (bersifat ad hoc tanpa exit strategy), (3) Masih kuatnya ego sektoral dalam implementasi otda, (4) Struktur anggaran yang tidak berimbang antara pusat-daerah, dan (5) Konstelasi politik di tingkat nasional dan daerah (maraknya kasus korupsi) 21. Upaya pemerintah dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dalam bentuk; (1) Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (25 Februari 2010), (2) Menaikkan anggaran ke daerah pada 2011 menjadi Rp 378,4 triliun atau naik 9,8% dari APBN-P tahun 2010, dan (3) Sekira Rp 329,1 triliun dari transfer dana ke daerah diperuntukan bagi Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Palembang, 14 Desember 2010 Tim Perumus: Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si. Dr. Ekowati Retnaningsih, S.K.M, M.Kes. Budi Raharjo, STP., M.Si Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1769