際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Definisi Kebijakan Publik

Download as PPTX, PDF
S
siskamto
1 of 26
Downloaded 595 times
KEBIJAKAN PUBLIK By : Drs. Siskamto SW, MM
Definisi Kebijakan Publik
Hubungan Konsep Filsafat Pendidikan Kebijakan-Praktik Teori Pendidikan Teori Manaj. Pend - Otonomi Daerah - Desentralisasi Pend: MBS-KTSP Visi-misi-fungsi tujuan-program Implementasi Program
Kebijakan Publik Merupakan suatu aturan - dibuat pemerintah merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu yang ada & berkembang dimasyarakat Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu (To Do or Not ).
Kehidupan Masyarakat Di Wilayah Hukum Negara Negara memengang penuh tanggung jawab harus mampu menyelesaikan permasalahan. Kebijakan publik dibuat dan dikeluarkan diharapkan dapat menjadi solusi nya Tujuan Kebijakan Publik : mengatasi permasalahan yang muncul dalam kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002).
DEVINISI KEBIJAKAN PUBLIK John Locke MENURUT PAKAR Francis Bacon
Thomas R. Dye (1981) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun dilakukan oleh pemerintah. Pengertian ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian. Easton (1969) Pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai- nilai kepada masyarakat.
Anderson (1975) Kebijakan yang dibangun oleh badan & pejabat pemerintah, di mana implikasi nya : 1. Selalu punya tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2 Berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3 Mrpkn apa yang benar dilakukan & bukan mrpkn apa yg masih dimaksudkan utk dilakukan; 4 kebijakan publik bisa bersifat positif : tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau Bersifat negatif : keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5. kebijakan positif : didasarkan per-UU yang bersifat mengikat dan memaksa.
Dye (1978) Kebijakan publik Whatever governments choose to do or not to do., yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Upaya apa utk mengetahui sesungguhnya yang dilakukan, Mengapa mereka melakukannya, dan Apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Bila memilih melakukan tindakan, tindakan tersebut harus memiliki tujuan. harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan keinginan pejabat saja. Termasuk kebijakan publik karena mempunyai pengaruh besar
David Easton Public policy : The authoritative allocation of value for the whole society, but it turns out that only the government can authoritatively act on the whole society, and everything the government choosed do or not to do result in the allocation of values. Maksudnya, public policy tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan - alasan yang harus dipertanggung-jawabkan.
Chief J.O. Udoji (1981) An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large. Suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.
Jonnes (1977) Memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit.
Edward What governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs. Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Merujuk pada definisi di atas, kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program. Kebijakan publik dapat diterapkan secara jelas dalam per-UU berbentuk pidato pejabat pemerintah atau berupa program dan tindakan yang dilakukan pemerintah.
Chandler dan Plano (1988) Pemanfaatan hal strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.
Woll (1966) Sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masy, secara langsung mp melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya terdapat tiga tingkat pengaruh yaitu: 1) adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik ; 2) adanya output kebijakan, di mana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program ; 3) adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan.
Hakim (2003) Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi disebabkan kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Mis : information, complex side effects, motivation, second best theory, implementation
Stratifikasi Kebijakan
3 stratifikasi kebijakan publik Kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Dari Sudut Manajemen, Proses kerja kebijakan publik dapat dipandang Sebagai serangkaian kegiatan meliputi : (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.
Success is not given, You create success, You are success, God does not create junks! You possess all the resources to succeed
Paradigma Kebijakan Publik dalam Empowerment : Lama - Empowerment Nasional Mi k ro Makro Messo Regional Messo Mikro Lokal Makro Hidden Kelas Open Sentralistik & seragam Otonom dan Beragam @design created by:Siskamto.sw.Unninus,2010
Proses analisis kebijakan : serangkaian aktivitas proses kegiatan yang bersifat politis. Diartikan proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu : (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan. Menurut Dunn (1994),
variabel yang berhubungan .
7 Tahap Formulasi Kebijakan Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.
Terima Kasih
Kita Buka Mata, Telinga, Hati & Perhatian Kita Untuk Melihat Negeri Yg Kita Cintai Ini, Semoga Implementasi Kebijakan Membawa Perubahan Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik.

More Related Content

Definisi Kebijakan Publik

  • 1. KEBIJAKAN PUBLIK By : Drs. Siskamto SW, MM
  • 3. Hubungan Konsep Filsafat Pendidikan Kebijakan-Praktik Teori Pendidikan Teori Manaj. Pend - Otonomi Daerah - Desentralisasi Pend: MBS-KTSP Visi-misi-fungsi tujuan-program Implementasi Program
  • 4. Kebijakan Publik Merupakan suatu aturan - dibuat pemerintah merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu yang ada & berkembang dimasyarakat Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu (To Do or Not ).
  • 5. Kehidupan Masyarakat Di Wilayah Hukum Negara Negara memengang penuh tanggung jawab harus mampu menyelesaikan permasalahan. Kebijakan publik dibuat dan dikeluarkan diharapkan dapat menjadi solusi nya Tujuan Kebijakan Publik : mengatasi permasalahan yang muncul dalam kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002).
  • 6. DEVINISI KEBIJAKAN PUBLIK John Locke MENURUT PAKAR Francis Bacon
  • 7. Thomas R. Dye (1981) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun dilakukan oleh pemerintah. Pengertian ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian. Easton (1969) Pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai- nilai kepada masyarakat.
  • 8. Anderson (1975) Kebijakan yang dibangun oleh badan & pejabat pemerintah, di mana implikasi nya : 1. Selalu punya tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2 Berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3 Mrpkn apa yang benar dilakukan & bukan mrpkn apa yg masih dimaksudkan utk dilakukan; 4 kebijakan publik bisa bersifat positif : tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau Bersifat negatif : keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5. kebijakan positif : didasarkan per-UU yang bersifat mengikat dan memaksa.
  • 9. Dye (1978) Kebijakan publik Whatever governments choose to do or not to do., yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Upaya apa utk mengetahui sesungguhnya yang dilakukan, Mengapa mereka melakukannya, dan Apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Bila memilih melakukan tindakan, tindakan tersebut harus memiliki tujuan. harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan keinginan pejabat saja. Termasuk kebijakan publik karena mempunyai pengaruh besar
  • 10. David Easton Public policy : The authoritative allocation of value for the whole society, but it turns out that only the government can authoritatively act on the whole society, and everything the government choosed do or not to do result in the allocation of values. Maksudnya, public policy tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan - alasan yang harus dipertanggung-jawabkan.
  • 11. Chief J.O. Udoji (1981) An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large. Suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.
  • 12. Jonnes (1977) Memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit.
  • 13. Edward What governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs. Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Merujuk pada definisi di atas, kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program. Kebijakan publik dapat diterapkan secara jelas dalam per-UU berbentuk pidato pejabat pemerintah atau berupa program dan tindakan yang dilakukan pemerintah.
  • 14. Chandler dan Plano (1988) Pemanfaatan hal strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.
  • 15. Woll (1966) Sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masy, secara langsung mp melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya terdapat tiga tingkat pengaruh yaitu: 1) adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik ; 2) adanya output kebijakan, di mana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program ; 3) adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan.
  • 16. Hakim (2003) Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi disebabkan kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Mis : information, complex side effects, motivation, second best theory, implementation
  • 18. 3 stratifikasi kebijakan publik Kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Dari Sudut Manajemen, Proses kerja kebijakan publik dapat dipandang Sebagai serangkaian kegiatan meliputi : (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.
  • 19. Success is not given, You create success, You are success, God does not create junks! You possess all the resources to succeed
  • 20. Paradigma Kebijakan Publik dalam Empowerment : Lama - Empowerment Nasional Mi k ro Makro Messo Regional Messo Mikro Lokal Makro Hidden Kelas Open Sentralistik & seragam Otonom dan Beragam @design created by:Siskamto.sw.Unninus,2010
  • 21. Proses analisis kebijakan : serangkaian aktivitas proses kegiatan yang bersifat politis. Diartikan proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu : (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan. Menurut Dunn (1994),
  • 23. 7 Tahap Formulasi Kebijakan Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
  • 24. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.
  • 26. Kita Buka Mata, Telinga, Hati & Perhatian Kita Untuk Melihat Negeri Yg Kita Cintai Ini, Semoga Implementasi Kebijakan Membawa Perubahan Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik.