ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Bidang Garapan Personalia

•Download as PPTX, PDF•
•
Fitria Kusuma Wati
Fitria Kusuma Wati

Dokumen tersebut membahas tentang administrasi personel di sekolah. Secara garis besar, dibahas mengenai pengertian administrasi personel, tujuan dan ruang lingkupnya, serta tugas-tugas personel sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf administrasi. Selain itu, dibahas pula mengenai kegiatan-kegiatan administrasi personel seperti penyiapan, penempatan, pengembangan, dan pemberhent

1 of 18
Download to read offline
Administrasi Pendidikan Dosen Pengampu: Yayan Andrian, S.Ag., M.Ed.MGMT.
Bidang Garapan Personalia
1. Mengetahui pengertian administrasi personalia. 2. Mengetahui tujuan dan ruang lingkup administrasi personel sekolah. 3. Mengetahui tugas dari personel sekolah. 4. Mengetahui kegiatan administrasi personel.
Personalia adalah..
Menurut KBBI, personalia adalah bagian yang berhubungan dengan orang atau nama orang atau bagian suatu instansi atau kantor yang mengurus soal kepegawaian, bagian personel. Kepegawaian disebut juga personalia dan pegawai disebut personel atau karyawan.
Tujuan dari administrasi personel sekolah adalah mendayagunakan tenaga kerja atau pegawai secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal. Tujuan ini berupa suatu hasil atau produk.
Ruang lingkup administrasi personalia adalah: 1. Perencanaan pegawai 2. Pengadaan pegawai 3. Pembiayaan atau pengembangan pegawai 4. Pemberhentian pegawai 5. Pensiun 6. Kesejahteraan pegawai.
A. Kepala sekolah: 1. Kepala sekolah selaku pimpinan. 2. Kepala sekolah selaku administrator 3. Kepala sekolah sebagai supervisor
B. Wakil Kepala Sekolah Wakil kepala sekolah membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan: 1. Penyusunan rencana, pembuatan program kegiatan dan program pelaksanaan 2. Pengorganisasian 3. Pengarahan 4. Ketenagakerjaan 5. Pengkoordinasian 6. Pengawasan
C. Urusan Kurikulum 1. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan 2. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran 3. Mengatur penyusunan program pengajaran D. Urusan Kesiswaan 1. Mengatur pelaksanaan Bimbingan Konseling 2. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7K
E. Urusan Sarana dan Prasarana Merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar F. Urusan Hubungan dengan Masyarakat Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite dan peran komite G. Guru Mata Pelajaran 1. Membuat perangkat pembelajaran 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
H. Wali Kelas 1. Pengelolaan kelas 2. Penyelenggaraan administrasi kelas I. Guru Bimbingan Konseling Penyusunan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling J. Pustakawan Sekolah 1. Perencanaan pengadaan buku 2. Perencanaan pengembangan perpustakaan
K. Pengelolaan Laboraturium Perencanaan pengadaan alat dan bahan laboraturium L. Kepala Tata Usaha Pengelolaan keuangan sekolah M. Tugas Pokok dan Fungsi Pesuruh Sekolah Menyediakan makan dan minum untuk Kepala Sekolah dan Tamu Kepala Sekolah N. Tugas Pokok dan Fungsi Penjaga Sekolah Melaksanakan tugas pengamanan sekolah
Kegiatan Administrasi Personel 1. Penyiapan Pegawai Pengadaan pegawai harus berdasarkan keperluan, baik dalam arti jumlah maupun mutu. 2. Penataan, Penempatan atau Pengangkatan Personel Agar personel dapat melaksanakan tugasnya secara tepat, maka perlu ditata berdasarkan prinsip “The right man on the right place”
3. Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas, dan Angka Kredit Bagi Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Kenaikan Pangkat merupakan penghargaan pemerintah kepada PNS atas prestasi kerjanya, yang diatur dengan PP Nomor 3 Tahun 1980. Ujian dinas harus ditempuh oleh setiap PNS dan lulus, bila akan naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi, sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 1980. Angka kredit bagi kenaikan jabatan fungsional guru berdasarkan surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/MENPAM/1989 tertanggal 2 Mei 1989 merupakan salah satu upaya meningkatkan kreatifitas dan profesionalitas guru dan prestasi guru.
4. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sistem karier dan sistem prestasi kerja 5. Pengembangan Personel Pengembangan kemampuan dan ketrampilandapat dilakukan secara pribadi atau secara instansional. 6. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam satu daftar yang disebut Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP3). 7. Pemberhentian PNS.
Bidang Garapan Personalia
Bidang Garapan Personalia

More Related Content

Bidang Garapan Personalia

  • 3. 1. Mengetahui pengertian administrasi personalia. 2. Mengetahui tujuan dan ruang lingkup administrasi personel sekolah. 3. Mengetahui tugas dari personel sekolah. 4. Mengetahui kegiatan administrasi personel.
  • 5. Menurut KBBI, personalia adalah bagian yang berhubungan dengan orang atau nama orang atau bagian suatu instansi atau kantor yang mengurus soal kepegawaian, bagian personel. Kepegawaian disebut juga personalia dan pegawai disebut personel atau karyawan.
  • 6. Tujuan dari administrasi personel sekolah adalah mendayagunakan tenaga kerja atau pegawai secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal. Tujuan ini berupa suatu hasil atau produk.
  • 7. Ruang lingkup administrasi personalia adalah: 1. Perencanaan pegawai 2. Pengadaan pegawai 3. Pembiayaan atau pengembangan pegawai 4. Pemberhentian pegawai 5. Pensiun 6. Kesejahteraan pegawai.
  • 8. A. Kepala sekolah: 1. Kepala sekolah selaku pimpinan. 2. Kepala sekolah selaku administrator 3. Kepala sekolah sebagai supervisor
  • 9. B. Wakil Kepala Sekolah Wakil kepala sekolah membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan: 1. Penyusunan rencana, pembuatan program kegiatan dan program pelaksanaan 2. Pengorganisasian 3. Pengarahan 4. Ketenagakerjaan 5. Pengkoordinasian 6. Pengawasan
  • 10. C. Urusan Kurikulum 1. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan 2. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran 3. Mengatur penyusunan program pengajaran D. Urusan Kesiswaan 1. Mengatur pelaksanaan Bimbingan Konseling 2. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7K
  • 11. E. Urusan Sarana dan Prasarana Merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar F. Urusan Hubungan dengan Masyarakat Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite dan peran komite G. Guru Mata Pelajaran 1. Membuat perangkat pembelajaran 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
  • 12. H. Wali Kelas 1. Pengelolaan kelas 2. Penyelenggaraan administrasi kelas I. Guru Bimbingan Konseling Penyusunan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling J. Pustakawan Sekolah 1. Perencanaan pengadaan buku 2. Perencanaan pengembangan perpustakaan
  • 13. K. Pengelolaan Laboraturium Perencanaan pengadaan alat dan bahan laboraturium L. Kepala Tata Usaha Pengelolaan keuangan sekolah M. Tugas Pokok dan Fungsi Pesuruh Sekolah Menyediakan makan dan minum untuk Kepala Sekolah dan Tamu Kepala Sekolah N. Tugas Pokok dan Fungsi Penjaga Sekolah Melaksanakan tugas pengamanan sekolah
  • 14. Kegiatan Administrasi Personel 1. Penyiapan Pegawai Pengadaan pegawai harus berdasarkan keperluan, baik dalam arti jumlah maupun mutu. 2. Penataan, Penempatan atau Pengangkatan Personel Agar personel dapat melaksanakan tugasnya secara tepat, maka perlu ditata berdasarkan prinsip “The right man on the right place”
  • 15. 3. Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas, dan Angka Kredit Bagi Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Kenaikan Pangkat merupakan penghargaan pemerintah kepada PNS atas prestasi kerjanya, yang diatur dengan PP Nomor 3 Tahun 1980. Ujian dinas harus ditempuh oleh setiap PNS dan lulus, bila akan naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi, sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 1980. Angka kredit bagi kenaikan jabatan fungsional guru berdasarkan surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/MENPAM/1989 tertanggal 2 Mei 1989 merupakan salah satu upaya meningkatkan kreatifitas dan profesionalitas guru dan prestasi guru.
  • 16. 4. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sistem karier dan sistem prestasi kerja 5. Pengembangan Personel Pengembangan kemampuan dan ketrampilandapat dilakukan secara pribadi atau secara instansional. 6. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam satu daftar yang disebut Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP3). 7. Pemberhentian PNS.