際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Administrasi publik baru (npa)

Download as PPT, PDF
Al Fajar
Al Fajar

Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan administrasi publik baru (NPA) dan manajemen publik baru (NPM) di Indonesia sejak tahun 1970-an. NPA memperluas fokus administrasi publik pada nilai-nilai seperti etika, keadilan sosial, dan hubungan birokrasi dengan masyarakat. Sedangkan NPM memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke sektor publik dengan fokus pada orientasi pasar, pengel

1 of 25
Downloaded 134 times
ADMINISTRASI PUBLIK BARU (NPA) By; Eko B. Sulistio, M.AP
KONDISI AP THN 1970an MASA PERGOLAKAN (TIME OF TURBULANCE) MUNCULNYA PARADIGMA NPA PERLUASAN FOKUS AP: NILAI, ETIKA, KEADILAN SOSIAL, HUBUNGAN BIROKRASI DAN MASYARAKAT. FOKUS LAMA: EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN TEKNIK-TEKNIK ADMINISTRASI
NILAI-NILAI YANG DIKEMBANGKAN DAYA TANGGAP (RESPONSIVENESS) PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEADILAN SOSIAL PUBLIC CHOICE AKUNTABILITAS ADMINISTRASI
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN (THE DEVELOPMENT OF INSTITUTION)
IDE DASAR PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK RESPONSIVITAS ORGANISASI PUBLIK TERHADAP PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN
BERKEMBANG TAHUN 1980AN MENINGKATNYA TUNTUTAN DAYA TANGGAP ORGANISASI PUBLIK TUNTUTAN KETERLIBATAN WARGA DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN PUBLIK ORGANISASI BERKEMBANG LAMBAN DAN GEMUK
HAL-HAL YANG DITUNTUT UNTUK DIPERBAIKI 1. Tanggung jawab para pejabat publik untuk membuat pilihan-pilihan publik yang rasional (rational public choice) 2. Otoritas konstitusional dari pengadilan menjadi penafsir hukum tertinggi (law enforcement) 3. Keabsahan semua kelompok yang kepentingannya dirundingkan melalui proses-proses pembuatan kebijaksanaan publik
4. Pengakuan hak dan martabat masing- masing warga negara individual 5. Keterikatan pada sistem ekonomi yang menjamin tersedia sepenuhnya lapangan kerja atas dasar upah yang wajar dan membantu penyediaan perumahan, barang-barang konsumsi dan pertumbuhan ekonomi yang menunjang kemakmuran dan kesejahteraan umum
KARENA ITU ORGANISASI PUBLIK HARUS MENJADI AGEN PEMERCEPAT (KATALISATOR) PERUBAHAN EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK ORGANISASI PUBLIK LEBIH HUMANISTIK MENGUASAI TEKNOLOGI ORGANISASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI (KOMUNIKASI)
PERUBAHAN ORGANISASI PUBLIK DEVOLUSI PENYUSUTAN PELEBURAN
MANAJEMEN PUBLIK BARU (NPM)
NPM MERUPAKAN PENGGUNAAN PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN DAN AKUNTANSI SEKTOR PRIVAT (CLASSICAL MANAGEMENT) NPM MERUPAKAN KONSEP DIMANA HUKUM DAN DALIL MANAJEMEN KLASIK DICOBA DITERAPKAN DALAM SEKTOR PUBLIK DENGAN BERBAGAI INOVASI DAN KOMBINASI DENGAN TEORI ADM PUBLIK LAINNYA
FOKUS NPM 1. Market Oriented (Free Trade Area: Afta, Nafta, Apec; Competence And Quality) 2. Human Resources Management 3. Public-Private Patnership
MARKET ORIENTED APARAT BEKERJA SECARA LAMBAT, SEHINGGA PERLU DIAWASI DAN DIMOTIVASI BERDASARKAN HUKUM PASAR MENINGKATKAN KOMPETISI DAN KOMPETENSI APARAT BIROKRASI KINERJA APARAT BIROKRASI DINILAI OLEH PELANGGAN (MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN)
DAMPAK NPM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK OLEH APARAT BIROKRASI KARENA TIDAK INGIN DITINGGALKAN PELANGGANNYA AKIBAT MASUKNYA SECARA BEBAS PIRANTI-PIRANTI PASAR BEBAS DARI LUAR
HRM APARAT PERLU DIBERIKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SECARA MAKSIMAL DENGAN TUJUAN UNTUK MENYESUAIKAN PERUBAHAN LINGKUNGAN SECARA SELEKTIF
PPP MENINGKATKAN HUBUNGAN YANG SELARAS DAN HARMONIS ANTARA SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR PRIVAT DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK YANG SESUAI BAIK BAGI PEMERINTAH, SWASTA MAUPUN MASYARAKAT
ASUMSI NPM (G. Frederickson) Bentuk korupsi pemerintahan yang paling umum terjadi pada titik transaksi (point of interaction) antara sebagai pejabat yang secara formal mewakili otoritas pemerintah dan dapat menggunakan uang di satu sisi dengan sebagai individu yang mencari uang di sisi lain
Adanya pemerintah, hukum dan peraturan yang demokratis serta adanya konvensi sosial akan mengarahkan pada kepentingan kolektif yang rasional Dalam suatu pemerintahan yang demokratis, institusi pemerintah akan lebih menghormati publik daripada swasta atau LSM. Meningkatnya nilai-nilai keadilan, persamaan dan hukum.
Nilai efisiensi akan sangat tinggi dalam pasar yang sempurna, dan sebaliknya pasar yang tidak sempurna akan menurunkan nilai efisiensi. Etika lebih penting daripada perang melawan korupsi.
ORIENTASI NPM MENGHILANGKAN RED TAPE PENYEDERHANAAN REGULASI TUJUAN PADA HASIL, BUKAN PERATURAN
TATA ULANG PEMERINTAHAN (REGO)
BERBAGAI TUNTUTAN MASYARAKAT MEMAKSA ORGANISASI PUBLIK MENINGKATKAN KINERJANYA BERBAGAI TINDAKAN INEFISIENSI DAN KORUPSI MENDAPAT KECAMAN (DI AMERIKA) BURUKNYA KONDISI PELAYANAN PUBLIK
TATA ULANG (PEMBARUAN) PEMERINTAHAN MERUPAKAN SOLUSI MEMECAHKAN MASALAH- MASALAH DI ATAS PEMBARUAN YANG DIMAKSUD BUKAN PEMBARUAN DALAM SISTEM POLITIK, REORGANISASI, PERAMPINGAN PEMERINTAH DAN JUGA BUKAN PRIVATISASI
PEMBARUAN YANG DIMAKSUD ADALAH MENYANGKUT EFEKTIVITAS TINDAKAN PEMERINTAH, yakni TRANSFORMASI SISTEM DAN ORGANISASI PEMERINTAH SECARA FUNDAMENTAL GUNA MENCIPTAKAN PENINGKATAN DRAMATIS DALAM EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN KEMAMPUAN MEREKA (PEMERINTAH) UNTUK MELAKUKAN INOVASI. PEMBARUAN ITU DALAM HAL: TUJUAN, SISTEM INSENTIF, SISTEM AKUNTABILITAS, DISTRIBUSI/ STRUKTUR KEKUASAAN DAN BUDAYA PEMERINTAH

More Related Content

Administrasi publik baru (npa)

  • 1. ADMINISTRASI PUBLIK BARU (NPA) By; Eko B. Sulistio, M.AP
  • 2. KONDISI AP THN 1970an MASA PERGOLAKAN (TIME OF TURBULANCE) MUNCULNYA PARADIGMA NPA PERLUASAN FOKUS AP: NILAI, ETIKA, KEADILAN SOSIAL, HUBUNGAN BIROKRASI DAN MASYARAKAT. FOKUS LAMA: EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN TEKNIK-TEKNIK ADMINISTRASI
  • 3. NILAI-NILAI YANG DIKEMBANGKAN DAYA TANGGAP (RESPONSIVENESS) PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEADILAN SOSIAL PUBLIC CHOICE AKUNTABILITAS ADMINISTRASI
  • 5. IDE DASAR PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK RESPONSIVITAS ORGANISASI PUBLIK TERHADAP PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN
  • 6. BERKEMBANG TAHUN 1980AN MENINGKATNYA TUNTUTAN DAYA TANGGAP ORGANISASI PUBLIK TUNTUTAN KETERLIBATAN WARGA DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN PUBLIK ORGANISASI BERKEMBANG LAMBAN DAN GEMUK
  • 7. HAL-HAL YANG DITUNTUT UNTUK DIPERBAIKI 1. Tanggung jawab para pejabat publik untuk membuat pilihan-pilihan publik yang rasional (rational public choice) 2. Otoritas konstitusional dari pengadilan menjadi penafsir hukum tertinggi (law enforcement) 3. Keabsahan semua kelompok yang kepentingannya dirundingkan melalui proses-proses pembuatan kebijaksanaan publik
  • 8. 4. Pengakuan hak dan martabat masing- masing warga negara individual 5. Keterikatan pada sistem ekonomi yang menjamin tersedia sepenuhnya lapangan kerja atas dasar upah yang wajar dan membantu penyediaan perumahan, barang-barang konsumsi dan pertumbuhan ekonomi yang menunjang kemakmuran dan kesejahteraan umum
  • 9. KARENA ITU ORGANISASI PUBLIK HARUS MENJADI AGEN PEMERCEPAT (KATALISATOR) PERUBAHAN EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK ORGANISASI PUBLIK LEBIH HUMANISTIK MENGUASAI TEKNOLOGI ORGANISASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI (KOMUNIKASI)
  • 10. PERUBAHAN ORGANISASI PUBLIK DEVOLUSI PENYUSUTAN PELEBURAN
  • 12. NPM MERUPAKAN PENGGUNAAN PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN DAN AKUNTANSI SEKTOR PRIVAT (CLASSICAL MANAGEMENT) NPM MERUPAKAN KONSEP DIMANA HUKUM DAN DALIL MANAJEMEN KLASIK DICOBA DITERAPKAN DALAM SEKTOR PUBLIK DENGAN BERBAGAI INOVASI DAN KOMBINASI DENGAN TEORI ADM PUBLIK LAINNYA
  • 13. FOKUS NPM 1. Market Oriented (Free Trade Area: Afta, Nafta, Apec; Competence And Quality) 2. Human Resources Management 3. Public-Private Patnership
  • 14. MARKET ORIENTED APARAT BEKERJA SECARA LAMBAT, SEHINGGA PERLU DIAWASI DAN DIMOTIVASI BERDASARKAN HUKUM PASAR MENINGKATKAN KOMPETISI DAN KOMPETENSI APARAT BIROKRASI KINERJA APARAT BIROKRASI DINILAI OLEH PELANGGAN (MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN)
  • 15. DAMPAK NPM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK OLEH APARAT BIROKRASI KARENA TIDAK INGIN DITINGGALKAN PELANGGANNYA AKIBAT MASUKNYA SECARA BEBAS PIRANTI-PIRANTI PASAR BEBAS DARI LUAR
  • 16. HRM APARAT PERLU DIBERIKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SECARA MAKSIMAL DENGAN TUJUAN UNTUK MENYESUAIKAN PERUBAHAN LINGKUNGAN SECARA SELEKTIF
  • 17. PPP MENINGKATKAN HUBUNGAN YANG SELARAS DAN HARMONIS ANTARA SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR PRIVAT DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK YANG SESUAI BAIK BAGI PEMERINTAH, SWASTA MAUPUN MASYARAKAT
  • 18. ASUMSI NPM (G. Frederickson) Bentuk korupsi pemerintahan yang paling umum terjadi pada titik transaksi (point of interaction) antara sebagai pejabat yang secara formal mewakili otoritas pemerintah dan dapat menggunakan uang di satu sisi dengan sebagai individu yang mencari uang di sisi lain
  • 19. Adanya pemerintah, hukum dan peraturan yang demokratis serta adanya konvensi sosial akan mengarahkan pada kepentingan kolektif yang rasional Dalam suatu pemerintahan yang demokratis, institusi pemerintah akan lebih menghormati publik daripada swasta atau LSM. Meningkatnya nilai-nilai keadilan, persamaan dan hukum.
  • 20. Nilai efisiensi akan sangat tinggi dalam pasar yang sempurna, dan sebaliknya pasar yang tidak sempurna akan menurunkan nilai efisiensi. Etika lebih penting daripada perang melawan korupsi.
  • 21. ORIENTASI NPM MENGHILANGKAN RED TAPE PENYEDERHANAAN REGULASI TUJUAN PADA HASIL, BUKAN PERATURAN
  • 23. BERBAGAI TUNTUTAN MASYARAKAT MEMAKSA ORGANISASI PUBLIK MENINGKATKAN KINERJANYA BERBAGAI TINDAKAN INEFISIENSI DAN KORUPSI MENDAPAT KECAMAN (DI AMERIKA) BURUKNYA KONDISI PELAYANAN PUBLIK
  • 24. TATA ULANG (PEMBARUAN) PEMERINTAHAN MERUPAKAN SOLUSI MEMECAHKAN MASALAH- MASALAH DI ATAS PEMBARUAN YANG DIMAKSUD BUKAN PEMBARUAN DALAM SISTEM POLITIK, REORGANISASI, PERAMPINGAN PEMERINTAH DAN JUGA BUKAN PRIVATISASI
  • 25. PEMBARUAN YANG DIMAKSUD ADALAH MENYANGKUT EFEKTIVITAS TINDAKAN PEMERINTAH, yakni TRANSFORMASI SISTEM DAN ORGANISASI PEMERINTAH SECARA FUNDAMENTAL GUNA MENCIPTAKAN PENINGKATAN DRAMATIS DALAM EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN KEMAMPUAN MEREKA (PEMERINTAH) UNTUK MELAKUKAN INOVASI. PEMBARUAN ITU DALAM HAL: TUJUAN, SISTEM INSENTIF, SISTEM AKUNTABILITAS, DISTRIBUSI/ STRUKTUR KEKUASAAN DAN BUDAYA PEMERINTAH