ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Af-Subyek hukum dalam kegiatan bisnis 1

•
•
Afrian Rachmawati
Afrian Rachmawati

PDF Subyek hukum dalam kegiatan bisnis 1

1 of 19
Downloaded 17 times
*Afrian_Rachmawati*
Subyek Hukum adalah sesuatu yang menurut hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Undang-undang membagi subyek hukum menjadi dua bagian, yakni berikut : • Manusia / orang pribadi ( naturlijke persoon ) yang sehat rohaninya/ jiwanya, dan tidak dibawah pengampuan. • Badan hukum ( rechts persoon ). *Afrian_Rachmawati*
Sedangkan badan hukum sebagai subyek hukum berwenang melakukan tindakan hukum dilakukan oleh pengurusnya atas nama suatu badan hukum tersebut sesuai atau berdasarkan kewenangan yang ditentukan oleh anggaran dasar badan hukum tersebut. Menurut hukum yang dapat disebut sebagai badan hukum harus memenuhi syarat tertentu. Misalnya Perseroan Terbatas ( P.T ) dimana akta pendirian perusahaannya harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM serta diumumkan dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia, sedangkan badan hukum lain seperti misalnya Yayasan tunduk kepada Undang- undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, Koperasi tunduk kepada undang-undang perkoperasian dan Badan Usaha Milik Negara selain terikat pada undang-undang No.19 tahun 1969 dan undang-undang terkait lainnya. *Afrian_Rachmawati*
Ada beberapa teori yang melandasi badan hukum dikategorikan sebagai subyek hukum , yakni sebagai berikut : a. Teori fiksi yang menyatakan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum seolah badan hukum adalah manusia, sehingga badan hukum sebagai subyek hukum memang dikehendaki oleh hukum. b. Teori kekayaan, yang menyatakan badan hukum sebagai subyek hukum karena badan hukum itu mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. c. Teori Organ, yang menyatakan badan hukum sebagai subyek hukum mempunyai organ-organ untuk melakukan perbuatan hukum. *Afrian_Rachmawati*
Obyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dapat dilakukan oleh subyek hukum, biasanya dinamakan benda atau hak yang dimiliki atau dikuasai oleh subyek hukum. Menurut pasal 503 KUH Perdata ( BW ) benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut : *Afrian_Rachmawati*
*Afrian_Rachmawati* Benda tidak berwujud, ialah semua hak, misalnya hak cipta, hak merek, hak paten. (akan dibahas sendiri dalam Hak Atas Kekayaan intelektual ) Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan inderamanusia, misalnya tanah, rumah, surat berharga, perhiasan, kendaraan dan lain- lain. Hak kebendaan ini dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian utang piutang / kredit. Dan masing-masing mempunyai akibat hukum sendiri dalam pengikatan jaminan dalam suatu perjanjian accesoir.
Abdul Kadir Muhammad sebagaimana dikutip Abdul.R.Saliman mengklasifikasikan perusahaan sebagai berikut : A. Dari pemiliknya : perusahaan perseorangan ( perusahaan dagang ), dan perusahaan persekutuan ( dua orang atau lebih bersekutu mendirikan usaha . B. Dari status pemilik perusahaan : Perusahaan swasta dan Perusahaan Negara. C. Dari bentuk hukumnya : Perusahaan bukan berbadan hukum, seperti : Persekutuan perdata, Firma, dan CV dan perusahaan berbadan hukum,seperti : Perseroan Terbatas , koperasi, perusahaan saling menanggung. *Afrian_Rachmawati*
Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan ciri-ciri : 1. Modal milik satu orang saja; 2. Didirikan atas kehendak seorang pengusaha; 3. Keahlian, technologi, manajemen dikelola satu orang saja 4. Jika ada orang lain maka dia hanya sebagai pegawai/karyawan; 5. Perusahaan bukan badan hukum 6. Resiko dan untung rugi ditanggung sendiri; 7. Tidak melalui proses pendirian perusahaan sebagaimana mestinya, kecuali surat izin usaha dari kantor perdagangan setempat; 8. Wajib untuk membuat catatan keuangan, termasuk kewajiban terhadap pajak danretribusi daerah. *Afrian_Rachmawati*
Menurut pasal 1618 KUH Perdata ( BW ), persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untk memasukkan sesuatu ( modal ) ke dalam persekutuan dengan maksud untk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karena menjalankan usaha. Ciri-ciri persekutuan perdata : 1. Berdasarkan perjanjian para pihak ( pasal 1320 KUH Perdata ); 2. Dapat dilakukan dengan sepakat para sekutu atau dapat secara lisan ( pasal 1624 KUH Perdata). 3. Tiap sekutu wajib memasukkan dalam kas persekutuan berupa uang, benda atau manajemen ( pasal 1619 KUH Perdata ) *Afrian_Rachmawati*
Yang dimaksud dengan firma yaitu nama orang ( sekutu ) yang digunakanmenjadi nama perusahaan. Perusahaan dalam bentuk firma diawal penyebutannya sering disingkat dengan “ Fa “ Misalnya, Fa.Hasan & Co. “. Ciri-ciri firma : 1. Menjalankan perusahaan yang merupakan syarat formal (pasal 16 KUHD) dengan nama bersama; 2. Pertanggung jawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan, yang merupakan syarat material, maksudnya pertanggung jawaban sekutu firma tidak terbatas pada modal yang dimasukkannya, melainkan juga bertanggung jawab secara pribadi atas harta kekayaan milik pribadi terhadap persekutuan firmanya (pasal 18 KUHD ). *Afrian_Rachmawati*
Ialah persekutuan yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer, sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai modal kepada persekutuan; namun tidak ikut campur dalam pengurusan persekutuan dan tanggungjawabnya terbatas hanya pada modal yang dimasukkannya. Artinya sekutu komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi kepada persekutuan, sebah hanya sekutu komplementer yang diserahi tugas untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga ( pasal 19 KUHD ). *Afrian_Rachmawati*
1. P.T. mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah RI, yang ditentukan dalam anggran dasar ( Pasal 4 UUPT). 2. P.T. didirikan oleh dua orang lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. ( pasal 7 ayat (1) UUPT ) ; setiap pendiri P.T. harus mengambil bagian saham pada saat P.T.didirikan; 3. Akta pendirian harus disahkan oleh menteri hukum & HAM, kemudian di daftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh kementerian hukum dan HAM, yang selanjutnya diumumkan dalam tambahan berita negara RI; *Afrian_Rachmawati*
4. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum tersebut ( ps 7 (4)UUPT ), jika pemegang saham kurang dari dua orang dlm jangka waktu 6 bulan terhitung sejak disahkan, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain, karena jika dalam jangka waku tersebut pemegang saham kurang dari satu orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.( ps 7 ayat (5 )dan (6) UUPT ),ketentuan perseroan wajib didirikan oleh dua orang tidak berlaku bagi :Persero yang seluruhnya dimiliki oleh negara , persero yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan lembaga lain sebagaimana yang diatur dalam UU pasar modal (pasal 7 ayat (7) UUPT. *Afrian_Rachmawati*
Dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan, keterangan lain yang dimaksud memuat sekurang-kurangnya : 1. Nama lengkap, tempat dan tangal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan; 2. Nama direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat; rincian jumlah saham, nilai nominal saham, saham yang ditempatkan dan saham yang telah disetor penuh. *Afrian_Rachmawati*
3. Secara garis besar proses pendirian P.T. adalah pembuatan akta pendirian ke notaris, selanjutnya akta pendirian harus memuat anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan dari Menhukum & Ham RI sekaligus daftar perusahaan yang kemudian diumumkan dalam Berita Nasional RI.( pasal 29 dan pasal 30 UUPT ) *Afrian_Rachmawati*
1. Nama dan tempat kedudukan perseroan; jangka waktu berdirinya perseroan; 2. Maksud, tujuan dan kegiatan usaha perseroan; 3. Modal; saham, surat saham, penggantian surat saham; 4. Daftar pemegang saham; pemindahan hak atas saham; direksi; tugas dan wewenang direksi, rapat direksi;) dewan komisaris 5. Tugas dan wewenang komisaris ; 6. Rapat dewan komisaris ; tahun buku; 7. RUPS ; RUPS tahunan dan RUPS luar biasa , tempat dan pemanggilan RUPS ; Pimpinan dan berita acra RUPS ; 8. Kuorum hak suara dan keputusan ; penggunaan laba ; penggunaan dana cadangan ; Perubahan anggaran dasar , penggabungan, peleburan dan pengambilalihan ; pembubaran perseroan dan likuidasi. *Afrian_Rachmawati*
1. Modal dasar P.T. terdiri atas seluruh nilai nominal saham, yang jumlahnya paling sedikit Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ( psl 31 ayat 1 dan psl 32 ayat 1 ),namun pasal 32 ayat 2 undang-undang P.T. ini juga memberikan bahwa suatu P.T. yang bergerak dalam kegiatan perbankan dan pasar modal misalnya undang 23 undang yang mengatur badan usaha yang bergerak dibidang kegiatan bisnis dapat menentukan jumlah modal minimum untuk suatu perusahaan yang bergerak dibidang perbankan atau dibidang pasar modal ( rujuklah ke berbagai peraturan yang mengatur kedua bidang tersebut ). *Afrian_Rachmawati*
2. Modal yang ditempatkan adalah modal yang paling sedikit 25 % dari modal dasar sebagimana yang dimaksud dalam pasal 32 UUPT harus ditempatkan dan sudah disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah ke dalam rekening bank atas nama perseroan ( pasal 33 ayat 1 dan ayat berikut penjelasan UUPT. 3. Modal yang disetor adalah penyetoran atas modal saham yang dapat dilakukan dalam bentuk uang dan / atau dalam bentuk lainnya, didalam penjelasan pasal 34 UUPT, pada umumnya penyetoran saham dalam bentuk uang. Namun tidak tertutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan secara nyata telah diterima oleh perseroan. Dalam hal penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergarak maka harus dimumkan dalam surat kabar dalam jangka waktu 14 hari (pasal 34 ayat 3 UUPT). *Afrian_Rachmawati*
Terima Kasih *Afrian_Rachmawati* Kurang lebihnya mohon maaf

More Related Content

Af-Subyek hukum dalam kegiatan bisnis 1

  • 2. Subyek Hukum adalah sesuatu yang menurut hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Undang-undang membagi subyek hukum menjadi dua bagian, yakni berikut : • Manusia / orang pribadi ( naturlijke persoon ) yang sehat rohaninya/ jiwanya, dan tidak dibawah pengampuan. • Badan hukum ( rechts persoon ). *Afrian_Rachmawati*
  • 3. Sedangkan badan hukum sebagai subyek hukum berwenang melakukan tindakan hukum dilakukan oleh pengurusnya atas nama suatu badan hukum tersebut sesuai atau berdasarkan kewenangan yang ditentukan oleh anggaran dasar badan hukum tersebut. Menurut hukum yang dapat disebut sebagai badan hukum harus memenuhi syarat tertentu. Misalnya Perseroan Terbatas ( P.T ) dimana akta pendirian perusahaannya harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM serta diumumkan dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia, sedangkan badan hukum lain seperti misalnya Yayasan tunduk kepada Undang- undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, Koperasi tunduk kepada undang-undang perkoperasian dan Badan Usaha Milik Negara selain terikat pada undang-undang No.19 tahun 1969 dan undang-undang terkait lainnya. *Afrian_Rachmawati*
  • 4. Ada beberapa teori yang melandasi badan hukum dikategorikan sebagai subyek hukum , yakni sebagai berikut : a. Teori fiksi yang menyatakan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum seolah badan hukum adalah manusia, sehingga badan hukum sebagai subyek hukum memang dikehendaki oleh hukum. b. Teori kekayaan, yang menyatakan badan hukum sebagai subyek hukum karena badan hukum itu mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. c. Teori Organ, yang menyatakan badan hukum sebagai subyek hukum mempunyai organ-organ untuk melakukan perbuatan hukum. *Afrian_Rachmawati*
  • 5. Obyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dapat dilakukan oleh subyek hukum, biasanya dinamakan benda atau hak yang dimiliki atau dikuasai oleh subyek hukum. Menurut pasal 503 KUH Perdata ( BW ) benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut : *Afrian_Rachmawati*
  • 6. *Afrian_Rachmawati* Benda tidak berwujud, ialah semua hak, misalnya hak cipta, hak merek, hak paten. (akan dibahas sendiri dalam Hak Atas Kekayaan intelektual ) Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan inderamanusia, misalnya tanah, rumah, surat berharga, perhiasan, kendaraan dan lain- lain. Hak kebendaan ini dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian utang piutang / kredit. Dan masing-masing mempunyai akibat hukum sendiri dalam pengikatan jaminan dalam suatu perjanjian accesoir.
  • 7. Abdul Kadir Muhammad sebagaimana dikutip Abdul.R.Saliman mengklasifikasikan perusahaan sebagai berikut : A. Dari pemiliknya : perusahaan perseorangan ( perusahaan dagang ), dan perusahaan persekutuan ( dua orang atau lebih bersekutu mendirikan usaha . B. Dari status pemilik perusahaan : Perusahaan swasta dan Perusahaan Negara. C. Dari bentuk hukumnya : Perusahaan bukan berbadan hukum, seperti : Persekutuan perdata, Firma, dan CV dan perusahaan berbadan hukum,seperti : Perseroan Terbatas , koperasi, perusahaan saling menanggung. *Afrian_Rachmawati*
  • 8. Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan ciri-ciri : 1. Modal milik satu orang saja; 2. Didirikan atas kehendak seorang pengusaha; 3. Keahlian, technologi, manajemen dikelola satu orang saja 4. Jika ada orang lain maka dia hanya sebagai pegawai/karyawan; 5. Perusahaan bukan badan hukum 6. Resiko dan untung rugi ditanggung sendiri; 7. Tidak melalui proses pendirian perusahaan sebagaimana mestinya, kecuali surat izin usaha dari kantor perdagangan setempat; 8. Wajib untuk membuat catatan keuangan, termasuk kewajiban terhadap pajak danretribusi daerah. *Afrian_Rachmawati*
  • 9. Menurut pasal 1618 KUH Perdata ( BW ), persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untk memasukkan sesuatu ( modal ) ke dalam persekutuan dengan maksud untk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karena menjalankan usaha. Ciri-ciri persekutuan perdata : 1. Berdasarkan perjanjian para pihak ( pasal 1320 KUH Perdata ); 2. Dapat dilakukan dengan sepakat para sekutu atau dapat secara lisan ( pasal 1624 KUH Perdata). 3. Tiap sekutu wajib memasukkan dalam kas persekutuan berupa uang, benda atau manajemen ( pasal 1619 KUH Perdata ) *Afrian_Rachmawati*
  • 10. Yang dimaksud dengan firma yaitu nama orang ( sekutu ) yang digunakanmenjadi nama perusahaan. Perusahaan dalam bentuk firma diawal penyebutannya sering disingkat dengan “ Fa “ Misalnya, Fa.Hasan & Co. “. Ciri-ciri firma : 1. Menjalankan perusahaan yang merupakan syarat formal (pasal 16 KUHD) dengan nama bersama; 2. Pertanggung jawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan, yang merupakan syarat material, maksudnya pertanggung jawaban sekutu firma tidak terbatas pada modal yang dimasukkannya, melainkan juga bertanggung jawab secara pribadi atas harta kekayaan milik pribadi terhadap persekutuan firmanya (pasal 18 KUHD ). *Afrian_Rachmawati*
  • 11. Ialah persekutuan yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer, sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai modal kepada persekutuan; namun tidak ikut campur dalam pengurusan persekutuan dan tanggungjawabnya terbatas hanya pada modal yang dimasukkannya. Artinya sekutu komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi kepada persekutuan, sebah hanya sekutu komplementer yang diserahi tugas untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga ( pasal 19 KUHD ). *Afrian_Rachmawati*
  • 12. 1. P.T. mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah RI, yang ditentukan dalam anggran dasar ( Pasal 4 UUPT). 2. P.T. didirikan oleh dua orang lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. ( pasal 7 ayat (1) UUPT ) ; setiap pendiri P.T. harus mengambil bagian saham pada saat P.T.didirikan; 3. Akta pendirian harus disahkan oleh menteri hukum & HAM, kemudian di daftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh kementerian hukum dan HAM, yang selanjutnya diumumkan dalam tambahan berita negara RI; *Afrian_Rachmawati*
  • 13. 4. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum tersebut ( ps 7 (4)UUPT ), jika pemegang saham kurang dari dua orang dlm jangka waktu 6 bulan terhitung sejak disahkan, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain, karena jika dalam jangka waku tersebut pemegang saham kurang dari satu orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.( ps 7 ayat (5 )dan (6) UUPT ),ketentuan perseroan wajib didirikan oleh dua orang tidak berlaku bagi :Persero yang seluruhnya dimiliki oleh negara , persero yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan lembaga lain sebagaimana yang diatur dalam UU pasar modal (pasal 7 ayat (7) UUPT. *Afrian_Rachmawati*
  • 14. Dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan, keterangan lain yang dimaksud memuat sekurang-kurangnya : 1. Nama lengkap, tempat dan tangal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan; 2. Nama direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat; rincian jumlah saham, nilai nominal saham, saham yang ditempatkan dan saham yang telah disetor penuh. *Afrian_Rachmawati*
  • 15. 3. Secara garis besar proses pendirian P.T. adalah pembuatan akta pendirian ke notaris, selanjutnya akta pendirian harus memuat anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan dari Menhukum & Ham RI sekaligus daftar perusahaan yang kemudian diumumkan dalam Berita Nasional RI.( pasal 29 dan pasal 30 UUPT ) *Afrian_Rachmawati*
  • 16. 1. Nama dan tempat kedudukan perseroan; jangka waktu berdirinya perseroan; 2. Maksud, tujuan dan kegiatan usaha perseroan; 3. Modal; saham, surat saham, penggantian surat saham; 4. Daftar pemegang saham; pemindahan hak atas saham; direksi; tugas dan wewenang direksi, rapat direksi;) dewan komisaris 5. Tugas dan wewenang komisaris ; 6. Rapat dewan komisaris ; tahun buku; 7. RUPS ; RUPS tahunan dan RUPS luar biasa , tempat dan pemanggilan RUPS ; Pimpinan dan berita acra RUPS ; 8. Kuorum hak suara dan keputusan ; penggunaan laba ; penggunaan dana cadangan ; Perubahan anggaran dasar , penggabungan, peleburan dan pengambilalihan ; pembubaran perseroan dan likuidasi. *Afrian_Rachmawati*
  • 17. 1. Modal dasar P.T. terdiri atas seluruh nilai nominal saham, yang jumlahnya paling sedikit Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ( psl 31 ayat 1 dan psl 32 ayat 1 ),namun pasal 32 ayat 2 undang-undang P.T. ini juga memberikan bahwa suatu P.T. yang bergerak dalam kegiatan perbankan dan pasar modal misalnya undang 23 undang yang mengatur badan usaha yang bergerak dibidang kegiatan bisnis dapat menentukan jumlah modal minimum untuk suatu perusahaan yang bergerak dibidang perbankan atau dibidang pasar modal ( rujuklah ke berbagai peraturan yang mengatur kedua bidang tersebut ). *Afrian_Rachmawati*
  • 18. 2. Modal yang ditempatkan adalah modal yang paling sedikit 25 % dari modal dasar sebagimana yang dimaksud dalam pasal 32 UUPT harus ditempatkan dan sudah disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah ke dalam rekening bank atas nama perseroan ( pasal 33 ayat 1 dan ayat berikut penjelasan UUPT. 3. Modal yang disetor adalah penyetoran atas modal saham yang dapat dilakukan dalam bentuk uang dan / atau dalam bentuk lainnya, didalam penjelasan pasal 34 UUPT, pada umumnya penyetoran saham dalam bentuk uang. Namun tidak tertutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan secara nyata telah diterima oleh perseroan. Dalam hal penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergarak maka harus dimumkan dalam surat kabar dalam jangka waktu 14 hari (pasal 34 ayat 3 UUPT). *Afrian_Rachmawati*
AboutCopyright
© 2025 ºÝºÝߣ