1. AKSELERASI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH BERBASIS OTONOMI DESA Oleh : WALUYO, M. Si (Kepala Litbang Bappeda Kabupaten Sumedang) DISAMPAIKAN DALAM ACARA PELEPASAN KKN MAHASISWA S - 1 PAI STAI SEBELAS APRIL SUMEDANG 19 JUNI 2007
2. ISU PENTING DALAM AGENDA PENGEMBANGAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH Pelaku Usaha Skala Kecil Usaha Kecil tidak terisolasi dari lingkungan bisnis Pemihakan kpd Usaha kecil adalah memberikan prioritas untuk mengantarkannya menjadi lebih berdaya saing Regionalisasi Daerah tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan daerah di sekelilingnya Kolaborasi lintas daerah merupakan pendukung daya saing nasional Pijakan Klaster Industri Keberadaan lapisan pemasok, industri pendukung dan terkait merupakan landasan formasi klaster industri Perkuatan hubungan bisnis (linkage) merupakan agenda prioritas Instrumen Kebijakan Agenda kolaborasi, strategi dan prioritas pengembangan perlu dituangkan dalam instrumen kebijakan yang mendukung Lembaga Kolaborasi Diperlukan kelembagaan yang dapat mengawal agenda peningkatan daya saing. Jika lembaga yang sudah ada tidak mencukupi, dibutuhkan dibentuknya lembaga baru
3. UNSUR-UNSUR PENTING DALAM PENGEMBANGAN DAYA SAING DAERAH Pengetahuan yang merupakan satu di antara sumber daya terpenting dalam pembangunan daya saing daerah; Kemampuan inovasi akan semakin menentukan keberhasilan bisnis/ekonomi daerah yang berdaya saing tinggi; Kompetensi merupakan basis untuk fokus aktivitas produktif eko. daerah; Jaringan/keterkaitan rantai nilai akan menjadi pola aktivitas ekonomi terbaik; Faktor lokalitas semakin menentukan keunggulan dalam persaingan global (keunggulan dalam tata persaingan global semakin ditentukan oleh kemampuan bersaing dengan bertumpu pada potensi terbaik lokal). Era pengetahuan/inovasi dlm pembangunan daerah urgensi prakarsa/upaya pembangunan ekonomi daerah/lokal yang semakin sarat dengan pengetahuan akan mendorong peningkatan daya saing daerah
4. SUMBER KEMAJUAN EKONOMI LOKAL/DAERAH Pengembangan Bisnis Baru Perbaikan Bisnis yang Ada (Existing) Investasi Dari Luar (Inward Investment) Litbangyasa Pasokan teknologi Daya Saing yang Lebih Tinggi Investasi untuk Inovasi ROI yang Lebih Tinggi Siklus yang Makin Menguat (Dari vicious cycle menjadi virtuous cycle ) Faktor keunggulan lokalitas Pengetahuan/ Teknologi Rantai Pemasok Teknologi Rantai Nilai Produksi Akumulasi Aset (Tangible & Intangible) Peningkatan Kompetensi
5. DATA PENTING BAGI PENYUSUNAN INDIKATOR/PROFIL INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH
6. INDIKATOR DAN PRINSIP PENETAPAN INDIKATOR (PENGUKURAN) Atribut atau faktor yang (dapat) dikuantifikasi yang menjadi proksi (pendekatan) tentang perilaku, sifat atau kinerja tertentu dari sesuatu yang ditelaah Relevan, penting, bermanfaat bagi proses pembelajaran Menunjukkan hal (atribut, karakteristik, kinerja) yang spesifik, dapat dipahami Besaran yang dapat diukur (secara kuantitatif ~ nominal, ordinal, rasio/interval) Data dapat tersedia (disediakan), dapat diakses (dapat diperoleh) Terkait dengan waktu tertentu, ukuran dapat diperoleh dalam waktu/tempo yang dapat diterima. PRINSIP PENETAPAN INDIKATOR (PENGUKURAN) PENGERTIAN INDIKATOR
7. KERANGKA PERANCANGAN PRAKARSA DAN INDIKATOR CAPAIAN Visi dalam Peningkatan Daya Saing dan Kohesi Sosial 2010 Budaya inovasi Perkembangan sistem inovasi dan klaster industri Keselarasan dengan perkembangan global Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan kemampuan absorpsi UKM Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang Prakarsa Kebijakan Sasaran Kuantitatif
8. SIMPLIFIKASI KERANGKA AGENDA Peningkatan Daya Saing dan Kohesi Sosial Indikator . . . Kesejahteraan / Kemakmuran Indikator . . . Indikator . . . Program / Aktivitas Indikator . . . 1 Perbaikan Kerangka Umum Indikator . . . 2 Perkembang-an Kelemba-gaan & Daya Dukung Iptek, serta Absorpsi UKM Indikator . . . 3 Perkembang-an Kolaborasi Inovasi & Difusi Indikator . . . 4 Perkembang-an Budaya Inovasi Indikator . . . 5 Perkembang-an SI & Klaster Industri Indikator . . . 6 Keselarasan Global Kapabilitas Indikator . . . Sumber daya Indikator . . .
9. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Pembelajaran Kebijakan dan instrumen kebijakan Kolaborasi sinergis Perbaikan iklim dan budaya Sikap dan kapabilitas Sumber daya dan alokasi dana Kehendak kuat, kepeloporan, konsistensi
10. ILUSTRASI PENETAPAN SISTEM PENGUKURAN Masukan Keluaran Outcomes Dampak Pembiayaan Keterlibatan/ kontribusi industri Institusi kolaborasi/ kemitraan litbang Teknologi inovatif Akumulasi keahlian Perbaikan fasilitas Akselerasi adopsi Aktivitas komersial HKI Penguasaan teknologi Produktivitas klaster relevan Daya saing klaster Kapasitas inovatif Manfaat ekonomi luas FEEDBACK EVALUASI
11. ILUSTRASI PENGUKURAN KEBERHASILAN PROGRAM DAMPAK EKONOMI Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang 10 Tahun -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kompetisi Proposal Awal program Penyelesaian Program/ Sub-program (Aktivitas) Post-Project Period Manfaat ekonomi keseluruhan Manfaat bagi pihak yang terlibat Kolaborasi litbang Akselerasi litbang & komersialisasi hasil Pengembangan teknologi inovatif Paten Publikasi Keunggulan daya saing Prototipe produk & proses Aktivitas komersial Produk baru Proses baru Lisensi Attraction of capital Aliansi strategis Company growth Dampak ekonomi luas: Return on investment Public Private Social Inter-industry diffusion Bisnis baru Peluang kerja baru Peningkatan PDB & hasil pajak Dampak sosial
12. ILUSTRASI SIMPLIFIKASI KERANGKA LOGIS DAMPAK LANGSUNG (Contoh) DAMPAK YANG LEBIH LUAS (Contoh) KELUARAN (Contoh) DAMPAK TAK LANGSUNG (Contoh) AKTIVITAS, PROSES,KE-TERKAITAN (Contoh) Rantai Hasil (Results Chain ) Faktor-faktor Eksternal Bidang di luar kendali sistem Dampak akhir/ final outcomes (societal impacts) Dampak antara/ intermediate outcomes (indirect impacts) Dampak langsung/ immediate outcomes (direct impacts) Output/ Deliverables Aktivitas (program/ kegiatan) Input (sumber daya) Faktor-faktor Internal Bidang di bawah kendali sistem INPUT: (Contoh) Potensi komersial SDM terampil Produk baru Aksesibilitas Penetrasi difusi Kesempatan bisnis Kesempatan kerja Pengambilan keputusan yang lebih baik Kewirausahaan Dampak Ekonomi - perkembangan & pertumbuhan Dampak Sosial - kualitas hidup & lingkungan Kebijakan - SIN/SID yang efektif TKT / TRL Adopsi, transfer, difusi Publikasi Keluaran HKI Publikasi Metodologi baru SDM terlatih Produk inovatif Proses inovatif Peningkatan daya saing Perkembangan investasi Tenaga kerja lebih produktif Penurunan pengangguran Litbang Prakarsa inovasi, alih & difusi Kerjasama Pengem-bangan pembiayaan Analisis Pelatihan SDM Pembiayaan Material/bahan Manajemen Kepemimpinan Indikator yang relatif lebih mudah diukur Indikator yang relatif lebih sulit diukur Pengukuran Kinerja (Performance Measurement)
13. DATA UNTUK INDIKATOR INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH Keuangan di daerah. 9 Ketersediaan modal ventura, dalam hal ini besarnya dana yang disalurkan untuk penelitian. 10 Kolaborasi riset antara universitas dan/atau lembaga litbang dengan perusahaan atau pihak lain. 8 Dana pemerintah yang digunakan oleh pihak lain (dana extramural ). 7 Pengeluaran swasta untuk kegiatan litbang. 6 Total anggaran litbang pemerintah daerah (dan pemerintah pusat dan propinsi). 5 Jumlah peneliti dan/atau perekayasa. 4 Rasio pendaftaran kasar pendidikan tinggi di bidang sains dan enjineering (%) 3 Rata-rata lama sekolah (untuk penduduk kelompok usia di atas 15 tahun) 2 Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan (jumlah penduduk yang berpendidikan di atas SMU). 1 Data No
14. DATA UNTUK INDIKATOR INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH (lanjutan) Produktivitas tenaga kerja atau nilai tambah per tenaga kerja (pada setiap sektor). 17 Spesialisasi daerah. 14 Arus (dinamika) ekonomi daerah. 15 Produktivitas menurut skala usaha. 19 Infrastruktur: 11 a. Sambungan telepon b. Pengguna komputer c. Pengguna internet (Internet hosts) d. Konsumsi energi listrik per kapita Perijinan usaha/investasi di daerah (lama proses, biaya, mekanisme, kebijakan daerah yang relevan). 12 Produktivitas tenaga kerja atau nilai tambah per tenaga kerja (pada setiap klaster industri). 18 Klaster industri yang berkembang baik. 16 Jumlah paten (dan jenis HKI lain). 13 Data No
15. DATA UNTUK INDIKATOR INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH (lanjutan) Perkembangan unit usaha. 20 Formasi bisnis (perusahaan) pemula. 21 Ekspor dalam kategori teknologi menengah & tinggi (sebagai % dari ekspor total) dari daerah ke luar daerah (termasuk ke pasar internasional) 23 Perkembangan IPM 22 Data No
16. DINAMIKA PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN SUMEDANG Kekuatan Mayoritas penduduk desa merupakan usia angkatan kerja (produktif) mencapai 66,06 % Potensi sumber daya alam desa yang cukup melimpah dan beberapa potensi unggulan khas Masih terpeliharanya budaya gotong royong Kelemahan Kualitas sumber daya aparatur desa belum optimal Penduduk miskin yang berada di pedesaan masih cukup besar Sarana infrastruktur pedesaan masih terbatas Keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi yang dimiliki.
17. Peluang Adanya Dana Alokasi Desa (baik umum maupun khusus yang setiap tahunnya makin meningkat) serta adanya tunjangan bagi aparatur desa Adanya program Raksa Desa serta program SKPD lainnya yang masuk desa Adanya pembinaan yang intensif dari tingkat kecamatan dan kabupaten Terbukanya pasar bagi produk-produk lokal yang mempunyai keunggulan khas Ancaman Berkembangnya budaya konsumeristif Meningkatnya harga kebutuhan pokok Belum optimalnya koordinasi antar sektor (SKPD) dalam mendorong pembangunan desa Globalisasi dan perdagangan bebas
18. KONDISI EXISTING PEDESAAN DI KABUPATEN SUMEDANG 1. Tingginya Angka Kemiskinan Dari 262 Desa yang tersebar di 26 Kecamatan Jmlh perkembangan pddk miskin dengan berbagai alasan terus meningkat 42.448 1.701 PRA KS Tahun 2002 40.747 KS.I 65.453 KS.I 51.539 KS.I 48.016 KS.I 44.184 KS.I 74.145 54.084 49.621 45.873 Total 8.692 2.545 1.605 1.689 1. PRA KS PRA KS PRA KS PRA KS Tahun 2006 Tahun 2005 Tahun 2004 Tahun 2003 No
19. KONDISI EXISTING PEDESAAN DI KABUPATEN SUMEDANG 2. Rendahnya Kualitas Infrastruktur Pendidikan Dasar Dari 262 Desa yang tersebar di 26 Kecamatan dpt dilihat Kualitas Infrastruktur Pendidikan Dasar 1056 Rusak Berat 3 963 Rusak Sedang 2 693 Rusak Ringan 1 Jumlah Total Kondisi No
20. KONDISI EXISTING PEDESAAN DI KABUPATEN SUMEDANG 3. Rendahnya Kualitas Infrastruktur Jalan Desa Dari 262 Desa yang tersebar di 26 Kecamatan dpt dilihat Kualitas Infrastruktur jalan Desa sebagai berikut : 13,773 km 13,773 km Jalan tanah 4 1.714,668 km 1.692,208 km Panjang Total 436,898 km 253,925 km 36,761 km 2005 2006 Kondisi Jalan No 436,898 km Jalan berbatu 3 253,925 km Jalan beraspal Rusak 2 36,761 km Jalan beraspal baik/sedang 1
21. KONDISI EXISTING PEDESAAN DI KABUPATEN SUMEDANG 4. Tingginya Jumlah Pengangguran dipedesaan 5. Rendahnya Akses Lapangan Pekerjaan dan akses ekonomi di pedesaan 6. Semakin berkurangnya Luas Lahan Areal pertanian sebagai sumber mata pencaharian masyarakat di pedesaan. ( Mata pencaharian penduduk Kabupaten Sumedang sebagian besar terkonsentrasi di sektor pertanian sebanyak 44,4% diikuti oleh sektor perdagangan besar/kecil, hotel dan restoran sebesar 19% sektor industri 17,10% dan sektor pemerintahan dan hankam 15,94% dari total jumlah penduduk. ) 7. Kondisi Gizi Buruk dan rentannya masalah kesehatan Dan sejumlah permasalahan lain yang melingkupi masyarakat ditingkat pedesaan. Sumuanya itu membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam konteks pembangunan desa di Kabupaten Sumedang
22. PROSPEK PEMBANGUNAN DESA KE DEPAN DI KAB. SUMEDANG Pembangunan desa ke depan harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dalam kerangka semangat otonomi desa Pembangunan desa perlu ditopang oleh kuatnya modal sosial masyarakat desa Berbagai bantuan ke desa hendaknya ditempatkan sebagai sebuah stimulan Pembangunan desa harus didasarkan pada sebuah perencanaan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka menengah Perencanaan jangka menengah desa di Kabupaten Sumedang dituangkan dalam sebuah Rencana Umum Pengembangan Otonomi Desa (RUPOD)
23. VISI PENGEMBANGAN OTONOMI DESA DI KABUPATEN SUMEDANG : Terwujudnya Akselerasi Pengembangan Otonomi Desa Guna Mendukung Pencapaian Visi Kabupaten Sumedang Tahun 2008 VISI KABUPATEN SUMEDANG : Terwujudnya Kabupaten Sumedang sebagai daerah Agribisnis dan Pariwisata yang didukung oleh masyarakat beriman dan bertakwa, yang maju dan mandiri, sehat, demokratis, berwawasan lingkungan serta menjunjung tinggi hukum
24. AKSELERASI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH BERBASIS OTONOMI DESA PERLU DIDUKUNG MELALUI P eningkatkan Kapasitas Menejemen Pemerintahan Desa & Menejemen Pemb. Desa P eningkatkan dan Pe ngem bangan Kualitas SDM masy. Desa melalui berbagai program pelatihan dan kecakapan live skill P eningkatkan Kapasitas Pemb erdayaan Masyarakat Desa dalam mengelola berbagai potensi dan komoditas unggulan yg dimiliki
25. PE ningkatan Kapasitas menejemen Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa melalui kebijakan : 1. Optimalisasi pelaksanaan kewenangan yang dimiliki desa, melalui program : Identifikasi dan Klasifikasi kewenangan yang dimiliki oleh Desa; Penyusunan Perangkat Legislasi dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Kewenangan Desa; Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Supra Desa kepada Desa. 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerin tah Desa, melalui p rogram : Penataan organisasi Pemerintahan Desa; Optimalisasi ketatalaksanaan admin itrasi pemerintahan Desa; Pengembangan budaya organisasi pada pemerintahan Desa.
26. 3. Peningkatan pembinaan aparat pemerintahan desa, melalui p rogram : Penataan personil pemerintahan desa; Peningkatan kualitas SDM aparat Desa melalui pendidikan dan pelatihan; Pengembangan kompetensi aparat Desa. 4. Peningkatan efektivitas penerimaan dan pengelolaan keuangan/pembiayaan Desa, melalui p rogram : Optimalisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Desa; Pengembangan Badan Usaha Milik Desa; Peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan bagi aparat Desa; Penyempurnaan perangkat peraturan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa; Penyempurnaan manajemen dan sistem penganggaran serta pertanggungjawaban keuangan desa.
27. 5. Peningkatan ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan perlengkapan / sarana dan prasarana pemerintahan desa, melalui p rogram : Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat; Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa. 6. Peningkatan efektivitas fu ngsi perencanaan melalui : Optimalisasi fungsi perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa; Optimalisasi pelaksanaan fungsi LPMD sebagai lembaga perencana di tingkat desa; Optimalisasi dan efektivitas forum Musyawarah Pembangunan tingkat Desa.
28. 7. Peningkatan efektivitas fungsi pengawasan, melalui p rogram : Peningkatan efektivitas pengawasan Pemerintah Supra Desa; Peningkatan efektivitas pengawasan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. 8. Mengoptimalkan fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan di tingkat Desa, melalui program : Penyempurnaan/penyesuaian Perda tentang BPD; Optimalisasi pelaksanaan fungsi representasi BPD; Peningkatan kompetensi legislasi anggota BPD. 9. Pendayagunaan fungsi dokumentasi dan kearsipan, melalui p rogram : Peningkatan kualitas ketatalaksanaan dan ketatausahaan administrasi desa; Peni ngkatan kualitas pengarsipan administrasi desa.
29. P eningkatkan dan Pe ngembangan Kualitas SDM melalui berbagai program pelatihan dan kecakapan live skill masy Desa , melalui kebijakan : 1. Peningkatan kualitas pendidikan individu masyarakat perdesaaan, melalui p rogram : Peningkatan ketersediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah di pedesaan; Peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di pedesaan; Pengembangan pendidikan kejuruan yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal pedesaan. 2. Peningkatan kualitas kesehatan individu masyarakat perdesaan, melalui program : Peningkatan ketersediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di pedesaan; Peningkatan kualitas layanan kesehatan di pedesaan; Perbaikan gizi masyarakat Desa, khususnya anak balita dan ibu hamil; Perbaikan sanitasi lingkungan perdesaan; Pengembangan perilaku sehat masyarakat Desa.
30. 3. Peningkatan kualitas ekonomi khususnya kemampuan daya beli perorangan masyarakat Desa, melalui program : Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian di perdesaan; Pengembangan kawasan agrobisnis dan agro wisata berbasis kawasan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat Desa; Penyertaan investasi masyarakat Desa dalam kegiatan usaha agrobisnis dan pariwisata; Pengembangan usaha ekonomi lokal pedesaan berdasarkan keunggulan produk lokal dan wilayah ( one village - one product ).
31. Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui kebijakan : 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Desa serta kesadaran berpolitik, melalui program : Peningkatan peran serta seluruh stakeholder desa dalam proses perencanaan di tingkat Desa (Musrenbang Tingkat Desa); Peningkatan peran serta langsung masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa melalui kegiatan gotong royong dan swadaya masyarakat; Peningkatan peran serta dan akses perempuan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa; Pembinaan dan pendidikan politik bagi masyarakat desa; Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan poltik lokal dan nasional.
32. 2. Peningkatan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, melalui p rogram : Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa; Pengembangan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. 3. Peningkatan hubungan berpemerintahan antara pemerintahan Desa dengan masyarakat yang sinergis dan harmonis, melalui p rogram : Peningkatan sosialisasi program-program pembangunan di tingkat desa; Peningkatan responsibilitas Pemerintah Desa terhadap masalah-masalah kemasyarakatan; Peningkatan kualitas layanan administrasi bagi masyarakat di tingkat desa. 4. Peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, melalui p rogram : Pengembangan manajemen informasi penyelenggaraan pemerintahan desa; Peningkatan akseptabilitas pemerintah desa.
33. TERIMA KASIH SELAMAT MELAKSANAKAN KKN SEMOGA SUKSES Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda ) Kabupaten Sumedang Jl. Prabu Geusan Ulun No. 36 Sumedang
