Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas peran penting penelitian dan pengembangan (litbang) dalam merumuskan kebijakan pemerintah agar tidak hanya bereaksi terhadap masalah tetapi juga memprediksi masalah di masa depan berdasarkan hasil penelitian, serta perlu meningkatkan dukungan terhadap lembaga litbang agar dapat berperan lebih optimal.
Teks tersebut membahas peran penting lembaga litbang (litbang) dalam merumuskan kebijakan publik di Indonesia. Saat ini, kebijakan sering dibuat tanpa kajian mendalam terlebih dahulu, mengakibatkan paradigma "aksi-reaksi". Padahal, litbang sudah menyusun skenario dan solusi masalah, tetapi hasilnya tidak dipertimbangkan. Teks ini menyarankan optimalisasi peran litbang dengan melibatkan mereka dalam pen
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
?
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk tujuan, proses, permasalahan, dan kegagalan perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, dibahas mengenai pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di KalimantanTri Widodo W. UTOMO
?
Kajian ini menganalisis penerapan budaya kerja di organisasi pemerintah daerah di Kalimantan. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan budaya kerja belum optimal karena kurangnya perhatian daerah dan pemahaman aparatur mengenai manfaatnya. Hanya satu daerah yang memiliki peraturan tentang budaya kerja, namun belum berjalan sesuai tujuan. Kelompok budaya kerja juga belum ditemukan untuk mendukung kinerja organis
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya komitmen bersama untuk berinovasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Terdapat berbagai tantangan pembangunan di Kepulauan Tanimbar seperti rendahnya IPM dan layanan dasar, tingginya kemiskinan, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah;
3. Inovasi diharapkan d
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahDadang Solihin
?
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk proses perencanaan, permasalahan pembangunan daerah, dan pelaku pembangunan. Secara singkat, perencanaan pembangunan daerah melibatkan berbagai pihak untuk merumuskan rencana pembangunan jangka panjang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menangani permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan di daerah.
Dokumen tersebut membahas perubahan paradigma kepemerintahan dari waktu ke waktu, mulai dari proyek-proyek pembangunan pada tahun 1940-an hingga Millennium Development Goals pada tahun 2000-an. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta pentingnya reformasi di bidang tersebut. Selain itu, diberikan ringkasan latar
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
?
Presentasi ini membahas tentang pembangunan daerah, termasuk tujuan, permasalahan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Dibahas pula pergeseran paradigma dari pemerintahan ke tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan DaerahDadang Solihin
?
Dokumen tersebut membahas mengenai investasi dan upaya peningkatan investasi di daerah, dengan menekankan pentingnya deregulasi peraturan yang menghambat investasi serta pengembangan iklim investasi yang mendorong partisipasi investor lokal dan asing.
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMDDadang Solihin
?
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan daerah, termasuk tujuan, strategi, permasalahan, dan kegagalan perencanaan pembangunan daerah. Dibahas pula peran berbagai pelaku pembangunan seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam kerangka good governance serta proses perencanaan pembangunan dari tingkat nasional hingga daerah.
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
?
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Secara garis besar membahas tentang tujuan pembangunan, pergeseran paradigma dari pemerintahan ke tata kelola yang baik, permasalahan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, kegagalan perencanaan, dan penyusunan rencana strategis daerah.
Dokumen tersebut membahas perspektif perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM BNN. Secara garis besar dibahas mengenai konteks kejahatan narkoba dan tantangan SDM ASN ke depan, perlunya penguatan kompetensi di bidang IT dan digital, transformasi kelembagaan, serta pentingnya organisasi pembelajar dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut.
Orientasi bagi Analis Kebijakan Kementerian PPPA
Jakarta, 6 Juli 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
?
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah. Secara historis, peran DPRD terbatas karena kapasitas dan kewenangannya yang terbatas. Namun saat ini, DPRD memiliki peran yang lebih aktif dalam penyusunan peraturan daerah dan penganggaran. Tantangan bagi DPRD adalah untuk tetap dekat dengan masyarakat dan tidak terpisah dari realita kemiskinan.
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
?
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, termasuk tahapan, proses, dokumen perencanaan, tantangan, dan permasalahan pembangunan daerah. Dokumen ini juga membahas mengenai kegagalan perencanaan daerah yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perencanaan yang tidak tepat, pelaksanaan yang tidak sesuai, dan paradigma perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan daerah yang meliputi pengertian administrasi pembangunan, penataan ruang, otonomi daerah, partisipasi masyarakat, dan implikasi administrasi pembangunan daerah terhadap kemajemukan. Secara ringkas, administrasi pembangunan daerah adalah upaya pemerintah untuk merealisasikan pembangunan di daerah melalui penataan ruang, otonomi daerah, dan partisipasi
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dan Pencapaian Visi-Misi melalui Kebij...Dadang Solihin
?
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan daerah, termasuk tujuan, permasalahan, dan perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus membahas tentang pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar tercapai good governance. Juga dibahas mengenai perlunya sistem perencanaan yang melibatkan mekanisme pasar dan
Akselerasi Pencapaian Visi Pembangunan DaerahDadang Solihin
?
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja yang meliputi indikator kinerja, hirarki perencanaan dari visi hingga program, keselarasan kebijakan dan pelaksanaan program, serta sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...Tri Widodo W. UTOMO
?
Buku ini membahas refleksi terhadap perjalanan reformasi birokrasi Indonesia selama 7 tahun terakhir, mencakup evaluasi program-program reformasi yang telah dilaksanakan, identifikasi penyebab kegagalan reformasi, serta merumuskan alternatif kebijakan dan strategi baru untuk mempercepat dan memperkuat proses reformasi birokrasi di masa depan."
Disampaikan pada Webinar Nasional dalam rangka Dies Natalis XXI STIA Bandung
Bandung, 14 Agustus 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. The labor force in Indonesia has grown gradually from 106.3 million in 2006 to 119.4 million in 2011. Unemployment has decreased from 11.1 million to 8.12 million over this period.
2. The largest employer is agriculture at 42.47 million workers in 2011. Trading/hotels/restaurants employed 23.24 million. Unemployment is highest among those with diplomas and university degrees.
3. While more Indonesians are achieving higher education levels, unemployment remains higher for these groups compared to those with lower education levels, posing a challenge for the government.
Dokumen tersebut membahas perubahan paradigma kepemerintahan dari waktu ke waktu, mulai dari proyek-proyek pembangunan pada tahun 1940-an hingga Millennium Development Goals pada tahun 2000-an. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta pentingnya reformasi di bidang tersebut. Selain itu, diberikan ringkasan latar
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
?
Presentasi ini membahas tentang pembangunan daerah, termasuk tujuan, permasalahan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Dibahas pula pergeseran paradigma dari pemerintahan ke tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan DaerahDadang Solihin
?
Dokumen tersebut membahas mengenai investasi dan upaya peningkatan investasi di daerah, dengan menekankan pentingnya deregulasi peraturan yang menghambat investasi serta pengembangan iklim investasi yang mendorong partisipasi investor lokal dan asing.
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMDDadang Solihin
?
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan daerah, termasuk tujuan, strategi, permasalahan, dan kegagalan perencanaan pembangunan daerah. Dibahas pula peran berbagai pelaku pembangunan seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam kerangka good governance serta proses perencanaan pembangunan dari tingkat nasional hingga daerah.
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
?
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Secara garis besar membahas tentang tujuan pembangunan, pergeseran paradigma dari pemerintahan ke tata kelola yang baik, permasalahan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, kegagalan perencanaan, dan penyusunan rencana strategis daerah.
Dokumen tersebut membahas perspektif perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM BNN. Secara garis besar dibahas mengenai konteks kejahatan narkoba dan tantangan SDM ASN ke depan, perlunya penguatan kompetensi di bidang IT dan digital, transformasi kelembagaan, serta pentingnya organisasi pembelajar dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut.
Orientasi bagi Analis Kebijakan Kementerian PPPA
Jakarta, 6 Juli 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
?
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah. Secara historis, peran DPRD terbatas karena kapasitas dan kewenangannya yang terbatas. Namun saat ini, DPRD memiliki peran yang lebih aktif dalam penyusunan peraturan daerah dan penganggaran. Tantangan bagi DPRD adalah untuk tetap dekat dengan masyarakat dan tidak terpisah dari realita kemiskinan.
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
?
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, termasuk tahapan, proses, dokumen perencanaan, tantangan, dan permasalahan pembangunan daerah. Dokumen ini juga membahas mengenai kegagalan perencanaan daerah yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perencanaan yang tidak tepat, pelaksanaan yang tidak sesuai, dan paradigma perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan daerah yang meliputi pengertian administrasi pembangunan, penataan ruang, otonomi daerah, partisipasi masyarakat, dan implikasi administrasi pembangunan daerah terhadap kemajemukan. Secara ringkas, administrasi pembangunan daerah adalah upaya pemerintah untuk merealisasikan pembangunan di daerah melalui penataan ruang, otonomi daerah, dan partisipasi
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dan Pencapaian Visi-Misi melalui Kebij...Dadang Solihin
?
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan daerah, termasuk tujuan, permasalahan, dan perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus membahas tentang pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar tercapai good governance. Juga dibahas mengenai perlunya sistem perencanaan yang melibatkan mekanisme pasar dan
Akselerasi Pencapaian Visi Pembangunan DaerahDadang Solihin
?
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja yang meliputi indikator kinerja, hirarki perencanaan dari visi hingga program, keselarasan kebijakan dan pelaksanaan program, serta sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...Tri Widodo W. UTOMO
?
Buku ini membahas refleksi terhadap perjalanan reformasi birokrasi Indonesia selama 7 tahun terakhir, mencakup evaluasi program-program reformasi yang telah dilaksanakan, identifikasi penyebab kegagalan reformasi, serta merumuskan alternatif kebijakan dan strategi baru untuk mempercepat dan memperkuat proses reformasi birokrasi di masa depan."
Disampaikan pada Webinar Nasional dalam rangka Dies Natalis XXI STIA Bandung
Bandung, 14 Agustus 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. The labor force in Indonesia has grown gradually from 106.3 million in 2006 to 119.4 million in 2011. Unemployment has decreased from 11.1 million to 8.12 million over this period.
2. The largest employer is agriculture at 42.47 million workers in 2011. Trading/hotels/restaurants employed 23.24 million. Unemployment is highest among those with diplomas and university degrees.
3. While more Indonesians are achieving higher education levels, unemployment remains higher for these groups compared to those with lower education levels, posing a challenge for the government.
This presentation consists of three parts: a problem statement, prototype solutions, and testing phase. It aims to help a fresh graduate fill the gap between their studies and market needs. The prototype suggests two ways to develop skills: online tutorials and team projects. Online tutorials offer flexibility, interaction, certifications, and cost savings. Team projects enable idea sharing, problem solving, skill development from observing others, and prepare one for team-focused jobs. Two people tested the prototypes and provided feedback that the benefits were clear but it lacked examples and could address conflicts between the approaches.
This document discusses congruence in geometry. It defines congruent figures as those where corresponding sides are equal in length and corresponding angles are equal in measure. The conditions for congruence are: (1) all sides of one figure are equal to the corresponding sides of the other, (2) the angles of one figure are equal to the corresponding angles of the other, and (3) the shapes of both figures are the same. Methods for proving triangles are congruent include side-side-side, side-angle-side, and angle-side-angle. An example proves two triangles congruent by showing corresponding angles and one side are equal.
The document discusses ways for a person to change their thinking and develop skills to enter the job market. It recommends taking online tutorials, which allow flexible, cost-effective learning from anywhere and can provide certifications beneficial for finding work. It also suggests working on team projects, which develops skills through sharing ideas, solving problems together, and observing others, better preparing one for team-focused jobs.
Dokumen tersebut membahas kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan serta asap yang dihasilkannya. Kebijakan ini disebut "3 Stop", yaitu menghentikan kebakaran, asap, dan bencana. Kebijakan ini diambil karena kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di Kalimantan Tengah dan menimbulkan masalah kesehatan serta kerugian ekonomi. Pemerintah melarang pembuka
1. Indonesia has faced economic challenges since gaining independence due to weak management and external factors. The economy grew slowly under President Sukarno but improved significantly under President Suharto, reaching high GDP growth rates. However, Indonesia was hit hard by the Asian financial crisis in the late 1990s, causing a recession. The economy has since recovered, with GDP growth, lower inflation, and reduced unemployment.
2. Key macroeconomic indicators such as GDP growth, inflation, and unemployment are analyzed. GDP growth was highest in the 1970s and 1980s but declined during the Asian financial crisis. Inflation spiked in the 1960s but has generally stabilized. Unemployment rose in the 1990s and 2000
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penerapan good governance dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang jenis dan sumber sampah serta pendekatan komprehensif yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai hilir. "
This document discusses interregional trade in Indonesia, including definitions and theories, current patterns, factors that affect it, policies to promote development, and future challenges. It notes that intraregional trade is currently higher than interregional trade. Key points discussed are developing infrastructure to link regions, improving competitiveness outside of Java and Sumatra, using economic zones to spread industry more evenly, and ensuring consistency in implementing the national development plan to expand domestic and future international trade between regions.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah sangat penting untuk mengukur kinerja pemerintahan yang optimal.
2. Transparansi pemerintah daerah perlu ditingkatkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang berbagai program dan pencapaian pemerintah.
3. Pemberdayaan aparat pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan tang
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...Tri Widodo W. UTOMO
?
Proceeding Rapat Koordinasi Kajian Administrasi Negara
Disusun dan diterbitkan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III) LAN Samarinda, 2005
Rapat koordinasi membahas pengembangan jaringan litbang dan pusat sumber daya di Kalimantan untuk mendukung optimalisasi perumusan dan implementasi kebijakan berbasis penelitian. Diskusi mencakup penguatan lembaga litbang daerah, pembentukan jaringan, dan peningkatan kualitas program litbang.
1. Dokumen ini membahas pentingnya hilirisasi hasil riset melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hilirisasi riset melibatkan implementasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk seperti produk, kebijakan, atau sistem.
2. Dibahas pula tantangan hilirisasi riset di Indonesia yang masih rendah, yaitu hanya sekitar 8% saja yang berhasil diimplementasikan secara berkel
Paparan singkat konsep "Gerbang Indah Nusantara" (Gerakan Membangun Sistem Inovasi dan Daya Saing Daerah di Seluruh Wilayah Nusantara") dalam workshop PEL di Mataram
Dokumen tersebut merangkum strategi pembangunan wilayah dan perkotaan Indonesia dalam era desentralisasi. Beberapa poin penting yang disebutkan adalah perlunya pendekatan bottom-up yang melibatkan masyarakat, kerjasama antar daerah, serta pengaturan hirarki fungsional antar kota untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dokumen tersebut juga membahas tantangan perkotaan seperti pertumbuhan penduduk yang pesat
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021Dadang Solihin
?
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk visi dan misi bupati Karawang, proses perencanaan pembangunan, tujuan pembangunan daerah, tantangan dalam pembangunan daerah, dan penjelasan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Buku Policy Brief Inovasi Administrasi Negara merupakan kumpulan Policy Brief yang ditulis secara individu maupun tim. Sebagian Polbrief merupakan
sintesa pemikiran LAN di bidang manajemen ASN, reformasi birokrasi, dan pengembangan
kompetensi ASN.
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
?
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, meliputi tahapan perencanaan, permasalahan yang dihadapi, dan faktor-faktor kegagalan perencanaan. Dibahas pula konsep baru tentang good governance dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja, termasuk tujuan dan permasalahan pembangunan, reformasi perencanaan berdasarkan UU 25/2004, rencana strategis SKPD, indikator kinerja dan logika kerangka, serta alur pikir model logika dari input, aktivitas, output, outcome, hingga impact."
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDadang Solihin
?
Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya
1. ¡°AKSI-REAKSI DAN PERAN RESEARCH AND DEVELOPMENT¡±
Oleh : Rustan A.
(Peneliti, PKP2A III LAN Samarinda)
Menjangkau masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita undang-
undang 1945 selayaknya hanya akan menjadi angan-angan kosong. Pergulatan bangsa
ini dengan sekelumit persoalan tentunya menyadarkan kita bahwa apa yang salah
dengan ini semua. Jika kita menilik ke belakang hingga saat ini akan terungkap fakta
bahwa ternyata ada Paradigma Aksi Reaksi yang dianut oleh bangsa yang
berpenduduk sekitar 230-an juta jiwa ini. Paradigma aksi reaksi yang penulis
maksudkan adalah, para pengambil kebijakan merumuskan, membuat, dan menetapkan
suatu tindakan (policy) tanpa terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap sebab-
musabab timbulnya permasalahan tersebut serta efek turunan (trickle down effect) yang
mungkin akan nyata timbul, atau dalam istilah yang lugas Muncul Masalah, Baru
Melakukan Tindakan Re-konstruksi, Re-strukturisasi, dan Re-formasi. Masalah
ketahanan pangan, kelangkaan BBM, Pilkada langsung, serta Krisis Listrik adalah
sebagian kasus yang penanganannya memakai Paradigma Aksi-Reaksi tersebut.
Hal inilah kemudian penulis berpikir dimanakah peran Penelitian dan
Pengembangan (Litbang) saat ini. Padahal peran litbang amat sangat menentukan
pengaruh kebijakan tersebut terhadap perkembangan negara ini. Peran litbang juga
dapat memperkecil terjadinya paradigma aksi-reaksi tersebut. Beberapa negara-negara
maju sangat memberikan perhatian besar terhadap peran litbang dalam pembangunan
negaranya, bahkan tidak tanggung-tanggung mereka mengalokasikan anggaran yang
begitu besar untuk kegiatan litbang ini. Sedangkan di daerah-daerah (Provinsi atau
Kabupaten/ Kota) di negara tercinta kita, lembaga Litbang hanya mendapat alokasi
anggaran sekitar 1 % dari APBD. Sungguh angka yang membenarkan plesetan ¡°Sulit
Berkembang¡± pada lembaga litbang ini.
Lembaga litbang sebenarnya telah menyusun skenario planning terhadap
permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa ini disaat sekarang, bahkan saat
mendatang beserta solusi dan perangkat penanganannya. Lembaga litbang sejatinya juga
telah menganalisis isu-isu dan fenomena yang mungkin akan menjadi fokus perhatian
dimasa mendatang dan dampaknya bagi kelangsungan pembangunan (khususnya
Page 1 of 4
2. pembangunan daerah). Namun, sekali lagi hasil kajian tersebut sama sekali tidak dilirik
dan hanya ditumpuk serta disimpan dibawah meja saja. Hal inilah yang kemudian
menjadikan kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah hanya berefek
sesaat sesuai dengan model Aksi Reaksi.
Optimalisasi Peran Litbang
Ada begitu banyaknya kebijakan yang mengganggu dunia usaha sehingga
menyurutkan investor masuk ke dalam negeri, serta banyaknya keputusan yang dibuat
oleh pemerintah daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dimana hal-hal
ini, terus dilakukan tanpa mencoba memanfaatkan fungsi kelitbangan. Saat ini
pemerintah daerah perlu menerapkan suatu mekanisme dimana setiap kebijakan atau
langkah yang diambil terlebih dahulu dikonsultasikan ke lembaga litbang atau jika
diperlukan dilakukan pengkajian atau penelitian (research based policy). Selanjutnya,
setiap penetapan Peraturan-Peraturan Daerah, Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah,
bahkan Peraturan atau Keputusan Kepala SKPD alangkah harmonisnya jika didukung
oleh naskah akademik (academic paper) yang disusun berdasarkan hasil kreasi
kelitbangan.
Litbang di Indonesia saat ini (yang berdiri dalam perangkat sendiri) tersebar di
kurang lebih 21 Provinsi, 39 kabupaten, dan 7 kota. Suatu jumlah yang masih belum
optimal mengingat peran penting Litbang untuk melakukan pengkajian terhadap
pelaksanaan pembangunan di daerah, dikarenakan keberhasilan daerah-daerah akan
mendorong keberhasilan bangsa Indonesia secara akumulatif. Kelitbangan yang
dipenuhi oleh para pemikir dan peneliti menjalankan peran strategis dalam memberikan
masukan serta rekomendasi dalam perbaikan, penyusunan, penilaian, serta
pengembangan kemandirian daerah. Adapun kegiatan-kegiatan kelitbangan yang dapat
dilakukan oleh lembaga litbang di daerah sesuai Permendagri No. 33 Tahun 2007
meliputi: bidang kepegawaian, kelembagaan dan pengawasan, bidang pembangunan
daerah, bidang keuangan daerah, bidang kesatuan bangsa dan politik, bidang
pemberdayaan masyarakat, bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Dearah, bidang kependudukan, bidang penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta kajian atas masalah-masalah actual dan mendesak lainnya.
Page 2 of 4
3. Namun, tingkat kejelasan dalam optimalisasi kewenangan fungsional
kelitbangan di tengah tantangan globalisasi terhalangi oleh berbagai kepentingan yang
menyukai zona kenyamanan saat ini. Kelitbangan tentunya telah berpikir dan
merancang proksi-proksi perubahan dan pengembangan pembangunan bangsa, dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat, tinggal bagaimana komitmen pimpinan daerah
beserta seluruh aparat terkait dalam menjadikan hal tersebut nyata di lapangan.
Komitmen tersebut kemudian dibingkai dengan pembangunan resource center di daerah
yang kemudian secara terintegrasi mampu menjaring pemikiran dan metode best
practice terbaru yang dapat digunakan diseluruh pemerintah daerah. Oleh karenanya,
mendongkrak keberfungsian litbang akan mampu melepaskan belenggu ketidakpastian
serta keragu-raguan pemerintah dalam mengambil dan menyusun suatu kebijakan baik
yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang beserta kemungkinan-
kemungkinan hambatan yang dilalui.
Pembenahan infrastruktur litbang juga menjadi hal yang penting untuk
dicermati. Para pemikir dan peneliti litbang tentunya akan merasa nyaman dan dapat
berimprovisasi dalam bekerja dan menghasilkan suatu produk litbang yang bernilai
tinggi, jika tersedia sarana dan prasana yang lengkap dan memadai seperti tersedianya
laboratorium, ruang diskusi pakar, laboratorium inovasi, perpustakaan, fasilitas internet,
Showroom litbang, dan lain-lain. Disamping itu, peningkatan kemampuan SDM litbang
juga merupakan pondasi pokok yang perlu terus didorong. Menambah jumlah peneliti
dan secara aktif mengikuti pendidikan dan pelatihan kelitbangan adalah modal utama
guna mengoptimalkan peran litbang dimasa-masa mendatang.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bungkusan globalisasi
akan semakin menyibukkan pemerintah daerah guna mampu berkompetisi tidak hanya
dalam skala lokal, tetapi juga nasional dan bahkan internasional. Oleh karenanya,
kehadiran lembaga litbang (dengan investigasi dan riset mendalamnya) diharapkan
dapat mengimbangi kemajuan IPTEK tersebut, dan mampu memberikan supply
informasi dan wawasan terkini kepada para perumus kebijakan.
Publikasi Hasil Litbang
Lembaga litbang perlu menunjukkan jati diri dan kepercayaan dirinya melalui
hasil-hasil kelitbangan yang bersifat terapan-aplikatif, sederhana, dan dapat
Page 3 of 4
4. menimbulkan efek langsung. Meskipun demikian, sekedar menghasilkan saja tidak
cukup, lembaga litbang perlu mengekspose dan menyebarluaskan hasil-hasil
pengkajian atau penelitian yang telah diselenggarakan. Hal ini penting untuk 2
(dua) alasan yaitu (1) sebagai bentuk akuntabilitas serta tanggung jawab moral atas
penggunaan anggaran daerah kepada masyarakat, dan (2) untuk menilai kemanfaatan
hasil-hasil pengkajian atau penelitian bagi stakeholders (SKPD, dunia usaha, akademisi,
dan masyarakat).
Banyak media informasi yang bisa digunakan untuk mengekspose hasil-hasil
kelitbangan seperti buletin/ jurnal litbang, website litbang, atau dapat juga
menggunakan media radio daerah dan media cetak. Memberikan kebebasan kepada
stakeholders (di luar daerah yang bersangkutan) untuk mengakses hasil-hasil litbang
secara online dan gratis penting dijalankan dalam rangka pembelajaran bagi daerah lain,
serta sarana berbagi contoh dan model (best practice) yang dapat diterapkan pula di
daerah lain. Kondisi ini diharapkan secara akumulasi dapat mengangkat citra dan
apresiasi bagi daerah, serta diharapkan dapat menjadi role-model kelitbangan pada skala
nasional.
Tugas lembaga litbang memang cukup berat, sangat berharga, dan menjadi
ladang pertarungan kemajuan suatu daerah. Jika rekomendasi yang dihasilkan insitusi
ini meleset, maka dapat dipastikan akan menimbulkan efek yang kurang baik. Namun,
jika rekomendasi yang diberikan dapat berjalan sesuai skenario yang disusun, maka
selain mendapatkan kepuasan kerja (work satisfaction) juga merupakan ladang amal
yang sangat bernilai.
Page 4 of 4