ALUR_DAN_BISNIS_PROSES_APLIKASI_RENBUT_UNTUK_PENGHITUNGAN_KEBUTUHAN_TENAGA_KESEHATAN (1).pptx
- 1. ALUR DAN BISNIS PROSES APLIKASI RENBUT UNTUK PENGHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN www.renbut.kemkes.go.id NOVEMBER 2023 PERTEMUAN PERENCANAAN & PERHITUNGAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN OLEH : SITI ANNISYAH ULFAH, S.PsI ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
- 2. 2 PENDAHULUAN 1. User aplikasi renbut adalah Pusat, Pemda, dan Swasta baik untuk tenaga manajemen dan pelayanan 2. Jenis Nakes yang dihitung mengacu pada pengelompokkan: a. Jabatan Struktural b. Jabatan Pelaksana termasuk jenis nakes yang belum masuk 30 JFK c. Jabatan Fungsional Kesehatan 30 JFK d. Jabatan Fungsional Non Kesehatan 3. Pemanfaatan aplikasi renbut bagi instansi adalah: a. Rekomendasi pengangkatan ASN yaitu PNS dan PPPK pemerintah b. Rekomendasi kenaikan jenjang JFK mulai tahun 2024 c. Rekomendasi tugas belajar d. Rekomendasi mutasi pegawai e. Akreditasi fasyankes f. Jangka Panjang: Rekomendasi izin praktik di suatu wilayah berdasarkan rekapitulasi hasil kebutuhan Nakes ABK di Fasyankes Pemerintah dan Swasta.
- 3. Proses Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah Sumber : Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, 2022 Menghitung kebutuhan dengan metode Standar Ketenagaan Minimal (SKM) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kesehatan dan menyelesaikan perhitungan pada bulan Februari setiap tahunnya 1. Menghitung kebutuhan ABK tenaga pada Dinkes Kab/Kota 2. Merekapitulasi hasil perhitungan fakses dan UPTD Kab/Kota 3. Menyusun dan menyelesaikan Dokumen Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan Kab/Kota pada bulan Maret setiap tahunnya 1. Menghitung kebutuhan ABK tenaga pada Dinkes Provinsi 2. Merekapitulasi hasil perhitungan faskes dan UPTD Provinsi 3. Merekapitulasi hasil perhitungan Kab/Kota di wilayah Provinsinya 4. Menyusun dan menyelesaikan Dokumen Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan Provinsi pada bulan Maret setiap tahunnya Puskesmas, Rumah Sakit dan seluruh Faskes UPTD Prov/Kab/Kota Dinkes Kab/Kota Dinkes Prov Pemanfaatan Hasil Perhitungan ABK dan Analisis Kebutuhan serta Dokumen Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan sebagai Dasar Pemenuhan dan Pengelolaan Tenaga Kesehatan menyeluruh Stakeholders Partner : FORKOPIMDA (termasuk BKD/BKPSDM) input Hasil Renbut ABK Tenaga Kesehatan di E-Formasi Kemenpan RB monev Penyusunan Analisis/ Jabatan/Peta Jabatan Biro Organisasi
- 4. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan PEDOMAN TEKNIS Permenkes 33/2015, muatan : 1. Pedoman Perencanaan Kebutuhan SDMK secara Umum 2. Pedoman Tk Provinsi 3. Pedoman Tk Kab/Kota METODE Perencanaan SDMK: 1. Standar Ketenagaan Minimal 2. Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK-Kes) 3. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk (Populasi) Sedang berproses penyusunan Naskah Akademik Strategi Nasional Pengembangan Tenaga Kesehatan APLIKASI RENBUT 1. Pengembangan aplikasi dilakukan sejak tahun 2016 2. Sejak tahun 2019 telah dilakukan interoperabilitas dengan SI-SDMK 3. Output ABK-Kes dapat menggambarkan kebutuhan riil berdasarkan Jenis dan Jenjang PEMANFAATAN Perencanaan Kebutuhan SDMK ABK Kes : menjadi data dasar utama Pengajuan formasi CPNS, PPPK dan redistribusi Standar Minimal : sebagai dasar Pemenuhan Nakes secara temporer Proyeksi terhadap target populasi: menghitung potensi/ kekuatan sistem kesehatan serta kecukupan tenaga kesehatan terhadap populasi (Provinsi dan Nasional) Kebijakan dan Implementasi Tata Kelola SDM Kesehatan
- 5. SDM KESEHATAN Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pusat (kemkes, K/L, TNI/Polri) Pemerintah Daerah (Prov, Kab/Kot) Swasta Institusi Kesehatan milik Pusat (kemkes, K/L, TNI/Polri) Pemda(Provinsi, Kab/ Kota) SI SDMK 1. Data Individual (jenis, Jenjang, unit) 2. Kode Faskes/Unit SI-Bangjangkri 1. Regulasi SDMK Jabfungkes Uraian tugas Angka kredit Norma waktu 2. Penetapan : Standar jenis Jenjang jabfungkes pada FKTP , FKRTL, dan Institusi Kesehatan Sumber lain: 1. Standar Kebutuhan minimal 2. Jumlah dan proyeksi jumlah Penduduk 3. Atrisi ASN 4. Target ratio INFORMASI SDMK 1. Kondisi ketenagaan 2. Kebutuhan tenaga 3. Rencana pemenuhan 4. Rekomendasi Tata Kelola SDMK Pusat dan Daerah REKOMENDASI PEMENUHAN 1. Melalui BKD BKN KemenpanRB pemenuhan nakes melalui ASN (CPNS/PPPK) 2. Formasi ASN yang tidak terserap dipenuhi melalui mekanisme tugsus Pemda (NSD, PTTD, BOK, Honorer, dsb) 3. Formasi yang tidak mampu diselenggarakan daerah, diupayakan melalui tugsus Pusat (NS, PGDS, Residen, Internsip, dsb) GOALS 1. Pemenuhan tenaga kesehatan (Pemda-Pusat) 2. Pemerataan tenaga kesehatan (BKD-BKN- Kemendagri) 3. Pengembangan Karir a) Promosi Jabatan b) Pendidikan (RPL, T ugas Belajar) c) Peningkatan mutu dan kapasitas SDMK (Pelatihan, workshop, dsb) 4. Perbaikan system a) Technology support b) Merit system (mekanisme reward and punishment) 5. Binwas Monev 6. Public-private partnership dalam pengembangan, peningkatan kompetensi, dan pemenuhan tenaga kesehatan INPUT PROCESS OUTPUT OUTCOME Integrated process RENBUT SDMK 1. Perhitungan dengan a) Analisis Beban Kerja Jabfung Kes Jabfung nonKes Jab Pelaksana b) Standar Minimal Kebutuhan c) Proyeksi SDMK VERIFIKASI VALIDASI 1. Jabfungkes = SI- Bangjangkri 2. Jabfung non Kes = BKD/ BKN 3. Jab pelaksana = Pemda/ unit pengampu ANALISIS KEBUTUHAN Memadukan angka kebutuhan dengan : 1. Regulasi & kebijakan (Yankes, SDGS, Pandemik) 2. Kondisi fiskal / Kearifan local 3. Teori motivasi 4. Reward and Punishment
- 6. INTEGRASI APLIKASI RENBUT DAN SI SDMK Aplikasi Renbut merupakan Sub Sistem SI SDMK SI SIDMK Data Nakes Data Fasilitas Kesehatan Data Karakteristik Wilayah dan Tipe PKM Data Kelas dan Kepemilikan RS APLIKASI RENBUT 1. Pemetaan kekosongan 9 jenis Nakes di PKM dan 7 dokter spesialis di RSUD 2. Kebutuhan Nakes berdasarkan SKM di Fasyankes 3. Kebutuhan Nakes berdasarkan ABK di Fasyankes Input
- 7. Cakupan Data E-Formasi Jabfung Kesehatan RENBUT: Jabfung Kesehatan Jabfung non-Kesehatan Jabatan Pelaksana
- 8. Alur Sederhana di Aplikasi Renbut Daftar Puskesmas dan RSUD Kosong Nakes Prioritas Sistem memetakan kekosongan Nakes Aplikasi Renbut menarik data existing SI SDMK per 3 bulan Kekurangan Nakes berdasarkan SKM Sistem Menyandingkan dengan SKM Aplikasi Renbut menarik data existing SI SDMK per 3 bulan Pemetaan Kekosongan Nakes Kebutuhan Nakes berdasarkan SKM di Fasyankes Formasi diberikan ke menpan Perhitungan diverifikasi tim perencana pemda Faskes menghitung kebutuhan ABK Faskes membuat akun Renbut Faskes Terdaftar di SI SDMK Kebutuhan Nakes berdasarakan ABK di Fasyankes
- 9. 6 ALUR PERHITUNGAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA APLIKASI RENBUT Menghitung Kebutuhan ABK SDM Kesehatan di Fasyankes Melakukan Verval KebutuhanABK SDM Kesehatan di Fasyankes Memberikanfeedback ke Fasyankes jika ada anomali data Verifikasi Tingkat pusat APLIKASI RENBUT Data Fasyankes Data Individu Nakes SI SDMK Akun Tim Perencana Pemda (Dinkes, Biro Organisasi, BKD/BKPSDM) E-FORMASI MENPAN Usulan Kebutuhan Formasi JFK Nasional Penetapan Formasi JFK Nasional oleh Menpan SI ASN-BKN Data Fasyankes Data Individu Nakes Formasi JFK per Fasyankes Akun Tim Perencana Pusat Verval Menpan RB Akun Fasyankes
- 10. 7 PERIODISASI PENYUSUNAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN Pembukaan Aplikasi Renbut utk Periode 2024 Perhitungan Renbut oleh Fasyankes/Unor Minggu ke-IV Juli 2023 Minggu ke-II Agustus 2023 Verval oleh Instansi Pemda/OSDMK/L Feedback hasil verval Finalisasi Renbut Instansi Verval Instansi Pembina JFK Finalisasi Renbut 2024 Aplikasi Renbut Tutup September 2023 Pembukaan Aplikasi Renbut Periode 2025 Januari 2024 Verval dan Finalisasi Renbut Instansi Minggu ke II Februari 2024 Verval pusat dan Finalisasi Renbut 2025 Aplikasi Renbut ditutup sd Januari tahun 2026 Maret 2024
- 11. ISU KRUSIAL Fasyankes yang dapat menghitung ABK adalah yang sudah terdaftar di SI SDMK, untuk Fasyankes baru yang belum memiliki kode registrasi belum dapat diusulkan pemenuhannya melalui PPPK. Untuk program Kemkes, pembangunan Puskesmas baru di Kecamatan tanpa Puskesmas, arahan Pak Wamen salah satu upaya pemenuhan melalui PPPK TL nya sedang dimintakan kode registrasi sementara ke Pusdatin. Belum adanya standar jenis dan jenjang Nakes yang boleh ada di masing-masing Fasyankes, menyulitkan untuk melakukan verval hasil perhitungan instansi apakah Nakes tersebut diperlukan di jenis Fasyankes tersebut atau tidak. Dan diperlukannnya variabel outcome layanan yang diperlukan untuk verval hasil perhitungan ABK oleh instansi. 10