際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Analisis koordinasi pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor

Download as DOCX, PDF
Efry Ghani
Efry Ghani

Analisis koordinasi pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama pada Kantor Bersama SAMSAT Wilayah I Makassar menemukan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berpengaruh terhadap koordinasi pelayanan. Koordinasi meliputi perencanaan target penerimaan bersama, pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak, dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan sesuai peraturan.

1 of 12
ANALISIS KOORDINASI PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT WILAYAH I MAKASSAR Analysis of tax collection service coordination of motor vehicles and customs office with the name behind the region I Makassar SAMSAT Muh. Zabrie Resqi Saputra, Abd.Rahman Kadir and Syamsu Alam ABSTRACT Research aims to find out how the coordination of service motor vehicle tax collection and customs behind the name of motor vehicles on Units office in Makassar. Main issues raised in this research is how the service coordination Bermotordan Vehicle Tax Tax on Motor Vehicles Name SAMSAT Makassar on the Joint Office. Coordination services Motor Vehicle Tax and Customs Behind the Name of Motor Vehicles, which includes planning, implementation and supervision, as well as the factors that encourage and discourage. From this research it is known that the planning, implementation and oversight of service coordination effect on motor vehicle tax collection and customs behind the name. Key Words : Tax collection service coordination ABSTRAK Peneliitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada kantor samsat Makassar. Pokok permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah koordinasi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotordan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Makassar. Koordinasi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta factor-faktor yang mendorong dan menghambatnya. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan berpengaruh terhadap koordinasi pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Kata Kunci : Koordinasi Pelayanan Pemungutan Pajak PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat akan semakin meningkat, peningkatan peranan ini dilandasi dengan kemampuan daerah untuk mengelola secara optimal potensi daerahnya sendiri termasuk dalam pengelolaan sumbersumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan yang ditetapkan setiap tahun dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas : a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD b. Dana perimbangan; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.. Tata cara pembayaran dan penagihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dilakukan sesuai dengan ketentuanketentuan sebagai berikut :
1. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran. 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2 dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 3. Apabila Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya SKPD, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 4. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah 5. Pajak yang terhutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Koordinasi Pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Wilayah I Makassar ? 2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Wilayah I Makassar ? 3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan hambatan Pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Wilayah I Makassar ? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 3. Untuk mengetahui Usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan Pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor D. Manfaat Penelitian 1. Hasil penelitian diharapkan akan dapat memberikan sumbangan kepada teori-teori ilmu keuangan Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori. 1. Pengertian Koordinasi. Pengertian koordinasi antara lain dikemukakan Arifin Abdulrahman dalam Manila (1996 : 43) sebagai berikut : Koordinasi adalah sebagai kegiatan untuk menertibkan segenap kegiatan manajemen maupun kegiatan satu dengan lainnya agar tidak terjadi simpang siur, tidak bertentangan dan dapat ditujukan kepada titik arah pencapaian tujuan secara efisien. 2. Pengertian Pelayanan Pelayanan berasal dari kata layan atau melayani. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun Badudu-Zain (1994:781), layan atau melayani berarti Menyuguhkan, menyediakan keperluan orang. Jadi Pelayanan adalah hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. 3. Pengertian Pemungutan Berdasarkan pengertian di atas pemungutan dapat pula dikatakan pengambilan suatu pajak dan retribusi yang dipaksakan kepada setiap wajib pajak dan wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya guna terselenggaranya pemerintahan yang bertanggungjawab secara efektif dan efisien bagi pemerintahan wilayah daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota. 4. Pengertian Pajak Daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendir, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi / bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. 5. Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Selatan Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 3 pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Penelitian Sebelumnya 1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Deby Grecia (2009) yang berjudul Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Terhadap Kinerja Tenaga Out sourcing di Divisi Telkom Flexi Balikpapan Area yang menggunakan analisis regresi linier berganda (Multiple Regression Analysis) 2.
Y = A + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + e Sumber : Supranto (2001 : 189) Setelah diadakan pengolahan data maka hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa motivasi Sangay mempengaruhi kinerja tenaga outsourcing, sehingga memerlukan langkah langkah manajemen dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan bisnis dimasa masa yang akan datang. 3. Dinny Resmiati, tentang pengaruh implementasi kebijakan Pengelolaan Kearsipan terhadap Kinerja Arsiparis di Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Jawa Barat (2006), analisisnya lebih kepada perspektif administratif yang terpisah dan proses politik, yaitu dengan kesimpulan bahwa, implementasi suatu kebijakan tidak terlepas dan peran birokrasi pemerintah. B. Hipotesis Penelitian Berdasarkan uraian kerangka pikir dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang penulis ajukan adalah : Analisis pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama samsat wilayah I makassar ditentukan oleh perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, faktor pendukung dan penghambat METODE PENELITIAN A. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di kantor Bersama Samsat Wilayah I Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan 22 Februari 2011. B. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat yang terlibat dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor di lingkungan Kantor Samsat Wilayah I Makassar, yaitu Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pegawai Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Dan Pegawai PT. Jasa Rahardja yang ditugaskan. C. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, dinama sumber data primer adalah dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masala-masalah yang sedang diteliti D. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini peneliti meliputi : 1. Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data dan keterangan dengan cara
mempelajari buku-buku, literatur-literatur. 2. Studi Lapangan, E. Model dan Teknik Analisis Metode Analisis Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan secara terperinci dari kajian-kajian atau peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta dan data yang terjadi pada saat melakukan penelitian, dimana peneliti akan mengungkapkan Bagaimana Koordinasi Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Wilayah I Makassar. ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Pembahasan 1. Analisis tentang Koordinasi dalam pengelolaan Pajak Ken-daraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Makassar melalui pendekatan tiga subvariabel penelitian, yaitu peren-canaan, pelaksanaan dan pengawasan. 4 Setiap sub variabel selanjutnya akan diukur dalam indikator-indikator dengan menggunakan instrumen penelitian. Perencanaan Kegiatan perencanaan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Sub Dinas Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan bersamasama Sub Dinas Pendataan dan Penetapan b. Hasil pendataan tersebut kemudian dibahas dalam pertemuan Tim Pembina Samsat Propinsi Sulawesi Selatan c. Target penerimaan sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Propinsi Sulawesi Selatan. 2. Pelaksanaan Sub variabel Pelaksanaan antara lain dapat dilihat melalui adanya beberapa indikator, yaitu pelaksanaan
intensifikasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB Kendaraan Bermotor (BBN-KB), realisasi pencapaian target serta prosedur pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh Kantor Bersama SAMSAT Makassar Dari data yang disajikan diatas maka dapat terlihat bahwa padatahun anggaran 2005-2010, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor telah dapat mencapai target dan malahan dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Ini menandakan bahwa kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak telah mulai timbul. Pengawasan Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Pengawasan dilakukan untuk melihat apakah pelak-sanaan telah sesuai dengan perencanaan dan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta diharapkan tidak terjadi penyimpanganpenyimpangan Selaku abdi masyarakat, berkewajiban memberikan pelayanan prima artinya pelayanan terbaik yang lebih memuaskan bagi masyarakat. Hal-hal yang akan menjadi acuan dalam menilai keberhasilan pelayanan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Makassar, sebagai berikut : 1. Wajib pajak kendaraan bermotor datang secara langsung memenuhi kewajibannya. 2. Tingkat keakuratan data potensi obyek dan subyek pajak dapat diper-tanggung jawabkan. 3. Potensi tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berkurang. 4. Tingkat keterpaduan instansi. 5. Peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahun. Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor secara proporsional setiap tahun memberikan suatu indikasi keberhasilan intensifikasi pengelolaan pajak, yang berarti pula telah tercipta suatu koordinasi dan keserasian kerjasama diantara para pelaksananya.
Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam Pe-mungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1.Analisis Kekuatan Pendorong Utama Selain melakukan identifikasi dan analisa terhadap kekuatan penghambat, juga perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap kekuatan yang dapat mendorong 5 peningkatan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagai berikut : 1) Tingginya perhatian Pemerintah Daerah (Gubernur dan DPRD Propinsi) dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. 2) Terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara Gubernur Sulawesi Selatan, Kapolda Sulawesi Selatan 3) Adanya kebijaksanaan pemberian Dana Insentif bagi aparat Samsat. Adanya Pembentukan Tim Pembina Samsat Pusat sampai ke Tingkat Propinsi sebagai Lembaga Pengkajian, Evaluasi 2.Analisis Kekuatan Penghambat Utama 1) Belum adanya kesamaan misi dan persepsi aparat dari ketiga instansi yang bekerjasama dalam Samsat terhadap kualitas pelayanan yang baik. 2) Tersebarnya pemilik kendaraan bermotor sampai ke daerah pedalaman yang jauh dari jangkauan pelayanan samsat. 3) Terbatasnya sumber daya aparat baik secara kuantitas maupun kualitas. 4) Masih rendahnya kesadaran melaksanan kewajiban untuk membayar pajak 5) Sistem dan prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat terlalu birokratis. 6) Tidak adanya kewenangan Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan razia di lapangan. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam
mengatasi hambatan hambatan Pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Wilayah I Makassar Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kantor Bersama Samsat Wilayah I Makassar dalam mengatasi hambatanhambatan Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bemotor yaitu dengan cara : 1. Kepala dinas berusaha untuk lebih mengefektifkan di dalam sistem pembayaran pajak yang cepat dan tepat. 2. Kepala dinas berusaha untuk lebih memberikan pelayanan yang baik dan tepat waktu, KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Dari hasil analisis dan pengolahan data pada Bab-bab sebelumnya (I sampai IV) maka penulis dapat menarik kesimpulan yakni: 1. Bahwa hasil analisis serta pengolahan data mengenai Koordinasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2. Perencanaan penerimaan Pendapatan Daerah dari pos Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) masih dijumpai kelemahan yaitu perencanaan atas potensi dan target yang ingin dicapai tidak didahului oleh survei lapangan secara mendalam 3. Pada pelaksanaan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, 4. Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara internal dan eksternal faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam Pe-mungutan Pajak Kendaraaan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu : 1) Belum adanya kesamaan misi dan persepsi aparat dari ketiga instansi 2) Tersebarnya pemilik kendaraan bermotor sampai ke daerah pedalaman yang jauh dari jangkauan pelayanan SAMSAT, 3) Terbatasnya sumber daya aparat baik secara kuantitas mau-pun 6 kualitas.,
4) Masih rendahnya kesadaran melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak 5) Sistem dan prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terlalu birokratis, 6) Tidak adanya kewenangan Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan razia di lapangan. 1. Bahwa yang menjadi faktor pendorong dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu : 3. Tingginya perhatian Pemda dalam pengelolaan PAD, 4. Terjalinnya hubungan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan SAMSAT, 5. Adanya perkantoran representatif dan pemanfaatan perangkat komputer panda Kantor Bersama SAMSAT, 6. Tersedianya dana operasional yang memadai, 7. Adanya kebijaksanaan pemberian insentif bagi aparat samsat, 8. Adanya pembentukan tim pembina SAMSAT pusat sampai ke tingkat Propinsi B. Saran Setelah memperhatikan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran dari penulis, yaitu sebagai berikut : 1 Mengenai koordinasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Makassar pada sub-variabel perencanan, pelaksanaan dan pengawasan, yaitu sebagai berikut : 1. Diharapkan agar kedepannya perencanaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berdampak pada terjadinya perubahan tarif hendaknya melibatkan unsur masyarakat khususnya dari Lembaga Konsumen dan DPRD. Karena dengan dilibatkannya masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pada setiap kebijakan yang mempunyai dampak publik diharapkan partisipasi dan kesadaran dari masyarakat untuk menunaikan kewajibannya dalam
membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat lebih meningkat lagi. Dengan demikian maka Pendapatan Daerah yang dapat dipungut untuk mengelola urusan rumah tangga Daerah juga dapat meningkat. Yang pada akhirnya Pendapatan Daerah tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Diharapkan agar kedepannya pada tahapan pelaksanaan, aparat pengelola Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu untuk lebih kreatif dalam mengintensifkan penerimaan daerah dari sektor ini. Penyuluhan dan sosialisasi juga perlu untuk semakin ditingkatkan sekaligus dengan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik kepolisian maupun DLLAJ (Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) untuk melakukan razia di jalan terhadap kendaraan bermotor yang belum melunasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta terhadap kendaraan bermotor bernomor polisi Non-DD yang telah lama beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan. 3. Diharapkan agar kedepannya tahap pengawasan terhadap penge-lolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu terus ditingkatkan, tetapi instansi pengawasnya perlu untuk dirasionalisasi dalam arti jumlahnya perlu untuk dikurangi. Jumlah pengawas dan pemeriksa yang terlalu banyak akan membuat terjadi tumpang tindih dalam pengawasan. 2. a. Mengenai faktor penghambat dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 7 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu diharap-kan menjadi perhatian dan diusahakan agar hambatan itu tidak menjadi lebih besar sehingga peningkatkan Pelayanan Pajak Ken-daraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor men-jadi lebih baik. b. Mengenai faktor pendorong dalam
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yaitu agar menjadi suatu motivasi dalam rangka peningkatan pelayanannya. DAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU. Andi Alfian Mallarangeng,2001, Proyeksi Ekonomi dan Otonomi Daerah, LASPI, Jakarta. Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, PT Rineka Cipta, Jakarta. Boediono, B, 1998, Pajak Penjualan, Remaka Jaya, Jakarta. Handayaningrat, Soewarno, 1996, Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajamen, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta. Manila, IGK, 1996, Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Mardiasmo, 2001, Perpajakan, PT. Andi Bulaksumur, Yogjakarta Moekijat, 1994, Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis), Mandar Maju, Bandung. Moenir, H.A.S, 2001, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta. Musa, Muhammad, dan Titi Nur Fitri, 1988, Metodologi Penelitian, Fajar Agung, Jakarta. Nasution, S, 1988, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Ghalia Indonesia, Jakarta. Nasution, S, 1988, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Ghalia Indonesia, Jakarta. Nazir, Moh, 1983, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. Safrudin, Ateng, 1993, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Tarsito, Bandung. Soemitro Rochmat, 1987, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung. .....,1997, Dasar-dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan, Eresco, Bandung. Suganda, Dann, 1997, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administratif, Intermedia, Jakarta Sugiyono, 1997, Metode Penelitian Administrasi, CV Alfa Beta, Bandung. Wasistiono, Sadu, 2002, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Bandung. Zain-Badudu, 1994, Kamus Umum Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. DOKUMEN-DOKUMEN Undang Undang Dasar 1945 Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan 8 Keamanan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 tahun 1999 Dan Nomor 6/IMK.014/1999, tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermoto, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 30 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

More Related Content

Analisis koordinasi pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor

  • 1. ANALISIS KOORDINASI PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT WILAYAH I MAKASSAR Analysis of tax collection service coordination of motor vehicles and customs office with the name behind the region I Makassar SAMSAT Muh. Zabrie Resqi Saputra, Abd.Rahman Kadir and Syamsu Alam ABSTRACT Research aims to find out how the coordination of service motor vehicle tax collection and customs behind the name of motor vehicles on Units office in Makassar. Main issues raised in this research is how the service coordination Bermotordan Vehicle Tax Tax on Motor Vehicles Name SAMSAT Makassar on the Joint Office. Coordination services Motor Vehicle Tax and Customs Behind the Name of Motor Vehicles, which includes planning, implementation and supervision, as well as the factors that encourage and discourage. From this research it is known that the planning, implementation and oversight of service coordination effect on motor vehicle tax collection and customs behind the name. Key Words : Tax collection service coordination ABSTRAK Peneliitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada kantor samsat Makassar. Pokok permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah koordinasi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotordan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Makassar. Koordinasi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta factor-faktor yang mendorong dan menghambatnya. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan berpengaruh terhadap koordinasi pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Kata Kunci : Koordinasi Pelayanan Pemungutan Pajak PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat akan semakin meningkat, peningkatan peranan ini dilandasi dengan kemampuan daerah untuk mengelola secara optimal potensi daerahnya sendiri termasuk dalam pengelolaan sumbersumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan yang ditetapkan setiap tahun dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas : a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD b. Dana perimbangan; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.. Tata cara pembayaran dan penagihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dilakukan sesuai dengan ketentuanketentuan sebagai berikut :
  • 2. 1. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran. 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2 dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 3. Apabila Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya SKPD, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 4. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah 5. Pajak yang terhutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Koordinasi Pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Wilayah I Makassar ? 2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Wilayah I Makassar ? 3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan hambatan Pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Wilayah I Makassar ? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 3. Untuk mengetahui Usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan Pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor D. Manfaat Penelitian 1. Hasil penelitian diharapkan akan dapat memberikan sumbangan kepada teori-teori ilmu keuangan Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. TINJAUAN PUSTAKA
  • 3. A. Landasan Teori. 1. Pengertian Koordinasi. Pengertian koordinasi antara lain dikemukakan Arifin Abdulrahman dalam Manila (1996 : 43) sebagai berikut : Koordinasi adalah sebagai kegiatan untuk menertibkan segenap kegiatan manajemen maupun kegiatan satu dengan lainnya agar tidak terjadi simpang siur, tidak bertentangan dan dapat ditujukan kepada titik arah pencapaian tujuan secara efisien. 2. Pengertian Pelayanan Pelayanan berasal dari kata layan atau melayani. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun Badudu-Zain (1994:781), layan atau melayani berarti Menyuguhkan, menyediakan keperluan orang. Jadi Pelayanan adalah hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. 3. Pengertian Pemungutan Berdasarkan pengertian di atas pemungutan dapat pula dikatakan pengambilan suatu pajak dan retribusi yang dipaksakan kepada setiap wajib pajak dan wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya guna terselenggaranya pemerintahan yang bertanggungjawab secara efektif dan efisien bagi pemerintahan wilayah daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota. 4. Pengertian Pajak Daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendir, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi / bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. 5. Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Selatan Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 3 pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Penelitian Sebelumnya 1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Deby Grecia (2009) yang berjudul Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Terhadap Kinerja Tenaga Out sourcing di Divisi Telkom Flexi Balikpapan Area yang menggunakan analisis regresi linier berganda (Multiple Regression Analysis) 2.
  • 4. Y = A + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + e Sumber : Supranto (2001 : 189) Setelah diadakan pengolahan data maka hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa motivasi Sangay mempengaruhi kinerja tenaga outsourcing, sehingga memerlukan langkah langkah manajemen dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan bisnis dimasa masa yang akan datang. 3. Dinny Resmiati, tentang pengaruh implementasi kebijakan Pengelolaan Kearsipan terhadap Kinerja Arsiparis di Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Jawa Barat (2006), analisisnya lebih kepada perspektif administratif yang terpisah dan proses politik, yaitu dengan kesimpulan bahwa, implementasi suatu kebijakan tidak terlepas dan peran birokrasi pemerintah. B. Hipotesis Penelitian Berdasarkan uraian kerangka pikir dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang penulis ajukan adalah : Analisis pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama samsat wilayah I makassar ditentukan oleh perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, faktor pendukung dan penghambat METODE PENELITIAN A. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di kantor Bersama Samsat Wilayah I Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan 22 Februari 2011. B. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat yang terlibat dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor di lingkungan Kantor Samsat Wilayah I Makassar, yaitu Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pegawai Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Dan Pegawai PT. Jasa Rahardja yang ditugaskan. C. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, dinama sumber data primer adalah dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masala-masalah yang sedang diteliti D. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini peneliti meliputi : 1. Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data dan keterangan dengan cara
  • 5. mempelajari buku-buku, literatur-literatur. 2. Studi Lapangan, E. Model dan Teknik Analisis Metode Analisis Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan secara terperinci dari kajian-kajian atau peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta dan data yang terjadi pada saat melakukan penelitian, dimana peneliti akan mengungkapkan Bagaimana Koordinasi Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Wilayah I Makassar. ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Pembahasan 1. Analisis tentang Koordinasi dalam pengelolaan Pajak Ken-daraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Makassar melalui pendekatan tiga subvariabel penelitian, yaitu peren-canaan, pelaksanaan dan pengawasan. 4 Setiap sub variabel selanjutnya akan diukur dalam indikator-indikator dengan menggunakan instrumen penelitian. Perencanaan Kegiatan perencanaan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Sub Dinas Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan bersamasama Sub Dinas Pendataan dan Penetapan b. Hasil pendataan tersebut kemudian dibahas dalam pertemuan Tim Pembina Samsat Propinsi Sulawesi Selatan c. Target penerimaan sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Propinsi Sulawesi Selatan. 2. Pelaksanaan Sub variabel Pelaksanaan antara lain dapat dilihat melalui adanya beberapa indikator, yaitu pelaksanaan
  • 6. intensifikasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB Kendaraan Bermotor (BBN-KB), realisasi pencapaian target serta prosedur pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh Kantor Bersama SAMSAT Makassar Dari data yang disajikan diatas maka dapat terlihat bahwa padatahun anggaran 2005-2010, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor telah dapat mencapai target dan malahan dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Ini menandakan bahwa kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak telah mulai timbul. Pengawasan Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Pengawasan dilakukan untuk melihat apakah pelak-sanaan telah sesuai dengan perencanaan dan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta diharapkan tidak terjadi penyimpanganpenyimpangan Selaku abdi masyarakat, berkewajiban memberikan pelayanan prima artinya pelayanan terbaik yang lebih memuaskan bagi masyarakat. Hal-hal yang akan menjadi acuan dalam menilai keberhasilan pelayanan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Makassar, sebagai berikut : 1. Wajib pajak kendaraan bermotor datang secara langsung memenuhi kewajibannya. 2. Tingkat keakuratan data potensi obyek dan subyek pajak dapat diper-tanggung jawabkan. 3. Potensi tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berkurang. 4. Tingkat keterpaduan instansi. 5. Peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahun. Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor secara proporsional setiap tahun memberikan suatu indikasi keberhasilan intensifikasi pengelolaan pajak, yang berarti pula telah tercipta suatu koordinasi dan keserasian kerjasama diantara para pelaksananya.
  • 7. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam Pe-mungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1.Analisis Kekuatan Pendorong Utama Selain melakukan identifikasi dan analisa terhadap kekuatan penghambat, juga perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap kekuatan yang dapat mendorong 5 peningkatan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagai berikut : 1) Tingginya perhatian Pemerintah Daerah (Gubernur dan DPRD Propinsi) dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. 2) Terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara Gubernur Sulawesi Selatan, Kapolda Sulawesi Selatan 3) Adanya kebijaksanaan pemberian Dana Insentif bagi aparat Samsat. Adanya Pembentukan Tim Pembina Samsat Pusat sampai ke Tingkat Propinsi sebagai Lembaga Pengkajian, Evaluasi 2.Analisis Kekuatan Penghambat Utama 1) Belum adanya kesamaan misi dan persepsi aparat dari ketiga instansi yang bekerjasama dalam Samsat terhadap kualitas pelayanan yang baik. 2) Tersebarnya pemilik kendaraan bermotor sampai ke daerah pedalaman yang jauh dari jangkauan pelayanan samsat. 3) Terbatasnya sumber daya aparat baik secara kuantitas maupun kualitas. 4) Masih rendahnya kesadaran melaksanan kewajiban untuk membayar pajak 5) Sistem dan prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat terlalu birokratis. 6) Tidak adanya kewenangan Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan razia di lapangan. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam
  • 8. mengatasi hambatan hambatan Pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Wilayah I Makassar Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kantor Bersama Samsat Wilayah I Makassar dalam mengatasi hambatanhambatan Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bemotor yaitu dengan cara : 1. Kepala dinas berusaha untuk lebih mengefektifkan di dalam sistem pembayaran pajak yang cepat dan tepat. 2. Kepala dinas berusaha untuk lebih memberikan pelayanan yang baik dan tepat waktu, KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Dari hasil analisis dan pengolahan data pada Bab-bab sebelumnya (I sampai IV) maka penulis dapat menarik kesimpulan yakni: 1. Bahwa hasil analisis serta pengolahan data mengenai Koordinasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2. Perencanaan penerimaan Pendapatan Daerah dari pos Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) masih dijumpai kelemahan yaitu perencanaan atas potensi dan target yang ingin dicapai tidak didahului oleh survei lapangan secara mendalam 3. Pada pelaksanaan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, 4. Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara internal dan eksternal faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam Pe-mungutan Pajak Kendaraaan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu : 1) Belum adanya kesamaan misi dan persepsi aparat dari ketiga instansi 2) Tersebarnya pemilik kendaraan bermotor sampai ke daerah pedalaman yang jauh dari jangkauan pelayanan SAMSAT, 3) Terbatasnya sumber daya aparat baik secara kuantitas mau-pun 6 kualitas.,
  • 9. 4) Masih rendahnya kesadaran melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak 5) Sistem dan prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terlalu birokratis, 6) Tidak adanya kewenangan Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan razia di lapangan. 1. Bahwa yang menjadi faktor pendorong dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu : 3. Tingginya perhatian Pemda dalam pengelolaan PAD, 4. Terjalinnya hubungan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan SAMSAT, 5. Adanya perkantoran representatif dan pemanfaatan perangkat komputer panda Kantor Bersama SAMSAT, 6. Tersedianya dana operasional yang memadai, 7. Adanya kebijaksanaan pemberian insentif bagi aparat samsat, 8. Adanya pembentukan tim pembina SAMSAT pusat sampai ke tingkat Propinsi B. Saran Setelah memperhatikan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran dari penulis, yaitu sebagai berikut : 1 Mengenai koordinasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Makassar pada sub-variabel perencanan, pelaksanaan dan pengawasan, yaitu sebagai berikut : 1. Diharapkan agar kedepannya perencanaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berdampak pada terjadinya perubahan tarif hendaknya melibatkan unsur masyarakat khususnya dari Lembaga Konsumen dan DPRD. Karena dengan dilibatkannya masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pada setiap kebijakan yang mempunyai dampak publik diharapkan partisipasi dan kesadaran dari masyarakat untuk menunaikan kewajibannya dalam
  • 10. membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat lebih meningkat lagi. Dengan demikian maka Pendapatan Daerah yang dapat dipungut untuk mengelola urusan rumah tangga Daerah juga dapat meningkat. Yang pada akhirnya Pendapatan Daerah tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Diharapkan agar kedepannya pada tahapan pelaksanaan, aparat pengelola Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu untuk lebih kreatif dalam mengintensifkan penerimaan daerah dari sektor ini. Penyuluhan dan sosialisasi juga perlu untuk semakin ditingkatkan sekaligus dengan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik kepolisian maupun DLLAJ (Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) untuk melakukan razia di jalan terhadap kendaraan bermotor yang belum melunasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta terhadap kendaraan bermotor bernomor polisi Non-DD yang telah lama beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan. 3. Diharapkan agar kedepannya tahap pengawasan terhadap penge-lolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu terus ditingkatkan, tetapi instansi pengawasnya perlu untuk dirasionalisasi dalam arti jumlahnya perlu untuk dikurangi. Jumlah pengawas dan pemeriksa yang terlalu banyak akan membuat terjadi tumpang tindih dalam pengawasan. 2. a. Mengenai faktor penghambat dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 7 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu diharap-kan menjadi perhatian dan diusahakan agar hambatan itu tidak menjadi lebih besar sehingga peningkatkan Pelayanan Pajak Ken-daraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor men-jadi lebih baik. b. Mengenai faktor pendorong dalam
  • 11. pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yaitu agar menjadi suatu motivasi dalam rangka peningkatan pelayanannya. DAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU. Andi Alfian Mallarangeng,2001, Proyeksi Ekonomi dan Otonomi Daerah, LASPI, Jakarta. Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, PT Rineka Cipta, Jakarta. Boediono, B, 1998, Pajak Penjualan, Remaka Jaya, Jakarta. Handayaningrat, Soewarno, 1996, Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajamen, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta. Manila, IGK, 1996, Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Mardiasmo, 2001, Perpajakan, PT. Andi Bulaksumur, Yogjakarta Moekijat, 1994, Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis), Mandar Maju, Bandung. Moenir, H.A.S, 2001, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta. Musa, Muhammad, dan Titi Nur Fitri, 1988, Metodologi Penelitian, Fajar Agung, Jakarta. Nasution, S, 1988, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Ghalia Indonesia, Jakarta. Nasution, S, 1988, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Ghalia Indonesia, Jakarta. Nazir, Moh, 1983, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. Safrudin, Ateng, 1993, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Tarsito, Bandung. Soemitro Rochmat, 1987, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung. .....,1997, Dasar-dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan, Eresco, Bandung. Suganda, Dann, 1997, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administratif, Intermedia, Jakarta Sugiyono, 1997, Metode Penelitian Administrasi, CV Alfa Beta, Bandung. Wasistiono, Sadu, 2002, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Bandung. Zain-Badudu, 1994, Kamus Umum Bahasa
  • 12. Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. DOKUMEN-DOKUMEN Undang Undang Dasar 1945 Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan 8 Keamanan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 tahun 1999 Dan Nomor 6/IMK.014/1999, tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermoto, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 30 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.