Anti Korupsi
Download as PPT, PDF13 likes5,340 views
[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang konsep anti korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa korupsi merupakan perilaku menyimpang yang merugikan negara dan rakyat, serta menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi seperti lemahnya penegakan hukum dan budaya memberi hadiah. Dokumen juga menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip anti korupsi s
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Anti Korupsi (20)
More from Dokter Tekno (20)
Anti Korupsi
- 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F K K T I N T E G R I T A S M A R L N I K N M E Menurun : 1) Daya dorong untuk melakukan sesuatu terbaik dalam hidup 2) Prinsip yang dianut untuk membedakan yang benar dan yang salah 3) Bukti nyata 4) Tidak mudah menyerah terhadap godaan 5) Supaya banyak orang maka integritas harus di........................ 6) Supaya banyak orang tertarik, maka integritas harus di .............. 7) Supaya integritas mudah menjadi kenyataan maka harus menjadi ............... 8) Upaya untuk tetap menjaga agar tetap selalu berintegritas 9) Sebutan untuk orang yang diikuti karena telah beritegritas 10) Agar kontrol integritas dapat efektif TTM (TEKA-TEKI MENURUN) INTEGRITAS
- 3. 3 Korupsi sebuah perilaku menyimpang dari nilai-nilai dan norma, apalagi ditinjau dari sisi agama sebuah perbuatan dosa, mengambil hak orang lain dan menguntungkan diri sendiri, serta merugikan rakyat banyak, atau bangsa dan negara. Korupsi itu sebenarnya bukanlah penyebab awal terjadinya krisis, tapi penyebab utamanya adalah kemerosotan akhlak yang telah melampaui batas. Akhlak yang telah rusak parah itulah yang menyebabkan seorang melakukan korupsi.
- 4. 4 Kemerosotan akhlak itu tentu juga ada penyebabnya, secara teoritis disebabkan karena lemahnya keimanan kepada Tuhan. Sebagai lembaga mempersiapkan sumber daya aparatur semestinya mendasain dan program penanaman nilai- nilai anti korupsi dan pendidikan akhlak dilingkungan Kementerian Kesehatan melalui program kediklatan di balai-balai diklat kesehatan
- 5. 5 Mengapa korupsi timbul danMengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masifberkembang demikian masif di sebuah negara dan tidak didi sebuah negara dan tidak di negara lain?negara lain?
- 6. Korupsi = kanker ganas yang kronisKorupsi = kanker ganas yang kronis & akut& akut menggerogoti perekonomianmenggerogoti perekonomian negara secara perlahan, namun pastinegara secara perlahan, namun pasti 6
- 8. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mendapatkan materi ini, peserta latih mampu memahami anti korupsi di lingan kerjanya. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti materi ini, peserta latih mampu : Menjelaskan tentang konsep korupsi Menjelaskan Konsep anti korupsi Menjelaskan upaya pencegahan & pemberantasan korupsi Tata cara pelaporan dugaan pelanggaran TPK Gratifikasi Kasus-kasus korupsi
- 9. POKOK BAHASAN Pokok Bahasan 1. Konsep Korupsi - Definisi Korupsi - Ciri-ciri Korupsi - Bentuk / Jenis Korupsi - Penyebab Korupsi - Dasar hukum Pokok Bahasan 2. Konsep Anti Korupsi Anti Korupsi Nilai-nilai Anti Korupsi Prinsip-prinsip Anti Korupsi
- 10. POKOK BAHASAN Pokok Bahasan 3. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Upaya Pencegahan Korupsi - Upaya Pemberantasan Korupsi - Strategi Komunikasi Anti Korupsi Pokok Bahasan 4. Tata cara pelaporan dugaan pelanggaran TPK Laporan Pengaduan Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pokok Bahasan 5. Gratifikasi Kasus-kasus Korupsi
- 13. 13
- 15. KORUPSI Pengertian Perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. 15
- 16. Latin : corruptio corrumpere (FA, 1951) corruptus (WSD, 1960) Inggris : corruption, corrupt Perancis : corruption Belanda : corruptic/korruptie Indonesia : korupsi (Hamzah, 2005)
- 17. Korupsi ??? 1.kejahatan, 2.kebusukan, 3.dapat disuap, 4.tidakbermoral, 5.kebejatandanketidakjujuran 6.perbuatanyangburukseperti penggelapan uang, penerimaanuangsogok, dansebagainya (Poerwadarminta, 1976)
- 18. UU No.31 Tahun 1999 jo UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:油 Setiaporangyangdikategorikanmelawanhukum, melakukan perbuatanmemperkayadiri sendiri, menguntungkandiri sendiri atauoranglainatau suatu korporasi,油menyalahgunakankewenanganmaupun kesempatanatausaranayangada padanyakarena jabatanataukedudukan油yang dapat merugikan keuangannegaraatau油perekonomiannegara.
- 21. Ciri-ciri korupsi : 1. Dilakukan lebih dari satu orang 2. Merahasiakan motif, ada keuntungan yang ingin diraih 3. Berhubungan dengan kekuasaan /kewenangan tertentu 4. Berlindung dibalikkebenaran hukum 5. Melanggarkaidah kejujuran 6. Mengkhianati kepercayaan
- 22. 22 . Bentuk Korupsi 1. Kerugian keuangan negara 2. Suap menyuap 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 7. Gratifikasi
- 23. 23 . 1. Materi Benefit Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya sendiri /orang lain 2. Penyalahgunaan kekuasaan Korupsi tingkat menengah yang sering dilakukan melalaui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun lembaga2 struktural. 2. Pengkhianatan terhadap kepercayaan Tingkatan Korupsi
- 24. 24
- 26. Pelajaran apa yang dapat ditarik dari film tersebut? 26
- 28. Perbuatan korupsi dalam kehidupan luas berdampak Negara korup harus membayar biaya hutang yang lebih besar. Harga infrastruktur lebih tinggi. Tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Korupsi menurunkan investasi dan karenanya menurunkan pertumbuha ekonomi. Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatis terhadap arus unvestasi asing. Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak daripada negara rentan korupsi.
- 30. Diskusikan dampak dari KORUPSI bersama Kelompok selama 10 menit
- 31. 1. .............................................................................................................. .. 2. .............................................................................................................. .. 3. .............................................................................................................. .. 4. .............................................................................................................. .. 5. .............................................................................................................. .. 6. .............................................................................................................. .. 7. ..............................................................................................................
- 33. MENGAPA KORUPSI TERJADI? NIAT KESEMPATAN PERILAKU, NILAI- NILAI/MORAL KELEMAHAN Sistem KORUPSI 33
- 35. KEMISKINAN & KESERAKAHA N TIDAK ADA EFEK JERA KEUNTUNGA N KORUPSI BUDAYA MEMBERI UPETI & HADIAH 35
- 36. 1.Identifikasi tindakan Korupsi yang sering dilakukan di tempat kerja 2.Identifikasi tindakan tidak Korupsi DISKUSI KELOMPOK..... lagi 36
- 37. 37 . 1. Penegakan hukum tidak konsisten 2. Penyalahgunaan wewenang/kekuasaan 3. Langkanya lingkungan yang antikorupsi/ slogan saja 4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara 5. Kemiskinan, keserakahan 6. Budaya memberi upeti, imbalan , jasa atau hadiah 7. Tidak ada efek jera karena hukumanlebih ringan daripada keuntungan yang didapat 8. Budaya permisif/ serba membolehkan, tidak mau tahu Faktor Penyebab Korupsi
- 38. FAKTOR INTERNAL
- 39. 39 . 1. UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) 2. UU no.3 th 1971 tentang PTPK 3. Ketetapan MPR RI no.11 Tahun 1998 tetang Penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN 4. UU no.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN 5. UU no.31 Tahun 1999 tentang PTPK Dasar Hukum
- 40. 40 . Kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi ANTI KORUPSI :
- 41. Jujur Disiplin Tanggungjawab Adil Berani Peduli Nilai-nilai AntikorupsiNilai-nilai Antikorupsi Disingkat menjadi: JuPe ManDi TangKer SeBeDil Kerja keras Sederhana Mandiri
- 43. 43 BERBAGAI UPAYA PENCEGAHAN YANG SAAT INI TENGAH DILAKSANAKAN
- 44. 1. Pembentukan lembaga Anti Korupsi 44
- 45. 1). KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDIRI KOKOH SEJAK 2003 MELAKUKAN STRATEGI PENCEGAHAN BERUPA PERBAIKAN SISTEM, EDUKASI DAN KAMPANYE PEMBENAHAN TERUTAMA DI JANTUNG PENEGAKAN HUKUM : KEJAKSAAN, KEPOLISIAN, PENGADILAN, LEMBAGA PEMASYARAKATAN KPK JUGA MELAKUKAN KAJIAN SISTEM DAN KEBIJAKAN DI KEMENTERIAN DAN LEMBAGA DLMRANGKA MENGIDENTIFIKASI KELEMAHAN SISTEM YG POTENSI KORUPSI 45
- 46. KPK MELAKUKAN EDUKASI DAN KAMPANYE EDUKASI MEMBANGUN PERILAKU ANTI KORUPSI KAMPANYE MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAIKORUPSI DAN DAMPAKBURUKNYA SEHINGGA TUMBUH BENIH ANTIKORUPSI DAN PERLAWANAN TERHADAP KORUPSI 46
- 48. 48 Lembaga Ombudsman ? PENYEDIA SARANA BAGI MASYARAKAT YANG HENDAK MENGADUKAN APA YANG DILAKUKAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN PEGAWAINYA
- 49. 49 3 Pada tingkat kementerian ditingkatkan kinerja lembaga Inspektorat Jenderal Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik penting dibenahi sehingga tidak memberi peluang untuk melakukan pungutan liar
- 50. 50
- 51. 2. PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK 51 Mewajibkan semua pejabat publik untuk mengumumkan dan melaporkan kekayaan yang dimilikinya baik sebelum maupun sesudah menjabat. Penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya, antara lain ketika dimutasi,mulai melaksanakan jabatan baru atau pensiun.
- 52. 2. PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK 52 Khusus untuk mengontrol pengadaan barang dan jasa oleh publik maka lelang harus terbuka kepada publik. Masyarakat harus punya otoritas untuk mengakses,memantau proses dan hasil pelelangan. Untuk itu saat ini telah dilakukan lelang dengan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- 53. 2. PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK
- 54. STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERANTASAN KORUPSI 54 KEMENTERIAN KESEHATAN RI 6Upaya Pemberantasan Korupsi Adanya Regulasi - ( Kepmenkes no.232 tahun 2013) - Penyusunan dan sosialisasi buku ttg gratifkasi Perbaikan Sistem - Memperbaiki peraturan perundang2an - Memperbaiki cara kerja pemerintahan/birokrasi Perbaikan Manusia ( Peran Keluarga ) - Pencegahan korupsi sejak dini - Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, sebangi bangsa
- 55. CARA PENANGGULANGAN KORUPSI 55 KEMENTERIAN KESEHATAN RI 6Upaya Pemberantasan Korupsi Adanya Regulasi - ( Kepmenkes no.232 tahun 2013) - Penyusunan dan sosialisasi buku ttg gratifkasi Perbaikan Sistem - Memperbaiki peraturan perundang2an - Memperbaiki cara kerja pemerintahan/birokrasi Perbaikan Manusia ( Peran Keluarga ) - Pencegahan korupsi sejak dini - Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, sebangi bangsa
- 56. GRATIFIKASI 56 1. Menurut UU no.31 tahun 1999 jo UU no.20 Tahun 2001 Tentang PTPK Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu pemberian uang, barang, discount, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dll.
- 57. CONTOH GRATIFIKASI 57 KEMENTERIAN KESEHATAN RI 6Upaya Pemberantasan Korupsi 1. Seorang pejabat negara menerima uang terima kasih dari pemenang lelang 2. Suami/istri/anak pejabat memperoleh voucher belanja/ tamasya gratis dalam/luar negeri dari mitra bisnis istri/suaminya. 3. Pemberian hadiah-hadiah pada event2 tertentu ( bingkisan hari raya ), 4. Seorang petugas perizinan memperoleh uang terima kasih dari pemohon izin yang sudah dilayani
- 58. CONTOH GRATIFIKASI 58 KEMENTERIAN KESEHATAN RI 6Upaya Pemberantasan Korupsi 1. Seorang pejabat negara menerima uang terima kasih dari pemenang lelang 2. Suami/istri/anak pejabat memperoleh voucher belanja/ tamasya gratis dalam/luar negeri dari mitra bisnis istri/suaminya. 3. Pemberian hadiah-hadiah pada event2 tertentu ( bingkisan hari raya ), 4. Seorang petugas perizinan memperoleh uang terima kasih dari pemohon izin yang sudah dilayani .
- 59. 3 ASPEK HUKUM GRATIFIKASI 59 KEMENTERIAN KESEHATAN RI 6Upaya Pemberantasan Korupsi 1. Dasar hukum UU no.30 th.2002, UU no.20 th.2001 2. Subjek hukum Penyelenggara negara & PNS 3. Objek hukum - Uang - Barang - Fasilitas
- 60. KORUPSI BERDASARKAN PELAKU Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Anggota DPR & DPRD 0 0 0 2 7 8 27 5 16 8 73 Kepala Lembaga/ Kementerian 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 11 Duta Besar 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4 Komisioner 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 7 Gubernur 1 0 2 0 2 2 1 0 0 2 10 Walikota/Bupati dan Wakil 0 0 3 7 5 5 4 4 4 3 35 Eselon I, II dan III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 114 Hakim 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 8 Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 24 94 *Data periode 2004-2013 ( s.d. 30 Desember 2013)
- 61. *Data periode 2004-2013 ( s.d. 30 Desember 2013) Perkara 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 Jml Pengadaan Barang/Jasa 2 12 8 14 18 16 16 10 8 9 113 Perizinan 0 0 5 1 3 1 0 0 0 3 13 Penyuapan 0 7 2 4 13 12 19 25 34 51 168 Pungutan 0 0 7 2 3 0 0 0 0 0 12 Penyalahguna an Anggaran 0 0 5 3 10 8 5 4 3 0 38 TPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 Merintangi Proses KPK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 48 71 355 KORUPSI BERDASARKAN MODUS
- 63. 1. Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian negara namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. 2. Membahas fenomena dampak korupsi sampai pada kerusakan kehidupan dan dikaitkan dengan tanggungjawab manusia sebagai yang diberi amanah untuk mengelolanya dapat menjadi sarana untuk memicu kesadaran diri para PNS untuk anti korupsi RANGKUMAN
- 64. 3. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual, dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi, dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Lanjutan
- 65. 4. Tanggungjawab spiritual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik, hingga selalu semangat untuk melakukan proses atau usaha terbaik dan mendapatkan hasil terbaik, agar dapat dipertanggungjawabkan juga secara publik. Lanjutan
- 66. MARI BERAKSI (BERANTAS KORUPSI) GERAKAN LEMBAGA SWADAYA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL NGOs) 66 TERIMA KASIH
Editor's Notes
- #7: korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Korupsi menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat
- #34: Secara sederhana dapat dikatakan korupsi terjadi sbagi pertemuan antara niat dan kesempatan. Niat terkait dengan perilaku, dan perilaku tidak dapat dipisahkan dengan nilai atau values. Sedangkan kesempatan untuk korupsi, banyak dibuka oleh kelemahan sistem