ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Arrest warrant

•Download as PPTX, PDF•
•
Ferdy Achmad Razzaaq
Ferdy Achmad Razzaaq

Dalam kasus ini, Belgia mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Menteri Luar Negeri Republik Kongo, Abdoulaye Yerodia Ndombasi atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan berdasarkan yurisdiksi universal berdasarkan hukum Belgia. Republik Kongo kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional untuk membatalkan surat penangkapan tersebut. Mahkamah Internasional memutuskan

Convert to study materialsBETA

Transform any presentation into ready-made study material—select from outputs like summaries, definitions, and practice questions.

1 of 12
Downloaded 13 times
ARREST WARRANT DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO vs BELGIUM Ferdy Achmad Razzaaq Reiza
 Pada tahun 1993, Belgia membuat sesuatu hukum baru, yaitu Yurisdiksi Universal yang bertujuan untuk semua Negara berhak menghukum seseorang yang tertuduh dalam kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaan dan genosida.  Pada tahun 1998, Abdoulaye Yerodia Ndombasi, menghasut rakyat Kongo untuk membunuh entis Tutsi, dikarenakan etnis tersebut bersikap mendukung pemerintah Rwanda yang merupakan salah satu pihak yang mendukung pemberontak Kongo. Fakta Hukum
 Pada tanggal 11 April 2000 Belgia mengeluarkan surat perintah penangkapan secara inabsentia terhadap Abdoulaye Yerodia Ndombasi, yang menyatakan bahwa dirinyasebagai pelaku atau membantu terhadap pelanggaran atas Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya dan kejahatan atas kemanusiaan. Surat penagkapan tersebut beredar secara internasional atas nama Interpol.  Belgia beranggapan bahwa dirinya berwenang berdasarkan Yurisdiksi Universal. Pada saat surat perintah penangkapan itu dikeluarkan Yeroida masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Kongo.  Pada 17 Oktober 2000 Republik Kongo mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Internasional agar mendeklarasikan kepada Belgia untuk membatalkan surat penangkapan tersebut, dan setelah tuntutan tersebut diajukan Yeroida berhenti dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri - menteri lainnya di kemudian hari. Fakta Hukum
Apakah seorang Menteri Luar Negeri (pejabat Negara) yang masih menjabat dapat dituntut atas suatu kejahatan berdasarkan asas hukum yurisdiksi universal ??? Permasalahan Hukum
 Menerima tuntutan yang diajukan oleh Republik Kongo dan menolak tuntutan dan keberatan yang diajukan oleh Belgia yang berkaitan dengan yurisdiksi, peradilan dan diterima oleh Abdoulaye Yerodia Ndombasi  Memutuskan bahwa Belgia harus membatalkan surat perintah penangkapan tertanggal 11April 2000 atas Abdoulaye Yerodia Ndombasi. Menyatakan bahwa Belgia telah gagal dalam menghargai kekebalan atas yurisdiksi pidana terhadap Abdoulaye Yerodia Ndombasi dan hal itu tidak dapat diganggu gugat, karena berada dalam yurisdiksi hukum internasional (konvensi wina 1961 pasal 31) . Putusan Hakim
 Di dalam hukum internasional yang berlaku, dalam hal ini ketentuan di dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1961. secara tegas menetapkan bahwa agen-agen diplomatik dan konsuler, pemegang jabatan tinggi di sebuah negara, kepala negara, kepala pemerintahan dan menteri luar negeri menikmati kekebalan dari yurisdiksi di negara lain, baik perdata maupun pidana.  Mereka berhak menikmati imunitas dari yurisdiksi negara lain, baik secara sipil dan pidana. Namun dalam kasus ini, Menteri Luar Negeri Kongo Abdulaye Yerodia Ndombasi dapat menikmati yurisdiksi pidananya dan inviolability dari incumbent seorang Menteri Luar negeri yang menjadi pertimbangan dasar putusan dari Pengadilan. Pertimbangan Putusan
Dalam kasus arrest warrant ini disebutkan bahwa belgia merasa bahwa negaranya memilki hak untuk melaksanakan Universal criminal jurisdiction untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional dibawah hukum nasional Belgia tahun 1993 , dimana universal criminal jurisdiction adalah prinsip hukum internasional dimana suatu negara mengklaim yurisdiksi pidana kepada seseorang yang dituduh telah melakukan kejahatan diluar negara penuntut, terlepas dari kebangsaan, negara tempat tinggal, atau hubungan lain dengan negara penuntut. Dengan alasan bahwa kejahatan yang dilakukan dianggap kejahatan terhadap semua umat manusia, dimana setiap negara memiliki wewenang untuk menghukum. Analisa
Konsep ini sangat erat terkait dengan prinsip hukum internasional erga omnes dan konsep jus cogens bahwa kewajiban hukum internasional tertentu mengikat kepada seluruh negara dan tidak dapat diubah dengan perjanjian. Pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada tahun 2002 mengurangi kebutuhan untuk menciptakan yurisdiksi hukum universal, meskipun ICC tidak memiliki hak untuk mengadili kejahatan yang dilakukan sebelum 2002. ICC sendiri memiliki 4 jurisdiksi kejahatan internasional yaitu:  kejahatan terhadap kemanusiaan.  Genosida.  kejahatan perang.  agresi. Analisa
Dalam hukum kebiasaan internasional Menteri Luar Negeri memang diberikan immunitas namun immunitas ini tidak diberikan untuk kepentingan pribadi, tetapi terlebih untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja secara maksimal dan efektif demi kepentingan negara yang mereka wakili. Imunitas ini pun akan berakhir seketikan ketika mereka tidak lagi mejabat atau negara yang diwakili memutuskan untuk menarik atau menghapus yang mereka miliki. Jadi menurut kami putusan Mahkamah Internasional sudah tepat karena didukung dengan dasar hukum yaitu ketentuan di dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1961. Analisa
Dalam kasus diatas salah satu pihak, yaitu Belgia menganggap dirinya berwenangmelaksanakan yurisdiksi universal, yang dimaksudkan untuk mencegah agar tidak adaterjadinya ancaman serius terhadap keseluruhan masyarakat internasional, baik berupagenosida (pembunuhan masal),kejahatan perang, kejahatan dan penyiksaan terhdapakemanusian dan lain ± lain. Akan tetapi pendapat tersebut ditolak oleh MahkamahInternasional yang menyatakan bahwa para pejabat Negara tersebut memiliki kekebalan penuh dari penahanan di Negara lain atas dakwaan kejahatan. Prinsip yang menjadi dasar kekebalan yurisdiksi ialah seorang pejabat Negara harus bebas untuk melaksanakanurusan resmi atas negaranya, tanpa ada gangguan, campur tangan atau rintangan. Kesipulan
Hal tersebut tepat dikarenakan para Menteri Luar negeri yang berada di luar wilayahnyamerupakan simbol dari Negara tersebut yang merupakan sama halnya Kepala Negara. Negara tersebut dan dimaksudkan agar apa yang dilakukannya merupakan tujuan dari Negara yang diwakilinya. Oleh karena itu pejabat tersebut tidak dapat diadili dikarenakan Negara tersebut tidak memiliki kewenangan atasnya. Namun seorang pejabat Negara dapat dituntut atas suatu tindak pidana internasional yangtelah dilakukannya, apabila ia sudah tidak lagi menduduki jabatan tersebut. Selain itu juga ada fakta pada umumnya keputusan pengadilan nasional tidak dapat digunakansecara praktis terhadap pejabat Negara asing. Karena hal tersebut dapat dianggap sebagaisalah satu tindakan yang kurang bersahabat. Kesimpulan
Hatur Nuhun

More Related Content

Arrest warrant

  • 1. ARREST WARRANT DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO vs BELGIUM Ferdy Achmad Razzaaq Reiza
  • 2.  Pada tahun 1993, Belgia membuat sesuatu hukum baru, yaitu Yurisdiksi Universal yang bertujuan untuk semua Negara berhak menghukum seseorang yang tertuduh dalam kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaan dan genosida.  Pada tahun 1998, Abdoulaye Yerodia Ndombasi, menghasut rakyat Kongo untuk membunuh entis Tutsi, dikarenakan etnis tersebut bersikap mendukung pemerintah Rwanda yang merupakan salah satu pihak yang mendukung pemberontak Kongo. Fakta Hukum
  • 3.  Pada tanggal 11 April 2000 Belgia mengeluarkan surat perintah penangkapan secara inabsentia terhadap Abdoulaye Yerodia Ndombasi, yang menyatakan bahwa dirinyasebagai pelaku atau membantu terhadap pelanggaran atas Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya dan kejahatan atas kemanusiaan. Surat penagkapan tersebut beredar secara internasional atas nama Interpol.  Belgia beranggapan bahwa dirinya berwenang berdasarkan Yurisdiksi Universal. Pada saat surat perintah penangkapan itu dikeluarkan Yeroida masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Kongo.  Pada 17 Oktober 2000 Republik Kongo mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Internasional agar mendeklarasikan kepada Belgia untuk membatalkan surat penangkapan tersebut, dan setelah tuntutan tersebut diajukan Yeroida berhenti dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri - menteri lainnya di kemudian hari. Fakta Hukum
  • 4. Apakah seorang Menteri Luar Negeri (pejabat Negara) yang masih menjabat dapat dituntut atas suatu kejahatan berdasarkan asas hukum yurisdiksi universal ??? Permasalahan Hukum
  • 5.  Menerima tuntutan yang diajukan oleh Republik Kongo dan menolak tuntutan dan keberatan yang diajukan oleh Belgia yang berkaitan dengan yurisdiksi, peradilan dan diterima oleh Abdoulaye Yerodia Ndombasi  Memutuskan bahwa Belgia harus membatalkan surat perintah penangkapan tertanggal 11April 2000 atas Abdoulaye Yerodia Ndombasi. Menyatakan bahwa Belgia telah gagal dalam menghargai kekebalan atas yurisdiksi pidana terhadap Abdoulaye Yerodia Ndombasi dan hal itu tidak dapat diganggu gugat, karena berada dalam yurisdiksi hukum internasional (konvensi wina 1961 pasal 31) . Putusan Hakim
  • 6.  Di dalam hukum internasional yang berlaku, dalam hal ini ketentuan di dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1961. secara tegas menetapkan bahwa agen-agen diplomatik dan konsuler, pemegang jabatan tinggi di sebuah negara, kepala negara, kepala pemerintahan dan menteri luar negeri menikmati kekebalan dari yurisdiksi di negara lain, baik perdata maupun pidana.  Mereka berhak menikmati imunitas dari yurisdiksi negara lain, baik secara sipil dan pidana. Namun dalam kasus ini, Menteri Luar Negeri Kongo Abdulaye Yerodia Ndombasi dapat menikmati yurisdiksi pidananya dan inviolability dari incumbent seorang Menteri Luar negeri yang menjadi pertimbangan dasar putusan dari Pengadilan. Pertimbangan Putusan
  • 7. Dalam kasus arrest warrant ini disebutkan bahwa belgia merasa bahwa negaranya memilki hak untuk melaksanakan Universal criminal jurisdiction untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional dibawah hukum nasional Belgia tahun 1993 , dimana universal criminal jurisdiction adalah prinsip hukum internasional dimana suatu negara mengklaim yurisdiksi pidana kepada seseorang yang dituduh telah melakukan kejahatan diluar negara penuntut, terlepas dari kebangsaan, negara tempat tinggal, atau hubungan lain dengan negara penuntut. Dengan alasan bahwa kejahatan yang dilakukan dianggap kejahatan terhadap semua umat manusia, dimana setiap negara memiliki wewenang untuk menghukum. Analisa
  • 8. Konsep ini sangat erat terkait dengan prinsip hukum internasional erga omnes dan konsep jus cogens bahwa kewajiban hukum internasional tertentu mengikat kepada seluruh negara dan tidak dapat diubah dengan perjanjian. Pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada tahun 2002 mengurangi kebutuhan untuk menciptakan yurisdiksi hukum universal, meskipun ICC tidak memiliki hak untuk mengadili kejahatan yang dilakukan sebelum 2002. ICC sendiri memiliki 4 jurisdiksi kejahatan internasional yaitu:  kejahatan terhadap kemanusiaan.  Genosida.  kejahatan perang.  agresi. Analisa
  • 9. Dalam hukum kebiasaan internasional Menteri Luar Negeri memang diberikan immunitas namun immunitas ini tidak diberikan untuk kepentingan pribadi, tetapi terlebih untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja secara maksimal dan efektif demi kepentingan negara yang mereka wakili. Imunitas ini pun akan berakhir seketikan ketika mereka tidak lagi mejabat atau negara yang diwakili memutuskan untuk menarik atau menghapus yang mereka miliki. Jadi menurut kami putusan Mahkamah Internasional sudah tepat karena didukung dengan dasar hukum yaitu ketentuan di dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1961. Analisa
  • 10. Dalam kasus diatas salah satu pihak, yaitu Belgia menganggap dirinya berwenangmelaksanakan yurisdiksi universal, yang dimaksudkan untuk mencegah agar tidak adaterjadinya ancaman serius terhadap keseluruhan masyarakat internasional, baik berupagenosida (pembunuhan masal),kejahatan perang, kejahatan dan penyiksaan terhdapakemanusian dan lain ± lain. Akan tetapi pendapat tersebut ditolak oleh MahkamahInternasional yang menyatakan bahwa para pejabat Negara tersebut memiliki kekebalan penuh dari penahanan di Negara lain atas dakwaan kejahatan. Prinsip yang menjadi dasar kekebalan yurisdiksi ialah seorang pejabat Negara harus bebas untuk melaksanakanurusan resmi atas negaranya, tanpa ada gangguan, campur tangan atau rintangan. Kesipulan
  • 11. Hal tersebut tepat dikarenakan para Menteri Luar negeri yang berada di luar wilayahnyamerupakan simbol dari Negara tersebut yang merupakan sama halnya Kepala Negara. Negara tersebut dan dimaksudkan agar apa yang dilakukannya merupakan tujuan dari Negara yang diwakilinya. Oleh karena itu pejabat tersebut tidak dapat diadili dikarenakan Negara tersebut tidak memiliki kewenangan atasnya. Namun seorang pejabat Negara dapat dituntut atas suatu tindak pidana internasional yangtelah dilakukannya, apabila ia sudah tidak lagi menduduki jabatan tersebut. Selain itu juga ada fakta pada umumnya keputusan pengadilan nasional tidak dapat digunakansecara praktis terhadap pejabat Negara asing. Karena hal tersebut dapat dianggap sebagaisalah satu tindakan yang kurang bersahabat. Kesimpulan