際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Aspek hukum standar asuhan keperawatan

Download as PPSX, PDF
Arief Yanto
Arief Yanto

Dokumen tersebut membahas tentang standar asuhan keperawatan, tim penyusun standar, dan kasus kematian bayi diduga akibat kelalaian perawat dalam melaksanakan konsultasi sesuai arahan dokter. Dokumen ini juga menjelaskan aspek hukum yang mengatur praktik keperawatan dan tanggung jawab masing-masing tenaga kesehatan.

1 of 33
Downloaded 143 times
ASPEK HUKUM STANDAR ASUHAN KEPERAWATAN OLEH: ARIEF YANTO
Pelayanan Kesehatan Gizi, dll Medis Keperawatan
Asuhan keperawatan Sesuai standar Kualitas Asuhan Keperawatan Tidak sesuai standar Malpraktik Keperawatan
Standar Asuhan Keperawatan Uraian pernyataan tingkat kinerja yang diinginkan Kualitas struktur, proses dan hasil dapat dinilai mengukur kualitas asuhan kinerja perawat dan efektifitas manajemen organisasi
Standar I : Pengkajian keperawatan Satndar II : Diagnosa keperawatan Standar III : Perencanaan keperawatan Standar IV : Intervensi keperawatan Standar V : Evaluasi keperawatan Standar VI : Catatan asuhan keperawatan Standar Asuhan Keperawatan
Tim Penyusun Standar Asuhan Keperawatan Depkes RI Pusat Ditjen Yanmed Ditjen Pembinaan Kesmas Pusdiklat Pusdiknakes Sarana pelayanan kesehatan RS Pemerintah RS swasta RS ABRI Institusi pendidikan Akper/D3 Keperawatan PSIK CHS Organisasi profesi
Mekanisme Penyusunan Standar Asuhan Keperawatan Rapat Intensif Tim Penyusun Loka karya Nasional Kabid keperawatan RSU RS jiwa Institusi pendidikan CHS Unsur Depkes PPNI dan IBI
Aspek Hukum UU No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Pasal 23 tng kes berwenang menyelenggarakan Yankes sesuai dengan bidang keahlian Pasal 24 Harus memenuhi standar pelayanan Pasal 51 Mewujudkan derajat kes setinggi-tingginya bagi individu / masyarakat
Aspek Hukum UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 13 Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien
Aspek Hukum UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 73 perawat diberikan kewenangan untuk melaksanakan tindakan kedokteran
Aspek Hukum PP No 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal Pasal 3 SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Aspek Hukum PMK No 148 tahun 2010 diperbaharui PMK No 17 tahun 2013 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat Pasal 8 praktik keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat melalui kegiatan pelaksanaan asuhan keperawatan Pasal 9 dalam melaksanakan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pasal 10 dalam keadaan darurat dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangannya
Aspek Hukum PMK No 2052 tahun 2011 tentang izin praktek kedokteran Pasal 23 dokter dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran kepada perawat secara tertulis jk terdapat kebutuhan pelayanan yang melebihi ketersediaan dokter di fasilitas pelayanan tersebut pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan, pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan
Pengawasan PMK No 17 tahun 2013 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat Pasal 14 pelaksanaan pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan tindakan administratif kepada perawat yang melakukan pelanggaran berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan SIPP.
Pengawasan Keppres No 56 tahun 1995 tentang majelis disiplin tenaga kesehatan Pasal 5 Yang bertugas meneliti dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah (MDTK)
Pembahasan
Bayi Meninggal Diduga Akibat Kelalaian Perawat 7 September, 2008 Seorang bayi berumur 15 hari meninggal dunia dalam perawatan medis di Balai Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (BLU-RSUD) dr Fauziah Bireuen, Jumat (5/9) pagi. Kasus itu diduga akibat kelalaian perawat yang sebelumnya sempat diminta melanjutkan arahan dokter dari UGD untuk segera dikonsultasikan ke dokter spesialis anak. Informasi yang diperoleh Analisa di rumah sakit itu menyebutkan, bayi berusia 15 hari yang diberi nama Fadila Albayhaki merupakan bayi pasangan warga Gampong Raya Tambo, Peusangan, diterima petugas UGD pada Kamis (4/9) malam pukul 20.10 WIB dengan keluhan sesak nafas.
Sang bayi selanjutnya ditangani dr M Adi yang kala itu bertugas sebagai dokter piket UGD. Penanganan pun dilaporkan sesuai prosedur perawatan yang telah ditetapkan, selanjutnya pasien mungil itu dirujuk ke ruang Perinatologi dan ICU untuk ditangani lebih intensif. Bayi itu diberikan oksigen, suntikan dan dimasukkan ke dalam inkubator. Pada berkas rujukan telah saya tulis kalau pasien harus segera dikonsultasi dengan dokter spesialis anak, tetapi saya tak paham mengapa tidak dilaporkan kepada dokter ahli. Saya telah lakukan upaya sesuai wewenang saya, jelas M Adi.
Kepala Ruang Perinatologi dan ICU, Nurhayati mengatakan, dokter spesialis anak tidak ada yang bertugas pada malam hari, tetapi jika ada keperluan mendesak maka para dokter ahli anak mana pun bisa dihubungi melalui telepon. Sedangkan kala itu seluruh ruangan di bawah pengawasan dokter piket UGD. Bayi Fadila itu telah ditangani dokter piket di UGD, jadi tidak perlu lagi ditangani dokter spesialis anak. Kami telah berupaya secara maksimal, tetapi takdir berkata lain. Saya tidak menghubungi dokter ahli, itu pun sesuai arahan dokter piket UGD, jelas Nurhayati yang berseberangan dengan pernyataan dr M Adi.
Mengakui Secara terpisah, Direktur BLU-RSUD dr Fauziah, dr Tjut Darmawati Sp.A yang ditemui kemarin mengakui, kasus kematian bayi Fadila Albayhaki karena unsur kelalaian oleh perawat di ruang Perinatologi dan ICU, yakni tidak melaporkan kondisi pasien yang segera harus dikonsultasi dengan dokter ahli. Saya sendiri baru tahu pasien bayi itu meninggal tadi pagi. Menurut perawat memang tidak sempat ditangani dokter ahli. Dan ini saya nilai memang sebab human error, tapi biasalah manusia ada kesilapan sekali-kali, kata dr Tjut Darmawati Sp.A didampingi dr M.Adi serta dua perawat Perinatologi dan ICU.
Dijelaskan, seharusnya pasien pada kondisi kritis wajib segera dikonsultasi kepada dokter spesialis, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh perawat. Itu adalah sebuah bentuk pelanggaran yang mengakibatkan pasien meninggal dunia. Terkait kasus tersebut, Tjut Dharmawati mengaku telah memperingatkan seluruh perawat dan dokter agar hal serupa tidak terulang lagi. Begitu pun, dia meminta agar kejadian itu lebih dilihat kepada unsur takdir.
Analisa kasus Dokter Wewenang Tindakan medis Delegasi Tertulis Dalam pengawasan Perawat Melaksanakan Tindakan yang didelegasikan Dokter Tindakan medis / aspek medis Dokumentasi dlm catatan medis Perawat Asuhan keperawatan Dokumentasi keperawatan
Pada kasus ditemukan data Bayi itu diberikan oksigen, suntikan dan dimasukkan ke dalam inkubator. Hal ini menunjukkan bahwa perawat sudah melaksanakan Standar I (pengkajian) sampai Standar V (evaluasi) sehingga dapat melakukan tindakan tersebut.
Perawat yang menerima delegasi secara tertulis di berkas rujukan oleh dokter jaga tersebut tidak melakukan konsultasi sesuai delegasi tertulis dengan pertimbangan bahwa pada kala itu seluruh ruangan dibawah pengawasan dokter piket UGD. Perawat mengatakan Saya tidak menghubungi dokter ahli, itu pun sesuai arahan dokter piket UGD, pernyataan perawat tersebut menunjukkan bahwa kesalahan (tidak konsultasi) yang dilakukan oleh perawat adalah hasil arahan dari dokter jaga yang di sisi lain juga menyuruh untuk melakukan konsultasi dengan dokter spesialis.
Tindakan mandiri Tindakan kolaborasi Dokumentasi Keperawatan Advis/perintah/arahan dokter jaga
Dokumentasi Catatan keperawatan (Standar VI) Tanggung Gugat
Keputusan Pada kasus diatas, dengan kurangnya dokumentasi keperawatan maka perawat berhak disalahkan.
Kesimpulan Standar Asuhan Keperawatan adalah uraian pernyataan tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga kualitas struktur, proses dan hasil dapat dinilai. Standar asuhan keperawatan berarti pernyataan kualitas yang didinginkan dan dapat dinilai pemberian asuhan keperawatan terhadap pasien/klien.
Tim penyusun standar asuhan keperawatan terdiri dari: (1) Unsur Depkes RI Pusat, yaitu Ditjen pelayanan medik, Ditjen pembinaan kesehatan masyarakat, Pusdiklat dan Pusdiknakes; (2) Unsur sarana pelayanan kesehatan, yaitu RS Pemerintah, RS swasta dan RS ABRI; (3) Institusi pendidikan keperawatan, yaitu Akper/D3 Keperawatan dan PSIK; (4) Consortium Health Sciences (CHS); (5) Organisasi profesi keperawatan (Hidayat, 2012).
Standar asuhan keperawatan merupakan standar profesi perawat yang harus dilaksanakan sepenuhnya dalam melaksanakan asuhan keperawatan kepada klien. Jika terdapat kesalahan dalam menerapkan standar profesi maka perawat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi.
Saran Tenaga kesehatan harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan ilmu di bidang masing-masing dan benar-benar memahami aspek hukum tenaga kesehatan agar terhindar dari malpraktik keperawatan yang dapat menjeratnya ke ranah hukum
Rumah Sakit sebagai institusi pengelola layanan praktek kesehatan harus memperjelas kedudukannya dan hubungannya dengan pelaku/ pemberi pelayanan kesehatan, sehingga dapat diperjelas bentuk tanggung jawab dari masing-masing pihak Perawat sebagai tenaga kesehatan yang profesional harus memahami benar standar asuhan keperawatan dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan.
Aspek hukum standar asuhan keperawatan

More Related Content

Aspek hukum standar asuhan keperawatan

  • 4. Standar Asuhan Keperawatan Uraian pernyataan tingkat kinerja yang diinginkan Kualitas struktur, proses dan hasil dapat dinilai mengukur kualitas asuhan kinerja perawat dan efektifitas manajemen organisasi
  • 5. Standar I : Pengkajian keperawatan Satndar II : Diagnosa keperawatan Standar III : Perencanaan keperawatan Standar IV : Intervensi keperawatan Standar V : Evaluasi keperawatan Standar VI : Catatan asuhan keperawatan Standar Asuhan Keperawatan
  • 6. Tim Penyusun Standar Asuhan Keperawatan Depkes RI Pusat Ditjen Yanmed Ditjen Pembinaan Kesmas Pusdiklat Pusdiknakes Sarana pelayanan kesehatan RS Pemerintah RS swasta RS ABRI Institusi pendidikan Akper/D3 Keperawatan PSIK CHS Organisasi profesi
  • 7. Mekanisme Penyusunan Standar Asuhan Keperawatan Rapat Intensif Tim Penyusun Loka karya Nasional Kabid keperawatan RSU RS jiwa Institusi pendidikan CHS Unsur Depkes PPNI dan IBI
  • 8. Aspek Hukum UU No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Pasal 23 tng kes berwenang menyelenggarakan Yankes sesuai dengan bidang keahlian Pasal 24 Harus memenuhi standar pelayanan Pasal 51 Mewujudkan derajat kes setinggi-tingginya bagi individu / masyarakat
  • 9. Aspek Hukum UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 13 Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien
  • 10. Aspek Hukum UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 73 perawat diberikan kewenangan untuk melaksanakan tindakan kedokteran
  • 11. Aspek Hukum PP No 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal Pasal 3 SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  • 12. Aspek Hukum PMK No 148 tahun 2010 diperbaharui PMK No 17 tahun 2013 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat Pasal 8 praktik keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat melalui kegiatan pelaksanaan asuhan keperawatan Pasal 9 dalam melaksanakan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pasal 10 dalam keadaan darurat dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangannya
  • 13. Aspek Hukum PMK No 2052 tahun 2011 tentang izin praktek kedokteran Pasal 23 dokter dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran kepada perawat secara tertulis jk terdapat kebutuhan pelayanan yang melebihi ketersediaan dokter di fasilitas pelayanan tersebut pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan, pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan
  • 14. Pengawasan PMK No 17 tahun 2013 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat Pasal 14 pelaksanaan pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan tindakan administratif kepada perawat yang melakukan pelanggaran berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan SIPP.
  • 15. Pengawasan Keppres No 56 tahun 1995 tentang majelis disiplin tenaga kesehatan Pasal 5 Yang bertugas meneliti dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah (MDTK)
  • 17. Bayi Meninggal Diduga Akibat Kelalaian Perawat 7 September, 2008 Seorang bayi berumur 15 hari meninggal dunia dalam perawatan medis di Balai Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (BLU-RSUD) dr Fauziah Bireuen, Jumat (5/9) pagi. Kasus itu diduga akibat kelalaian perawat yang sebelumnya sempat diminta melanjutkan arahan dokter dari UGD untuk segera dikonsultasikan ke dokter spesialis anak. Informasi yang diperoleh Analisa di rumah sakit itu menyebutkan, bayi berusia 15 hari yang diberi nama Fadila Albayhaki merupakan bayi pasangan warga Gampong Raya Tambo, Peusangan, diterima petugas UGD pada Kamis (4/9) malam pukul 20.10 WIB dengan keluhan sesak nafas.
  • 18. Sang bayi selanjutnya ditangani dr M Adi yang kala itu bertugas sebagai dokter piket UGD. Penanganan pun dilaporkan sesuai prosedur perawatan yang telah ditetapkan, selanjutnya pasien mungil itu dirujuk ke ruang Perinatologi dan ICU untuk ditangani lebih intensif. Bayi itu diberikan oksigen, suntikan dan dimasukkan ke dalam inkubator. Pada berkas rujukan telah saya tulis kalau pasien harus segera dikonsultasi dengan dokter spesialis anak, tetapi saya tak paham mengapa tidak dilaporkan kepada dokter ahli. Saya telah lakukan upaya sesuai wewenang saya, jelas M Adi.
  • 19. Kepala Ruang Perinatologi dan ICU, Nurhayati mengatakan, dokter spesialis anak tidak ada yang bertugas pada malam hari, tetapi jika ada keperluan mendesak maka para dokter ahli anak mana pun bisa dihubungi melalui telepon. Sedangkan kala itu seluruh ruangan di bawah pengawasan dokter piket UGD. Bayi Fadila itu telah ditangani dokter piket di UGD, jadi tidak perlu lagi ditangani dokter spesialis anak. Kami telah berupaya secara maksimal, tetapi takdir berkata lain. Saya tidak menghubungi dokter ahli, itu pun sesuai arahan dokter piket UGD, jelas Nurhayati yang berseberangan dengan pernyataan dr M Adi.
  • 20. Mengakui Secara terpisah, Direktur BLU-RSUD dr Fauziah, dr Tjut Darmawati Sp.A yang ditemui kemarin mengakui, kasus kematian bayi Fadila Albayhaki karena unsur kelalaian oleh perawat di ruang Perinatologi dan ICU, yakni tidak melaporkan kondisi pasien yang segera harus dikonsultasi dengan dokter ahli. Saya sendiri baru tahu pasien bayi itu meninggal tadi pagi. Menurut perawat memang tidak sempat ditangani dokter ahli. Dan ini saya nilai memang sebab human error, tapi biasalah manusia ada kesilapan sekali-kali, kata dr Tjut Darmawati Sp.A didampingi dr M.Adi serta dua perawat Perinatologi dan ICU.
  • 21. Dijelaskan, seharusnya pasien pada kondisi kritis wajib segera dikonsultasi kepada dokter spesialis, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh perawat. Itu adalah sebuah bentuk pelanggaran yang mengakibatkan pasien meninggal dunia. Terkait kasus tersebut, Tjut Dharmawati mengaku telah memperingatkan seluruh perawat dan dokter agar hal serupa tidak terulang lagi. Begitu pun, dia meminta agar kejadian itu lebih dilihat kepada unsur takdir.
  • 22. Analisa kasus Dokter Wewenang Tindakan medis Delegasi Tertulis Dalam pengawasan Perawat Melaksanakan Tindakan yang didelegasikan Dokter Tindakan medis / aspek medis Dokumentasi dlm catatan medis Perawat Asuhan keperawatan Dokumentasi keperawatan
  • 23. Pada kasus ditemukan data Bayi itu diberikan oksigen, suntikan dan dimasukkan ke dalam inkubator. Hal ini menunjukkan bahwa perawat sudah melaksanakan Standar I (pengkajian) sampai Standar V (evaluasi) sehingga dapat melakukan tindakan tersebut.
  • 24. Perawat yang menerima delegasi secara tertulis di berkas rujukan oleh dokter jaga tersebut tidak melakukan konsultasi sesuai delegasi tertulis dengan pertimbangan bahwa pada kala itu seluruh ruangan dibawah pengawasan dokter piket UGD. Perawat mengatakan Saya tidak menghubungi dokter ahli, itu pun sesuai arahan dokter piket UGD, pernyataan perawat tersebut menunjukkan bahwa kesalahan (tidak konsultasi) yang dilakukan oleh perawat adalah hasil arahan dari dokter jaga yang di sisi lain juga menyuruh untuk melakukan konsultasi dengan dokter spesialis.
  • 27. Keputusan Pada kasus diatas, dengan kurangnya dokumentasi keperawatan maka perawat berhak disalahkan.
  • 28. Kesimpulan Standar Asuhan Keperawatan adalah uraian pernyataan tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga kualitas struktur, proses dan hasil dapat dinilai. Standar asuhan keperawatan berarti pernyataan kualitas yang didinginkan dan dapat dinilai pemberian asuhan keperawatan terhadap pasien/klien.
  • 29. Tim penyusun standar asuhan keperawatan terdiri dari: (1) Unsur Depkes RI Pusat, yaitu Ditjen pelayanan medik, Ditjen pembinaan kesehatan masyarakat, Pusdiklat dan Pusdiknakes; (2) Unsur sarana pelayanan kesehatan, yaitu RS Pemerintah, RS swasta dan RS ABRI; (3) Institusi pendidikan keperawatan, yaitu Akper/D3 Keperawatan dan PSIK; (4) Consortium Health Sciences (CHS); (5) Organisasi profesi keperawatan (Hidayat, 2012).
  • 30. Standar asuhan keperawatan merupakan standar profesi perawat yang harus dilaksanakan sepenuhnya dalam melaksanakan asuhan keperawatan kepada klien. Jika terdapat kesalahan dalam menerapkan standar profesi maka perawat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi.
  • 31. Saran Tenaga kesehatan harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan ilmu di bidang masing-masing dan benar-benar memahami aspek hukum tenaga kesehatan agar terhindar dari malpraktik keperawatan yang dapat menjeratnya ke ranah hukum
  • 32. Rumah Sakit sebagai institusi pengelola layanan praktek kesehatan harus memperjelas kedudukannya dan hubungannya dengan pelaku/ pemberi pelayanan kesehatan, sehingga dapat diperjelas bentuk tanggung jawab dari masing-masing pihak Perawat sebagai tenaga kesehatan yang profesional harus memahami benar standar asuhan keperawatan dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan.