際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
1 
Kelompok 10 Kelas A 
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan 
2014 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Halim (2001) mengartikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatunya baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah selama itu belum dimiliki atau dikuasai oleh daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan undang-undang yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. 
Keuangan daerah, dalam banyak beberapa pandangan juga biasa dilihat atau disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau biasa disingkat dengan APBD. Dalam keuangan daerah atau APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah yang dibagi menjadi hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah, dana perimbangan peminjaman daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari derajat desentralisasi fiskal dengan pemerintah pusat. Apabila hasil perhitungan derajatnya tinggi maka tingkat desentralisasinya tinggi atau tingkat kemandirian pengelolaan keuangan daerah tersebut semakin tinggi dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. 
Kota Surabaya merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu kota yang cukup berhasil dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut diperkuat dengan fakta dari BPS Provinsi Jawa Timur bahwa PDRB Kota Surabaya yang selalu mengalami peningkatan pada tahun 2006-2011. Besarnya nilai kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran terhadap PDRB Jawa Timur. tidak lepas dari kontribusi PDRB Kota Surabaya terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur. Selain itu, berdasarkan dari RPJMD Kota Surabaya tahun 2010-2015, pendapatan daerah Kota Surabaya pada tahun 2006-2010 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 15,49% per tahunnya. Dengan berdasarkan hal diatas, perlu dilakukan analisis terhadap keuangan daerah Kota Surabaya untuk mengetahui kondisi keuangan pemerintah Kota Surabaya dan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan Kota Surabaya tersebut
2 
Kelompok 10 Kelas A 
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan 
2014 
1.2 Rumusan Masalah 
Kemampuan keuangan suatu daerah adalah salah satu aspek yang penting dan yang paling mendasar dalam keberhasilan pembangunan suatu kota. Kondisi keuangan Kota Surabaya dapat dilihat dari pendapatan maupun belanja daerah. Selain itu dapat pula dilihat dari kemampuan keuangan daerah dan dari pajak atau retribusi daerah yang ada. Berdasarkan kondisi keuangan tersebut maka akan diketahui kemampuan atau keberhasilan pembangunan yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan oleh suatu kota 
1.3 Tujuan dan Sasaran 
Tujuan dan sasaran dalam laporan ini adalah sebagai berikut : 
1.3.1 Tujuan 
Tujuan dilakukannya kegiatan analisis keuangan Kota Surabaya adalah untuk menggambarkan kondisi keuangan pemerintah Kota Surabaya dan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan Kota Surabaya tersebut. 
1.3.2 Sasaran 
Dalam proses mencapai tujuan untuk menggambarkan kondisi keuangan pemerintah Kota Surabaya ma dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai. Berikut adalah sasaran dalam mencapai tujuan tersebut : 
 Tersusunnya profil wilayah Kota Surabaya 
 Tersusunnya analisis pendapatan daerah Kota Surabaya 
 Tersusunnya analisis belanja daerah Kota Surabaya 
 Tersusunnya analisis kemampuan keuangan daerah Kota Surabaya 
 Tersusunnya analisis pajak/retribusi daerah Kota Surabaya 
1.4 Ruang Lingkup 
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 
Kota Surabaya adalah ibukota provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya secara geografis terletak antara 0721' Lintang Selatan dan 11236' - 11254' Bujur Timur. Dengan jumlah penduduk metropolisnya yang hampir 3 yang hampir 3 juta jiwa. Luas wilayah Kota Surabaya 274,06 Km2 yang terbagi menjadi 31 kecamatan dan 163 desa/kelurahan. Wilayah Kota Surabaya memiliki batas-batas adimnistrasi sebgai berikut. 
 Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Madura, 
 Barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik,
3 
Kelompok 10 Kelas A 
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan 
2014 
 Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo. 
Sumber: Bappeko Kota Surabaya 
Gambar 1.1 
Peta Administrasi Kota Surabaya 
1.4.2 Ruang Lingkup Materi 
Substansi yang akan dibahas dan dikaji dalam studi ini adalah mengenai struktur APBD yang dikaji dalam analisis struktur pendapatan, analisis pertambahan pendapatan, analisis struktur belanja, analisis pertambahan belanja, dan analisis kemampuan keuangan, dan analisis pajak/retribusi. daerah Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir. 
1.5 Justifikasi Wilayah Studi 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentunya Surabaya memiliki aktivitas perekonomian dan pendapatan daerah yang cukup besar. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan sehingga jarang ditemukan lahan persawahan. Banyak perusahaan besar yang berkantor pusat di Surabaya, seperti PT Sampoerna Tbk, Maspion, Wing's Group, Unilever, dan PT PAL. Kawasan industri di Surabaya diantaranya Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dan
4 
Kelompok 10 Kelas A 
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan 
2014 
Margomulyo. Sektor industri pengolahan dan perdagangan yang mencakup juga hotel dan restoran, merupakan kontributor utama kegiatan ekonomi surabaya yang tergabung dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
Berdasarkan hal tersebut, tidak heran jika aktivitas pembangunan di kota ini berkembang dengan cukup pesat. Beberapa hal terkait dengan aktivitas perekonomian, pembangunan, dan kondisi Kota Surabaya lainnya menjadikan kota terbesar kedua di Indonesia ini perlu dilakukan pengkajian terkait perekonomian dan manajemen pengelolaan pembangunan lainnya. 
1.6 Metodologi Penulisan 
Di dalam pengerjaan studi ini, penyusunan laporan dilakukan dengan cara mengolah data sekunder dari data keuangan Kota Surabaya tahun yang meliputi pendapatan, pengeluaran, (APBD). Selain itu juga dilakukan kajian literatur dari berbagai sumber untuk membantu dalam mendukung berbagai macam langkah pengerjaan studi ini. 
1.7 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai latar belakang, tujuan, dan sasaran penyusunan laporan. Kemudian juga berisi ulasan singkat mengenai ruang lingkup wilayah, waktu, dan materi yang akan dibahas dalam laporan. Serta membahas pula mengenai metodologi penyusunan dan sistematika penulisan laporan ini. 
BAB II KAJIAN LITERATUR 
Bab ini berisi kajian teori atau kajian literatur yang digunakan sebagai standar dan acuan pengetahuan dalam melakukan analisis deskriptif keuangan daerah berdasarkan teori-teori ahli yang sudah ada. 
BAB III PROFIL WILAYAH KOTA SURABAYA 
Bab ini berisi tentang gambaran kondisi wilayah studi dari segi fisik maupun non fisik. Secara khusus gambaran umum difokuskan pada kondisi ekonomi dari Kota Surabaya. 
BAB IV ANALISIS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 
Bab ini berisi tentang identifikasi wilayah studi yaitu Kota Surabaya, deskripsi perkembangan APBD di Kota Surabaya, analisis penyeimbangan antara tingkat pengeluaran dengan tingkat pendapatan, analisis penstrukturan sumber pendapatan dan struktur pajak, analisis stuktur dan pola pendapatan & belanja (APBD) berdasarkan teori pengeluaran pemerintah, dan perhitungan kemampuan keuangan daerah di Kota Surabaya. 
BAB V PENUTUP
5 
Kelompok 10 Kelas A 
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan 
2014 
Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil kajian mengenai kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ruang lingkup materi yang telah ditentukan serta berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya. Selain itu juga diberikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan kemampuan keuangan dan perkembangan APBD Kota Surabaya.

More Related Content

Analisis Kemampuan Daerah (Pembiayaan Pembangunan )Kota Surabaya

  • 1. 1 Kelompok 10 Kelas A Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Halim (2001) mengartikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatunya baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah selama itu belum dimiliki atau dikuasai oleh daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan undang-undang yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Keuangan daerah, dalam banyak beberapa pandangan juga biasa dilihat atau disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau biasa disingkat dengan APBD. Dalam keuangan daerah atau APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah yang dibagi menjadi hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah, dana perimbangan peminjaman daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari derajat desentralisasi fiskal dengan pemerintah pusat. Apabila hasil perhitungan derajatnya tinggi maka tingkat desentralisasinya tinggi atau tingkat kemandirian pengelolaan keuangan daerah tersebut semakin tinggi dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Kota Surabaya merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu kota yang cukup berhasil dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut diperkuat dengan fakta dari BPS Provinsi Jawa Timur bahwa PDRB Kota Surabaya yang selalu mengalami peningkatan pada tahun 2006-2011. Besarnya nilai kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran terhadap PDRB Jawa Timur. tidak lepas dari kontribusi PDRB Kota Surabaya terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur. Selain itu, berdasarkan dari RPJMD Kota Surabaya tahun 2010-2015, pendapatan daerah Kota Surabaya pada tahun 2006-2010 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 15,49% per tahunnya. Dengan berdasarkan hal diatas, perlu dilakukan analisis terhadap keuangan daerah Kota Surabaya untuk mengetahui kondisi keuangan pemerintah Kota Surabaya dan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan Kota Surabaya tersebut
  • 2. 2 Kelompok 10 Kelas A Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan 2014 1.2 Rumusan Masalah Kemampuan keuangan suatu daerah adalah salah satu aspek yang penting dan yang paling mendasar dalam keberhasilan pembangunan suatu kota. Kondisi keuangan Kota Surabaya dapat dilihat dari pendapatan maupun belanja daerah. Selain itu dapat pula dilihat dari kemampuan keuangan daerah dan dari pajak atau retribusi daerah yang ada. Berdasarkan kondisi keuangan tersebut maka akan diketahui kemampuan atau keberhasilan pembangunan yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan oleh suatu kota 1.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran dalam laporan ini adalah sebagai berikut : 1.3.1 Tujuan Tujuan dilakukannya kegiatan analisis keuangan Kota Surabaya adalah untuk menggambarkan kondisi keuangan pemerintah Kota Surabaya dan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan Kota Surabaya tersebut. 1.3.2 Sasaran Dalam proses mencapai tujuan untuk menggambarkan kondisi keuangan pemerintah Kota Surabaya ma dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai. Berikut adalah sasaran dalam mencapai tujuan tersebut : Tersusunnya profil wilayah Kota Surabaya Tersusunnya analisis pendapatan daerah Kota Surabaya Tersusunnya analisis belanja daerah Kota Surabaya Tersusunnya analisis kemampuan keuangan daerah Kota Surabaya Tersusunnya analisis pajak/retribusi daerah Kota Surabaya 1.4 Ruang Lingkup 1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah Kota Surabaya adalah ibukota provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya secara geografis terletak antara 0721' Lintang Selatan dan 11236' - 11254' Bujur Timur. Dengan jumlah penduduk metropolisnya yang hampir 3 yang hampir 3 juta jiwa. Luas wilayah Kota Surabaya 274,06 Km2 yang terbagi menjadi 31 kecamatan dan 163 desa/kelurahan. Wilayah Kota Surabaya memiliki batas-batas adimnistrasi sebgai berikut. Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Madura, Barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik,
  • 3. 3 Kelompok 10 Kelas A Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan 2014 Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo. Sumber: Bappeko Kota Surabaya Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Surabaya 1.4.2 Ruang Lingkup Materi Substansi yang akan dibahas dan dikaji dalam studi ini adalah mengenai struktur APBD yang dikaji dalam analisis struktur pendapatan, analisis pertambahan pendapatan, analisis struktur belanja, analisis pertambahan belanja, dan analisis kemampuan keuangan, dan analisis pajak/retribusi. daerah Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir. 1.5 Justifikasi Wilayah Studi Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentunya Surabaya memiliki aktivitas perekonomian dan pendapatan daerah yang cukup besar. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan sehingga jarang ditemukan lahan persawahan. Banyak perusahaan besar yang berkantor pusat di Surabaya, seperti PT Sampoerna Tbk, Maspion, Wing's Group, Unilever, dan PT PAL. Kawasan industri di Surabaya diantaranya Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dan
  • 4. 4 Kelompok 10 Kelas A Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan 2014 Margomulyo. Sektor industri pengolahan dan perdagangan yang mencakup juga hotel dan restoran, merupakan kontributor utama kegiatan ekonomi surabaya yang tergabung dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan hal tersebut, tidak heran jika aktivitas pembangunan di kota ini berkembang dengan cukup pesat. Beberapa hal terkait dengan aktivitas perekonomian, pembangunan, dan kondisi Kota Surabaya lainnya menjadikan kota terbesar kedua di Indonesia ini perlu dilakukan pengkajian terkait perekonomian dan manajemen pengelolaan pembangunan lainnya. 1.6 Metodologi Penulisan Di dalam pengerjaan studi ini, penyusunan laporan dilakukan dengan cara mengolah data sekunder dari data keuangan Kota Surabaya tahun yang meliputi pendapatan, pengeluaran, (APBD). Selain itu juga dilakukan kajian literatur dari berbagai sumber untuk membantu dalam mendukung berbagai macam langkah pengerjaan studi ini. 1.7 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Bab ini membahas mengenai latar belakang, tujuan, dan sasaran penyusunan laporan. Kemudian juga berisi ulasan singkat mengenai ruang lingkup wilayah, waktu, dan materi yang akan dibahas dalam laporan. Serta membahas pula mengenai metodologi penyusunan dan sistematika penulisan laporan ini. BAB II KAJIAN LITERATUR Bab ini berisi kajian teori atau kajian literatur yang digunakan sebagai standar dan acuan pengetahuan dalam melakukan analisis deskriptif keuangan daerah berdasarkan teori-teori ahli yang sudah ada. BAB III PROFIL WILAYAH KOTA SURABAYA Bab ini berisi tentang gambaran kondisi wilayah studi dari segi fisik maupun non fisik. Secara khusus gambaran umum difokuskan pada kondisi ekonomi dari Kota Surabaya. BAB IV ANALISIS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA Bab ini berisi tentang identifikasi wilayah studi yaitu Kota Surabaya, deskripsi perkembangan APBD di Kota Surabaya, analisis penyeimbangan antara tingkat pengeluaran dengan tingkat pendapatan, analisis penstrukturan sumber pendapatan dan struktur pajak, analisis stuktur dan pola pendapatan & belanja (APBD) berdasarkan teori pengeluaran pemerintah, dan perhitungan kemampuan keuangan daerah di Kota Surabaya. BAB V PENUTUP
  • 5. 5 Kelompok 10 Kelas A Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan 2014 Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil kajian mengenai kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ruang lingkup materi yang telah ditentukan serta berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya. Selain itu juga diberikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan kemampuan keuangan dan perkembangan APBD Kota Surabaya.