Bab1 rtrwpnad
0 likes287 views
Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (RTRWP NAD). Latar belakang tersebut terkait aspek legal, teknis, dan strategis. Tujuannya adalah menata ruang provinsi sesuai kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan lingkungan dan sinergi antarprogram."
More Related Content
What's hot (19)
Viewers also liked (6)
Similar to Bab1 rtrwpnad (20)
Recently uploaded (7)
Bab1 rtrwpnad
- 1. RTRW PROVINSI NAD I - 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan RTRW Provinsi NAD Latar Belakang penyusunan RTRW Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (RTRWP NAD) dapat diuraikan menurut aspek legal, aspek teknis, dan aspek strategis. Latar belakang menurut aspek legal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang ditetapkan pada era otonomi daerah dewasa ini adalah pengganti dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sebelumnya. Penggantian Undang-Undang penataan ruang tersebut dilakukan sejalan dengan perkembangan yang ada, antara lain: (i) situasi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik; (ii) pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah; dan (iii) kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan UU No.26/2007 tersebut ditetapkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan penataan ruang tersebut, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Penataan ruang itu sendiri meliputi: (i) perencanaan tata ruang, (ii) pemanfaatan ruang, dan (iii) pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang pada tingkat nasional telah disusun berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dengan telah ditetapkannya RTRWN tersebut maka selanjutnya perlu disusun dan ditetapkan pula RTRW Provinsi NAD yang salah satu acuan utamanya adalah RTRWN tersebut. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NAD telah pernah dibuat pada tahun 1993 untuk jangka waktu 15 tahun (1993 2008). Dengan telah dilampauinya jangka waktu tersebut, maka perlu disusun RTRW Provinsi NAD yang baru. Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NAD mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UU 11/2006 tersebut telah ditetapkan pula mengenai kewenangan Pemerintah Aceh dalam perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang, yang didasarkan pada keistimewaan dan kekhususan Aceh dan saling terkait dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten/kota. Untuk rencana tata ruang wilayah tingkat Provinsi NAD dikenal dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.
- 2. RTRW PROVINSI NAD I - 2 Latar belakang menurut aspek teknis Naskah teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NAD telah pernah dibuat pada tahun 1993 untuk jangka waktu 15 tahun (1993 2008). Di tengah perjalanan periode waktu tersebut pada tanggal 26 Desember 2004 terjadilah gempa bumi yang diikuti gelombang tsunami, yang telah meluluh-lantakkan sebagian wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias (Provinsi Sumatera Utara) dengan korban lebih dari dua ratus ribu jiwa meninggal dan menyisakan kerusakan fisik yang luar biasa. Permukiman penduduk baik perkotaan maupun perdesaan, terutama yang terletak di pesisir telah mengalami kerusakan yang luar biasa. Bencana ini kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional. Sehubungan dengan itu untuk membangun kembali Provinsi NAD dan Nias, wilayah ini harus direncanakan dan ditata kembali mengikuti kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada dengan memasukkan aspek mitigasi terhadap bencana alam termasuk sistem peringatan dini dalam rangka meminimalkan risiko di kemudian hari dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam proses perencanaannya. Sehubungan dengan itu, selaras dengan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, maka disusun RTRW Provinsi NAD dan RTRW sejumlah kabupaten/kota di Provinsi NAD. Pada tahun 2006 mulai disusun RTRW Provinsi NAD yang difasilitasi oleh Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi NAD-Nias (BRR). Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2007, ditetapkan undang-undang tentang penataan ruang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007). Kemudian diikuti pula pada tahun 2008 dengan penetapan rencana tata ruang wilayah nasional, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP 26/2008 RTRWN). Berdasarkan penetapan dari UU 26/2007 dan PP 26/2008 tersebut, maka substansi teknis dalam naskah teknis RTRW Provinsi NAD yang disusun tahun 2006 tersebut harus diselaraskan dan disesuaikan kembali. Latar belakang menurut aspek strategis Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, baik nasional maupun daerah, telah disepakati perlunya keterpaduan antara pembangunan sektoral, wilayah, dan daerah. Sehubungan dengan itu dalam UU 26/2007 ditetapkan adanya keterkaitan yang kuat antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta rencana-rencana turunannya sampai ke Rencana Kerja Pemerintah. RPJP dan RTRWN mempunyai jangka waktu yang sama, yaitu 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian maka penyusunan RTRW Provinsi NAD akan bersifat strategis karena akan mempunyai keterkaitan dengan rencana pembangunan daerah berupa RPJP Provinsi NAD. Dengan kata lain akan ada perencanaan yang terpadu antara perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah Provinsi NAD. Di lain pihak, dengan ditetapkannya UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang akan merupakan acuan legal, teknis, dan strategis bagi pelaksanaan pemerintahan di Provinsi NAD, dengan sejumlah kekhususan yang melekat, maka penyusunan RTRW Provinsi NAD ini akan bersifat strategis pula dalam kerangka menterjemahkan UU 11/2006 tersebut ke dalam rencana pembangunan khususnya rencana tata ruang wilayah. Kekhususan yang melekat tersebut yang banyak berhubungan dengan penataan ruang antara lain adalah: nilai-nilai Islam dalam rangka penerapan Syariat Islam, lembaga pemerintahan dan lembaga adat, mukim dan
- 3. RTRW PROVINSI NAD I - 3 gampong, perencanaan pembangunan & tata ruang, sampai dengan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, perekonomian, dan kebudayaan. Berdasarkan ketiga latar belakang legal, teknis, dan strategis tersebut di atas, maka memang perlu dan penting penyusunan RTRW Provinsi NAD. 1.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Laporan RTRW Provinsi NAD Tujuan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah mewujudkan ruang wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai dalam pekerjaan ini adalah: 1. tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 2. terkendalinya pembanguna di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat; 3. terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 4. tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 5. terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 6. terkoordinasinya pembangunan antarwilayah dan antarsektor pembangunan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 7. tersusunnya Rancangan Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 1.3 Ruang Lingkup Pekerjaan 1.3.1 Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan dalam pekerjaan penyusunan RTRW Provinsi NAD ini meliputi: 1. Melakukan review terhadap naskah teknis RTRW Provinsi NAD yang ada sebelumnya. 2. Melakukan review terhadap RTRW Nasional (PP 26/2008) guna mengapresiasi substansi rencana yang terkait dengan wilayah Provinsi NAD. 3. Mengumpulkan data mutakhir dan informasi dari instansi-instansi yang relevan di Provinsi NAD dan observasi lapangan di wilayah Provinsi NAD secara selektif sesuai dengan kebutuhan perencanaan. 4. Melakukan analisis terhadap berbagai data dan informasi guna menjadi masukan atau dasar bagi perencanaan. 5. Menyusun konsep-konsep dan rancangan rencana dengan memperhatikan masukan atau arahan dari tim teknis yang terkait dengan penataan ruang, khususnya perencanaan tata ruang. 6. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD. 7. Menyusun Rancangan Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD. 8. Sosialisasi produk rencana kepada pihak-pihak yang relevan.
- 4. RTRW PROVINSI NAD I - 4 1.3.2 Lingkup Wilayah Lingkup wilayah penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini meliputi seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut adalah berdasarkan penetapan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara. Lihat Gambar 1.3.1. Dengan mengacu kepada Index Peta Provinsi dari BAKOSURTANAL, maka secara geografis wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terletak pada 020 00 00 060 00 00 LU dan 950 00 00 980 30 00 BT. Dengan batas-batas wilayah adalah: - sebelah utara : Selat Malaka dan Laut Andaman/Teluk Benggala; - sebelah timur : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara; - sebelah selatan : Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia; - sebelah barat : Samudera Hindia. Luas wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berupa daratan adalah sekitar 57.365,57 km2 atau 5.736.557 Ha, dengan rinciannya menurut kabupaten dan kota seperti dikemukakan pada Tabel I.3.1. No. Kabupaten/Kota Ibukota Luas 2)(ha) Luas 3)(km2) Luas 4)(Ha) Luas 5) (Ha) Luas 6) (Ha) 1. Banda Aceh Banda Aceh 6.136 6.140 4.160,550 6.100 6.136 6.100,00 2. Aceh Besar Jantho 268.612 268.600 2.686,120 268.600 296.900 268.600,00 3. Sabang Sabang 15.300 11.870 1.901,210 11.900 15.300 11.900,00 4. Pidie Sigli 416.055 416.000 3.296,860 416.100 285.652 308.740,00 5. Pidie Jaya*) Meureudu 57.444 107.360,00 6. Bireuen Bireuen 190.121 190.100 1.490,000 190.100 190.122 190.099,98 7. Lhokseumawe Lhokseumawe 25.387 181,060 18.100 18.106 329.800,00 8. Aceh Utara Lhok Sukon 347.792 316.600 5.719,580 329.700 323.686 18.000,00 9. Aceh Timur Idi Rayeuk 824.272 602.357 6.040,600 604.100 604.060 604.090,00 10. Langsa Langsa 26.241 262,410 26.200 26.241 26.200,00 11. Aceh Tamiang Karang Baru 195.672 3.812,990 194.000 193.972 194.004,02 12. Aceh Tengah Takengon 577.248 431.543 3.910,610 431.900 431.514 370.300,00 13. Bener Meriah Sp Tiga Redelong 145.707 1.861,870 145.400 145.734 242.600,25 14. Aceh Tenggara Kutacane 995.098 423.112 4.231,400 423.100 418.926 390.313,00 15. Gayo Lues Blangkejeren 571.958 3.363,720 572.000 571.957 168.509,93 16. Aceh Jaya Calang 381.299 118,720 370.300 381.700 364.600,00 17. Aceh Barat Meulaboh 1.010.466 291.529 2.927,950 242.600 292.795 218.599,40 18. Nagan Raya Suka Makmue 336.372 61,359 390.300 392.800 139.100,00 19. Aceh Barat Daya Blang Pidie 588.744 322.931 1.939,720 168.500 233.401 423.129,13 20. Aceh Selatan Takengon 210.239 3.840,675 364.600 385.169 571.991,98 21. Aceh Singkil Singkil 396.400 357.700 3.577,975 357.700 259.700 389.636,00 22. Subulussalam**) Subulussalam 101.100 187.683,99 23. Simeulue Sinabang 205.110 205.200 1.980,190 205.200 205.148 205.198,95 Banda Aceh 5.841.354 5.736.557 57.365,569 5.736.500 5.837.563 5.736.556,63 Luas 6) adalah luas menurut Dinas Kehutanan. TABEL I.3.1 RINCIAN LUAS WILAYAH PROVINSI NAD (VARIASI ) Luas 1)(ha) PROVINSI NAD Keterangan Sumber: Luas 1) adalah luas menurut Final Report RTRWP DI Aceh 2000, p.IV-8 Luas 2) adalah luas menurut Laporan Kemajuan RTRWP NAD 2004, p.III-5 Luas 5) adalah luas menurut Buku Aceh Dalam Angka 2008, p.33. Luas 3) adalah luas menurut Laporan Kemajuan RTRWP NAD 2004, p.IV-17 Luas 4) adalah luas menurut Laporan Akhir RTRWP NAD 2006, p.2-80 *) Luas Kabupaten Pidie Jaya masih tergabung dengan Kabupaten Pidie . **) Luas Kota Subulussalam masih tergabung dengan Kabupaten Aceh Singkil .
- 5. RTRW PROVINSI NAD I - 5 Gambar 1.3.1 Wilayah Provinsi NAD
- 6. RTRW PROVINSI NAD I - 6 Berdasarkan penetapan UU 32/2004 Pasal 18 ayat (4), maka selain wilayah daratan yang akan menjadi lingkup wilayah perencanaan RTRW Provinsi NAD juga tercakup wilayah laut kewenangan pengelolaan (WLK) Provinsi NAD sejauh 12 (dua belas) mil-laut dari garis pantai terluar ke arah laut lepas. Dengan demikian maka wilayah laut kewenangan tersebut terdapat atau terletak di Samudera Hindia, Laut Andaman, dan Selatan Malaka. Luas wilayah laut kewenangan Provinsi NAD tersebut adalah sekitar 56.563 km2 atau 5.656.300 Ha. 1.3.3 Lingkup Substansi Rencana dalam RTRW Provinsi NAD Sesuai dengan penetapan UU 26/2007 Pasal 23 ayat (1), lingkup substansi atau muatan rencana dalam RTRW Provinsi NAD adalah meliputi: 1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi NAD. 2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi NAD yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi NAD. 3. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi NAD yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi NAD. 4. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi NAD. 5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi NAD yang berisi Indikasi Program Utama jangka menengah lima tahunan. 6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi NAD yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disindentif, serta arahan sanksi. Substansi rencana yang berkaitan dengan gambar peta akan disajikan dengan peta pada ketelitian skala 1 : 250.000. Untuk kedalaman data, analisis dan penetapan rencana menurut bagian wilayah adalah sampai tingkat kabupaten/kota, sementara kedalaman untuk sistem jaringan prasarana adalah sampai sistem jaringan primer (untuk wilayah). 1.3.4 Jangka Waktu Rencana Sesuai dengan ketentuan UU 26/2007 tentang penataan ruang, jangka waktu rencana untuk RTRW Provinsi NAD ini adalah 20 (dua puluh) tahun, selaras juga dengan jangka waktu untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Dengan acuan saat penyusunan rencana dan antisipasi penetapan Qanun RTRW Provinsi NAD pada tahun 2009 ini, maka jangka waktu rencana untuk RTRW Provinsi NAD ini adalah sampai tahun 2029. Bila dipilah selaras dengan rencana jangka menengah atau 5 (lima) tahunan, maka akan ada 4 (empat) jangka waktu lima tahunan, yaitu: 2010 2014, 2015 2019, 2020 2024, dan 2025 2029. 1.4 Pendekatan dan Kerangka Perumusan Rencana 1.4.1 Landasan Pemikiran Untuk memahami konteks perencanaan khususnya perencanaan tata ruang, maka landasan pemikiran dapat digambarkan sebagai pola fikir perencanaan, seperti pada Gambar 1.4.1. Ada enam hal pokok pemikiran sebagai landasan bagi pola fikir tersebut, yakni : 1. Pemahaman terhadap karakter sosial ekonomi kemasyarakatan dan aspirasinya. Pengembangan wilayah akan sangat berkaitan dengan bagaimana rencana tata ruang dapat mendukung perikehidupan sosial masyarakat yang beragam.
- 7. RTRW PROVINSI NAD I - 7 2. Pemahaman terhadap karakter fisik wilayah dan sumber daya alam. Setiap sistem fisik kehidupan mempunyai karakter-karakter khusus yang unik yang dapat menjadi pendukung maupun kendala perkembangannya, sehingga upaya untuk mengembangkan fungsi-fungsi kegiatan harus memandang keberlanjutan daya dukungnya dalam kurun masa datang serta bagaimana memanfaatkannya secara optimal. 3. Pemahaman terhadap keterkaitan timbal balik antara kinerja aktivitas wilayah dengan wujud dan perwujudan ruang fisiknya. Dalam hal ini kinerja aktivitas yang buruk akan mewujudkan kualitas ruang wilayah yang buruk, atau sebaliknya ruang fisik yang tidak tertata dengan baik akan mewujudkan kinerja aktifitas yang buruk pula. Kondisi ini bersifat kumulatif dan saling memberikan pengaruh negatif dan akan semakin menurunkan kualitas kehidupan, sosial, ekonomi di masa yang akan datang. 4. Pemahaman terhadap pelaku dan aktor-aktor pembangunan dalam mendukung wujud ruang yang diharapkan. Setiap rencana pembangunan termasuk rencana tata ruang akan melibatkan setiap pelakunya sebagai subjek dan harus menjamin adanya mekanisme partisipasi masyarakat, swasta dan pemerintah dalam mendukung program-program pembangunan. Upaya untuk mensosialisasikan rencana perlu dilakukan untuk menghindari rencana tata ruang menjadi produk yang tidak dapat/tidak mungkin direalisasikan karena masyarakat tidak tahu, menganggap tidak perlu atau kepentingannya tidak terakomodasi atau bahkan dianggap merugikan kepentingannya. 5. Pemahaman terhadap aspek kelembagaan, aspek hukum dan manajemen pembangunan untuk mendukung realisasi wujud ruang yang diharapkan. Upaya untuk menata wilayah tidak terlepas dari persoalan kelembagaan dan manajemen pembangunan yang terkait dengan upaya mengkonsolidasikan serta mengintegrasikan berbagai perencanaan yang telah dibuat. Dalam hal lain, upaya mengelola sumber daya dana, tenaga dan waktu juga menjadi faktor mendukung perwujudan ruang sebagaimana yang direncanakan. 6. Pemahaman terhadap aspek eksternal regional/konstelasi geografis wilayah sebagai faktor yang berpengaruh terhadap eksistensi wilayah. Perkembangan lingkungan eksternal dapat mempengaruhi eksistensi wilayah baik bersifat positif maupun bersifat negatif. Secara diagramatis pola fikir perencanaan terebut dapat digambarkan sebagai berikut. (1) (4) (3) (5) (2) (6) (Perhatian Utama RTRW) Pembangunan Fisik dan Faktor-Faktor Sumber Daya Alam Eksternal GAMBAR 1.4.1 Sosial - Ekonomi Pelaku / Aktor Masyarakat Pembangunan KOMPONEN DALAM POLA FIKIR PERENCANAAN Interaksi Kelembagaan dan dinamikanya
- 8. RTRW PROVINSI NAD I - 8 1.4.2 Perencanaan Tata Ruang Bagian Dari Perencanaan Pembangunan Menyeluruh Perencanaan tata ruang adalah bagian integral dari perencanaan pembangunan atau pengembangan. Dalam hal ini rencana tata ruang disebut juga sebagai matra ruang dari perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Bertolak dari kondisi yang ada sebelumnya, maka corak rencana pengembangan (planning styles menurut Brian J.L.Berry dalam: L.S.Bourne & J.W.Simmons, System of Cities,1978, p.508-509 ) akan merupakan perpaduan ataupun salah satu dari corak (styles): - Pemecahan atau pengatasan terhadap masalah yang pernah atau tengah dihadapi (ameliorative problem-solving), - Memodifikasikan kecenderungan sehingga dapat dihindarkan permasalahan di masa datang (allocative trend-modifying), - Mencari peluang pengembangan yang lebih baik berdasarkan kecenderungan yang ada (exploitive opportunity-seeking), - Menggagas sasaran atau target pembangunan yang baru sama sekali berdasarkan potensi yang ada (normative goal-oriented). Perpaduan corak seperti di atas akan mewarnai kebijakan, strategi, dan perencanaan pengembangan / pembangunan secara menyeluruh (integral); dan perencanaan tata ruang merupakan salah satu aspeknya, atau disebutkan sebagai matra ruang. Oleh karena itu dalam perencanaan tata ruang harus diapresiasi pendekatan perencanaan pembangunan secara menyeluruh tersebut. Pada Gambar 1.4.2 digambarkan pendekatan perumusan rencana pengembangan dengan corak perencanaan tersebut. GAMBAR 1.4.2 PENDEKATAN CORAK PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pemecahan Masalah Kondisi Kebijakan, Menyeluruh Sekarang dan Modifikasi Trend Strategi, dan Sebelumnya Perencanaan "Goal Oriented" Non-Spatial Spatial serta Trend Mencari Peluang Pembangunan atau Kecenderungan 1.4.3 Keterkaitan RTRWP NAD Dengan Dokumen-Dokumen Lain Karena di satu pihak merupaan matra ruang dari perencanaan pembangunan, dan di lain pihak ada keterkaitan dengan lingkup rencana yang lebih atas (nasional) dan lingkup rencana yang lebih rendah (kabupaten/kota), maka perlu diidentifikasikan juga keterkaitan RTRW Provinsi NAD dengan dokumen-dokumen lainnya, baik berupa peraturan perundang-undangan, rencana-rencana tata ruang lainnya, rencana pembangunan daerah, rencana-rencana sektoral, dan kebijakan lainnya yang ada dan berlaku. Untuk itu pada Gambar 1.4.3 dikemukakan keterkaitan RTRW Provinsi NAD dengan dokumen-dokumen lainnya tersebut.
- 9. RTRW PROVINSI NAD I - 9 GAMBAR 1.4.3 KETERKAITAN RTRW PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMEN LAINNYA * UU No. 25/2004 * UU No. 32/2004 * UU No. 11/2006 * UU No. 26/2007 * PP No. 26/2008 - RTRWN *RTRW Kab./Kota di Prov. NAD * Rencana-Rencana Sektoral * RTR Kawasan atau Rencana Detail * RTRWP NAD (sebelumnya) RTRW Provinsi NAD * RPJP Prov. NAD * RPJM Prov. NAD 1.4.4 Proses Normatif Penyusunan RTRWP NAD Proses normatif penyusunan RTRW Provinsi NAD, dimulai sejak dari pengumpulan data dan informasi, analisis, perumusan konsepsi dan strategi pengembangan, sampai dengan perumusan rencana. Untuk itu pada Gambar 1.4.4 dikemukakan pendekatan/proses normatif penyusunan RTRW Provinsi NAD.
- 10. RTRW PROVINSI NAD I - 10 GAMBAR1.4.4 PENDEKATANPROSESNORMATIFPENYUSUNAN RTRWPROVINSINAD PERATURANPERUNDANG- SEMINAR UNDANGAN& DOKUMENPERENCANAAN TERKAIT RTRWPNAD: ANALISIS/KAJIAN: DATA&INFORMASI:*Kebijakan&StrategiPemb.1.Tujuan,Kebijakan,danStrategi *KebijakanPembangunan*KedudukanWil./RegionalSettingKarakterPerkem-PenataanRuangWilayah. *Ekonomi*Ekonomi&SektorUnggulanbanganWilayahDRAFT2.RencanaStrukturRuangWilayah. *Kependudukan/SDM*Kependudukan/SDM& RTRWPNAD 3.RencanaPolaRuangWilayah. *Infrastruktur/SDB*Infrastruktur/SDBKonsepsiPengem-4.PenetapanKawasanStrategisProvinsi. *Fisik/Lingkungan/SDA*Fisik/Lingkungan/SDAbanganWilayah5.ArahanPemanfaatanRuangWilayah: *PenggunaanLahan*SistemPermukiman/PusatIndikasiProgramUtamaLimaTahunan. *PembiayaanPembangunan*PenggunaanLahan6.ArahanPengendalianPemanfaatan *Kelembagaan*PembiayaanPembangunanRuang: *Kelembagaan*indikasiarahanperaturanzonasi, *arahanperizinan, *arahaninsentifdandisinsentif, *arahansanksi. MASUKANDARISTAKEHOLDERPEMBANGUNANWILAYAHPROVINSINADREKOMENDASIIMPLEMENTASI
- 11. RTRW PROVINSI NAD I - 11 1.5 Sistematika Pembahasan Dalam Laporan Bab I PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penyusunan RTRW Provinsi NAD, tujuan dan sasaran, ruang lingkup pekerjaan, dan kerangka pendekatan dalam penyusunan RTRW Provinsi NAD ini. Bab II PROVINSI NAD DALAM KONTEKS KERUANGAN WILAYAH MAKRO/EKSTERNAL Dalam bab ini dikemukakan mengenai penetapan RTRW Nasional yang berkenaan dengan wilayah Provinsi NAD. Penetapan dari RTRW Nasional tersebut akan menjadi acuan dan sekaligus masukan atau input dalam perumusan substansi rencana dalam RTRW Provinsi NAD. Bab III DASAR-DASAR PERTIMBANGAN PERUMUSAN RTRW PROVINSI NAD Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil-hasil kajian atau analisis terhadap wilayah Provinsi NAD. Kajian atau analisis tersebut meliputi: kebijaksanaan pembangunan, kedudukan wilayah dalam konteks makro (regional setting), ekonomi dan sektor unggulan, kependudukan / sumber daya manusia, prasarana dan sarana wilayah / sumber daya buatan, fisik lingkungan / sumber daya alam, sistem permukiman dan pusat-pusat pelayanan dalam wilayah, penggunaan lahan dan pola ruang, serta pembiayaan dan kelembagaan penataan ruang. Bab IVKONSEPSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI NAD Dalam bab ini diuraikan mengenai konsepsi umum pengembangan wilayah, konsepsi pengembangan wilayah dalam konteks tata ruang, dan strategi umum pengembangan wilayah. Bab V RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NAD Dalam bab ini diuraikan mengenai substansi utama pembahasan yaitu rencana tata ruang wilayah Provinsi NAD, yang meliputi: tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang (implementasi rencana); dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Bab VI REKOMENDASI IMPLEMENTASI RTRW PROVINSI NAD Dalam bab ini dikemukakan rekomendasi langkah-langkah yang perlu dan patut ditempuh sebagai upaya untuk lebih mengefektifkan implementasi rencana yang ditetapkan di atas.