2. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
Menjelaskan pengertian pers.
Menguraikan tentang teori-toeri pers.
Mendeskripsikan sistem pers di
beberapa negara.
Menganalisis sifat, fungsi, dan peranan
pers serta perkembangan pers di
Indonesia.
3. Pengertian Pers
PERKEMBANGAN
PERS
Teori-teori
Tentang Pers
Sistem Pers di
Beberapa Negara
Otoritarian
Libertarian
Komunis
Barat (USA)
Komunis (Rusia)
Karakteristik Pers
Barat & Komunis
Sifat, Fungsi dan
Peranan Pers
Perkembangan Pers di Indonesia
4. 1. Pengertian, Fungsi & Peran Serta Perkembangan
Pers di Indonesia
a. Pengertian Pers
Istilah Pers diberi pengertian dengan penerbitan pers.
Belakangan pengertiannya meliputi dua hal :
a. Pers dalam arti sempit, yakni media cetak dan
b. Pers dalam arti luas, yakni meliputi semua barang
cetakan yang ditujukan untuk umum sebagai
pengganti istilah printed mass media.
Wartawan sebagai bagian dari pers adalah orang yang
secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik
(tulis-menulis berita).
5. Lanjutan .
1. Ensiklopedi Pers Indonesia, istilah Pers merupakan sebutan
bagi penerbit/perusahaan/kalangan yang berkaitan dengan
media masa atau wartawan.
2. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, adalah lembaga
sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan
kegiatan jurnalistik meliputi : mencari, memperoleh, memi-liki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan
grafik maupun dlm bentuk lainnya dgn menggunakan media
cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yg tersedia.
3. Profesor Oemar Seno Adji, Pers dalam arti sempit mengan-dung
penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan atau berita-berita
dengan kata tertulis. Dalam arti luas, yaitu memasuk-kan
di dalamnya semua media mass communications yang
memancarkan pikiran, dan perasaan seseorang baik dengan
kata-kata tertulis maupun dengan lisan.
6. Lanjutan .
4. L. Taufik, dalam bukunya, pengertian pers terbagi dua :
a. Pers dalam arti sempit diartikan sebagai surat
kabar, koran, majalah, tabloid, dan buletin-buletin
kantor berita. Jadi, pers terbatas pada media
tercetak.
b. Pers dalam arti luas mencakup semua media massa,
termasuk radio, televisi, film dan internet.
5. Leksikom Komunikasi, Pers berarti : 1) usaha
percetakan dan penerbitan, 2) usaha pengumpulan dan
penyiaran berita, 3) penyiaran berita melalui surat
kabar, majalah, radio, dan televisi. Istilah press atau
pers : surat kabar dan majalah (dalam arti sempit) &
dalam arti luas yaitu, menyangkut media massa (surat
kabar, radio, televisi, dan film).
7. b. Teori-teori Tentang Pers
Teori Pers Otoritarian
Menganggap negara merupakan ekspresi tertinggi dari
organisasi kelompok manusia, mengungguli masyarakat
dan individu.
Menurut Mc. Quail, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pers
otoritarian :
1. Media selamanya (akhirnya)harus tunduk kepada
penguasa yang ada.
2. Penyensoran dapat dibenarkan.
3. Kecaman thd penguasa atau penyimpangan dari kebijakan
resmi tidak dapat diterima.
4. Wartawan tidak mempunyai kebebasan di dalam
organisasinya.
8. Teori Pers Libertarian
Berpendapat bahwa pers harus memiliki kebebasan
yg seluas-luasnya untuk membantu manusia
mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki
tersebut.
Teori ini memandang sensor merupakan tindakan yg
inkonstitusional thd kemerdekaan pers. Karena pers
mempunyai tugas :
1. Melayani kebutuhan kehidupan ekonomi (iklan)
2. Melayani kebutuhan kehidupan politik
3. Mencari keuntungan (demi kelangsungan
hidupnya)
4. Menjaga hak warga negara
5. Memberi hiburan.
9. Lanjutan .
Krisna Harahap, menyebutkan ciri-ciri pers
Libertarian :
1. Publikasi bebas dari setiap penyensoran pendahuluan,
2. Penerbitan & pendistribusian terbuka bagi setiap orang
tanpa memerlukan izin atau lisensi,
3. Kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai
politik tidak dapat dipidana,
4. Tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal,
5. Publikasi kesalahan dilindungi sama halnya dengan
publikasi kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan
dengan opini dan keyakinan,
6. Tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpu-lan
informasi untuk kepentingan publikasi,
7. Wartawan mempunyai otonomi profesional dalam
organisasi mereka.
10. Teori Tanggung Jawab Sosial
Bahwa kebebasan pers harus disertai tanggung jawab
kepada masyarakat. Kebebasan pers itu perlu
dibatasi oleh dasar moral, etika & hati nurani insan
pers.
Komisi Kemerdekaan Pers, bahwa kemerdekaan pers itu
harus diartikan :
1. Bahwa kebebasan tersebut tidaklah berarti bebas untuk
melanggar kepentingan-kepentingan individu lain.
2. Bahwa kebebasan harus memperhatikan segi-segi
keamanan negara.
3. Bahwa pelanggaran terhadap kemerdekaan pers
membawa konsekuensi/ tanggung jawab terhadap ukuran
yang berlaku.
11. Lanjutan .
Prinsip utama teori Tanggung Jawab Sosial, sbb :
1. Media mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat.
2. Menetapkan standar yang tinggi atau professional tentang
keinformasian, kebenaran, obyektivitas, keseimbangan, dsb.
3. Dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan
lembaga yang ada.
4. Menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan
kejahatan, yang akan mengakibatkan ketidaktertiban atau
penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama.
5. Bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinekaan.
6. Memberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan
berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab.
7. Masyarakat memiliki hak mengharapkan standar prestasi
yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk
mengamankan kepentingan umum.
12. Teori Pers Komunis
Pers merupakan alat pemerintah (partai yg berkuasa)
dan bagian integral dari negara, sehingga pers harus
tunduk kepada pemerintah. Berfungsi sebagai alat
untuk melakukan indoktrinasi massa.
Ciri-ciri Teori Pers Komunis :
1.Media berada di bawah pengendalian kelas peker-ja,
karenanya ia melayani kepentingan kelas tsb.
2. Media tidak dimiliki secara pribadi.
3.Masyarakat berhak melakukan sensor & tindakan
hukum lainnya untuk mencegah atau menghukum
setelah terjadinya peristiwa publikasi anti
masyarakat.
13. c. Sistem Pers di Beberapa
Negara
Sistem Pers Barat (USA)
Representasi sistem pers barat ini dapat diwakili oleh
sistem pers Amerika Serikat dan Eropa. Pada umunya
baik Amerika maupun Eropa menganut falsafah
Liberalisme, yang menjadi landasan sistem sosial,
sistem politik dan sistem pemerintahan mereka.
Di Amerika Serikat, pers mempunyai kebebasan untuk
bergerak. Di dalam sistem liberal, pers tidak
berorientasi pada politik pemerintah (bkn merupakan
terompet pemerintah seperti di negara-negara).
14. Lanjutan .
Sistem Pers Komunis (Rusia)
Pers di negara Komunis dimiliki sepenuhnya oleh
pemerintah; tidak adak kepemilikan oleh perorangan
atau swasta.
Pers digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan
kekuasaan pemerintah dan partai untuk kegiatan
propaganda dan agitasi.
Ada lembaga kontrol/sensor yang diberi
nama Glavit. Tugasnya : mengawasi
bahan-bahan pers yang akan
dipublikasikan dan tugas-tugas untuk
mengamankan politik ideologis dan
keamanan.
15. Lanjutan .
Menurut F. Rachmadi, fungsi pers komunis :
1. Pers sebagai alat propaganda, agitator, dan organisator
kolektif.
2. Pers merupakan tempat pendidikan kader-kader komu-nis
di kalangan masa.
3. Pers bertugas sebagai lembaga yang memmobilisasi
dan berorganisir masa untuk pembangunan ekonomi.
4. Pers menerapkan dan menyiarkan semua dekrit,
keputusan, intruksi yang di keluarkan oleh Komite
Sentral Partai maupun oleh Pemerintah Rusia serta
bahan publikasi lain dari pemerintah.
5. Pers berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol dan
kritik.
16. Sistem Pers di Negara-Negara Berkembang
Ciri-ciri khusus :
1. Cenderung mengikuti sistem pers negara bekas penjajahnya.
2. Masih mencari bentuk yang tepat, sehingga kurang stabil.
3. Dituntut dapat berperan sebagai agent of social change dan
mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan.
4. Dalam pelaksanaannya, terdapat pembatasan-pembatasan
dengan menganut sistem pers tanggung jawab sosial (social
responsibility ).
5. Mengalami masalah di bidang komunikasi, yaitu; ketimpangan
informasi, monopoli, dan pemusatan yang berlebihan dari
sumber dan jalur komunikasi.
6. Pola hubungan antara pers & pemerintah mempunyai tendensi
perpaduan antara sistem-sistem yang ada (libertarian,
authoritarian, social responsibility, dll.).
17. d. Sifat, Fungsi dan Peranan Pers
Sifat Pers
Sifat (Falsafah) Pers, mencakup sbb :
Liberal Democration press (Pers Demokrasi
liberal),
Communist Press (Pers Komunis),
Authoritarian Press (Pers Otoriter ),
Freedom and Responsibility Press (Pers Bebas
dan Bertanggung-jawab),
Development Press (Pers Pembangunan), dan
Five Foundation Press (Pers Pancasila)
18. Misi dan Fungsi Pers
Pers mempunyai misi :
1. Ikut mencerdaskan masyarakat,
2.Menegakkan keadilan,
3. Memberantas kebatilan.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers, pada Pasal 3 antara lain disebutkan
pers nasional berfungsi sebagai media informasi,
pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan dapat juga
sebagai lembaga ekonomi.
19. Lanjutan .
Menurut Kusman Hidayat, Pers mempunyai 4 fungsi :
1. Fungsi Pendidik, yaitu melalui karya-karya tercetaknya,
membantu masyarakat meningkatkan budayanya.
2. Fungsi Penghubung, merupakan sarana lalu-lintas
hubungan antar manusia.
3. Fungsi Pembentuk Pendapat Umum; melalui rubrik-rubrik
dan kolom-kolom tertentu, merupakan ruang untuk
memberikan pandangan/pikiran kepada khalayak
pembaca.
4. Fungsi Kontrol, pers berusaha melakukan bimbingan
dan pengawasan kepada masyarakat tentang tingkah
laku yang benar/yang tidak dikehendaki oleh khalayak.
20. Peranan Pers
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,
menyebutkan tentang peranan pers :
1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong
terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi
Manusia, serta menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan
informasi yang tepat, akurat dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan
umum.
5.Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
21. e. Perkembangan Pers di Indonesia
Pers Jaman Penjajahan Belanda & Jepang
Pemerintah penjajah Belanda memandang perlu
membuat undang-undang khusus untuk membendung
pengaruh pers Indonesia, karena menjadi momok yang
harus diperangi.
Masa pendudukan Jepang, pers Indonesia banyak yang
berjuang tidak hanya dengan tulisan, melainkan juga
melalui : org. keagamaan, pendidikan, politik, dsb.
Baik masa kolonial Belanda maupun Jepang,
menggambarkan bahwa kehidupan pers masa itu
sangat tertekan.
22. Pers di Masa Pergerakan
Dengan munculnya pergerakan modern Budi Utomo (20 Mei
1908), surat kabar yang dikeluarkan lebih banyak berfungsi
sebagai alat perjuangan.
Pers menjadi terompet dari organisasi pergerakan sema-cam
parlemen orang Indonesia yang terjajah.
Pers menyuarakan kepedihan, penderitaan dan sekaligus
menjadi pendorong untuk memperbaiki nasib dan kedudukan
bangsa.
Saat itu, pers mendapat tekanan dari pemerintah Hindia
Belanda, dengan cara memberantas dan menutup usaha
penerbitan pers pergerakan.
Pada masa pergerakan, berdirilah Kantor Berita Nasional
Antara pada tanggal 13 Desember 1937.
23. Pers di Masa Penjajahan Jepang
Pers semata-mata menjadi alat pemerintah Jepang dan
bersifat pro Jepang.
Pers banyak mengalami penderitaan dan pengekangan
kebebasan yang lebih daripada jaman Belanda.
Namun, ada beberapa keuntungan bagi insan pers Indonesia
yang bekerja pada penerbitan Jepang :
1. Pengalaman yang diperoleh para karyawan bertambah.
2. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam pemberitaan
makin sering dan luas.
3. Adanya pengajaran untuk rakyat agar berpikir kritis
terhadap berita yang disajikan oleh sumber-sumber
resmi Jepang.
24. Pers di Masa Revolusi Fisik
Periode revolusi fisik terjadi antara tahun 1945 sampai 1949.
Saat itu, pers terbagi menjadi dua golongan :
a. Pers yang diterbitkan dan diusahakan Sekutu dan
Belanda yang dinamakan Pers Nica (Belanda).
b. Pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh orang
Indonesia yang disebut Pers Republik.
Sesuai dengan fungsi, naluri dan tradisinya, pers harus men-jadi
penjaga kepentingan publik (public watch dog).
Untuk menangani masalah-masalah pers, pemerintah mem-bentuk
Dewan Pers pada tanggal 17 Maret 1950, yang terdiri
dari orang-orang persuratkabaran, cendikiawan, dan pejabat-pejabat
pemerintah.
Akibat kekuasaan pemerintah yang tidak terlawan, saat itu
organisasi-organisasi pers tidak berkutik.
25. Pers di Era Demokrasi Liberal (1949-1959)
Di era demokrasi liberal, landasan kemerdekaan pers adalah
Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950.
Pers pada waktu itu, lebih banyak diperlakukan negatif. Selama
periode tahun 1952-1959, terjadi tindakan anti pers sebanyak
374 kali, dan yang terbanyak selama tahun 1957, yaitu
mencapai angka 125 kali.
Awal pembatasan terhadap kebebasan pers adalah efek sam-ping
dari keluhan para wartawan thd pers Belanda dan Cina.
Pemerintah selalu mencari cara untuk membatasi penerbitan,
karena negara tidak akan membiarkan ideologi asing
merongrong Undang-Undang Dasar.
Pada akhirnya pemerintah melakukan pembredelan pers, dgn
tindakan-tindakannya yang tidak terbatas pada pers asing saja.
26. Pers di Zaman Orde Lama atau Pers Terpimpin
(1956-1966)
Pers Terpimpin, merupakan pers yang lebih banyak menjadi
alat penguasa daripada alat penyambung lidah rakyat.
Tahun 1960, penguasa perang mulai mengenakan sanksi-sanksi
perizinan terhadap pers dan tindakan tekanan terhadap
pers terus berlangsung.
Memasuki tahun 1964, kondisi kebebasan pers semakin
memburuk, saat itu Kementerian Penerangan dan badan-badannya
mengontrol semua kegiatan pers.
Tindakan-tindakan penekanan terhadap kebebasan pers
merosot, ketika ketegangan dalam pemerintahan menurun.
Para wartawan diwajibkan untuk berjanji mendukung politik
pemerintah.
27. Pers di Era Demokrasi Pancasila dan Orde Baru
Di awal pemerintahan Orde Baru, lahirlah istilah Pers Pancasila.
Masa bulan madu antara pers dan pemerintah, dipermanis
dengan keluarnya UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pokok-pokok
Pers, yang menjamin tidak ada sensor dan pembredelan.
Sejak terjadinya Peristiwa Malari 1974, kebebasan pers menga-lami
set-back yang berakibat beberapa surat kabar dilarang terbit.
Penguasa lebih menggiatkan larangan-larangan melalui telepon
supaya pers tidak menyiarkan suatu berita. Demikian juga penga-wasan
terhadap kegiatan pers dan wartawan diperketat, terutama
menjelang Sidang MPR-1978.
Pada saat itu, pers jarang malah tidak pernah melakukan kontrol
sosial secara krisis, tegas dan berani.
Rezim Orde Baru melihat pers tidak lebih dari sekedar institusi
politik yang harus diatur dan dikontrol seperti halnya dengan
organisasi massa dan Partai Politik.
28. Kebebasan Pers di Era Reformasi
Pemerintahan pada masa reformasi sangat mempermudah izin
penerbitan pers. Akibatnya, pada awal reformasi banyak sekali
penerbitan pers atau koran-koran, majalah atau tabloid baru
bermunculan.
Kalangan pers mulai bernafas lega ketika pemerintah
mengeluarkan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU
No. 40/1999 tentang Pers.
Di dalam UU Pers tsb, dengan tegas menjamin adanya kemerde-kaan
pers sebagai hak asasi manusia, tidak lagi di kenakan
penyensoran, pembredelan dan pelarangan penyiaran.
Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum,
wartawan mempunyai hak tolak.
Pers nasional melaksanakan peran penting dalam mengawal
demokrasi, supremasi hukum, keadilan dan kebenaran, dsb.
29. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
Menguraikan tentang landasan hukum pers
Indonesia dan norma-norma pers nasional.
Menjelaskan tentang orgnisasi pers Indonesia
Mendeskripsikan kode etik jurnalistik dan
tanggung jawab profesi kewartawanan.
Mendeskripsikan tentang kebebasan pers
Indonesia
Menganalisis dampak penyalahgunaan
kebebasan media massa dalam masyarakat
demokrasi Indonesia.
30. Landasan Hukum
PERS
INDONESIA
Norma-norma Pers Nasional
Kode Etik Jurnalistik & Tanggung Jawab
Profesi Kewartawanan
Pers
Indonesia
Organisasi Pers Nasional
Sistem Pers Indonesia
Kebebasan Pers
Pers, Masy & Pem
Dampak Penyalahgunaan
Kebebasan Pers
31. 2. Pers Yang Bebas dan Bertanggung Jawab Sesuai
Kode Etik Jurnalistik Dalam Masyarakat
Demokratis Di Indonesia
a. Landasan Hukum Pers Indonesia
Pasal 28 UUD 1945
Pasal 28 F UUD 1945
Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia
Undang-Undang No. 39 Tahun 2000 tentang Hak
Asasi Manusia Pasal 14 Ayat 1 dan 2
Undang-undang No. 40 Tahun 1999 dalam Pasal 2
dan Pasal 4 ayat 1 tentang pers
32. b. Norma-norma Pers Nasional
Pers Nasional, menganut Norma-norma :
a. Keserasian sosiologis yg berpedoman pada
Pancasila,
b. Pola pikir dan kerja berdasarkan nilai-nilai gotong-royong.
Lingkup hubungannya pers :
a. Hubungan antara pers dan pemerintah
b. Hubungan antara pers dan masyarakat cq. golongan-golongan
dalam masyarakat.
Hubungan antara pers dan pemerintah terjalin dalam
bentuk yang dijiwai oleh semangat persekawanan
(partnership) dalam mengusahakan terwujudnya
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila.
33. c. Organisasi Pers
Dalam komponen sistem pers nasional, terdapat Dewan Pers.
Anggota Dewan Pers terdiri dari:
1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
2. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi
perusahaan pers;
3. Tokoh masyarakat, ahli bidang pers atau komunikasi dan
bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
4. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota;
5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat 3 pasal 15 ditetapkan dengan keputusan presiden;
6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan
sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode
berikutnya.
34. d. Sistem Pers Nasional
Sistem pers nasional adalah sistem pers yang berlaku di
Indonesia.
Ciri khas sistem pers nasional :
1. Integrasi (integaration )
2. Keteraturan (regularity )
3. Keutuhan (wholeness )
4. Organisasi (organization )
5. Koherensi (coherence )
6. Keterhubungan (connectedness ) dan
7. Ketergantungan (interdependence ) dari
bagian-bagiannya.
35. e. Kode Etik Jurnalistik Dan Tanggung
Jawab Profesi Kewartawanan
Kehidupan pers nasional Indonesia, merupakan produk dari
sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang
diproyeksikan ke dalam bidang kegiatan pers.
Aturan main (rules of the game ) pers nasional:
Landasan Idiil : Pancasila (Pemb UUD 1945).
Landasan Konstitusi : Undang-Undang Dasar 1945.
Landasan Yuridis : Undang-undang Pokok Pers.
Landasan Strategis : GBHN.
Landasan Profesional : Kode Etik Jurnalistik.
Landasan Etis : Tata nilai yang berlaku dalam
masyarakat.
36. Pertanggungjawaban :
Dalam menjalankan profesinya seorang wartawan harus :
a. Dengan sadar menjalankan tugas, hak, dan
kewajiban,
b. Mengemukakan apa yang sebenarnya terjadi, jelas,
terang, dan mudah dimengerti serta bersifat terbuka.
Pers dalam pengembangan kegiatan sehari-hari harus
berada dalam konteks interaksi positif antara pers dan
Pemerintah serta masyarakat.
Jika ada masalah dalam masyarakat, pers berupaya
membantu menjernihkan persoalan (fungsi mendidik),
bukan sebaliknya.
37. Kode Etik Jurnalistik
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah menetapkan Kode
Etik Kewartawanan.
Kode Etik Wartawan telah dijadikan pedoman ;
a. Sejak berdirinya PWI di Surakarta bulan Februari 1946.
b. Penegasan kembali dilaksanakan pada tgl 1 Mei 1955.
c. Kongres PWI di Medan (1955), telah dikeluarkan pengesa-han
berlakunya Kode Etik Jurnalistik tersebut.
d. Dalam sidang gabungan PWI Pusat dgn Badan Pekerja
Kongres yang berlangsung di Ujung Pandang (1968), telah
menetapkan perubahan Kode Etik Jurnalistik th 1955.
Kode Etik Jurnalistik merupakan aturan mengenai perilaku dan
pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media
pers dalam siarannya.
38. M. Alwi Dahlan, Ph. D, menyebutkan bahwa ada 3 faktor
yang mempengaruhi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik :
1. Etik Institusional, yaitu sistem aturan, kebijakan,
dan kendala formal yang dikembangkan oleh
institusi yang memiliki media, maupun yang
mengawasi media.
2. Etik Personel, yaitu sistem nilai dan moralitas per-orangan
yang merupakan hati nurani wartawan
(keyakinan pribadi yang menimbang tindakan yang
hendak dilakukannya).
3. Etik Profesional, yaitu menentukan cara pemberian
yang paling tepat sehingga informasi itu mudah
diterima oleh khalayak, dlm proporsi yang wajar.
39. 3. Kebebasan Pers dan Dampak Penyalahgunaan
Kebebasan Media Massa Dalam Masyarakat
Demokratis di Indonesia
a. Kebebasan Pers
Indonesia
Landasan hukum kebebasan pers Indonesia :
1. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebe-basan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
2. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran.
40. Pemahaman Tentang Kebebasan Pers
Adalah kebebasan mengemukakan pendapat, baik
secara tulisan maupun lisan, melalui media pers,
seperti harian, majalah, dan buletin.
Pers dituntut tanggung jawabnya untuk
menegakkan keadilan, ketertiban dan keamanan
dalam masyarakat.
Kebebasan harus disertai tanggung jawab, sebab
kekuasaan mudah sekali disalahgunakan dan
dibuat semena-mena.
Pers harus mempertimbangkan apakah berita
yang disebarkan dapat menguntungkan
masyarakat luas atau sebaliknya.
41. Pers, Masyarakat dan Pemerintah
Hal terpenting yang harus diperhatikan :
1. Interaksi harus dikembangkan sekreatif mungkin.
2. Negara Indonesia, berpaham pada keseluruhan dan
keseimbangan, baik antara individu dan masyarakat
3. Harus dikembangkan hubungan fungsional.
4. Adanya pendekatan kultural terhadap segala persoalan,
sebagai identitas Indonesia.
5. Pengembangan kultur politik yang memungkinkan ber-fungsinya
sistem kontrol sosial dan kritik secara efektif
dan terbuka.
6. Pembangunan masyarakat bisa berlangsung dalam
pola evolusi, reformasi dan revolusi.
42. Lanjutan .
7. Pembangunan seluruh bidang kehidupan masyarakat
yang pelaksanaannya bertahap dan selektif.
8. Adanya kekurangan merupakan gejala umum yg harus
kita terima bersama.
9. Mrp hubungan kekerabatan dan fungsional yang terus
menerus dikembangkan dalam mekanisme dialog.
10.Adanya otonomi masing-masing lembaga sesuai asas
Demokrasi Pancasila.
11.Pers lahir di tengah-tengah masyarakat, sehingga
pers dan masyarakat tidak dapat dipisahkan.
12.Menurut Wilbur Schramm, pers adalah Watcher, forum
and teacher (pengamat, forum dan guru).
43. Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media
(Hasil jejak pendapat Kompas, 12/2/2007) al :
Dunia pers Indonesia semakin tenggelam dalam ideologi
komersial,
Fungsi media masa sebagai alat pendidikan masyarakat tidak
lagi menjadi ciri yang kuat melekat.
Cenderung melebih-lebihkan sebuah pemberitaan.
Sering berbenturan dengan kepentingan pemerintah.
Cenderung berorientasi pada aspek komersial ketimbang
idealisme.
Penayangan adegan kekerasan di televisi sudah berlebihan,
termasuk tayangan yang berbau pornograf dan mistik.
Wajah kebebasan pers Indonesia saat ini, justru dikhawatirkan
dapat menghancurkan moral bangsa.
