際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Babii.sis.hukumperad.nas

Download as PPT, PDF
A
Awis Mirad

Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional dengan menjelaskan: 1. Pengertian sistem hukum dan peradilan serta peran lembaga-lembaga peradilan seperti pengadilan negeri, tinggi, dan Mahkamah Agung; 2. Sumber hukum, penggolongan hukum, dan sanksi hukum; 3. Tugas dan wewenang lembaga peradilan di Indonesia.

1 of 48
Download to read offline
Babii.sis.hukumperad.nas
(Indikator) Hasil Yang Diharapkan : Menguraikan pengertian sistem, hukum dan sistem hukum. Mendeskripsikan tujuan hukum dan sumber hukum. Menganalisis penggolongan hukum dan sanksi hukum Menganalisis sistem peradilan nasional.
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
11..SSIISSTTEEMM HHUUKKUUMM && PPEERRAADDIILLAANN IINNTTEERRNNAASSIIOONNAALL Kata sistem dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. a. PENGERTIAN SISTEM Unsur-unsur dalam sistem mencakup : Seperangkat komponen, elemen, bagian. Saling berkaitan dan tergantung. Kesatuan yang terintergrasi. Memiliki peranan dan tujuan tertentu. Interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar.
b. PENGERTIAN HUKUM 1. Prof. Mr. E.M. Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. 2. Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama & yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya. 3. Drs. E. Utrecht, S.H., hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenya harus ditaati oleh masyarakat itu.
UNSUR-UNSUR DALAM PENGERTIAN HUKUM : Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat ; Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang; Peraturan itu bersifat memaksa;dan Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Bertolak dari pengertian sistem & hukum yang telah dikemukakan di atas, yang dimaksudkan dengan sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya.
c. TUJUAN HUKUM Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Tujuan dibuatnya hukum menurut sebagian pakar adalah sbb : No Tokoh/ Pakar Pendapat Yang Dikemukakan 1. Subekti, S.H. Hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yang mendatangkan atau ingin mencapai kemakmu-ran dan kebahagiaan pada rakyatnya. 2. Van Apeeldoorn Mengatur pergaulan oleh hukum dengan melin-dungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, (kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda) dari pihak yang merugikan. 3. Y. Van Kant Tujuan hukum adalah untuk menjaga agar kepentingan tiap-tiap manusia tidak diganggu. 4. Geny Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepenti-ngan daya guna dan kemanfaatan.
d. SUMBER HUKUM Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempu-nyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanki yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum material dan sumber hukum formal . MACAM-MACAM SUMBER HUKUM : 1. Undang-undang, 2. Traktat, 3. Kebiasaan (hk tidak tertulis), 4. Doktrin, dan 5. Yurisprudensi,
TATA URUTAN PPEERRAATTUURRAANN PPEERRUUNNDDAANNGG--UUNNDDAANNGGAANN ((TTAAPP MMPPRR NNoo.. IIIIII//MMPPRR//22000033)) Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Dasar 1945 2. Ketetapan MPR-RI 3. Undang-undang 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) 5. Peraturan Pemerintah 6. Keputusan Presiden ; dan 7. Peraturan Daerah.
e. PENGGOLONGAN HUKUM Hukum Wujud Tertilis Tidak Tertulis Ruang Waktu Pribadi Lokal Nasional Ius Contitutum Internasional Ius Contituendum Hukum Antar Waktu Satu Golongan Semua AGnotlaorn Ggaonl. I s i Publik Privat/Perdat a Hk. Tata HNek.g Aardam. HNek.g Paridaana Hk. Acara Hk. Perorangn Hk. Keluarga Hk. Kekayaan Tugas Material Hk. Waris dan Fungsi Formal Pidana Formal Perdata Formal
f. SANKSI HUKUM Macam-macam sanksi Pidana (Pasal 10 KUHP) : 1. Hukuman Pokok, yang terdiri dari : a. Hukuman Mati b. Hukuman Penjara, yang terdiri dari : 1) Hukuman seumur hidup 2) Hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun) c. Hukuman Kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari). 2. Hukuman Tambahan, yang terdiri dari : a. Pencabutan hak-hak tertentu. b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu. c. Pengumuman keputusan hakim.
g. PERBEDAAN HUKUM PIDANA DAN PERDATA
hh.. PPEERRAADDIILLAANN NNAASSIIOONNAALL Pasal 1 UU No. 4/2004, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan ; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Umum/Sipil Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Militer Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri Umum/Sipil Pengadilan Negeri Pengadilan Militer Pengadilan Tata Usaha Negara
(Indikator) Hasil Yang Diharapkan : Menguraikan fungsi pengadilan negeri, tinggi dan MA. Mendeskripsikan tugas dan kewenangan pengadilan negeri, tinggi dan MA. Menganalisis wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Mendeskripsikan dengan memberi contoh bentuk sikap terbuka, objektif atau rasional, dan mengutamakan kepentingan umum
Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Peranan Lembaga- Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi Fungsi Tugas Wewenang Fungsi Tugas Wewenang Fungsi/Tugas Wewenang Wewenang Kewajiban
22.. PPEERRAANNAANN LLEEMMBBAAGGAA--LLEEMMBBAAGGAA PPEERRAADDIILLAANN aa.. PPEENNGGAADDIILLAANN NNEEGGEERRII ((TTIINNGGKKAATT PPEERRTTAAMMAA)) Fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penaha-nan yg diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kpd Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. TTiinnddaakk ppiiddaannaa yygg ppeemmeerriikkssaaaannnnyyaa hhrrss ddiiddaahhuulluukkaann,, yyaaiittuu :: KKoorruuppssii,, TTeerroorriissmmee,, NNaarrkkoottiikkaa//ppssiikkoottrrooppiikkaa,, PPeennccuucciiaann uuaanngg,, aattaauu yyaanngg ddiitteennttuukkaann oolleehh UUUU ddaann ppeerrkkaarraa yyaanngg tteerrddaakkwwaannyyaa bbeerraaddaa ddii ddaallaamm RRuummaahh TTaahhaannaann NNeeggaarraa..
Tugas dan kewenangannya, mencakup : Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, atau penghentian tuntutan. Tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Memberikan teguran dan peringatan yg dipandang perlu dng tidak mengurangi kebebasan Hakim dlm memeriksa & memutus perkara. Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.
b. PENGADILAN TINGGI (TINGKAT KEDUA) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Pengadilan Tingkat Banding). Fungsi Pengadilan Tinggi adalah. Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dpt memberi peringatan, teguran, & petunjuk yg dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya.
Wewenang Pengadilan Tinggi adalah : Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.
3. Mahkamah AAgguunngg ((TTiinnggkkaatt KKaassaassii)) Daerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya diseluruh Indonesia, dan menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya. Tugas atau Fungsi Mahkamah Agung : Melakukan pengawasan tertinggi thd penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dlm menjalankan kekuasaan kehakiman. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua lingku-ngan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan. Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.
Wewenang Mahkamah Agung : Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, (terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan), Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili, Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan, Memberi teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dalam hal kasasi, yg menjadi wewenang MA,dikarenakan : Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang berlaku, Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Permohonan kasasi, dapat dilakukan dalam perkara : Perdata Pidana Asas-asas penuntutan bagi seseorang yang dianggap bersalah, Asas Opportunitas Asas Legalitas
d. MAHKAMAH KONSTITUSI Mahkamah Konstitusi sesuai UU No. 24/2003, memiliki wewenang dan kewajiban : Wewenang, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan Pemilihan Umum. Kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
ee.. SSIIKKAAPP SSEESSUUAAII KKEETTEENNTTUUAANN HHUUKKUUMM Sikap Terbuka Contoh : Mau mengatakan benar atau salah, dan berupaya selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum. Sikap Obyektif/Rasional Contoh : sanggup menyatakan ya atau tidak dalam ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya. Sikap Mengutamakan Kepentingan Umum Contoh : Merelakan tanah atau bangunan diambil pemerintah untuk kepentingan sarana jalan atau jembatan.
(Indikator) Hasil Yang Diharapkan : Menguraikan pengertian korupsi dan persepsi masyarakat tentang korupsi. Menganalisis fenomena korupsi di Indonesia. Mendeskripsikan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menampilkan sikap peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pengertian Korupsi Gambaran Umum Korupsi Persepsi Masyarakat Fenomena Korupsi Peran Serta Upaya Pemberantasan Korupsi DI Indonesia Upaya Pencegahan Upaya Penindakan Upaya Edukasi Masyarakat Upaya Edukasi LSM
a. Pengertian Korupsi Kata KORUPSI mrpk penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dsb. untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur penyelewengan atau ketidak jujuran. KOLUSI, adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggaraan negara atau antara penyelenggara negara dan lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. NEPOTISME, adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan negara. 3. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
Pengertian Gratifikasi Menurut Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pengecualian, yaitu sesuai Pasal 12 C ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. GAMBARAN UMUM KORUPSI Tuntutan masyarakat untuk megakkan supremasi hukum dan pembe-rantasan KKN, dituangkan dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 dan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Beberapa contoh kasus : Beberapa perusahaan dan pejabat Indonesia yang menerima suap dari perusahaan Jepang sehingga mampu memenangkan proyek milyaran yen (Media Indonesia, 15/10/1999), Berdasarkan audit Price Waterhouse Cooper (PWC), terdapat in-efisiensi di Pertamina sejak 1 April 1996 s.d. 31 Maret 1998 sebesar US $ 6,1 milyar (Kompas, 20/7/1999).
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) 2004 TRANSPARENCY INTERNATIONAL Rank Negara IPK Rank Negara IPK 1 Finlandia 9,7 47 Korea Selatan 4,5 2 New Zealand 9,6 50 Suriname 4,3 3 Denmark 9,5 66 Thailand 3,6 4 Islandia 9,5 70 Srilanka 3,5 5 Singapura 9,3 71 China 3,4 6 Swedia 9,2 72 Saudi Arabia 3,4 7 Swiss 9,1 92 India 2,8 8 Norwegia 8,9 103 Papua N. Guinea 2,6 9 Australia 8,8 104 Philipina 2,6 16 Hongkong 8,0 106 Vietnam 2,6 24 Jepang 6,9 132 Pakistan 2,1 30 Uni Emirat Arab 6,1 137 Indonesia 2,0 35 Taiwan 5,6 143 Myanmar 1,7 39 Malaysia 5,0 145 Bangladesh 1,5
PRAKTEK-PRAKTEK KORUPSI DALAM URUSAN BISNIS Ijin-ijin usaha (ijin domisili, ijin usaha, ijin ekspor, angkut barang, ijin bongkar muat barang, dll.). Pajak (restitusi pajak, penghitungan pajak, dispensasi pajak). Pengadaan barang dan jasa pemerintah (prosedur tender, penunjukan langsung, mark up dll.). Proses pengeluaran dan pemasukan barang di pelabuhan (bea cukai). Pungutan liar oleh oknum polisi, imigrasi, tenaga kerja. Proses pembayaran termin proyek dari KPPN.
AKTOR PELAKU KORUPSI Korupsi pada Januari - Agustus Tidak kurang dari 2,7 triliun rupiah uang negara yang dikorupsi pada tahun 2004 (Lap. Cawu II ICW). 2004
c. PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KORUPSI 1. Kelompok mahasiswa sering menanggapi masalah korupsi dengan protes-protes terbuka. Mereka sangat sensitif terhadap perbuatan korup dan yang merugikan negara dan masyarakat luas. 2. Pada umumnya, mereka masih memiliki idealisme tinggi dan berfikir jauh kedepan. 3. Kritik-kritik mahasiswa, pada umumnya karena faktor ketidak puasan dan kegelisahan psikologis (psychological insecurity). Tema-tema demonstrasi sering mengangkat permasalahan penguasa yang korup dan derita rakyat.
d. FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA Pada kehidupan masyarakat yang mengalami proses perubahan, selalu muncul kelompok-kelompok sosial baru yang ingin berpartisipasi dalam bidang politik, namun sesungguhnya banyak diantara mereka yang tidak mampu. Di lembaga-lembaga politik, mereka (politikus instan) sering hanya ingin memuaskan ambisi pribadinya dengan dalih kepentingan rakyat. Tapi tidak jarang diantara mereka sering terjebak pada ambisi pribadi dan kepentingan kelompok tertentu.
Sebagai akibatnya, terjadilah hal-hal berikut : Munculnya oknum pemimpin yang lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, sehingga kesejahteraan umum mudah dikorbankan. Lembaga-lembaga politik cenderung dimanipulir oleh oknum-oknum pemimpinnya. Pada sebagian oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya, berlomba-lomba untuk mencapai obyek politik dalam bentuk keuntungan materiil, sehingga terjadi kehampaan motivasi perjuangan. Terjadilah erosi loyalitas kepada bangsa dan negara, karena lebih menonjolkan dorongan pemupukan harta kekayaan dan kekuasaan. Jadi, mulailah penampilan pola tingkah laku yang korup.
PENYEBAB UTAMA KORUPSI DI INDONESIA Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum; Rendahnya integritas dan profesio-nalisme ; Adanya peluang di lingkungan kerja, karena jabatan dan lingkungan masyarakat; Merasa selalu kurang dalam memperoleh penghasilan (gaji PNS); Sikap yang tamak, lemah iman, kejujuran dan rasa malu.
SEGITIGA KORUPSI
e. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI 1) Upaya Pencegahan, antara lain : Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk memberikan keteladanan, dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggungjawab sosial yang tinggi. Menanamkan aspirasi, semangat dan spirit nasional yang positif dengan mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan negara melalui sistem pendidikan formal, non formal dan pendidikan agama. Melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan prinsip achievement atau keterampilan teknis dan tidak lagi berdasarkan norma ascription yang dapat membuka peluang berkembangnya nepotisme.
RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) PEMBERANTASAN KORUPSI Pencanangan sebuah Rencana Aksi Nasional yang efektif, terpadu, dan menyeluruh (national integrity system) dalam mencegah dan memberantas korupsi dengan melibatkan seluruh komponen bangsa (masyarakat madani, swasta, eksekutif, legislatif, yudikatif, media dan pemuka agama) RAN diharapkan dapat mengidentifikasi gap antara Konvensi PBB menentang Korupsi dan situasi dalam negeri saat ini. Dalam pencanangan RAN pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
2) Upaya Penindakan, antara lain : UU No. 30/2002 merupakan amanat dari UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 43 yang mengatakan perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang sehingga lahirlah .
Strategi Penindakan Kasus Ditangani Sendiri Oleh KPK & Yang & Dilimpahkan a. Tahap Putusan Pengadilan Tipikor dan Sekarang Kasasi Kasus pembelian tanah yang merugikan Keuangan Negara Rp10M lebih, atas nama Tersangka M.H. (Kabag. Keu Ditjend Hubla) dan T.W. (mantan Sekditjen Hubla, masing-masing diputuskan 8 dan 7 tahun Penjara; Tahap Penuntutan KPU (MWK) a. Tahap Penyidikan Kasus PLCC Pertamina Kasus di KPU (Buku Panduan, Asuransi Kecelakaan) Penjualan aset negara (indosat) a. Dilimpahkan ke Kepolisian dan Kejaksaan b. Dihentikan Penyelidikannya c. Pending d. Tahap Penyelidikan Pengumpulan alat bukti
Beberapa contoh penanganan kasus & penindakan yg sudah dilakukan oleh pemerintah melalui KPK : Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004). Dugaan korupsi dalam pengadaan Buku dan Bacaan SD, SLTP, yang dibiayai oleh Bank Dunia (2004), Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Keuangan Dirjen Perhubungan Laut dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp10 milyar lebih. (2004), Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui Bank BNI (2004).
CCOONNTTOOHH KKAASSUUSS KKOORRUUPPSSII YYAANNGG TTEELLAAHH DDIIPPUUTTUUSSKKAANN PPEENNGGAADDIILLAANN Kasus Pembelian Helikopter MI-2 merk PLC (Rusia) dgn terdakwa A.P. (Gub. NAD). Putusan PN = divonis 10 tahun, denda Rp 500 jt & membayar uang pengganti Rp 3,683 M PT = divonis 10 tahun, denda Rp 500 jt & membayar uang pengganti Rp 3,683M MA = divonis 10 tahun, denda Rp 500 jt & membayar uang pengganti Rp 6,4 M
3) Upaya Edukasi Masyarakat, antara lain : 1. Memiliki rasa tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, terkait dengan kepentingan-kepentingan publik, 2. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, karena hal ini justru akan merugikan masyarakat itu sendiri, 3. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan, terutama yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, kecamatan dan seterusnya sampai tingkat pusat/nasional, 4. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyeleng-garaan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya, 5. Mampu memposisikan diri sebagai subyek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.
4) UPAYA EDUKASI MASYARAKAT, antara INlaDiOnN :E SIA CORRUPTION WATCH atau disingkat ICW adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. ICW memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI), adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Publikasi tahunan terkenal yang diluncurkan TI adalah Laporan Korupsi Global. Survei Tahun 2005, IPK Indonesia adalah 2,2, sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak dan Uzbekistan, Menurut hasil survei ini, Islandia adalah negara paling bebas korupsi.
Makin meningkatnya beban masyarakat akibat badan usaha milik Negara kurang efisien dalam mengelola kebutuhan publik seperti telekomunikasi, bahan bakar minyak, listrik dan lain sebagainya. Rendahnya kualitas pelayanan publik; Rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah,
SOAL ESSAY/URAIAN Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas ! 1. Jelaskan perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata di tinjau dari Proses Hukumnya ! 2. Apakah yg dimaksud dengan Yurisprudensi. Mengapa keputusan Hakim terdahulu dijadikan landasan hukum bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jelaskan Jawaban Anda ! 3. Mengapa suatu Perkara dilanjukan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal apasajakah yang menyebabkan seseorang melakukan proses Kasasi di Mahkamah Agung ! 4. Identifikasikan faktor-faktor apasajakah yang menyebabkan gejala korupsi tumbuh subur di dalam suatu negara ! 5. Sebutkan upaya apasajakah yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam meminimalisir dampak korupsi di Indonesia !
IINNQQUUIIRRII Bagilah kelas anda ke dalam 8 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang, kemudian kerjakan tugas-tugas sebagai berikut ! 1. Susunlah daftar pertanyaan terbuka (10 pertanyaan) dengan topik bahasan sekitar perbuatan-perbuatan yang sesuai dan yang bertentangan dengan ketentuan hukum ! 2. Tentukan sendiri lokasi atau tempat yang akan dijadikan obyek observasi dan wawancara (misalnya : sekitar pasar, sekolah, terminal atau masyarakat sekitar anada) ! 3. Setelah wawancara, identifikasikanlah perbuatan-perbuatan yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum ! 4. Buatlah kesimpulan dari hasil analisis kelompok anda, dan berikan tanggapan dengan berpedoman pada dua hal berikut : a. Cara meningkatkan kesadaran bagi masyarakat yang sudah melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan hukum ! b. Cara membina/menertibkannya bagi masyarakat yang masih melaksanakan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum !

More Related Content

Babii.sis.hukumperad.nas

  • 2. (Indikator) Hasil Yang Diharapkan : Menguraikan pengertian sistem, hukum dan sistem hukum. Mendeskripsikan tujuan hukum dan sumber hukum. Menganalisis penggolongan hukum dan sanksi hukum Menganalisis sistem peradilan nasional.
  • 3. SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
  • 4. 11..SSIISSTTEEMM HHUUKKUUMM && PPEERRAADDIILLAANN IINNTTEERRNNAASSIIOONNAALL Kata sistem dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. a. PENGERTIAN SISTEM Unsur-unsur dalam sistem mencakup : Seperangkat komponen, elemen, bagian. Saling berkaitan dan tergantung. Kesatuan yang terintergrasi. Memiliki peranan dan tujuan tertentu. Interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar.
  • 5. b. PENGERTIAN HUKUM 1. Prof. Mr. E.M. Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. 2. Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama & yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya. 3. Drs. E. Utrecht, S.H., hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenya harus ditaati oleh masyarakat itu.
  • 6. UNSUR-UNSUR DALAM PENGERTIAN HUKUM : Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat ; Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang; Peraturan itu bersifat memaksa;dan Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Bertolak dari pengertian sistem & hukum yang telah dikemukakan di atas, yang dimaksudkan dengan sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya.
  • 7. c. TUJUAN HUKUM Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Tujuan dibuatnya hukum menurut sebagian pakar adalah sbb : No Tokoh/ Pakar Pendapat Yang Dikemukakan 1. Subekti, S.H. Hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yang mendatangkan atau ingin mencapai kemakmu-ran dan kebahagiaan pada rakyatnya. 2. Van Apeeldoorn Mengatur pergaulan oleh hukum dengan melin-dungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, (kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda) dari pihak yang merugikan. 3. Y. Van Kant Tujuan hukum adalah untuk menjaga agar kepentingan tiap-tiap manusia tidak diganggu. 4. Geny Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepenti-ngan daya guna dan kemanfaatan.
  • 8. d. SUMBER HUKUM Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempu-nyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanki yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum material dan sumber hukum formal . MACAM-MACAM SUMBER HUKUM : 1. Undang-undang, 2. Traktat, 3. Kebiasaan (hk tidak tertulis), 4. Doktrin, dan 5. Yurisprudensi,
  • 9. TATA URUTAN PPEERRAATTUURRAANN PPEERRUUNNDDAANNGG--UUNNDDAANNGGAANN ((TTAAPP MMPPRR NNoo.. IIIIII//MMPPRR//22000033)) Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Dasar 1945 2. Ketetapan MPR-RI 3. Undang-undang 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) 5. Peraturan Pemerintah 6. Keputusan Presiden ; dan 7. Peraturan Daerah.
  • 10. e. PENGGOLONGAN HUKUM Hukum Wujud Tertilis Tidak Tertulis Ruang Waktu Pribadi Lokal Nasional Ius Contitutum Internasional Ius Contituendum Hukum Antar Waktu Satu Golongan Semua AGnotlaorn Ggaonl. I s i Publik Privat/Perdat a Hk. Tata HNek.g Aardam. HNek.g Paridaana Hk. Acara Hk. Perorangn Hk. Keluarga Hk. Kekayaan Tugas Material Hk. Waris dan Fungsi Formal Pidana Formal Perdata Formal
  • 11. f. SANKSI HUKUM Macam-macam sanksi Pidana (Pasal 10 KUHP) : 1. Hukuman Pokok, yang terdiri dari : a. Hukuman Mati b. Hukuman Penjara, yang terdiri dari : 1) Hukuman seumur hidup 2) Hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun) c. Hukuman Kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari). 2. Hukuman Tambahan, yang terdiri dari : a. Pencabutan hak-hak tertentu. b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu. c. Pengumuman keputusan hakim.
  • 12. g. PERBEDAAN HUKUM PIDANA DAN PERDATA
  • 13. hh.. PPEERRAADDIILLAANN NNAASSIIOONNAALL Pasal 1 UU No. 4/2004, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan ; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Umum/Sipil Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Militer Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri Umum/Sipil Pengadilan Negeri Pengadilan Militer Pengadilan Tata Usaha Negara
  • 14. (Indikator) Hasil Yang Diharapkan : Menguraikan fungsi pengadilan negeri, tinggi dan MA. Mendeskripsikan tugas dan kewenangan pengadilan negeri, tinggi dan MA. Menganalisis wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Mendeskripsikan dengan memberi contoh bentuk sikap terbuka, objektif atau rasional, dan mengutamakan kepentingan umum
  • 15. Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Peranan Lembaga- Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi Fungsi Tugas Wewenang Fungsi Tugas Wewenang Fungsi/Tugas Wewenang Wewenang Kewajiban
  • 16. 22.. PPEERRAANNAANN LLEEMMBBAAGGAA--LLEEMMBBAAGGAA PPEERRAADDIILLAANN aa.. PPEENNGGAADDIILLAANN NNEEGGEERRII ((TTIINNGGKKAATT PPEERRTTAAMMAA)) Fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penaha-nan yg diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kpd Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. TTiinnddaakk ppiiddaannaa yygg ppeemmeerriikkssaaaannnnyyaa hhrrss ddiiddaahhuulluukkaann,, yyaaiittuu :: KKoorruuppssii,, TTeerroorriissmmee,, NNaarrkkoottiikkaa//ppssiikkoottrrooppiikkaa,, PPeennccuucciiaann uuaanngg,, aattaauu yyaanngg ddiitteennttuukkaann oolleehh UUUU ddaann ppeerrkkaarraa yyaanngg tteerrddaakkwwaannyyaa bbeerraaddaa ddii ddaallaamm RRuummaahh TTaahhaannaann NNeeggaarraa..
  • 17. Tugas dan kewenangannya, mencakup : Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, atau penghentian tuntutan. Tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Memberikan teguran dan peringatan yg dipandang perlu dng tidak mengurangi kebebasan Hakim dlm memeriksa & memutus perkara. Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.
  • 18. b. PENGADILAN TINGGI (TINGKAT KEDUA) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Pengadilan Tingkat Banding). Fungsi Pengadilan Tinggi adalah. Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dpt memberi peringatan, teguran, & petunjuk yg dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya.
  • 19. Wewenang Pengadilan Tinggi adalah : Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.
  • 20. 3. Mahkamah AAgguunngg ((TTiinnggkkaatt KKaassaassii)) Daerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya diseluruh Indonesia, dan menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya. Tugas atau Fungsi Mahkamah Agung : Melakukan pengawasan tertinggi thd penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dlm menjalankan kekuasaan kehakiman. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua lingku-ngan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan. Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.
  • 21. Wewenang Mahkamah Agung : Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, (terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan), Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili, Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan, Memberi teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  • 22. Dalam hal kasasi, yg menjadi wewenang MA,dikarenakan : Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang berlaku, Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Permohonan kasasi, dapat dilakukan dalam perkara : Perdata Pidana Asas-asas penuntutan bagi seseorang yang dianggap bersalah, Asas Opportunitas Asas Legalitas
  • 23. d. MAHKAMAH KONSTITUSI Mahkamah Konstitusi sesuai UU No. 24/2003, memiliki wewenang dan kewajiban : Wewenang, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan Pemilihan Umum. Kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
  • 24. ee.. SSIIKKAAPP SSEESSUUAAII KKEETTEENNTTUUAANN HHUUKKUUMM Sikap Terbuka Contoh : Mau mengatakan benar atau salah, dan berupaya selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum. Sikap Obyektif/Rasional Contoh : sanggup menyatakan ya atau tidak dalam ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya. Sikap Mengutamakan Kepentingan Umum Contoh : Merelakan tanah atau bangunan diambil pemerintah untuk kepentingan sarana jalan atau jembatan.
  • 25. (Indikator) Hasil Yang Diharapkan : Menguraikan pengertian korupsi dan persepsi masyarakat tentang korupsi. Menganalisis fenomena korupsi di Indonesia. Mendeskripsikan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menampilkan sikap peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
  • 26. Pengertian Korupsi Gambaran Umum Korupsi Persepsi Masyarakat Fenomena Korupsi Peran Serta Upaya Pemberantasan Korupsi DI Indonesia Upaya Pencegahan Upaya Penindakan Upaya Edukasi Masyarakat Upaya Edukasi LSM
  • 27. a. Pengertian Korupsi Kata KORUPSI mrpk penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dsb. untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur penyelewengan atau ketidak jujuran. KOLUSI, adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggaraan negara atau antara penyelenggara negara dan lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. NEPOTISME, adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan negara. 3. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
  • 28. Pengertian Gratifikasi Menurut Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pengecualian, yaitu sesuai Pasal 12 C ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  • 29. b. GAMBARAN UMUM KORUPSI Tuntutan masyarakat untuk megakkan supremasi hukum dan pembe-rantasan KKN, dituangkan dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 dan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Beberapa contoh kasus : Beberapa perusahaan dan pejabat Indonesia yang menerima suap dari perusahaan Jepang sehingga mampu memenangkan proyek milyaran yen (Media Indonesia, 15/10/1999), Berdasarkan audit Price Waterhouse Cooper (PWC), terdapat in-efisiensi di Pertamina sejak 1 April 1996 s.d. 31 Maret 1998 sebesar US $ 6,1 milyar (Kompas, 20/7/1999).
  • 30. INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) 2004 TRANSPARENCY INTERNATIONAL Rank Negara IPK Rank Negara IPK 1 Finlandia 9,7 47 Korea Selatan 4,5 2 New Zealand 9,6 50 Suriname 4,3 3 Denmark 9,5 66 Thailand 3,6 4 Islandia 9,5 70 Srilanka 3,5 5 Singapura 9,3 71 China 3,4 6 Swedia 9,2 72 Saudi Arabia 3,4 7 Swiss 9,1 92 India 2,8 8 Norwegia 8,9 103 Papua N. Guinea 2,6 9 Australia 8,8 104 Philipina 2,6 16 Hongkong 8,0 106 Vietnam 2,6 24 Jepang 6,9 132 Pakistan 2,1 30 Uni Emirat Arab 6,1 137 Indonesia 2,0 35 Taiwan 5,6 143 Myanmar 1,7 39 Malaysia 5,0 145 Bangladesh 1,5
  • 31. PRAKTEK-PRAKTEK KORUPSI DALAM URUSAN BISNIS Ijin-ijin usaha (ijin domisili, ijin usaha, ijin ekspor, angkut barang, ijin bongkar muat barang, dll.). Pajak (restitusi pajak, penghitungan pajak, dispensasi pajak). Pengadaan barang dan jasa pemerintah (prosedur tender, penunjukan langsung, mark up dll.). Proses pengeluaran dan pemasukan barang di pelabuhan (bea cukai). Pungutan liar oleh oknum polisi, imigrasi, tenaga kerja. Proses pembayaran termin proyek dari KPPN.
  • 32. AKTOR PELAKU KORUPSI Korupsi pada Januari - Agustus Tidak kurang dari 2,7 triliun rupiah uang negara yang dikorupsi pada tahun 2004 (Lap. Cawu II ICW). 2004
  • 33. c. PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KORUPSI 1. Kelompok mahasiswa sering menanggapi masalah korupsi dengan protes-protes terbuka. Mereka sangat sensitif terhadap perbuatan korup dan yang merugikan negara dan masyarakat luas. 2. Pada umumnya, mereka masih memiliki idealisme tinggi dan berfikir jauh kedepan. 3. Kritik-kritik mahasiswa, pada umumnya karena faktor ketidak puasan dan kegelisahan psikologis (psychological insecurity). Tema-tema demonstrasi sering mengangkat permasalahan penguasa yang korup dan derita rakyat.
  • 34. d. FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA Pada kehidupan masyarakat yang mengalami proses perubahan, selalu muncul kelompok-kelompok sosial baru yang ingin berpartisipasi dalam bidang politik, namun sesungguhnya banyak diantara mereka yang tidak mampu. Di lembaga-lembaga politik, mereka (politikus instan) sering hanya ingin memuaskan ambisi pribadinya dengan dalih kepentingan rakyat. Tapi tidak jarang diantara mereka sering terjebak pada ambisi pribadi dan kepentingan kelompok tertentu.
  • 35. Sebagai akibatnya, terjadilah hal-hal berikut : Munculnya oknum pemimpin yang lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, sehingga kesejahteraan umum mudah dikorbankan. Lembaga-lembaga politik cenderung dimanipulir oleh oknum-oknum pemimpinnya. Pada sebagian oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya, berlomba-lomba untuk mencapai obyek politik dalam bentuk keuntungan materiil, sehingga terjadi kehampaan motivasi perjuangan. Terjadilah erosi loyalitas kepada bangsa dan negara, karena lebih menonjolkan dorongan pemupukan harta kekayaan dan kekuasaan. Jadi, mulailah penampilan pola tingkah laku yang korup.
  • 36. PENYEBAB UTAMA KORUPSI DI INDONESIA Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum; Rendahnya integritas dan profesio-nalisme ; Adanya peluang di lingkungan kerja, karena jabatan dan lingkungan masyarakat; Merasa selalu kurang dalam memperoleh penghasilan (gaji PNS); Sikap yang tamak, lemah iman, kejujuran dan rasa malu.
  • 38. e. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI 1) Upaya Pencegahan, antara lain : Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk memberikan keteladanan, dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggungjawab sosial yang tinggi. Menanamkan aspirasi, semangat dan spirit nasional yang positif dengan mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan negara melalui sistem pendidikan formal, non formal dan pendidikan agama. Melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan prinsip achievement atau keterampilan teknis dan tidak lagi berdasarkan norma ascription yang dapat membuka peluang berkembangnya nepotisme.
  • 39. RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) PEMBERANTASAN KORUPSI Pencanangan sebuah Rencana Aksi Nasional yang efektif, terpadu, dan menyeluruh (national integrity system) dalam mencegah dan memberantas korupsi dengan melibatkan seluruh komponen bangsa (masyarakat madani, swasta, eksekutif, legislatif, yudikatif, media dan pemuka agama) RAN diharapkan dapat mengidentifikasi gap antara Konvensi PBB menentang Korupsi dan situasi dalam negeri saat ini. Dalam pencanangan RAN pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
  • 40. 2) Upaya Penindakan, antara lain : UU No. 30/2002 merupakan amanat dari UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 43 yang mengatakan perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang sehingga lahirlah .
  • 41. Strategi Penindakan Kasus Ditangani Sendiri Oleh KPK & Yang & Dilimpahkan a. Tahap Putusan Pengadilan Tipikor dan Sekarang Kasasi Kasus pembelian tanah yang merugikan Keuangan Negara Rp10M lebih, atas nama Tersangka M.H. (Kabag. Keu Ditjend Hubla) dan T.W. (mantan Sekditjen Hubla, masing-masing diputuskan 8 dan 7 tahun Penjara; Tahap Penuntutan KPU (MWK) a. Tahap Penyidikan Kasus PLCC Pertamina Kasus di KPU (Buku Panduan, Asuransi Kecelakaan) Penjualan aset negara (indosat) a. Dilimpahkan ke Kepolisian dan Kejaksaan b. Dihentikan Penyelidikannya c. Pending d. Tahap Penyelidikan Pengumpulan alat bukti
  • 42. Beberapa contoh penanganan kasus & penindakan yg sudah dilakukan oleh pemerintah melalui KPK : Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004). Dugaan korupsi dalam pengadaan Buku dan Bacaan SD, SLTP, yang dibiayai oleh Bank Dunia (2004), Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Keuangan Dirjen Perhubungan Laut dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp10 milyar lebih. (2004), Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui Bank BNI (2004).
  • 43. CCOONNTTOOHH KKAASSUUSS KKOORRUUPPSSII YYAANNGG TTEELLAAHH DDIIPPUUTTUUSSKKAANN PPEENNGGAADDIILLAANN Kasus Pembelian Helikopter MI-2 merk PLC (Rusia) dgn terdakwa A.P. (Gub. NAD). Putusan PN = divonis 10 tahun, denda Rp 500 jt & membayar uang pengganti Rp 3,683 M PT = divonis 10 tahun, denda Rp 500 jt & membayar uang pengganti Rp 3,683M MA = divonis 10 tahun, denda Rp 500 jt & membayar uang pengganti Rp 6,4 M
  • 44. 3) Upaya Edukasi Masyarakat, antara lain : 1. Memiliki rasa tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, terkait dengan kepentingan-kepentingan publik, 2. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, karena hal ini justru akan merugikan masyarakat itu sendiri, 3. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan, terutama yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, kecamatan dan seterusnya sampai tingkat pusat/nasional, 4. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyeleng-garaan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya, 5. Mampu memposisikan diri sebagai subyek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.
  • 45. 4) UPAYA EDUKASI MASYARAKAT, antara INlaDiOnN :E SIA CORRUPTION WATCH atau disingkat ICW adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. ICW memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI), adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Publikasi tahunan terkenal yang diluncurkan TI adalah Laporan Korupsi Global. Survei Tahun 2005, IPK Indonesia adalah 2,2, sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak dan Uzbekistan, Menurut hasil survei ini, Islandia adalah negara paling bebas korupsi.
  • 46. Makin meningkatnya beban masyarakat akibat badan usaha milik Negara kurang efisien dalam mengelola kebutuhan publik seperti telekomunikasi, bahan bakar minyak, listrik dan lain sebagainya. Rendahnya kualitas pelayanan publik; Rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah,
  • 47. SOAL ESSAY/URAIAN Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas ! 1. Jelaskan perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata di tinjau dari Proses Hukumnya ! 2. Apakah yg dimaksud dengan Yurisprudensi. Mengapa keputusan Hakim terdahulu dijadikan landasan hukum bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jelaskan Jawaban Anda ! 3. Mengapa suatu Perkara dilanjukan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal apasajakah yang menyebabkan seseorang melakukan proses Kasasi di Mahkamah Agung ! 4. Identifikasikan faktor-faktor apasajakah yang menyebabkan gejala korupsi tumbuh subur di dalam suatu negara ! 5. Sebutkan upaya apasajakah yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam meminimalisir dampak korupsi di Indonesia !
  • 48. IINNQQUUIIRRII Bagilah kelas anda ke dalam 8 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang, kemudian kerjakan tugas-tugas sebagai berikut ! 1. Susunlah daftar pertanyaan terbuka (10 pertanyaan) dengan topik bahasan sekitar perbuatan-perbuatan yang sesuai dan yang bertentangan dengan ketentuan hukum ! 2. Tentukan sendiri lokasi atau tempat yang akan dijadikan obyek observasi dan wawancara (misalnya : sekitar pasar, sekolah, terminal atau masyarakat sekitar anada) ! 3. Setelah wawancara, identifikasikanlah perbuatan-perbuatan yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum ! 4. Buatlah kesimpulan dari hasil analisis kelompok anda, dan berikan tanggapan dengan berpedoman pada dua hal berikut : a. Cara meningkatkan kesadaran bagi masyarakat yang sudah melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan hukum ! b. Cara membina/menertibkannya bagi masyarakat yang masih melaksanakan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum !

Editor's Notes

  • #37: Selain sikap skeptisme dan permisif terhadap korupsi ini, berdasarkan kajian dan penelitian terhadap korusi ini banyak yang menyimpulkan bahwa rendahnya gaji pegawai negeri sipil merupakan penyebab utama terjadinya korupsi, sehingga seringkali timbul sikap toleransi yang negatif antar pegawai dan masyarakat dalam menyuburkan iklim korupsi dan kolusi. Namun kita menyadari bahwa kondisi buruknya sistem penggajian ini bukanlah satu-satunya penyebab korupsi. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan; rendahnya integritas dan profesionalisme; kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan dan lingkungan masyarakat yang merangsang timbulnya korupsi; lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu, adalah beberapa hal yang berpengaruh terhadap suburnya iklim korusi dan kolusi. Dengan demikian bilamana masalah korupsi dan kolusi ini tidak mendapatkan porsi yang memadai dalam upaya pencegahan dan penindakannya, maka sudah dapat dipastikan bahwa upayaupaya untuk mewujudkan good governance akan menjadi sulit.
  • #47: Bagi Indonesia, dalam masa reformasi ini maka masalah korupsi (baca KKN) merupakan masalah yang sangat menonjol, yang tercermin antara lain dari rendahnya kualitas pelayanan publik; rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, makin meningkatnya beban masyarakat akibat adanya ketidak efisienan dan ketidak effektifan pengelolaan badan usaha yang mengelola kebutuhan publik seperti telekomunikasi, bahan bakar minyak, listrik dan lain sebagainya. Sementara itu di lain pihak makin terjadi kesenjangan, dimana pihak konglomerat dan beberapa pejabat secara demonstratif memamerkan kekayaannya.