際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Babiisistempemerintahan

Download as PPT, PDF
A
Awis Mirad

Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan di berbagai negara dengan menjelaskan pengertian pemerintahan, bentuk pemerintahan klasik, sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, serta contoh penerapannya di Amerika Serikat, Inggris, dan Republik Rakyat Cina. Selanjutnya dibahas sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen.

1 of 33
Download to read offline
Babiisistempemerintahan
(Indikator) Hasil Yang Diharapkan : Menjelaskan pengertian pemerintahan. Menguraikan berbagai bentuk pemerintahan. Mendeskripsikan berbagai sistem pemerintahan. Menganalisis sistem pemerintahan di beberapa negara.
Pengertian Pemerintahan SISTEM PEMERINTAHAN Bentuk Pemerintahan Sistem Pemerintahan Sistem Pemerinta-han di Beberapa Negara Amerika Serikat Inggris Republik Rakyat Cina
1. Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara a. Pengertian Pemerintahan 1. Dalam arti luas (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif). 2. Dalam arti sempit (badan eksekutif beserta jajarannya) 3. Menurut Utrecht, punya pengertian yang tidak sama : Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif). Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenega-raan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden, atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia). Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden) bersama dengan kabinetnya.
Lanjutan . Pemerintahan (governing) menurut Kooiman, merupakan proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat. Pola penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat dewasa ini : 1. Proses koordinasi (coordinating), 2. Pengendalian (steering), 3. Pemengaruhan (influencing), dan 4. Penyeimbangan (balancing).
b. Bentuk Pemerintahan Bentuk Pemerintahan Klasik Ajaran Plato (429 - 347SM) Aristokrasi, Timokrasi, Oligarki, Demokrasi, Tirani. Ajaran Aristoteles (384 - 322 SM) Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Politeia, Demokrasi.
Lanjutan . Ajaran Polybios (204-122 SM) SKEMA TEORI SIKLUS POLYBIOS MONARKI TIRANI ARISTOKRASI OLIGARKI OKHLOKRASI DEMOKRASI
Lanjutan . BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI REPUBLIK Absolut Konstitusional Parlementer Absolut Konstitusional Parlementer
c. Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan Parlementer Adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Pada sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan parlemen sangat erat. Hal ini, karena adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemen.
Lanjutan . Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer 1. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara. 2. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. 3. Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu. 4. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. 5. Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi. 6. Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi, karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen. 7. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.
Lanjutan . Sistem Pemerintahan Presidensial Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias Politika Montesqueu secara murni melalui pemisahan kekuasaaan (Separation of Power ). Contohnya adalah Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution of Power).
Lanjutan . Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial 1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. 2. Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 4. Presiden tak dapat membubarkan parlemen 5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. 6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.
Lanjutan . Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur : 1. Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. 2.Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang). 3. Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif.
Lanjutan . Model Sistem Pemerintahan Lain : Sistem Pemerintahan Referendum Di Negara Swiss, dimana tugas pembuat Undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk : 1. Referandum Obligatoir, 2. Referendum Fakultatif, 3. Referandum Konsultatif. Sistem Parlemen : a. Satu Kamar b. Dua Kamar Federalisme Kebangsawanan
d. Sistem Pemerintahan di Beberapa Negara Sistem Pemerintahan Amerika Serikat PARLEMEN (LEGISLATIF) ATAU KONGGRES BADAN PERWAKILAN SENAT MAHKAMAH AGUNG (YUDIKATIF) PRESIDEN (EKSEKUTIF) PEMILIHAN UMUM TETAP PEMILIHAN UMUM R A K Y A T P E M I L I H Keterangan : : Checking Power With Power
Sistem Pemerintahan Inggris Keterangan : PERDANA MENTERI DEWAN MENTERI-MENTERI (KABINET) PARLEMEN Pemilihan Umum Artikulasi Kepentingan P E M I L I H : Mosi tidak percaya dari pihak Legislatif (Parlemen) kepada Pemerintah (Eksekutif). : Pertanggungjawaban dari pihak Eksekutif (PM dan Kabinetnya) kepada parlemen (legislatif).
Sistem Pemerintahan Republik Rakyat Cina Ketua Konferensi Negara Tertinggi Dewan Pertahanan Nasional Dewan Negara : Perdana Menteri 15 Wakil Perdana Menteri, Sekretaris Jenderal, Menteri-menteri, dan Kepala- 49 KKeepmaelan tKeorimanis di an Komisi Komisi Tetap Konggres Rakyat Nasional Mahkamah Rakyat Tertinggi Kejaksaan Rakyat Tertinggi Tingkat Provinsi : 21 Provinsi, 5 wilayah otonom, dan 2 kota yang diperintah secara langsung Dewan-Dewan Rakyat Konggres-konggres Rakyat Pengadilan- PengadilanRak yat Tertinggi Kejaksaan Rakyat Daerah-daerah Istimewa dan chou otonom Pengadilan- Pengadilan Rakyat Menengah Kejaksaan Rakyat Tingkat Kabupaten : 2,291 unit, 1,978 hsien, 177 Kotamadya, 58 hsien otonom, dan 78 unit lain
(Indikator) Hasil Yang Diharapkan : Menguraikan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945. Mendeskripsikan struktur ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Menganalisis kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Menganalisis suatu sistem pemerintahan yang dianut suatu negara terhadap negara lain. Menganalisis perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan negara lain.
Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945 SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA Struktur Ketatanegaraan Kelebihan dan Kelemahan Pengaruh suatu sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain Perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan negara RI dengan negara lain
Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945 Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I. menganut sistem distribution of power. Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 : 1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan. 2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 organ saja. 3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.
Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I. 1. Bentuk negara kesatuan dgn prinsip otonomi yang luas. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. 3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945 Masa Orde Baru (Sebelum amandemen UUD 1945) Masa Reformasi (Setelah Amandemen UUD 1945) Indonesia adalah negara hukum (rechtssaat) Negara Indonesia adalah negara Hukum. Sistem Konstitusional Sistem Konstitusional Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kekuasaan negara tertinggi di Tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden ialah penyelenggara peme-rintah Negara yang tertinggi menurut UUD. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD. Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945 JIWA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA PANCASILA PEMBUKAAN UUD 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MPR MA BPK DPR PRESIDEN DPA
Setelah Amandemen UUD 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MPR KEHAKIMAN DPD DPR BPK PRESIDEN WAPRES MK MA KY Legislatif Eksekutif Yudikatif
Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I. No Kelebihan Kelemahan 1. Adanya kepastian dan suprema-si hukum dalam penyelenggara-an pemerintahan negara. Masih ada oknum aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang belum bekerja secara profesional. 2. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, berwenang mengubah UUD dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, merupakan lembaga negara yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketetapan-ketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi politik rezim yang berkuasa pada saat itu.
Lanjutan . 3. Jabatan Presiden (eksekutif) tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Presiden dengan DPR bekerja sama dalam pembuatan Undang-Undang. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah ke otoriter. Demikian juga pada masa orde baru, meskipun ada lembaga-lembaga negara lain namun kurang berfungsi sebagaimana mestinya. 4. Jalannya Pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih dan profesional, program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat).
2. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Yang Berlaku di Indonesia dengan Negara Lain a. Pengaruh Suatu Sistem Pemerintahan Yang Dianut Suatu Negara Terhadap Negara Lain Penerapan sistem pemerintahan negara-negara di dunia, tidaklah sama, karena disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara bersangkutan. Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer mrp dua model sistem pemerintahan yg banyak dijadikan acuan banyak negara. Dalam perkembangannya sistem presidential Amerika banyak dijadikan acuan antara lain oleh ; Filipina, Brazil, Indonesia dan Argentina. Sedangkan sistem parlementer Inggris, antara lain oleh ; India, Jepang, Malaysia dan Australia.
Faktor Sejarah No Negara Induk Negara Dalam Hubungan Sejarah Sistem Pemerintahan 1. Perancis Kamerun, Chad, Kaledonia Baru, Kamboja, Republik Afrika Tengah, Aljazair, Burundi dan lain-lain. Parlementer 2. Inggris Kanada, Afrika Selatan, Selandia Baru, Australia, India, dan lain-lain. Parlementer 3. Rusia/ Uni Soviet Kuba, Korea Utara, Vietnam, RRC, Ukraina, Bulgaria dan lain-lain. Presidensial 4. Amerika Serikat Filipina, Irak, Afghanistan, dan lain-lain. Presidensial 5. Spanyol Argentina, Bolivia, Chili, Ecuador, Guetamala, dan lain-lain. Presidensial
Faktor Ideologi Berdasarkan faktor ideologi (fasisme, individualisme dan sosialisme/ komunisme), dapat berpengaruh terhadap pemerintahn suatu negara. Pasca perang dunia kedua, fasisme hancur dan muncul perse-teruan ideologi besar untuk memperebutkan pengaruhnya. No Negara Induk Dalam Hubungan Ideologi Sistem Pemerintahan 1. Amerika Serikat (Liberal) Inggris, Perancis, Italia, Kanada, Australia, Jerman, Korea Selatan, dll. Presidensial atau Parlementer dengan lebih satu parti 2. Uni Soviet (Komunis) Albania, Rumania, Cekoslo-vakia, Bulgaria, Ukraina, Rusia, RRC, Kuba, Korea Utara, Vietnam, dll. Presidential hanya dengan satu partai tunggal komunis
b. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerinta-han Negara Indonesia dengan Negara Lain Negara-negara lain Prancis Kedudukan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat. Kepala negara dipegang Presiden dengan masa jabatan selama 7 tahun. Presiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa darurat dalam menyelesaikan krisis. Jika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, presiden boleh membubarkan legislatif. Jika suatu undang-undang yang telah disetujui legislatif namun tidak disetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakayat melalui referandum atau diminta pertimbangan dari Majelais Konstitusional. Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuah mosi boleh diajukan dalam sidang badan legislatif, harus didukung oleh 10% dari jumlah anggota badan itu.
Lanjutan . Negara-negara lain India 1. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. 2. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh anggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupun di negara-negara bagian. 3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat mirip dengan Inggris dengan model Cabinet Government. 4. Pemerintah dapat menyatakan keadaan darurat dan pembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelaku politik dan kegiatan media masa agar tidak mengganggu usaha pembangunannya.
3. Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksa-naan Sistem Pemerintahan R.I. Hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikap peduli terhadap penyelenggaraan negara : 1. Mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat 2. Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yang dijalankan pemerintah 3. Memberikan kritik, saran dan masukan yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang kurang berorientasi pada rakyat banyak 4. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan dan program pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional 5. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan upaya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme sehingga mampu menjadi agent of changes.
Babiisistempemerintahan

More Related Content

Babiisistempemerintahan

  • 2. (Indikator) Hasil Yang Diharapkan : Menjelaskan pengertian pemerintahan. Menguraikan berbagai bentuk pemerintahan. Mendeskripsikan berbagai sistem pemerintahan. Menganalisis sistem pemerintahan di beberapa negara.
  • 3. Pengertian Pemerintahan SISTEM PEMERINTAHAN Bentuk Pemerintahan Sistem Pemerintahan Sistem Pemerinta-han di Beberapa Negara Amerika Serikat Inggris Republik Rakyat Cina
  • 4. 1. Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara a. Pengertian Pemerintahan 1. Dalam arti luas (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif). 2. Dalam arti sempit (badan eksekutif beserta jajarannya) 3. Menurut Utrecht, punya pengertian yang tidak sama : Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif). Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenega-raan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden, atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia). Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden) bersama dengan kabinetnya.
  • 5. Lanjutan . Pemerintahan (governing) menurut Kooiman, merupakan proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat. Pola penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat dewasa ini : 1. Proses koordinasi (coordinating), 2. Pengendalian (steering), 3. Pemengaruhan (influencing), dan 4. Penyeimbangan (balancing).
  • 6. b. Bentuk Pemerintahan Bentuk Pemerintahan Klasik Ajaran Plato (429 - 347SM) Aristokrasi, Timokrasi, Oligarki, Demokrasi, Tirani. Ajaran Aristoteles (384 - 322 SM) Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Politeia, Demokrasi.
  • 7. Lanjutan . Ajaran Polybios (204-122 SM) SKEMA TEORI SIKLUS POLYBIOS MONARKI TIRANI ARISTOKRASI OLIGARKI OKHLOKRASI DEMOKRASI
  • 8. Lanjutan . BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI REPUBLIK Absolut Konstitusional Parlementer Absolut Konstitusional Parlementer
  • 9. c. Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan Parlementer Adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Pada sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan parlemen sangat erat. Hal ini, karena adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemen.
  • 10. Lanjutan . Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer 1. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara. 2. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. 3. Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu. 4. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. 5. Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi. 6. Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi, karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen. 7. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.
  • 11. Lanjutan . Sistem Pemerintahan Presidensial Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias Politika Montesqueu secara murni melalui pemisahan kekuasaaan (Separation of Power ). Contohnya adalah Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution of Power).
  • 12. Lanjutan . Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial 1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. 2. Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 4. Presiden tak dapat membubarkan parlemen 5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. 6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.
  • 13. Lanjutan . Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur : 1. Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. 2.Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang). 3. Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif.
  • 14. Lanjutan . Model Sistem Pemerintahan Lain : Sistem Pemerintahan Referendum Di Negara Swiss, dimana tugas pembuat Undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk : 1. Referandum Obligatoir, 2. Referendum Fakultatif, 3. Referandum Konsultatif. Sistem Parlemen : a. Satu Kamar b. Dua Kamar Federalisme Kebangsawanan
  • 15. d. Sistem Pemerintahan di Beberapa Negara Sistem Pemerintahan Amerika Serikat PARLEMEN (LEGISLATIF) ATAU KONGGRES BADAN PERWAKILAN SENAT MAHKAMAH AGUNG (YUDIKATIF) PRESIDEN (EKSEKUTIF) PEMILIHAN UMUM TETAP PEMILIHAN UMUM R A K Y A T P E M I L I H Keterangan : : Checking Power With Power
  • 16. Sistem Pemerintahan Inggris Keterangan : PERDANA MENTERI DEWAN MENTERI-MENTERI (KABINET) PARLEMEN Pemilihan Umum Artikulasi Kepentingan P E M I L I H : Mosi tidak percaya dari pihak Legislatif (Parlemen) kepada Pemerintah (Eksekutif). : Pertanggungjawaban dari pihak Eksekutif (PM dan Kabinetnya) kepada parlemen (legislatif).
  • 17. Sistem Pemerintahan Republik Rakyat Cina Ketua Konferensi Negara Tertinggi Dewan Pertahanan Nasional Dewan Negara : Perdana Menteri 15 Wakil Perdana Menteri, Sekretaris Jenderal, Menteri-menteri, dan Kepala- 49 KKeepmaelan tKeorimanis di an Komisi Komisi Tetap Konggres Rakyat Nasional Mahkamah Rakyat Tertinggi Kejaksaan Rakyat Tertinggi Tingkat Provinsi : 21 Provinsi, 5 wilayah otonom, dan 2 kota yang diperintah secara langsung Dewan-Dewan Rakyat Konggres-konggres Rakyat Pengadilan- PengadilanRak yat Tertinggi Kejaksaan Rakyat Daerah-daerah Istimewa dan chou otonom Pengadilan- Pengadilan Rakyat Menengah Kejaksaan Rakyat Tingkat Kabupaten : 2,291 unit, 1,978 hsien, 177 Kotamadya, 58 hsien otonom, dan 78 unit lain
  • 18. (Indikator) Hasil Yang Diharapkan : Menguraikan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945. Mendeskripsikan struktur ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Menganalisis kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Menganalisis suatu sistem pemerintahan yang dianut suatu negara terhadap negara lain. Menganalisis perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan negara lain.
  • 19. Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945 SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA Struktur Ketatanegaraan Kelebihan dan Kelemahan Pengaruh suatu sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain Perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan negara RI dengan negara lain
  • 20. Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945 Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I. menganut sistem distribution of power. Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 : 1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan. 2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 organ saja. 3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.
  • 21. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I. 1. Bentuk negara kesatuan dgn prinsip otonomi yang luas. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. 3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
  • 22. Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945 Masa Orde Baru (Sebelum amandemen UUD 1945) Masa Reformasi (Setelah Amandemen UUD 1945) Indonesia adalah negara hukum (rechtssaat) Negara Indonesia adalah negara Hukum. Sistem Konstitusional Sistem Konstitusional Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kekuasaan negara tertinggi di Tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden ialah penyelenggara peme-rintah Negara yang tertinggi menurut UUD. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD. Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
  • 23. Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945 JIWA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA PANCASILA PEMBUKAAN UUD 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MPR MA BPK DPR PRESIDEN DPA
  • 24. Setelah Amandemen UUD 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MPR KEHAKIMAN DPD DPR BPK PRESIDEN WAPRES MK MA KY Legislatif Eksekutif Yudikatif
  • 25. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I. No Kelebihan Kelemahan 1. Adanya kepastian dan suprema-si hukum dalam penyelenggara-an pemerintahan negara. Masih ada oknum aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang belum bekerja secara profesional. 2. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, berwenang mengubah UUD dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, merupakan lembaga negara yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketetapan-ketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi politik rezim yang berkuasa pada saat itu.
  • 26. Lanjutan . 3. Jabatan Presiden (eksekutif) tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Presiden dengan DPR bekerja sama dalam pembuatan Undang-Undang. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah ke otoriter. Demikian juga pada masa orde baru, meskipun ada lembaga-lembaga negara lain namun kurang berfungsi sebagaimana mestinya. 4. Jalannya Pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih dan profesional, program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat).
  • 27. 2. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Yang Berlaku di Indonesia dengan Negara Lain a. Pengaruh Suatu Sistem Pemerintahan Yang Dianut Suatu Negara Terhadap Negara Lain Penerapan sistem pemerintahan negara-negara di dunia, tidaklah sama, karena disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara bersangkutan. Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer mrp dua model sistem pemerintahan yg banyak dijadikan acuan banyak negara. Dalam perkembangannya sistem presidential Amerika banyak dijadikan acuan antara lain oleh ; Filipina, Brazil, Indonesia dan Argentina. Sedangkan sistem parlementer Inggris, antara lain oleh ; India, Jepang, Malaysia dan Australia.
  • 28. Faktor Sejarah No Negara Induk Negara Dalam Hubungan Sejarah Sistem Pemerintahan 1. Perancis Kamerun, Chad, Kaledonia Baru, Kamboja, Republik Afrika Tengah, Aljazair, Burundi dan lain-lain. Parlementer 2. Inggris Kanada, Afrika Selatan, Selandia Baru, Australia, India, dan lain-lain. Parlementer 3. Rusia/ Uni Soviet Kuba, Korea Utara, Vietnam, RRC, Ukraina, Bulgaria dan lain-lain. Presidensial 4. Amerika Serikat Filipina, Irak, Afghanistan, dan lain-lain. Presidensial 5. Spanyol Argentina, Bolivia, Chili, Ecuador, Guetamala, dan lain-lain. Presidensial
  • 29. Faktor Ideologi Berdasarkan faktor ideologi (fasisme, individualisme dan sosialisme/ komunisme), dapat berpengaruh terhadap pemerintahn suatu negara. Pasca perang dunia kedua, fasisme hancur dan muncul perse-teruan ideologi besar untuk memperebutkan pengaruhnya. No Negara Induk Dalam Hubungan Ideologi Sistem Pemerintahan 1. Amerika Serikat (Liberal) Inggris, Perancis, Italia, Kanada, Australia, Jerman, Korea Selatan, dll. Presidensial atau Parlementer dengan lebih satu parti 2. Uni Soviet (Komunis) Albania, Rumania, Cekoslo-vakia, Bulgaria, Ukraina, Rusia, RRC, Kuba, Korea Utara, Vietnam, dll. Presidential hanya dengan satu partai tunggal komunis
  • 30. b. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerinta-han Negara Indonesia dengan Negara Lain Negara-negara lain Prancis Kedudukan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat. Kepala negara dipegang Presiden dengan masa jabatan selama 7 tahun. Presiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa darurat dalam menyelesaikan krisis. Jika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, presiden boleh membubarkan legislatif. Jika suatu undang-undang yang telah disetujui legislatif namun tidak disetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakayat melalui referandum atau diminta pertimbangan dari Majelais Konstitusional. Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuah mosi boleh diajukan dalam sidang badan legislatif, harus didukung oleh 10% dari jumlah anggota badan itu.
  • 31. Lanjutan . Negara-negara lain India 1. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. 2. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh anggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupun di negara-negara bagian. 3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat mirip dengan Inggris dengan model Cabinet Government. 4. Pemerintah dapat menyatakan keadaan darurat dan pembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelaku politik dan kegiatan media masa agar tidak mengganggu usaha pembangunannya.
  • 32. 3. Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksa-naan Sistem Pemerintahan R.I. Hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikap peduli terhadap penyelenggaraan negara : 1. Mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat 2. Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yang dijalankan pemerintah 3. Memberikan kritik, saran dan masukan yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang kurang berorientasi pada rakyat banyak 4. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan dan program pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional 5. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan upaya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme sehingga mampu menjadi agent of changes.