�ݺ�ߣ

Editor's Notes

• #8: RKA-K/L adalah Aplikasi komputer yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Kemeterian Negara/Lembaga DIPA adalah Aplikasi komputer yang digunakan untuk menghasilkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran SPM adalah Aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat Surat Perintah Membayar SP2D adalah Aplikasi komputer yang digunakan KPPN non SPAN untuk menghasilkan Surat Perintah Pencairan Dana MPN adalah Modul pada Aplikasi komputer perbankan yang digunakan untuk merekan transaksi Surat Setoran Bukan Pajak, Surat Setoran Pengembalian Belanja, dan Surat Setoran Pajak, dan Surat Setoran lainnya yang ditujukan ke rekening Kas Umum Negara. SIMAK BMN SAIBA SA-BUN E-AUDIT
• #12: PENGGANTIAN PMK No. 91/PMK.05/2007 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR (BAS) BAS untuk Akuntansi Berbasis Kas menuju Akrual ditetapkan dalam PMK Nomor 91/PMK.05/2007 tentang BAS yang mengatur mengenai Kodefikasi yang digunakan dalam siklus APBN yaitu: 1. Kode dan Uraian Fungsi/Sub Fungsi dan Program; 2. Kode dan Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan; 3. Kode dan Uraian Bagian Anggaran/Unit/Satuan Kerja; dan 4. Kode Akun Penggantian disebabkan: Perluasan Definisi Bagan Akun Standar Menggunakan satu Bagan Akun Standar untuk pencatatan akrual dan kas (mengakomodir pencatatan ke Buku Besar Kas maupun Buku Besar Akrual) Mengakomodir penganggaran berbasis kinerja melalui penggunaan kode output dilekatkan pada struktur Bagan Akun Standar Penyesuaian dengan Aplikasi SPAN, yakni dengan terdapatnya pemisahan antara struktur dan atribut pelaporan Penyempurnaan akun untuk implementasi akuntansi berbasis akrual
• #15: SEGMEN SATKER Mencerminkan adanya unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan transaksi; Sebagai Balancing Segment: mengacu dimana letak pembebanannya (satker sebagai cost center). Rumusan akuntansi Aset = Utang + Ekuitas atau keseimbangan akuntansi (balance) terjadi di level satker. Satker dapat menghasilkan laporan keuangan, baik laporan keuangan sebagai entitas satker maupun sebagai bahan laporan keuangan konsolidasi Memiliki keterkaitan dengan kodefikasi Bagian Anggaran dan Eselon I ybs. Kodefikasi: 6 digit SEGMEN KPPN Menunjukan fungsi tempat pemrosesan pembayaran melalui KPPN; Berfungsi: menghasilkan LAK per KPPN sebagai pengelola kas, menyusun laporan gabungan satker yang ada pada masing-masing KPPN. Memiliki keterkaitan dengan kodefikasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Kodefikasi: 3 digit SEGMEN AKUN Merupakan segmen yang berisikan kode akun untuk setiap transaksi dan pos yang disajikan dalam laporan keuangan SEGMEN PROGRAM Merupakan penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri atas beberapa kegiatan. Klasifikasi program adalah bentuk rumusan yang mengidentifikasikan kebijakan dengan sasaran dan kinerja yang jelas dan terukur sehingga setiap program merupakan gambaran setiap unit Eselon 1 di Kementerian negara/Lembaga. Terdiri dari 3 digit kode Bagian Anggaran, 2 digit kode Eselon 1 dan 2 digit kode Program Terdiri atas Program Teknis dan Program Generik SEGMEN OUTPUT Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh beberapa Satker sebagai bagian dari pencapaian suatu program. Kegiatan bersifat spesifik terhadap suatu Satker sehingga memiliki sasaran dan keluaran yang jelas untuk setiap kegiatan. Segmen Output melekat pada pelaksanaan dan pencapaian suatu kegiatan. Merupakan kombinasi dari kode kegiatan dan kode output, dengan atribut berupa kode fungsi, subfungsi, prioritas, dan satuan volume output. Kodefikasi: 7 digit, terdiri dari 4 digit kode kegiatan dan 3 digit kode Output. SEGMEN DANA Mencerminkan adanya alokasi pelaksanaan anggaran yang berasal dari sumber dana tertentu dan memiliki cara penarikan dana yang sesuai dengan sumber dana tersebut. Merupakan kombinasi dari 1 digit kode sumber dana, 1 digit kode cara penarikan, dan 8 digit kode nomor register utang pemerintah dan/atau hibah. SEGMEN BANK Mencerminkan penggunaan rekening bank berbeda dalam pengelolaan anggaran oleh pemegang kas pemerintah yaitu Kuasa BUN yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat, dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah. Dikelompokkan menjadi tiga yaitu: Rekening BUN yang dibuka di Bank Indonesia/Bank Umum/Pos; Rekening pengesahan, yang Rekening pengesahan merupakan rekening dummy yang ditetapkan oleh KPPN dalam rangka pengesahan transaksi melalui sistem aplikasi terintegrasi; dan Rekening transito, yang merupakan rekening dummy yang ditetapkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara/KPPN dalam rangka penyelesaian transaksi transito melalui sistem aplikasi terintegrasi SEGMEN KEWENANGAN Mencerminkan kewenangan yang berbeda dalam pelaksanaan anggaran suatu satuan kerja yaitu: KP (Kantor Pusat), KD (Kantor Daerah), DK (Dekonsentrasi), TP (Tugas Perbantuan), DS (Desentralisasi), UB (Urusan Bersama) SEGMEN LOKASI Bagian dari Budget Control; Mencerminkan tempat pelaksanaan kegiatan bersifat independen; Untuk penerusan pinjaman juga sebagai informasi kode penerima penerusan pinjaman (Debitur). SEGMEN ANGGARAN Mencerminkan tahapan pengelolaan APBN sebagai berikut: APBN, DIPA (Alotmen; Komitmen; Realisasi), Pengembalian Realisasi, Penyesuaian Akrual SEGEMEN ANTAR ENTITAS Segmen yang berisi Ditagihkan Kepada Entitas Lain (Due to) dan Diterima Dari Entitas Lain (Due From) sebagai lawan dari kode satker untuk transaksi antar entitas. Transaksi antar entitas terjadi ketika pada suatu transaksi berisi hubungan relasi antara dua kode satker yang berbeda, sehingga terdapat beda kepemilikan dalam satu transaksi. Kodefikasi: 6 digit SEGEMEN CADANGAN Kode Cadangan saat ini belum digunakan. Kode ini disediakan jika nantinya dalam pengembangan BAS ke depan akan membutuhkan segmen baru yang belum tertampung dalam segmen kodefikasi BAS saat ini.
• #36: Tidak termasuk pembayaran tenaga kontrak, yg tidak ada PP,
• #42: Masa manfaat > 1 thn, digunakan operasional, berwujud, dpt dinilai, kecuali yg rusak berat/usang
• #43: Masa manfaat > 1 thn, digunakan operasional, berwujud, dpt dinilai, kecuali yg rusak berat/usang