Bagan penerapan pph 26
Download as DOC, PDF2 likes4,396 views
Dokumen ini menjelaskan penerapan PPh 26 untuk PT Pertamina (Persero) terkait tagihan dari luar negeri, termasuk langkah-langkah administratif dan syarat pemenuhan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak luar negeri. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai penghindaran pajak berganda dan tes keberadaan subjek pajak dalam negeri. Daftar tarif pajak dan pengertian istilah terkait juga disertakan, memberikan panduan lengkap untuk pemotongan dan pemungutan pajak yang sesuai.
Bagan penerapan pph 26
- 1. BAGAN PENERAPAN PPH 26 PT. PERTAMINA (PERSERO)
- 2. BAGAN PENERAPAN PPh 26 PENERIMAAN TAGIHAN (INVOICE) DARI LUAR NEGERI DA IDENTIFIKASI NEGARA DOMISILI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (WPLN) NEGARA MITRA PERSETUJUAN PENGHINDARAN BUKAN NEGARA MITRA PAJAK BERGANDA INDONESIA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA INDONESIA PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF 1) MEMENUHI PERSYARATAN, TIDAK MEMENUHI TARIF NORMAL PPH 26 BUKAN SUBJEK PAJAK DALAM PERSYARATAN (20%) NEGERI 2), DAN TIDAK TERJADI PENYALAHGUNAAN 3) ACTIVE INCOME PENGECUALIAN PASSIVE INCOME TARIF PERSETUJUAN HAK PEMAJAKAN DI PENGHINDARAN NEGARA DOMISILI HAK PEMAJAKAN DI PAJAK BERGANDA ACTIVE INCOME YANG NEGARA SUMBER (LAMPIRAN I) HAK PEMAJAKANNYA DI NEGARA SUMBER CONTOH : YAITU : CONTOH : JASA ARSITEK 1) 1) SWISS : PAYMENTS FOR SERVICES BUNGA 2) 2) PAKISTAN : FEES FOR TECHNICAL SERVICES DEVIDEN JASA INVESTIGASI 3) 3) LUXEMBOURG : FEES FOR TECHNICAL ROYALTI JASA PROMOSI SERVICES PATENT JASA AKUNTAN 4) 4) JERMAN : FEES FOR TECHNICAL SERVICES PENGHASILAN DARI PENGGUNAAN JASA KONSULT AN HARTA CATATAN : 1) Lihat Bagan Pemenuhan Persyaratan Administratif 2) Lihat Tes Keberadaan Subjek Pajak Dala m Negeri 3) Lihat Daftar Istilah
- 3. 1) BAGAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF PERSYARATAN ADMINISTRATIF Surat Keterangan Domisili (SKD) yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak dengan: a. Menggunakan formulir DGT-1 dan atau DGT-2 4) b. Telah diisi oleh WPLN dengan lengkap c. Telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B d. Telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B e. Disampaikan bersamaan dengan saat Vendor Luar Negeri menyampaikan invoice atau tagihan APABILA POINT (d) TIDAK TERPENUHI TETAP MEMENUHI PESYARATAN ADMINISTRATIF DENGAN SYARAT : Melampirkan SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Menggunakan bahasa Inggris b. Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010 c. Berupa dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak. d. Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN e. Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud. CATATAN : 4) Lihat Penggunaan Form DGT-1 atau DGT-2
- 4. 4)PENGGUNAAN FORM DGT-1 DAN DGT-2 Digunakan oleh Orang Pribadi atau Badan yang tinggal di negara yang memiliki P3B dengan Indonesia dan memperoleh penghasilan di FORM DGT-1 Indonesia terdiri dari deviden, bunga, royalti, penghasilan sehubungan dengan jasa, dan penghasilan lainnya yang merupakan obyek pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan Dapat dipergunakan lebih dari 1 kali oleh WPLN dalam jangka waktu 12 bulan sejak disahkan oleh pejabat berwenang apabila : a. WPLN bertransaksi dengan Pemungut/Pemotong yang sama. b. Nama dan alamat WPLN tidak mengalami perubahan Apabila a dan b tidak terpenuhi maka menerapkan ketentuan P3B berikutnya WPLN cukup menyampaikan lembar kedua Form DGT-1 yang telah diisi lengkap part IV, V, dan VI Digunakan oleh Orang Pribadi atau Badan yang tinggal di negara yang memiliki P3B dengan Indonesia dan memperoleh penghasilan di FORM DGT-2 Indonesia khusus bentuk Institusi perbankan dan penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan Penghasilan yang diperoleh atas pengalihan saham dan obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal Indonesia, selain bunga dan deviden. Dapat digunakan lebih dari satu Pemotong/Pemungut Pajak. Form DGT-2 Asli dapat diperbanyak oleh Pemotong/Pemungut Pajak dan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana Pemotong/Pemungut Pajak tersebut terdaftar. Kepala KPP harus menyimpan dokumen Form DGT-2 asli tersebut. Form DGT-2 yang telah dilegalisasi diperlakukan sama seperti dokumen aslinya.
- 5. 2) TES KEBERADAAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI TES KEBERADAAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DALAM FORM DGT-1 Dalam Form DGT-1 terdapat tes atas Keberadaan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Prosedur Penelitian Penerapan P3B, yakni : Keberadaan Subjek Pajak Dalam Negeri ditunjukkan berdasarkan pengisian memuat : Dalam Part IV butir 4 tercantum alamat WPLN di Indonesia Dalam Part IV butir 5 tercantum alamat WPLN mempunyai tempat tinggal tetap di Indonesia Dalam Part IV butir 6 tercantum tempat kediaman WPLN di Indonesia Dalam Part V butir 1,2,3 tercantum tempat pendirian, tempat kedudukan atau alamat kantor pusat WPLN di Indonesia P3B tidak dapat diterapkan dalam hal salah satu dari jawaban a,b,c,d memuat indikasi Subjek Pajak Dalam Negeri II. Prosedur Penelitian Penerapan P3B apabilan Form DGT-1 terdapat jawaban : NO dalam butir 3 Part IV YES atau NO (sesuai kondisi sebenarnya) dalam butir 6 Part V YES untuk seluruh pertanyaan dalam butir 7 sampai dengan butir 12 pada Part V P3B tidak dapat diterapkan dalam hal salah satu jawaban penerima penghasilan tidak sesuai dengan huruf a,b,c di atas
- 6. LAMPIRAN I DAFTAR TARIF P3B PASSIVE INCOME Dalam Prosentase (%) No Treaty Partner Ownership Dividends Interests Royalties 1 Algeria - 15 15 15 2 Armenia - 10/15 10 10 3 Australia - 15 10 10/15 4 Austria 25 10/15 10 10 5 Bangladesh 10 10/15 10 10 6 Belgium 25 10/15 10 10 7 Brunei - 15 10 15 8 Bulgaria - 15 10 10 9 Canada 25 10/15 10 10 10 China - 10 10 10 11 Czech Republik 20 10/15 12,5 12,5 12 Denmark 25 10/20 10 15 13 Egypt - 15 15 15 14 Finland 25 10/15 10 10/15 15 France 25 10/15 0/10/15 10 16 Germany 25 10/15 10 7,5/10/15 17 Hongkong - 5/10 10 5 18 Hungary - 15 15 15 19 India 25 10/15 10 15 20 Iran - 7 10 12 21 Italy 25 10/15 10 10/15 22 Japan 25 10/15 10 10 23 Jordan - 10 10 10 24 Korea North - 10 10 10 25 Korea South 25 10/15 10 15 26 Kuwait - 10 5 20 27 Luxembourgh 25 10/15 10 10/12,5 28 Malaysia - 10 10 10 29 Mauritius - 10/15 10 10 30 Mexico - 10 10 10 31 Mongolia - 10 10 10 32 Netherlands - 10 10 10 33 New Zealand - 15 10 15
- 7. 34 Norway - 15 10 15
- 8. 35 Pakistan 25 10/15 15 10/15 36 Philipines 25 15/20 10/15 15 37 Poland 20 10/15 10 15 38 Portugal - 10 10 15 39 Romania 25 12,5/15 12,5 10 40 Russia - 15 15 12,5/15 41 Seychelles - 10 10 15 42 Singapore 25 10/15 10 10 43 Slovakia - 10 10 15 44 South Africa 10 10/15 10 10 45 Spain 25 10/15 10 10 46 Srilangka - 15 15 15 47 Sudan - 10 15 10 48 Suriname - 15 15 15 49 Sweden 25 10/15 10 10/15 50 Switzerland 25 10/15 10 10 51 Syria - 10 10 15/20 52 Taiwan - 10 10 10 53 Thailand - 15/20 15 15 54 Tunisia - 12 12 15 55 Turkey 25 10/15 10 10 56 Ukraine 20 10/15 10 10 57 United Arab Emirates - 10 5 5 58 United Kingdom 15 10/15 10 10/15 59 United States of 25 10/15 10 10 America 60 Uzbekistan - 10 10 10 61 Venezuela 10 10/15 10 10/20 62 Vietnam - 15 15 15
- 9. DAFTAR ISTILAH Active Income adalah penghasilan yang diterima dan atau diperoleh Wajb Pajak yang berasal dari kegiatan usahanya sendiri. Bentuk Usaha Tetap adalah Bentuk Usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi yang tidak bertempat Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang berupa tempat kedudukan manajemen,cabang perusahaan,kantor perwakilan, gedung kantor, dll. Negara Domisili adalah negara asal Orang Pribadi atau Badan yang melakukan usaha di negara lain. Negara Sumber adalah negara tempat timbulnya suatu jenis penghasilan. Passive Income adalah penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak yang berasal bukan dari kegiatannya sendiri. Pemotong/Pemungut Pajak adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Penyalahgunaan Fasilitas P3B adalah a.Transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi dan dilakukan dengan menggunakan struktur/skema sedemikian rupa untuk memperoleh fasilitas P3B. b.Transaksi dengan struktur/skema yang format hukumnya berbeda dengan substansi ekonominya untuk memperoleh fasilitas P3B.c.Penerima penghasilan bukan merupakan pemilik sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/jurisdiksi lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah a.Orang Pribadi/Badan yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Orang Pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. b.Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi persyaratan. c.Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek Pajak Luar Negeri adalah Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, yang : a.Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.b.Tidak dari menjalankan usaha/melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Surat Keterangan Domisili adalah Surat Keterangan yang berkaitan dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang digunakan untuk membuktikan bahwa Wajib Pajak tertentu adalah Subjek Pajak Dalam Negeri dari suatu negara tertentu yang menandatangani P3B Wajib Pajak Luar Negeri adalah Subjek Pajak Luar Negeri baik Orang Pribadi maupun Badan yang menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.