More Related Content
Similar to Bagi 7775-1__pembentukan_lkd_bkad_2018.PDF (20)
Bagi 7775-1__pembentukan_lkd_bkad_2018.PDF
- 1. TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA DESA DAN BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI YOGYAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 2. Setelah penyajian materi ini, diharapkan peserta dapat : Memahami tatacara pembentukan Lembaga Kerja sama Desa (LKD) atau sebutan lainnya dan Badan Kerja Sama Antar-Desa (BKAD); Mampu membentuk Lembaga Kerja sama Desa (LKD) atau sebutan lainnya dan Badan Kerja Sama Antar- Desa (BKAD). Waktu : 2 JP @ 45 menit = 90 menit
- 3. Kerja Sama Desa Permendagri No. 114 Th 2014 - Pedoman Pembangunan Desa Permendagri No. 44 Th. 2016 Kewenangan Desa Permendagri No. 96 Th. 2017 - Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa Perda Perbup Permendes No. 5 Th. 2016 - Pembangunan Kawasan pedesaan Pergub KERANGKA YURIDIS KERJA SAMA DESA
- 4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RUANG LINGKUP KERJA SAMA DESA KERJA SAMA ANTAR- DESA KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA KERJA SAMA DESA ADALAH KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR DESA DAN/ ATAU DENGAN PIHAK KETIGA YANG DIBUAT SECARA TERTULIS UNTUK MENGERJAKAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG MENJADI POTENSI DAN KEWENANGAN DESA SERTA MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
- 5. a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota KERJA SAMA ANTAR DESA DILAKUKAN ANTARA : Catatan : Apabila Desa dengan Desa di lain Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi mengadakan kerja sama, maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar daerah.
- 6. PIHAK KETIGA ADALAH PIHAK SWASTA, ORGANISASAI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga terdiri atas : a. Kerja sama atas prakarsa Desa b. Kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga
- 7. o Kerja sama antar Desa dan Kerja sama dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APBDesa o Camat atas nama Bupati/Wali Kota memfasilitasi pelaksanaan Kerja sama antar Desa ataupun Kerja sama dengan Pihak Ketiga KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 8. LEMBAGA KERJA SAMA DESA (LKD) atau sebutan lainnya
- 9. Adalah Lembaga yang berkedudukan di Desa dan dibentuk melalui Musyawarah Desa guna membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga serta mewakili desanya dalam melakukan kerja sama antar-Desa LEMBAGA KERJA SAMA DESA (LKD) atau sebutan lainnya
- 10. MEKANISME PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA DESA atau sebutan lainnya 1. BPD berwenang menyelenggarakan Musyawarah Desa, Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa terkait Kerja sama Desa; 2. Agenda pembahasan : a. Usulan pembentukan Lembaga Kerja Sama Desa (LKD) atau sebutan lainnya; b. Usulan pembentukan Badan Kerja Sama Antar-Desa; c. Usulan perwakilan desa dari pengurus Lembaga Kerja Sama Desa dalam kepengurusan BKAD; d. ...........
- 11. MEKANISME PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA DESA atau sebutan lainnya d. Sumber pembiayaan Lembaga Kerja sama Desa; e. Pelaporan dan pertanggungjawaban f. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus LKD; rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Lembaga Kerja Sama Desa atau sebutan lainnya serta rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perwakilan Desa dalam Kepengurusan BKAD
- 12. MEKANISME PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA DESA atau sebutan lainnya Berdasarkan berita acara musyawarah desa, selanjutnya Pemerintah desa menetapkan : 1. Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus LKD; 2. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Lembaga Kerja Sama Desa atau sebutan lainnya; 3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perwakilan Desa dalam Kepengurusan BKAD Produk hukum tersebut selanjutnya disampaikan kepada Camat sebagai laporan
- 13. 1. Mengikuti Musyawarah antar-Desa sebagai wakil desa; 2. Membantu Kepala Desa dalam merumuskan rencana dan program kerja sama dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga; 3. Membantu Kepala Desa secara langsung dalam pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama Desa dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga; 4. Menjaga kelestarian Sistem Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian hasil Kerja Sama Desa; 5. Membantu Kepala Desa dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerja sama Desa. TUGAS POKOK LEMBAGA KERJA SAMA DESA atau sebutan lainnya
- 14. 1. Pemetaan atau inventarisasi bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan; 2. Penyusunan skala prioritas bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan; 3. Perumusan rencana kerja sama Desa dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga; 4. Penyusunan bahan rancangan produk hukum desa terkait kerja sama Desa dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga; 5. Penjabaran Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga dalam Program dan Rencana Kerja LKD; 6. ............ FUNGSI POKOK LEMBAGA KERJA SAMA DESA atau sebutan lainnya
- 15. 6. Pelaksanaan program dan rencana kerja LKD; 7. Penyampaian informasi hasil Musyawarah Antar-Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa; 8. Penanganan masalah yang ditimbulkan akibat dari kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga 9. Pelestarian, pengamanan dan pengembangan aset dan/atau hasil dari kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga; 10.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. FUNGSI POKOK LEMBAGA KERJA SAMA DESA atau sebutan lainnya
- 16. KEPENGURUSAN LEMBAGA KERJA SAMA DESA (LKD) atau sebutan lainnya 1. Pengurus LKD berjumlah 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur Pemerintah Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat, dengan memperhatikan keadilan gender; 2. Unsur Pemerintah Desa dan anggota BPD masing-masing 1 (satu) orang sebagai anggota LKD; 3. Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebanyak 5 (lima) orang juga sebagai Anggota Badan Kerjasama Antar-Desa (BKAD) di Kecamatan yang bertugas sebagai Utusan Wakil Desa; 4. ...............
- 17. KEPENGURUSAN LEMBAGA KERJA SAMA DESA (LKD) atau sebutan lainnya 4. Pengurus LKD yang bertugas sebagai Utusan Wakil Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; 5. Masa jabatan pengurus LKD selama 6 (enam) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk paling lama 2 (dua) kali masa jabatan; 6. Pengurus yang berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir maka diganti keanggotaannya oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan BPD sebagai anggota penggantian antar waktu; 7. Cara pemilihan pengurus LKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- 18. KUALIFIKASI ANGGOTA LEMBAGA KERJA SAMA DESA (LKD) atau sebutan lainnya 1. Jujur; 2. Bertanggungjawab; 3. Memiliki jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Mempunyai pengalaman dalam berorganisasi; 5. Mempunyai bakat kepemimpinan; 6. Mempunyai visi dan perspektif membangun masyarakat; 7. Mempunyai sifat kegotongroyongan, partisipatif, dan kebersamaan; 8. Mampu menjalin komunikasi dan fasilitatif; 9. Memiliki motivasi mengembangkan kelembagaan dan organisasi.
- 19. PENGURUS LEMBAGA KERJA SAMA DESA (LKD) atau sebutan lainnya 1. Susunan Pengurus LKD, terdiri dari : 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Sekretaris 4) Bendahara 5) Anggota 2. Pengurus disepakati melalui Rapat Pleno Anggota terpilih. 3. Kepala Desa karena jabatannya sebagai penanggung jawab kerja sama Desa. 4. LKD dalam menjalankan kegiatan kerja sama desa dengan desa lain dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dipimpin oleh Kepala Desa.
- 20. PEMBIAYAAN LEMBAGA KERJA SAMA DESA (LKD) atau sebutan lainnya 1) Kerja sama Desa yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD; 2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerja sama Desa wajib dituangkan dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. 3) Apabila kegiatan Kerja sama desa ditetapkan setelah penetapan APBDesa maka pembiayaan kegiatan dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan desa tentang perubahan APB Desa. 4) Mekanisme Perubahan APB Desa sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 21. PELAPORAN 1) Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga kepada BPD dalam Musyawarah Desa dengan tembusan Bupati/Walikota melalui Camat; 2) Laporan dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga; 3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi; 4) Hasil evaluasi diumumkan kepada masyarakat;
- 22. BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD)
- 23. Adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa. BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD) KEMENTERIAN DALAM NEGERI BKAD dibentuk sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa
- 24. MEKANISME PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD) 1. 5 (lima) orang pengurus Lembaga Kerja Sama Desa (LKD) sebagai perwakilan masing-masing desa membahas rencana kerja sama antar-Desa, sebelum penyelenggaraan Musyawarah Antar-Desa; 2. Pihak Kecamatan dapat memfasilitasi pembahasan kerja sama antar-Desa. Para Pendamping Desa dapat melakukan asistensi terhadap proses pembahasan kerja sama antar-Desa; 3. Agenda pembahasan fokus pada kebutuhan yang menjadi peluang setiap Desa untuk melakukan pengembangan kerja sama antar-desa berdasarkan pemetaan potensi yang telah dilakukan; 4. ................ 1. PRA MUSYAWARAH ANTAR-DESA
- 25. MEKANISME PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD) 4. Pembahasan pra MAD berupa : a. Usulan rencana kerja sama antar-Desa, yang dapat berupa : 1)pelaksanaan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar- Desa; 2)Perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan antar-Desa; 3)Rencana kerja sama antar-Desa berdasarkan hasil pemetaan potensi desa; dan/atau 4)Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa. b. ............ 1. PRA MUSYAWARAH ANTAR-DESA
- 26. MEKANISME PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD) b. Usulan tata kerja BKAD; c. Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar-Desa; d. Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BKAD; e. Usulan rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus BKAD. 1. PRA MUSYAWARAH ANTAR-DESA Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar-Desa, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing melalui Musyawarah Desa, sebelum dibawa dalam forum Musyawarah Antar-Desa.
- 27. MEKANISME PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD) AGENDA MUSYAWARAH ANTAR-DESA antara lain membahas : 1. Usulan rencana kerja sama antar-Desa; 2. Usulan Tata Kerja BKAD: a. Usulan pemilihan, penetapan dan/atau pemberhentian kepengurusan BKAD; b. BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga/Unit kerja sesuai kebutuhan atau bidang kegiatan antar-Desa; c. Kelompok/lembaga/Unit kerja BKAD hanya menjalankan program kerja BKAD dan bukan menjadi pihak yang menetapkan kerja sama; d. Kelompok/lembaga/Unit kerja bertanggungjawab kepada pengurus BKAD; 3. ........ 2. MUSYAWARAH ANTAR-DESA
- 28. MEKANISME PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD) 3. Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar-Desa; 4. Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BKAD; 5. Usulan rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus BKAD. 2. MUSYAWARAH ANTAR-DESA
- 29. MEKANISME PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD) Berdasarkan berita acara musyawarah antar-desa, selanjutnya dilakukan konsultasi dan penetapan : 1. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar-Desa; 2. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BKAD; 3. Keputusan Bersama Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus BKAD. Produk hukum tersebut selanjutnya disampaikan kepada Camat sebagai laporan
- 30. TUGAS BKAD : Mengelola kerja sama antar-Desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 31. 1. Perumusan rencana kerjasama antar-Desa; 2. Penyiapan bahan rancangan produk hukum desa terkait kerjasama antar-Desa; 3. Penjabaran Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Desa ke dalam program dan rencana kerja BKAD; 4. Pelaksanaan program dan rencana kerja BKAD; 5. Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Desa masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; 6. Penanganan masalah-masalah akibat pelaksanaan kerjasama antar Desa; 7. ............ FUNGSI POKOK BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD)
- 32. 7. Pelestarian dan pengembangan hasil-hasil kerjasama antar Desa; 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama antar Desa; 9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa masing-masing. FUNGSI POKOK BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD)
- 33. BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD) BKAD terdiri atas : a. Pemerintah Desa b. Anggota BPD c. Lembaga Kemasyarakatan Desa d. Lembaga Desa lainnya e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. KEMENTERIAN DALAM NEGERI BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa
- 34. BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD) KEMENTERIAN DALAM NEGERI BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa BKAD ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. Permakades merupakan produk hukum yang diakui oleh UU Desa, sehingga BKAD tidak perlu ditetapkan dengan Akte Notaris. BKAD bukanlah institusi yang bersifat eksklusif atau berada diatas institusi Desa, sehingga BKAD tidak perlu menjadi organisasi berbadan hukum privat seperti Perkumpulan Badan Hukum dan lain sebagainya. Dalam praktek hukum, AD/ART Perkumpulan Badan Hukum hanya mengenal rapat anggota, sedangkan BKAD tunduk kepada Musyawarah Antar-Desa dan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa. ....................
- 35. BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD) KEMENTERIAN DALAM NEGERI Ketentuan AD/ART badan hukum privat tidak kompatible dengan BKAD yang diatur dalam UU Desa, sesuai asas hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori (Peraturan perundang- undangan yang lebih baru, mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih lama)
- 36. Susunan pengurus Badan Kerjasama Antar-Desa, paling sedikit terdiri atas: Ketua; Sekretaris; Bendahara; Kelompok/Bidang/Unit Kerja sesuai dengan objek yang dikerjasamakan. Keanggotaan dan masa bhakti Badan Kerjasama Antar- Desa ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa. Anggota Badan Kerjasama yang berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir digantikan status keanggotaannya oleh calon pengganti berdasarkan hasil musyawarah antar-desa. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 37. TATA KERJA BKAD Pelaksanaan kerjasama antar Desa yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa; Anggaran Dasar paling sedikit memuat: Nama, tempat kedudukan, wilayah kerja dan jangka waktu; Azas dan prinsip; Visi, misi dan tujuan; Pendirian keanggotaan; Kegiatan usaha; Aset dan sumber pendanaan; Kelembagaan, tatacara pengangkatan, pemberhentian dan masa bhakti; ................ KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 38. TATA KERJA BKAD Bentuk kelembagaan operasional; Hubungan antar kelembagaan; Jaringan Kerjasama; Pertanggungjawaban; Perselisihan; Pembubaran; Penutup. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 39. KUALIFIKASI ANGGOTA BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD) 1. Jujur; 2. Bertanggungjawab; 3. Mempunyai jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Mempunyai pengalaman dalam berorganisasi; 5. Mempunyai bakat kepemimpinan lokal; 6. Mempunyai visi dan perspektif membangun masyarakat; 7. Mempunyai keterampilan komunikasi dan fasilitasi; 8. Mempunyai kemampuan/keterampilan dalam melakukan penyelesaian masalah; 9. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga/organisasi.
- 40. PEMBIAYAAN BKAD Pengurus Badan Kerjasama Antar-Desa dapat diberikan biaya operasional yang besarnya dicantumkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa. Biaya operasional BKAD dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes masing-masing desa. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 41. PELAPORAN KERJASAMA ANTAR DESA BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dalam forum Musyawarah Antar-Desa; BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati/Walikota melalui Camat; Laporan tersebut dilengkapi dengan dokumen terkait kerja sama desa; Berdasarkan laporan dari BKAD, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi, hasil evaluasi diumumkan kepada masyarakat; Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama desa kepada Bupati/Walikota dan Camat, yang termuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; KEMENTERIAN DALAM NEGERI