Bahan rapat keptusan mk
- 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 21 Januari 2013
- 2. PROFIL RSBI TAHUN 2013 Jumlah RSBI tahun 2013 : 1.397 Sekolah SD, 293 SMK, 390 SD SMP SMA SMP, 351 SMK SMA, 363
- 3. PROFIL RSBI TAHUN 2013 Jatim 222 Jateng 217 Jabar 139 DKI Jakarta 78 Sul Sel 57 Sumbar 50 Sumut 45 DIY 45 Bali 40 Kal Tim 40 Aceh 40 Banten 37 Riau 37 Sumsel 34 NTB 32 Lampung 29 Sulut 26 Kalsel 26 Kalbar 22 Kalteng 18 Bengkulu 17 Sul Tenggara 17 sul. Tengah 16 Jambi 16 Gorontalo 15 Kep.Riau 14 Babel 13 Papua 12 Maluku 11 Sul Bar 9 Maluku Utara 8 Papua Barat 6 NTT 3 0 50 100 150 200 250
- 4. 450 400 43 350 45 56 300 37 250 Swasta 200 Negeri 347 150 306 307 256 100 50 0 SD SMP SMA SMK
- 5. HASIL UJIAN NASIONAL RSBI TAHUN AJARAN 2011/ 2012 Rata-rata Nilai UN RSBI Prosentase Kelulusan UN RSBI Tahun Tahun Pelajaran 2011 / 2012 Ajaran 2011 / 2012 100.00 10.00 98.29 98.28 8.90 9.00 98.00 8.32 7.95 7.83 8.00 7.65 7.57 95.79 7.47 96.00 7.25 95.07 7.00 94.00 6.00 92.60 92.00 91.56 91.44 5.00 4.00 90.00 88.79 3.00 88.00 2.00 86.00 1.00 0.00 84.00 SMP SMA IPA SMA IPS SMK SMP SMA IPA SMA IPS SMK
- 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 5/ PUU-X/ 2012, halaman 196 yang selengkapnya amar putusan : MENGADILI Menyatakan : 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ; 1.1 Pasal 50 ayat (3) Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301) bertentangan dengan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1.2. Pasal 50 ayat (3) Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang pada intinya pasal 50 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 7. KEBIJAKAN RSBI PASCA PUTUSAN MK Nomor : 5/ PUU-X/ 2012 a) Umum b) Kelembagaan c) Proses Belajar Mengajar d) Pembiayaan e) Peran Serta Masyarakat f) Tanggung jawab pemerintah pusat, propinsi dan kab/ kota g) Peraturan Perundang-undangan
- 8. A. UMUM  Kementerian pendidikan dan kebudayaan menghargai dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas dan siap melaksanakannya  Kementerian pendidikan dan kebudayaan tetap berkomitmen untuk mengembangkan dan meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu kepada semua satuan pendidikan pada semua jenjang sesuai dengan rencana program yang sudah digariskan pemerintah berdasar perundang-undangan.  Kesepakatan MK dan Kemdikbud ( 13 Januari 2013)  Kegiatan pembelajaran pada semua sekolah yang selama ini mendapatkan ijin sebagai RSBI tetap berlangsung sampai akhir tahun pelajaran 2012 2013
- 9. B. KELEMBAGAAN ï‚— Semua Sekolah yang selama ini mendapatkan ijin dari kemdikbud sebagai Rintisan Sekolah bertaraf Internasional ( RSBI) menjadi sekolah reguler yang dibina oleh pemerintah propinsi, kabupaten/ kota . ï‚— Semua papan nama, kop surat, dan stempel sekolah yang menyebutkan atau menyatakan RSBI tidak dapat dipergunakan dalam proses administrasi atau manajemen sekolah.
- 10. C. PROSES BELAJAR MENGAJAR ï‚— Dalam rangka menjaga kesinambungan proses pembelajaran yang bermutu, kegiatan pembelajaran pada semua sekolah yang selama ini mendapatkan ijin sebagai RSBI tetap berlangsung sampai akhir tahun pelajaran 2012/ 2013 sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) ï‚— Proses belajar mengajar tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
- 11. D. PEMBIAYAAN ï‚— Sekolah tidak boleh menarik pungutan baru dari masyarakat yang terkait dengan program RSBI diluar RKAS yang telah ditetapkan ï‚— Pemerintah propinsi Kabupaten/ Kota menyediakan anggaran untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu
- 12. E. PERAN SERTA MASYARAKAT Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih bermutu
- 13. F. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT, PROPINSI DAN KAB/ KOTA PEMERINTAH PUSAT ï‚— Pemerintah tetap mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang efisien dan efektif. ï‚— Pemerintah melakukan pembinaan satuan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan
- 14. F. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT, PROPINSI DAN KAB/ KOTA PEMERINTAH PROPINSI ï‚— Tindak lanjut yang terkait dengan asset dan pegawai RSBI yang dikelola oleh propinsi akan dibahas lebih lanjut. ï‚— Propinsi wajib menyediakan anggaran sekolah untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing
- 15. F. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT, PROPINSI DAN KAB/ KOTA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA ï‚— RSBI yang selama ini dikelola oleh pemerintah kabupaten/ kota tetap beroperasi sebagai sekolah binaan kabupaten/ kota ï‚— Anggaran RSBI tahun 2013 dipergunakan untuk penyelenggaraan sekolah binaan kabupaten/ Kota ï‚— Kabupate/ Kota wajib menyediakan anggaran sekolah untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing
- 16. G. PERUNDANG-UNDANGAN Kementrian pendidikan dan kebuadyaan segera membentuk tim untuk mengkaji dan merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dngan penyelengaraan satuan pendidikan RSBI/ SBI