PENGELOLAAN BASAN BARAN 2
- 1. I. PENGERTIAN RUPBASAN Berdasarkan pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat RUPBASAN. RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, tugas pokok RUPBASAN adalah Melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara. Melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti melakukan perbuatan menyimpan atau menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang atau berkurang benda dan barang tersebut. Penyimpanan dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat mendapatkannya. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rupbasan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara ; 2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara ; 3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN ; 4. Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan. Secara struktural dan organisatoris, Rupbasan dikelola oleh Depertemen Kehakiman melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Rupbasan dipimpin oleh Kepala Rupbasan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri ( Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 ) sehingga tanggungjawab fisik dan administrasi atas benda sitaan ada pada Kepala Rupbasan ( Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 1983 ). Pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara diatur oleh Menteri Kehakiman RI dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983. Untuk menjabarkan peraturan tersebut diterbitkanlah Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dan Petunjuk Teknis (juknis) pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Nomor E.2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 dan disempurnakan tanggal 7 Nopember 2002 Nomor E.1.35.PK.03.10 Tahun 2002. Pengertian Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Benda sitaan negara (disingkat basan) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Barang rampasan negara (disingkat baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selajutnya dieksekusi dengan cara : a. Dimusnahkan : - dibakar sampai habis - ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi - ditanam di dalam tanah