�ݺ�ߣ

Nama : Eko Budi Sudrajat
Nim : 55117110105
Dosen : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM, CMA
Mata Kuliah : Business Ethic And Good Gavermence
Forum 1 BE & BB :
Jawab :
Tata kelola pemerintahan yang baik ( good government governance)
Good Government Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang
bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi,
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Good Government
Governance menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi
tumbuhnya aktifitas usaha. Good Government Governance mendasarkan suatu konsep yang
mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan
secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor
swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara.[1]
Good Government Governance mulai dirintis dan diterapkan sejak era reformasi. Perombakan
sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga Good
Governancemerupakan salah satu alat reformasi untuk diterapkan dalam pemerintahan. Dilihat
dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan, penerapan Good Government
Governance belum berhasil sepenuhnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran
dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance.
[1]
Konsep Good Government Governance
Konsep good Government governance dapat diartikan sebagai acuan dalam proses dan struktur
hubungan politik dan ekonomi yang baik. Faktor terkuat yang mempengaruhi baik buruknya dan
tercapai atau tidaknya pada pemerintahan yang baik terletak pada good human resources. Bahwa
setiap manusia memiliki kepentingan, baik kepentingan individu, kelompok, dan/atau kepentingan
masyarakat. Untuk mewujudkannya, setiap kepentingan selalu terjadi benturan, sehingga dalam
merealisasikan good government governance adalah penghindaran terhadap benturan kepentingan
tersebut, sehingga tercapainya kata “sepakat”. Kata sepakat tersebut diatur dalam peraturan dan
perundangan.[1]
Dalam konsep ini, Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan
sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawaban kepada

publik. Kunci utama memahami good government governance adalah pemahaman atas prinsip-
prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu
pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua
unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good
governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini: [2]
1. Partisipasi Masyarakat
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara
langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan
mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan
mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya Supremasi Hukum
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya
hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan,
lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang
berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan
dipantau.
4. Peduli pada Stakeholder
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak
yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi
terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-
kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan
prosedur-prosedur.
6. Kesetaraan
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan
kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan Efisiensi
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan
warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal
mungkin.
8. Akuntabilitas
Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi
masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga
yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya
tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. Visi Strategis
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata
pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang
dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus
memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi
dasar bagi perspektif tersebut.
Manfaat Good Government Governance
Untuk dapat menerapkan Good Government Governance perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar
yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum prinsip-
prinsip dasar Good Government Governance terdiri dari lima hal, yaitu; tranparansi, integritas,
akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas.
Sementara Organization for Economic Cooperation and Development menyebutkan 4 hal pokok
yang menjadi prinsip dasar Good Government Governance, diantaranya adalah:[1]
1. Keadilan (fairness)
Melindungi segenap kepentingan masyarakat dan stakeholder lainnya dari rekayasa-
rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
2. Tranparansi (transparency)
Meningkatkan keterbukaan (disclosure) dari kinerja pemerintah daerah secara teratur dan
tepat waktu (timely basis) serta benar (accurate)
3. Dapat dikontrol (Accountability)
Menciptakan system pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan
kekuasaan (distribution and balance of power)

4. Tanggungjawab (responsibility)
Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mematuhi hukumdan ketentuan peraturan yang
berlaku termasuk tanggap terhadap kepentingan masyarakat.
Good Government Governance sebagai suatu konsep dalam menjalankan pemerintahan tidak
terhenti hanya sampai pemahaman saja, melainkan harus benar-benar diimplementasikan dalam
langkah kongkret sehingga dapat memberikan manfaat pada seluruh pihak yang berkepentingan
dengan pemerintahan. Implementasi Good Government Governance dalam pemerintahan secara
sederhana adalah menerapkan prinsip Good Government Governance kedalam system dan
pengelolaan pemerintahan daerah dengan baik dan benar. [1]
Good Corporate Governance (GCG)
Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam
memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholders pada
umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer,
pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di
lingkungan tertentu.[3]
Prinsip-Prinsip Corporate Governance
Prinsip-prinsip utama yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya corporate governance yang
baik adalah :
1. Transparansi
Pada perusahaan yang menerapkan Corporate Governance, transparansi atau keterbukaan
menjadi hal yang wajib untuk diterapkan. Mulai dari keterbukaan akan proses produksi,
laporan keuangan sepanjang keterbukaan tersebut tidak menyangkut rahasia perusahaan.
2. Akuntabilitas
Akuntabilitas berhubungan dengan sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit
yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi, dan
komite audit. Prinsip ini diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan kepada
pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.
3. Pertanggungjawaban
Prinsip ini diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk
mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta kewajiban-kewajiban sosial di tengah
masyarakat.

4. Kewajaran (fairness)
Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama
kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham
asing serta investor lainnya. Prinsip kewajaran ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang
timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara kedua
pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda.
Mekanisme Corporate Governance
Mekanisme corporate governance merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang
jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan
terhadap keputusan tersebut.[4]
1. Mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan
membuat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa
keuntungan, return maupun risikorisiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen.
2. Mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh
pasar. Menurut teori pasar jika manajemen berperilaku hanya menguntungkan diri sendiri,
maka kinerja perusahaan akan menurun dalam bentuk turunnya nilai saham perusahaan.
Daftar Pustaka :
(1).Hardiwinoto, 2013. https://hardiwinoto.com/good-government-governance/
(2).Yanwari Dani Dwi, 2015. https://yanwariyanidwi.wordpress.com/2015/12/15/pengertian-
prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia/
(3). Andri, 2013. https://arsasi.wordpress.com/2013/04/12/definisi-good-corporate-governance/
(4). Anonim1, 2013. http://bahasapedia.com/pengertian-manfaat-prinsip-mekanisme-good-
corporate-governance/

QUIZ 1 BE &GG
Jelaskan pendekatan Good Governance yang sesuai dengan budaya kita ( budaya pancasila dan
kebinneka tungal ika )
Jawab :
Ada dua teori utama yang mendasari pemahaman corporate governance adalah agency
theory dan stewardship theory (Chinn,2000; Shaw,2003). agency theory, menjelaskan mengenai
manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh
kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil
terhadap pemegang saham, theory ini dikembangkan oleh Michael Johnson. Selanjutnya agency
theory menjadi dasar pemikiran untuk pengembengan good corporate governance karena
konsepnya lebih mencerminkan kenyataan yang ada dimana pengelolaan dilaksanakan dengan
penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sementara Stewardship
theory lebih menekankan pada hakekat sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak
dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang
sering tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata
lain, stewardship theory memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-
baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder.
Selanjutna Good corporate governance (GCG) dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur
dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk
semua stakeholder (Monks,2003). Konsep ini menjelaskan pada dua hal, pertama, hak pemegang
saham untuk mendapatkan informasi dengan benar dan tepat waktu dan, kedua, perusahaan wajib
untuk mengungkapan (disclosure) informasi secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua
kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.
Secara umum istilah good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan
perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus
perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme
pengelolaan itu sendiri (soft definition).[1]
Konsep penerapan yang baik dan efisien di Indonesia yaitu apabila pemimpin organisasi publik,
struktur organisasi dan sumber daya manusianya baik maka akan tercipta prinsip Good
Governance yang berpengaruh terhadap efektivitas kerja individu dan kelompok.
Serta mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsipprinsip sesuai
dengan kesepakatan Bersama dan hukum sebagai berikut :

1. Mewujudkan efisiensi dalam menajemen pada sektor publik, antara lain dengan
memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi
pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.
2. Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundangundangan yang
mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.
4. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan
dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta
LSM.
5. Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak
masyarakat untuk mengetahui (rights to information) keputusan pemerintah terjamin.
(Kuttabku.com 2017.
Sedangkan untuk Good Corporate Governance Menurut Komite Cadburry adalah prinsip yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta
kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada shareholder khususnya
dan stakeholders pada umumnya.[2]
Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya
era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang
menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat
Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari
perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan Good Governance
di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi
sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran
dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance.
Akan tetapi, Hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan
pemerintah dalam menciptaka iklim Good Governance yang baik, diantaranya ialah mulai
diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan
pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap
akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut agar kelak lebih baik dan kredibel kedepannya.
Undang-undang, peraturan dan lembaga – lembaga penunjang pelaksanaan Good governance pun
banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era
Orde Lama yang banyak dipolitisir pengelolaannya dan juga pada era Orde Baru dimana sektor
publik di tempatkan sebagai agent of development bukannya sebagai entitas bisnis sehingga masih
kental dengan rezim yang sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis Good
Governance.
Diterapkannya Good Governance diIndonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem
pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha

non-pemerintah yaitu dengan lahirnya Good Corporate Governance. Dengan landasan yang kuat
diharapkan akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan
amanah.
Demikianlah pembahasan mengenai pengertian good governance, prinsip-prinsip, dan penerapan
governance di Indonesia. Semoga artikel dapat berguna serta dapat bermanfaat untuk Anda
semua.[3]
Daftar Pustaka :
(1). Unang Tanto Hardiman, 2017.
http://unangtotohandiman.blogspot.co.id/2017/03/pendekatan-good-corporate-
governance.html
(2). Suryanto. 2017.
http://kap-suryanto.id/2017/04/30/tata-kelola-perusahaan-yangbaikgood-corporate-
governance-gcg/
(3). Rajil Munir, 2017.
http://forum.teropong.id/2017/08/19/pengertian-good-governance-prinsip-prinsip-dan-
penerapan-good-governance-di-indonesia/

�ݺ�ߣ

BE & GG, Eko Budi Sudrajat, Hapzai Ali, Good Government Corporate Governance, Universitas Mercubuana, 2017

Recommended

More Related Content

What's hot (17)

Similar to BE & GG, Eko Budi Sudrajat, Hapzai Ali, Good Government Corporate Governance, Universitas Mercubuana, 2017 (20)

More from eko budi sudrajat (6)

Recently uploaded (11)

BE & GG, Eko Budi Sudrajat, Hapzai Ali, Good Government Corporate Governance, Universitas Mercubuana, 2017