ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
2
Most read
3
Most read
5
Most read
Belanja Desa
Permendagri No. 113/2014, Bab IV Bagian Kedua Pasal 12
Diolah dari:
Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
Kegiatan sebagaimana tersebut di atas, terdiri atas
jenis :
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang & Jasa
• Belanja Modal
Belanja Desa
Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok :
 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 Pelaksanaan Pembangunan Desa
 Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Belanja Tak Terduga
Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan
sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Bagian Kedua Belanja Desa
Diolah dari:
Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 14
Diolah dari:
Pengeluaran
penghasilan tetap
dan tunjangan:
 Kepala Desa
 Perangkat Desa
 Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD)
 Kelompok Belanja
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
 Kegiatan
pembayaran
penghasilan tetap
dan tunjangan
Pengertian Penganggaran Frekuensi
Pembayaran dilakukan
setiap bulan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pengeluaran pembelian/
pengadaan barang yang nilai
manfaatnya kurang dari
12 (dua belas) bulan
 Alat tulis kantor
 Benda pos
 Bahan/material
 Pemeliharaan
 Cetak/penggandaan
 Sewa kantor desa
 Sewa perlengkapan & peralatan
kantor
 Makanan & minuman rapat
 Pakaian dinas & atributnya
 Perjalanan dinas
 Upah kerja
 Honorarium narasumber/ahli
 Operasional pemerintah desa
 Operasional BPD
 Insentif RT/RW
 Pemberian barang pada
masyarakat/kelompok masyarakat
Pengertian Kategori
Belanja Modal
Pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan
barang atau bangunan yang
nilai manfaatnya lebih dari
12 (dua belas) bulan
Barang atau bangunan yang
digunakan untuk kegiatan
penyelenggaraan
kewenangan desa
Pengertian Kategori
Belanja Tak Terduga
Belanja yang belum tersedia
anggarannya dan dilakukan
dalam keadaan darurat
dan/atau Keadaan Luar Biasa
(KLB), dengan pengertian
keadaan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan
berulang dan/atau mendesak.
 Bencana Alam
 Bencana Sosial
 Kerusakan Sarana dan Prasarana
 Wabah
Pengertian Contoh
Keadaan darurat dan Keadaan Luar Biasa (KLB)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota

More Related Content

What's hot (20)

PDF
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Mahyuni Bjm
PDF
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Mahyuni Bjm
PDF
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Deddi Nordiawan
PDF
Akuntansi Aset Tetap dan KDP
Sujatmiko Wibowo
PDF
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Mahyuni Bjm
PDF
02.sapd beban&belanja
Alfath Zulhiansyah Zulhiansyah
DOCX
Soal jawab akuntansi lanjutan 2
Atikah Dinarti Dinarti
PDF
Anggaran perusahaan dagang
Hz Tena
DOCX
Siklus pendapatan penjualan dan penerimaan kas
SukaBohong
PPTX
Penganggaran sektor publik
Rohmat Hidayatulloh
PDF
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
PDF
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sujatmiko Wibowo
DOCX
Kebijakan Akuntansi
mas ijup
DOCX
Bab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjam
vikingsyara
DOCX
Contoh obligasi amortisasi
Fransisco Laben
PPTX
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Sutardjo ( Mang Ojo )
PPTX
Pelaporan Keuangan Publik
Sujatmiko Wibowo
PDF
16a.sapd simulasi-skpd
Nadia Amelia
PPTX
Perencanaan Laba - PERENCANAAN LABA AKUNTANSI MANAJERIAL
Falanni Firyal Fawwaz
PDF
Bab 2 akuntansi biaya
Nugroho Adi
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Mahyuni Bjm
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Mahyuni Bjm
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Deddi Nordiawan
Akuntansi Aset Tetap dan KDP
Sujatmiko Wibowo
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Mahyuni Bjm
02.sapd beban&belanja
Alfath Zulhiansyah Zulhiansyah
Soal jawab akuntansi lanjutan 2
Atikah Dinarti Dinarti
Anggaran perusahaan dagang
Hz Tena
Siklus pendapatan penjualan dan penerimaan kas
SukaBohong
Penganggaran sektor publik
Rohmat Hidayatulloh
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sujatmiko Wibowo
Kebijakan Akuntansi
mas ijup
Bab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjam
vikingsyara
Contoh obligasi amortisasi
Fransisco Laben
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Sutardjo ( Mang Ojo )
Pelaporan Keuangan Publik
Sujatmiko Wibowo
16a.sapd simulasi-skpd
Nadia Amelia
Perencanaan Laba - PERENCANAAN LABA AKUNTANSI MANAJERIAL
Falanni Firyal Fawwaz
Bab 2 akuntansi biaya
Nugroho Adi

Viewers also liked (20)

PPTX
02. apb desa
keuangandesa
PDF
pendapatan desa
Formasi Org
PDF
apb desa
Formasi Org
PDF
penatausahaan pelaporan - pertanggungjawaban apbdesa
Formasi Org
PDF
APBDes Tahun 2016
Kang Margino
PDF
asas kekuasaan pengelolaan keuangan desa
Formasi Org
PPTX
01. asas & kekuasaan
keuangandesa
PPTX
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
keuangandesa
PPTX
09. pendirian bum desa
keuangandesa
PPTX
10. organisasi bum desa
keuangandesa
PPTX
11. pengelolaan bum desa
keuangandesa
PDF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
riyanto apri
PDF
PELATIHAN P4W-PARTISIPASI PEMDES 2016
riyanto apri
PPTX
22. bumdes dalam alur regulasi
keuangandesa
PPTX
20. siklus keuangan desa
keuangandesa
PDF
Mengenal Teknik Kajian RRA dan PRA
dzikry muhammad
PPTX
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
keuangandesa
PDF
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
dzikry muhammad
PPTX
Penatausahaan keuangan Desa
Formasi Org
PDF
Perdes sotk jadi
Kang Margino
02. apb desa
keuangandesa
pendapatan desa
Formasi Org
apb desa
Formasi Org
penatausahaan pelaporan - pertanggungjawaban apbdesa
Formasi Org
APBDes Tahun 2016
Kang Margino
asas kekuasaan pengelolaan keuangan desa
Formasi Org
01. asas & kekuasaan
keuangandesa
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
keuangandesa
09. pendirian bum desa
keuangandesa
10. organisasi bum desa
keuangandesa
11. pengelolaan bum desa
keuangandesa
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
riyanto apri
PELATIHAN P4W-PARTISIPASI PEMDES 2016
riyanto apri
22. bumdes dalam alur regulasi
keuangandesa
20. siklus keuangan desa
keuangandesa
Mengenal Teknik Kajian RRA dan PRA
dzikry muhammad
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
keuangandesa
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
dzikry muhammad
Penatausahaan keuangan Desa
Formasi Org
Perdes sotk jadi
Kang Margino
Ad

More from Formasi Org (20)

PDF
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Formasi Org
PPTX
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Formasi Org
PPTX
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
Formasi Org
PDF
Musyawarah Desa
Formasi Org
PDF
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Formasi Org
PPTX
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Formasi Org
RTF
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Formasi Org
PPTX
Pendirian BUM Desa
Formasi Org
PPTX
Perencanaan BUM Desa
Formasi Org
PPTX
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Formasi Org
DOCX
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Formasi Org
PPTX
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Formasi Org
PDF
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Formasi Org
PDF
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Formasi Org
PDF
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Formasi Org
PDF
Kurikulum SADAR VII - BPD
Formasi Org
PDF
Kurikulum SADAR VI
Formasi Org
PDF
Peraturan Komisi Informasi
Formasi Org
PPTX
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Formasi Org
PPTX
Kerangka 1 Data
Formasi Org
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Formasi Org
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Formasi Org
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
Formasi Org
Musyawarah Desa
Formasi Org
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Formasi Org
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Formasi Org
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Formasi Org
Pendirian BUM Desa
Formasi Org
Perencanaan BUM Desa
Formasi Org
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Formasi Org
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Formasi Org
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Formasi Org
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Formasi Org
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Formasi Org
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Formasi Org
Kurikulum SADAR VII - BPD
Formasi Org
Kurikulum SADAR VI
Formasi Org
Peraturan Komisi Informasi
Formasi Org
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Formasi Org
Kerangka 1 Data
Formasi Org
Ad

belanja desa

  • 1. Belanja Desa Permendagri No. 113/2014, Bab IV Bagian Kedua Pasal 12 Diolah dari: Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
  • 2. Kegiatan sebagaimana tersebut di atas, terdiri atas jenis : • Belanja Pegawai • Belanja Barang & Jasa • Belanja Modal Belanja Desa Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok :  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Pelaksanaan Pembangunan Desa  Pembinaan Kemasyarakatan Desa  Pemberdayaan Masyarakat Desa  Belanja Tak Terduga Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Bagian Kedua Belanja Desa Diolah dari:
  • 3. Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 14 Diolah dari: Pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan:  Kepala Desa  Perangkat Desa  Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Kelompok Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Pengertian Penganggaran Frekuensi Pembayaran dilakukan setiap bulan Belanja Pegawai
  • 4. Belanja Barang dan Jasa Pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan  Alat tulis kantor  Benda pos  Bahan/material  Pemeliharaan  Cetak/penggandaan  Sewa kantor desa  Sewa perlengkapan & peralatan kantor  Makanan & minuman rapat  Pakaian dinas & atributnya  Perjalanan dinas  Upah kerja  Honorarium narasumber/ahli  Operasional pemerintah desa  Operasional BPD  Insentif RT/RW  Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat Pengertian Kategori
  • 5. Belanja Modal Pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan Barang atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa Pengertian Kategori
  • 6. Belanja Tak Terduga Belanja yang belum tersedia anggarannya dan dilakukan dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), dengan pengertian keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.  Bencana Alam  Bencana Sosial  Kerusakan Sarana dan Prasarana  Wabah Pengertian Contoh Keadaan darurat dan Keadaan Luar Biasa (KLB) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota