Bencana asap Vs kebijakan indonesia
Download as PPTX, PDF
1 like399 views
1. Kebakaran lahan gambut terjadi secara berkala selama 18 tahun akibat drainase lahan gambut untuk pembangunan yang dilakukan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. 2. Dampak kebakaran lahan gambut berupa bencana asap jangka pendek dan subsidence jangka panjang yang dirasakan masyarakat. 3. Aturan soal lahan gambut kurang konsisten karena kelalaian pemerintah dan terdapat dualisme hukum ant
Bencana asap Vs kebijakan indonesia
- 2. Terbakar secara Periodik (18 tahun)
- 3. Asap, kenapa jadi bencana ? Mineral Gambut Lahan Terbakar Musim Kering Asap Api padam setelah material yang terbakar habis Api merambat dibawah permukaan
- 4. Kenapa Gambut Terbakar? KERING Perusahaan Pemerintah Masyarakat Hutan Tanaman Industri Perkebunan Infrastuktur Kebun Aktor
- 7. Kebijakan di Indonesia Tentang Lahan Gambut Gambut > 3m Masuk Kategori Kawasan Lindung Kepres No 32 tahun 1990 PP 47 tahun 1997 PP 26 tahun 2008 PP 71 tahun 2014 Belum Ada PenetapanSampai Saat ini Pemerintah Lalai PEMBERIAN IZIN Over EksploitasiBencana RTRWN RTRWP Fungsi Kawasan Hutan GAP
- 8. Hukum Yang Tidak Konsisten pada Lahan Gambut Kepres No 32 tahun 1990 PP 47 tahun 1997 PP 26 tahun 2008 PP 71 tahun 2014 PEMBERIAN IZIN Over Eksploitasi Bencana Fungsi Kawasan Hutan Lindung Budidaya Hukum yang berbeda pada lokasi yang sama
- 9. Tidak Dilaksana kan Diasumsikan Fungsi kawasan hutan merupakan Hutan Negara Kepastian hukum
- 10. Diberikan pada kawasan hutan yang belum mempunyai kepastian hukum (baik berdasarkan status maupun fungsi) Pemerintah mengalihkan tanggungjawab kepada penerima izin untuk mengidentifikasi status kawasan hutan melalui SK perizinan. Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan sesuai dengan keinginan penerima izin Pada umumnya pemilik izin mengadopsi asumsi yang digunakan oleh kementrian kehutanan bahwa Kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan fungsi merupakan hutan negara sehingga terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat . Kriteria kawasan yang dapat diberikan izin disesuaikan dengan kebutuhan pemilik izin. Praktek Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan
- 11. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. (UU 41/1999 Pasal 1 ayat 4 ) UU 41/1999 TENTANG KEHUTANAN Hutan Negara = Hutan Hak Atas Tanah Dengan kata lain: Hutan Negara adalah hutan yang belum dikelola oleh masyarakat Fakta: Sampai saat ini pemerintah belum sepenuhnya mengidentifikasi hak atas tanah Terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan. (Pasal 11 ayat (1) PP 16 2004 tentang Penatagunaan Tanah) Fakta Lain: Sampai tahun 2011, Seluruh wilayah Provinsi Riau diklaim sebagai Kawasan Hutan (SK 173/1986) dan dianggap sebagai Hutan Negara LAND GRABBING Pemerintah memberikan izin pada kawasan hutan
- 12. KESESUAIAN IZIN HTI TERHADAP KAWASAN BERGAMBUT
- 13. KESESUAIAN IZIN HTI TERHADAP KETENTUAN YANG BERLAKU 173/1986 PERDA 10 Tahun 1994 GAMBUT (Litbang Pertanian) 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 APP APRIL APP APRIL APP APRIL LUAS(HA) TIDAK SESUAI SESUAI
- 14. PENERTIBAN IZIN YANG TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG NASIONAL KONSESI LUAS YANG HARUS DITERTIBKAN (Ha) APRIL GROUP 415.728 APP GROUP 567.284
- 15. PEMUTIHAN PELANGGARAN DALAM REVISI KAWASAN HUTAN
- 16. Kesimpulan 1. Kebakaran terjadi (18 tahun secara periodik) karena dampak dari drainase lahan gambut untuk kepentingan pembangunan (Pemerintah, koorporasi, masyarakat) 2. Dampak dari kebakaran Lahan Gambut yang dirasakan masyarakat berupa Bencana Asap (Jangka Pendek) dan Subsidence (Jangka Panjang) 3. Sudah ada pengaturan tentang lahan gambut, tetapi tidak konsisten (Kelalaian Pemerintah) Terdapat dualisme hukum antara kawasan hutan dan kawasan bergambut. Izin telah diberikan pada lahan gambut pada koorporasi