Bentuk dan Kedaulatan negara
- 1. KELOMPOK 3 1. M. Ferli Hidayat (19) 2. Murni Wati (20) 3. Nopi Pebriana (21) 4. Nur Azizah (22) 5. Nurul Dwi A. (23) 6. Pearlytha Mayling (24)
- 2. Bentuk Negara dan Pemerintahan RI yang sesuai dengan UUD 1945 Hubungan antara bentuk negara dan pemerintahan RI Sesuai dengan UUD 1945 1 9
- 3. 1 9
- 4. Bentuk dan kedaulatan negara diatur dalam Pasal 1 Amandemen UUD NKRI 1945. Berisi : 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik 2. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Bentuk dan Kedaulatan Negara 1 9
- 5. Jika pasal 1 disimpulkan ada tiga pengertian atau definisi mengenai negara Indonesia. Yaitu : 1. Indonesia adalah negara berbentuk Republik. 2. Indonesia adalah negara kesatuan, dan 3. Indonesia adalah negara hukum. Lanjutan 1 9
- 7. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. UUD 1945 menghendaki bent uk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi Sistem desentralisasi ditegaskan dalam Penjelasan pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi Oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheidstaat (negara kesatuan), Indonesia tidak memiliki daerah di lingkungan yang bersifat staat (negara). 2 0
- 8. Jika dipelajari berbagai catatan sejarah, maka bentuk negara negara republik tidak hanya satu- satunya pilihan. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 10 Jul 1945. Para pendiri negara kita sempat mempertimbangkan bentuk negara kerajaan (monarki) dan negara tidak berbentuk . Berikut 3 keinginan bagi bentuk negara Indonesia yaitu sebagai berikut : 1. Negara Indonesia tidak berbentuk 2. Negara Indonesia Berbentuk Monarki (Kerajaan) 2 0
- 9. Menurut Moh Yamin, pilihan bentuk republik dapat membuat negara Indonesia diakui dan Dihormati oleh dunia Internasional Pemilihan bentuk negara republik antara lain dimaksudkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi. Dengan terjadinya perdebatan-perdebatan mengenai bentuk negara, akhirnya diadakanlah pemungutan suara. Hasilnya yaitu : a. Memilih Bentuk Negara Republik : 55 Suara b. Memilih Bentuk Negara Kerajaan : 6 Suara c. Memilih Bentuk Lain : 2 Suara 2 0
- 10. Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Macam-macam Sistem Pemerintahan di Dunia: 1. Presidensial 2. Parlementer 3. Semipresidensial 4. Komunis 5. Demokrasi liberal 6. liberal 2 1
- 11. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut : 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). 2. Sistem Konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan 2 1
- 12. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. 2 1
- 13. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh Rakyat untuk masa jabatan 2 2
- 14. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), DPR dan DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan Lanjutan . . 2 2
- 15. Jadi Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Presidensial Apa itu Sistem Pemerintahan Presidensial ? Sistem Pemerintahan Presidensial adalah Sistem yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang bererti kekuasaan menjalankan Undang-Undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan, Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk Undang-Undang, Kekuaan Yudikatif 2 2
- 16. Masa jabatan presiden dan wakil presiden ditentukan lebih pasti, sehingga presiden dan wakil presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya karena alasan politik Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena presiden tidak dipilih oleh parlemen. Presiden dipilih secara langsung ataupun melalui perantara tertentu yang tidak 2 3
- 17. Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen demikian juga sebaliknya. Tanggung jawab pemerintahan berada dipundak presiden. Karena itu, presiden yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, serta pejabat-pejabat publik. Back 2 3
- 18. Hubungan antara bentuk negara dan pemerintahan RI Sesuai dengan UUD 1945 2 4
- 19. Indonesia adalah negara berbentuk Kesatuan , dengan bentuk pemerintahan Republik , dan Sistem Pemerintahan Presidensial Menjunjung Ideologi Pancasila Negara Indonesia terbagi dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah Negara Indonesia terbagi dalam beberapa provinsi. Hubungan antara Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan serta Sistem Pemerintahan 2 4
- 20. Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan dipegang oleh Presiden. Indonesia pernah berganti-ganti sistem pemerintahan. Indonesia adalah Negara Hukum dan Demokrasi. Kesimpu lan 2 4
- 21. Bentuk Negara dan Pemerintahan Indonesia terdapat dalam Rumusan pasal 1 Amandamen UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sistem Pemerintahan Indonesia adalah Presidensial yang menjadikan Presiden menjadi Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Keterkaitan antara Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan yaitu 1 9