2. 1. Administrasi Keuangan Dalam Arti Sempit
Yakni mengandung pengertian segala pencatatan masuk
dan keluarnya keuangan dalam membiayai kegiatan
organisasi pendidikan berupa tata usaha atau tata
pembukuan keuangan.
2. Administrasi Keuangan Dalam Arti Luas
Yakni mengandung pengertian penentuan
kebijaksanaan dalam pengadaan dan penggunaan
keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi
pendidikan berupa kegiatan perencanaan, pengaturan,
pertanggung jawab dan pengawasan keuangan.
3. dengan demikian administrasi keuangan
menyangkut kegiatan pengelolaan keuangan secara
sah dan efisien karena setiap perwujudan kerjasama
melalui organisasi/lembaga pendidikan selalu
mempunyai konsekuensi keuangan. Dengan kata lain
hasil yang diperoleh seimbang dengan jumlah
keuangan yang dipergunakan, mengingat uang adalah
alat untuk mempermudah kerja dalam rangka
mencapai suatu tujuan
4. Proses penyusunan anggaran (budgeting)
Dalam buku landasan manajemen pendidikan, menurut koonts
penganggaran (budgetting) merupakan satu langkah perencanaan yang
fundamental. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana operasi
dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian
pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu
Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang
secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan
pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi
manajemen berbasis sekolah. Yang menuntut kemampuan sekolah
untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta
mempertanggungjawabkan pengeloaan data secara transparan kepada
masyarakat dan pemerintah.
5. Sumber-sumber keuangan dan pembiayaan dalam lembaga
pendidikan berdasarkan PP No. 48 tahun 2008 yaitu :
1) Pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
baik yang bersifat umum dan khusus dan diperuntukkan
dalam lembaga pendidikan.
2) Orang tua atau peserta didik.
3) Masyarakat.
6. Tujuan-tujuan pengelolaan keuangan lembaga
pendidikan
• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah.
• Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
• Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
7. Tahap-tahap pemanfaatan sumber keuangan lembaga pendidikan sebagai berikut:
1) Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode anggaran.
2) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, mesin dan material.
3) Sumber-sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya
merupakan pernyataan finansial.
4) Memformulasikan anggaran menurut format yang telah disepakati.
5) Usaha memperoleh persetujuan dari yang berwenang (pengambilan keputusan)
dalam tahap ini dilakukankompromi melalui rapat-rapat untuk mempertimbangkan
secara objektif dan subjektif.
8. A. Penyusunan anggaran
Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran, dalam buku Manajemen
pendidikan, Lipham mengungkapkan 4 fase kegiatan pokok sebagai berikut:
1) Merencanakan anggaran.
2) Mempersiapkan anggaran.
3) Mengelola pelaksanaan anggaran.
4) Menilai pelaksanaan anggaran.
9. B. Proses anggaran belanja sekolah
Ada tiga macam pendekatan tentang penyusunan anggaran belanja yang biasa
dipergunakan di sekolah.
a. Comparative approach
1) Melakukan perbandingan laporan atau catatan penerimaan dengan pengeluaran
antara satu tahun anggaran dengan tahun anggaran berikutnya.
2) Dalam keputusan anggaran belanja ini didasarkan pada peningkatan tambahan dari
satu hal pada waktunya ke hal yang lain.
program.
10. b. The planning programming budgeting evaluating system approach
1) Menjabarkan tujuan kedalam program-program ke dalam sarana-
sarana khusus.
2) Menjabarkan nilai dari masing-masing alternatif.
11. c. Function approach
1) Proses anggaran dimulai dari tujuan sekolah.
2) Termasuk dalam pendekatan ini adalah elemen-elemen yang
terkandung dalam pendekatan comperative dan PPBES.
12. c. Karakteristik Anggaran
Anggaran mempunyai dua sisi yaitu:
1. Sisi penerimaan
biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh
lembaga dari setiap sumber dana. Biasanya dalam pembahasan
pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya itu dibedakan
dalam tiap golongan, pemerintah, masyarakat, orang tua dan
sumber-sumber lain.
13. 2. Sisi pengeluaran
sisi pengeluaran ini terdiri dari seluruh penerimaan biaya, yang
sebagian dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi,
ketatausahaan, sarana dan prasarana pendidikan.
14. d. Fungsi anggaran
• Anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaandan pengendalian,
juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu
lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat dan lemah.
Oleh karena itu, anggraan juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur
keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Di samping itu, anggaran dapat pula dijadikan alat untuk
mempengaruhi dan memotivasi pimpinan atau manajer dan karyawan
untuk bertindak efisien dalam mencapai sasaran-sasaran lembaga.
15. e. Prinsip-prinsip anggaran
Prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut:
1. Transparansi Transparan berarti adanya keterbukaan. Bidang
pengelolaan keuangan yang transparan adalah keterbukaan sumber
keuangan, jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung
jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak
yang berkepentingan untuk mengetahuinya
16. 2. Akuntabilitas
• Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain
karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk
mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di
dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat
dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah
ditetapkan.
17. 3. Efektifitas
•Efektif lebih menekankan pada hasil yang
dicapai. Pengelolaan keuangan dikatakan
memenuhi prinsip efektivitas jika dapat
mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas
dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang
bersangkutan dan hasil yang dicapai sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan.
18. 4. Efisiensi
•Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil
suatu kegiatan. Efisiensi adalah
perbandingan yang bagus antara input dan
output atau antara daya dan hasil. Daya
yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran,
waktu, dan biaya.
19. f. Pengawasan anggaran
Konsep dasar tentang pengawasan anggaran bertujuan untuk
mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat
penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan angaran
diharapkan dapat mengetahui sampai di mana tingkat efektivitas
dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang
tersedia.
20. Prinsip pengawasan:
1) System pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan yang
menyangkut aspek penilaian, kehematan, efisiensi, efektivitas ynag
mencakup seluruh aktivitas program di setiap bidang organisasi.
2) Hasil temuan pengawasan harus ditindak lanjuti dengan koordinasi
antara aparat pengawasan dengan aparat penegak hokum serta
instansi terkait turut menyamakan persepsi, mencari pemecahan
bersama atas masalah yang dihadapi.
3) Kegiatan pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang yang
strategis dan memperhatikan aspek manajemen.
4) Kegiatan pengawasan hendaknya member dampak terhadap
penyeleksian masalah dengan konsepsional dan menyeluruh.
5) Kegiatan pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki
kompetensi teknis, sikap, dedikkasi, dan integritas pribadi yang baik.
21. 6) Akurat, artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki ketepatan data/informasi yang sangat
tinggi.
7) Tepat waktu, artinya kata yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan saat untuk melakukan
perbaikan.
8) Objektif dan komprehensif.
9) Tidak mengakibatkan pemboroosan
10) Tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan untuk menyamankna rencana atau keputisan yang telah
dibuat.
11) Kegiatan pengawasan harus mampu mengoreksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
rencana semula.
22. g. Rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS).
Salah satu implikasi dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan sistem pendidikan
adalah diharuskannya pimpinan sekolah (terutama kepala sekolah) untuk
mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam proses
pengembangan RAPBS. Oleh karena itu, pimpinan itu disarankan
menyadari berbagai masalah yang harus mereka hadapi untuk
melaksanakan tangung jawab yang besar itu.
23. Masalah-masalah terkait dengan peyusunan RAPBS:
a) Anggaran diusulkan didasarkan uang yang tersedia dan tidak
didukung pengetahuan yang memadai.
b) Kurang lengkapnya penjelasan tentang pentingnya usulan anggaran
untuk meningkatkan belajar siswa.
c) Penurunan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun
d) Kurangnya kemampuan dalam mengevaluasi usulan anggaran.
e) Permintaan untuk membeli barang bermerek tertentu atau ancaman
sentralisasi anggaran.
f) Kurangnya pembinaan, komunikasi, dan konsultasi dengan pihak-
pihak terkait.
24. Strategi penyusunan RAPBS (Rencana Anggaran Pnedapatan Belanja
Sekolah).
1) Suatu pola keputusan yang integrity, coherent, dan menyatukan di
antara setiap komponen.
2) Menentukan dan mengembangkan tujuan lembaga yang
dinyatakan dalam sasaran jangka pendek, jangka oanajang, jangka
menengah, program dan prioritas dari alokasi sumber-sumber daya
pendidikan.
3) Memilih jenis kemampuan, keterampilan, pengetahuan apa saja yang
mungkin akan diperlukan oleh masyarakat di masa yang akan
datang.
4) Merespons dengan cepat semua peluang dan ancaman, kelemahan
dan keunggulan yang ada di pihak lembaga pendidikan.
25. D. Critical Thinking
Pendidikan nasional kita dihadapkan kepada masalah antara lain, peningkatan
kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum
terpenuhi sumber dayadari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip
pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang
tua.
Dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan suatu
sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah,
masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam
peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.
26. Suatu penganggaran itu tidak hanya dianggarkan, tapi
sebelumnya sudah ada planning agar semua anggaran yang ada
sesuai dengan apa yang diagendakan, tapi tidak semua planning
anggaran itu 100 %. Jadi, untuk menutupi kekurangan itu harus
ada planning anggaran tak terduga. Dalam hal ini harus ada
pemasukan yang dijadikan jalan keluar apabila anggaran awal
melebihi target yang ada.
27. ISSU FOR DISCUSSION
•Seperti yang kita tahu bahwa sumber keuangan lembaga pendidikan
berdasarkan PP No. 48 tahun 2008 salah satunya berasal dari
pemerintah baik pusat maupun daerah,baik yang bersifat khusus
maupun bersifat umum. Menurut anda apakah anggaran keuangan
dari pemerintah itu, sudah di manfaatkan sepenuhnya di lembaga
pendidikan di Indonesia? Berikan tanggapan anda mengenai ini!