ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Bintek Setrawan PNPM

•
•
Anderiasta Tarigan
Anderiasta Tarigan
1 of 12
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KARO “STRUKTUR, TATA HUBUNGAN, TUGAS DAN FUNGSI DALAM KORIDOR UU No.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”
Daftar Isi • Tujuan Otonomi daerah & Pembagian Urusan Pemerintahan • Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah • Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Kewajiban DPRD • Tata hubungan para penyelenggara pemerintahan daerah
TUJUAN OTONOMI DAERAH 1. Menciptakan kesejahteraan, bagaimana menjadikan PEMDA sbg instrumen utk menciptakan kesejahteraan. 2. Mendukung proses demokrasi di tingkat lokal. Bagaimana menjadikan PEMDA sbg instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yg mendukung proses demokratisasi. 3
Untuk mencapai tujuan Otonomi Daerah dilakukan pembagian urusan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Menurut UU 32 Tahun 2004 dan PP 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintahan antar a Pemerintah, Pemerintahan Provinsi , Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota PUSAT Berwenang menetapkan Norma-norma, Standar, Prosedur, Monev, Fasilitasi Dan urusan – urusan Pemerintahan dengan eksternalitas nasional Provinsi Berwenang mengatur dan mengurus urusan – urusan Pemerintahan dengan Eksternalitas regional ( lintas Kabupaten/Kota ) Kab/Kota Berwenang mengatur dan mengurus urusan – urusan Pemerintahan dengan Eksternalitas lokal ( dalam Kabupaten/Kota ) 4
URUSAN YANG BERSIFAT WAJIB (Ps. 7 ayat (2) PP 38/2007) 1. Keluarga Berencana dan Keluarga 1. Pendidikan; Sejahtera; 2. Kesehatan; • Perhubungan; 3. Lingkungan Hidup; • Komunikasi dan Informatika; 4. Pekerjaan Umum; • Pertanahan; 5. Penataan Ruang; • Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam 6. Perencanaan Pembangunan; Negeri; 7. Perumahan; • Otonomi Daerah, Pemerintahan 8. Kepemudaan dan Olahraga; Umum, Administrasi Keuangan 9. Penanaman Modal; Daerah, Perangkat Daerah, 10.Koperasi dan Usaha Kecil dan Kepegawaian, dan Persandian; Menengah; • Pemberdayaan Masyarakat dan 11.Kependudukan dan Catatan Sipil; Desa; 12.Ketenagakerjaan; • Sosial; 13.Ketahanan Pangan; • Kebudayaan; 14.Pemberdayaan Perempuan dan • Statistik; Perlindungan Anak; • Kearsipan; dan 5 • Perpustakaan.
URUSAN YANG BERSIFAT PILIHAN (Ps 7 ayat(4) PP 38/2007) 1. Kelautan dan Perikanan; 2. Pertanian; 3. Kehutanan; 4. Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Pariwisata; 6. Industri; 7. Perdagangan; dan 8. Ketransmigrasian. 6
Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah Kedudukan KDH (pasal 24 UU No.32 Tahun 2004) • Sebagai kepala pemerintah daerah; • Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: 2.memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 3.mengajukan rancangan Perda; 4.menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 5.menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; 6.mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; 7.mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan 8.melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; d. melaksanakan kehidupan demokrasi; e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah; h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah; j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah; k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Kewajiban DPRD • Perubahan paradigma dan manajemen pemerintahan daerah perlu diimbangi dengan perubahan paradigma bidang legislatif daerah, karena antara keduanya (eksekutif daerah dan DPRD) adalah mitra yang berkedudukan sejajar. • Di dalam pasal 1 huruf c UU 22/1999 disebutkan bahwa : DPRD adalah Badan Legislatif Daerah”. Sedangkan menurut pasal 76 UU No 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR,DPR, DPD dan DPRD dikemukakan bahwa : “ DPRD Kabupaten/ Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. • Pada pasal 1 butir 4 UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
# pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 dikemukakan tiga fungsi DPRD Kabupaten/Kota yaitu : a. Fungsi Legislasi; b. Fungsi Anggaran; c. Fungsi Pengawasan. # Pada pasal 78 UU Nomor 22 Tahun 2003 dikemukakan sebanyak (6+) tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/ Kota yaitu : a. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama. b. menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan bupati/walikota.
c. melaksanakan pengawasan terhadap : - pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perUU lainnya; - keputusan Bupati/Walikota, - APBD, - kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan - kerjasama internasional di daerah; d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/ Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dikemukakan di atas, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang lainnya.
Tata hubungan para penyelenggara pemerintahan daerah BUPATI/WAKIL BUPATI KETUA DPRD STAF AHLI SEKDA SEKWAN ASISTEN ASISTEN ASISTEN DINAS/BADAN/KA PEM EKBANG ADMIN NTOR/KECAMATA N BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN Catatan: 2.Staf Ahli berjumlah 5 bidang 3.Dinas = 14 SKPD 4.Badan = 7 SKPD 5.Kantor = 8 SKPD 6.Kecamatan = 17 SKPD

More Related Content

Bintek Setrawan PNPM

  • 1. PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KARO “STRUKTUR, TATA HUBUNGAN, TUGAS DAN FUNGSI DALAM KORIDOR UU No.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”
  • 2. Daftar Isi • Tujuan Otonomi daerah & Pembagian Urusan Pemerintahan • Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah • Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Kewajiban DPRD • Tata hubungan para penyelenggara pemerintahan daerah
  • 3. TUJUAN OTONOMI DAERAH 1. Menciptakan kesejahteraan, bagaimana menjadikan PEMDA sbg instrumen utk menciptakan kesejahteraan. 2. Mendukung proses demokrasi di tingkat lokal. Bagaimana menjadikan PEMDA sbg instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yg mendukung proses demokratisasi. 3
  • 4. Untuk mencapai tujuan Otonomi Daerah dilakukan pembagian urusan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Menurut UU 32 Tahun 2004 dan PP 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintahan antar a Pemerintah, Pemerintahan Provinsi , Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota PUSAT Berwenang menetapkan Norma-norma, Standar, Prosedur, Monev, Fasilitasi Dan urusan – urusan Pemerintahan dengan eksternalitas nasional Provinsi Berwenang mengatur dan mengurus urusan – urusan Pemerintahan dengan Eksternalitas regional ( lintas Kabupaten/Kota ) Kab/Kota Berwenang mengatur dan mengurus urusan – urusan Pemerintahan dengan Eksternalitas lokal ( dalam Kabupaten/Kota ) 4
  • 5. URUSAN YANG BERSIFAT WAJIB (Ps. 7 ayat (2) PP 38/2007) 1. Keluarga Berencana dan Keluarga 1. Pendidikan; Sejahtera; 2. Kesehatan; • Perhubungan; 3. Lingkungan Hidup; • Komunikasi dan Informatika; 4. Pekerjaan Umum; • Pertanahan; 5. Penataan Ruang; • Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam 6. Perencanaan Pembangunan; Negeri; 7. Perumahan; • Otonomi Daerah, Pemerintahan 8. Kepemudaan dan Olahraga; Umum, Administrasi Keuangan 9. Penanaman Modal; Daerah, Perangkat Daerah, 10.Koperasi dan Usaha Kecil dan Kepegawaian, dan Persandian; Menengah; • Pemberdayaan Masyarakat dan 11.Kependudukan dan Catatan Sipil; Desa; 12.Ketenagakerjaan; • Sosial; 13.Ketahanan Pangan; • Kebudayaan; 14.Pemberdayaan Perempuan dan • Statistik; Perlindungan Anak; • Kearsipan; dan 5 • Perpustakaan.
  • 6. URUSAN YANG BERSIFAT PILIHAN (Ps 7 ayat(4) PP 38/2007) 1. Kelautan dan Perikanan; 2. Pertanian; 3. Kehutanan; 4. Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Pariwisata; 6. Industri; 7. Perdagangan; dan 8. Ketransmigrasian. 6
  • 7. Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah Kedudukan KDH (pasal 24 UU No.32 Tahun 2004) • Sebagai kepala pemerintah daerah; • Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: 2.memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 3.mengajukan rancangan Perda; 4.menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 5.menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; 6.mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; 7.mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan 8.melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • 8. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; d. melaksanakan kehidupan demokrasi; e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah; h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah; j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah; k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
  • 9. Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Kewajiban DPRD • Perubahan paradigma dan manajemen pemerintahan daerah perlu diimbangi dengan perubahan paradigma bidang legislatif daerah, karena antara keduanya (eksekutif daerah dan DPRD) adalah mitra yang berkedudukan sejajar. • Di dalam pasal 1 huruf c UU 22/1999 disebutkan bahwa : DPRD adalah Badan Legislatif Daerah”. Sedangkan menurut pasal 76 UU No 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR,DPR, DPD dan DPRD dikemukakan bahwa : “ DPRD Kabupaten/ Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. • Pada pasal 1 butir 4 UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
  • 10. # pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 dikemukakan tiga fungsi DPRD Kabupaten/Kota yaitu : a. Fungsi Legislasi; b. Fungsi Anggaran; c. Fungsi Pengawasan. # Pada pasal 78 UU Nomor 22 Tahun 2003 dikemukakan sebanyak (6+) tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/ Kota yaitu : a. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama. b. menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan bupati/walikota.
  • 11. c. melaksanakan pengawasan terhadap : - pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perUU lainnya; - keputusan Bupati/Walikota, - APBD, - kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan - kerjasama internasional di daerah; d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/ Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dikemukakan di atas, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang lainnya.
  • 12. Tata hubungan para penyelenggara pemerintahan daerah BUPATI/WAKIL BUPATI KETUA DPRD STAF AHLI SEKDA SEKWAN ASISTEN ASISTEN ASISTEN DINAS/BADAN/KA PEM EKBANG ADMIN NTOR/KECAMATA N BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN Catatan: 2.Staf Ahli berjumlah 5 bidang 3.Dinas = 14 SKPD 4.Badan = 7 SKPD 5.Kantor = 8 SKPD 6.Kecamatan = 17 SKPD