BLUD RSUD keharusan dan tantangan Kab. Paser
- 1. BLUD-RUMAH SAKIT DAERAH: KEHARUSAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI OLEH: Ir. BEJO MULYONO. MML KASUBDIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH DAN INVESTASI DAERAH DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 7. 7
- 10. FLEKSIBILITAS BLUD PNDAPATAN TDK DISETOR KE REK KAS UMUM DRH DAN DPT DIGUNAKAN LANGSUNG PENGADAAN BELANJA BARANG DAN (ADA AMBANG JASA BATAS) FLEKSIBILITAS BLUD: PEJABAT PENETAPAN PENGELOLA TARIF DENGAN DAN PEGAWAI PERATURAN BOLEH PNS DAN KDH NON PNS PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG DITJEN KEUDA
- 11. FLEKSIBILITAS BLUD PENGELOLAAN BARANG PENGELOLAAN LAPORAN SURPLUS KEUANGAN (SURPLUS TDK (SAK DAN SAP) DISETOR KE REK KAS UMUM DRH) FLEKSIBILITAS BLUD, LANJUTAN: REMUNERASI KERJASAMA/ (PROFESIONALISME) INVESTASI ADA DEWAS (TERGANTUNG ASET DAN OMSET) DITJEN KEUDA
- 14. SULIT MENERAPKAN PPK-BLUD KURANGNYA BELUM ADANYA PEMAHAMAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN 1. ADANYA KETAKUTAN/ 2. (masih mengharap dari KERAGU-RAGUAN Pusat) BINGUNG, MAU TANYA... MAU STUDI BANDING, 3. KEPADA SIAPA ?? 4. KEMANA .???? (HAL BARU BAGI PEMDA) ADANYA PERGANTIAN 5. PEJABAT DI DAERAH DITJEN KEUDA
- 16. 16
- 18. 18
- 19. 19
- 20. 20
- 21. 21
- 22. 22
- 24. Perlu Peningkatan kapasitas SDM, Pemahaman ttg BLUD, perubahan pola pikir, semangat kewirausahaan (enterpreneurship) bagi stakeholder terkait (Kepala Daerah, Ketua/ 1. Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PPKD, Kepala BAPPEDA, Inspektur Daerah, Pejabat Pengelola YANG PERLU DISIAPKAN BLUD, dll). PEMDA UNTUK KEBERHASILAN IMPLEMENTASI BLUD Perlu Penyiapan regulasi dan instrumen pendukung sebagai penjabaran dari ketentuan 2. PERMENDAGRI No.61/2007 untuk digunakan sebagai pedoman operasional implementasi PPK-BLUD. DITJEN KEUDA
- 25. BIO DATA Nama: Ir. BEJO MULYONO. MML Pendidikan: SD, SMP, SMA Yogyakarta S1: Teknik Arsitektur UGM S2: Manajemen Lingkungan UNJ Instansi: Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Jabatan: Kasubdit BLUD Telp./FAX Kantor: 021.3520494 Hp. 0815 86 99 4058 E-Mail: bije59@yahoo.co.id