ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Brief Note-23-2016-dana desa

•
•
P
primahendra

Tulisan ini membahas pelaksanaan program Dana Desa berdasarkan UU No. 6/2014 tentang desa. Program ini bertujuan untuk memberdayakan desa dengan mengalokasikan dana langsung ke desa, membentuk badan usaha milik desa, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa. Tulisan ini juga menganalisis tantangan pelaksanaan program ini seperti keterlibatan elit desa dan masih lemahnya kap

1 of 11
Downloaded 24 times
Brief Note Edisi 23, 2016 Membangun Desa Merawat Bangsa Telaah Pelaksanaan UU no. 6/2014
hal 2 dari 11 Membangun Desa Merawat Bangsa Telaah Pelaksanaan UU no. 6/2014 Riza Primahendra Pengantar UU no. 6/2014 tentang desa telah memasuki tahun kedua dan berbagai peraturan pelaksanaan telah dikeluarkan serta uji coba untuk mengimplementasikan berbagai hal yang diatur telah juga dilaksanakan. Dari berbagai aspek dari UU tentang desa salah satu yang menarik perhatian banyak pihak dan memiliki implikasi yang luas adalah alokasi dana dari pusat dan daerah langsung ke desa. Alokasi dana tersebut diperuntukan melaksanakan berbagai program yang secara partisipatif dirumuskan dan dikerjakan sendiri oleh rakyat desa. Mekanisme alokasi dan penggunaan dana tersebut saat ini lebih dikenal dengan ‘Dana Desa’. Didalam terminologi Dana Desa terkandung sebuah transformasi dalam melihat desa, melaksanakan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat. Transformasi ini dapat mengakibatkan harapan maupun ketakutan yang berlebihan, disikapi dengan skeptis dan apatis merujuk pada pengalaman berbagai program sebelumnya, ataupun menimbulkan kontestasi dan persaingan untuk mendapatkan peran serta peluang yang lebih besar dalam pelaksanaan di lapangan. Tulisan pendek ini bermaksud memberikan catatan awal dari pelaksanaan program Dana Desa dengan maksud dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk memperbaiki kebijakan, desain, maupun pengelolaan dari program. Butir-butir pemikiran yang disampaikan merupakan refleksi pengalaman lapangan dari Amerta yang terlibat dalam membantu beberapa desa memanfaatkan Dana Desa. Mengapa Memulai Dari Desa? Telah menjadi sebuah realita sosial bahwa desa merupakan kantong kemiskinan dan terus mengalami marjinalisasi setidaknya melalui tiga hal, yaitu:  Pengeringan sumber daya (resource drain). Desa merupakan daerah yang memasok berbagai kebutuhan sumber daya untuk industri maupun kehidupan penduduk perkotaan. Sumber daya tersebut berupa sumber daya alam seperti kayu, mata air, bahan galian, dan semacamnya. Sumber daya lain yang dipasok desa adalah sumber daya manusia sebagai buruh industri, pramuwisma, maupun pekerjaan non skill lainnya.  Pengeringan modal (capital drain). Meskipun pemerintah dan berbagai pihak berupaya melakukan kapitalisasi di desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dalam kenyataan modal-modal yang ada di desa melalui mekanisme perbankan ditarik dari desa dan justru lebih banyak dipergunakan membiayai kegiatan ekonomi dan belanja masyarakat perkotaan.
hal 3 dari 11  Pengeringan talenta (talent drain). Talenta-talenta terbaik yang ada di desa pada akhirnya akan meninggalkan desa dan mendapatkan pendidikan tinggi di kota serta hampir seluruhnya juga mencari pekerjaan dan akhirnya tinggal di kota. Tumbangnya orde baru sempat menumbuhkan harapan bahwa pemerataan pembangunan akan semakin baik terutama dengan otonomi daerah yang dibawa oleh orde reformasi. Realita yang terjadi dalam beberapa dasawarsa terakhir memperlihatkan realita yang berbeda:  Desentralisasi fiskal yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah (pedesaan) ternyata dipergunakan oleh elit daerah untuk memperbesar birokrasi dan fasilitas serta infrastruktur ibukota kabupaten/kota/propinsi. Infrastruktur pedesaan dan pertanian terabaikan.  Program-program pembangunan dan pelayanan dasar untuk desa seperti PKK, Karang Taruna, UPPKS, Posbumil, Posyandu, KUD, penyuluhan teknis (PPL, PLKB, dsb) tidak terurus.  Proses perencanaan pembangunan yang dikenal dengan Musrenbang tidak mengatasi kesenjangan yang ada karena berbagai usulan dari desa dalam proses di jenjang yang lebih tinggi tidak dapat dipantau dan dalam pelaksanaan, satu tahun setelah diusulkan, menjadi program yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Program Dana Desa membuka ruang untuk melaksanakan koreksi terhadap praktek pembangunan yang berlangsung sampai saat ini dengan menegaskan beberapa hal sebagai berikut. • Menempatkan desa sebagai ‘jantung’ dari kegiatan pembangunan. Kemajuan suatu daerah akan ditentukan dengan seberapa maju desa-desa yang ada di daerah tersebut berkembang. • Melihat desa sebagai entitas sosial, ekonomi, dan politik yang perlu dihormati dan diberdayakan. Proses melaksanakan revolusi mental sebagaimana dikumandangkan oleh Kabinet Kerja harus dimulai dan bertumpu di desa. • Melaksanakan prinsip subsidiaritas yang menegaskan berbagai hal dapat dilaksanakan oleh entitas yang lebih operasional, entitas yang lebih tinggi tidak perlu mengambil alih namun cukup mendukung dan memfasilitasi. Prinsip subsidiaritas pada dasarnya juga yang menjadi prinsip dasar dilaksanakannya otonomi daerah. • Membalik arah pengeringan (drain) yang dialami desa akan memiliki dampak pengganda (multiplier effect) yang besar. Berkembangnya kegiatan off farm akan menyebabkan nilai tambah terdistribusi secara lebih rata, selain itu perkembangan usaha di desa akan menciptakan pasar bagi industri keuangan, memperluas dan memperkuat basis pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan bagi Indonesia yang sedang menuju pada puncak bonus demografi. • Memastikan kepentingan pembangunan desa tidak terpinggirkan oleh dinamika birokrasi pemerintah daerah. Dengan alokasi yang jelas maka desa tidak lagi pihak yang menunggu tetesan alokasi anggaran dan tersandera oleh tata kelola pengelola program. Perlu untuk menjadi catatan bersama untuk tidak bersikap romantis terhadap upaya revitalisasi desa. Berbagai pengalaman lapangan memperlihatkan inisiatif pemberdayaan desa seringkali mengalami kegagalan karena penolakan dari elit desa, baik itu elit adat,
hal 4 dari 11 elit ekonomi, maupun elit pemerintahan desa. Berbagai program yang sektoral dan tidak berkelanjutan juga telah menyebabkan banyak penduduk desa menjadi bagian dari ‘mesin proyek’. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama untuk memastikan Dana Desa terlaksana secara optimal. Pendapatan dan Belanja Desa Sebagai entitas ekonomi, desa perlu memiliki pendapatan yang akan dipergunakan untuk membangun. Pendapatan desa selama ini tidak tersusun dalam satu sistem yang komprehensif dan lebih dipengaruhi oleh berbagai proyek. Peraturan-peraturan tentang Dana Desa telah menyusun ulang sistem keuangan desa yang jelas, transparan, dan akuntabel. Pendapatan desa bersumber dari tujuh hal yaitu: i) pendapatan asli desa, ii) alokasi APBN yang ditetapkan setiap tahun dan berasal dari realokasi berbagai program berbasis desa, iii) bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah, iv) alokasi dana desa dengan jumlah paling sedikit 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK, v) bantuan keuangan dari APBD sesuai dengan kebijakan/program pemerintah daerah, vi) hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan vii) lain-lain pendapatan yang sah seperti hasil usaha atau investasi dari BUM Des (badan usaha milik desa). Salah satu terobosan dari sisi manajemen keuangan desa adalah diterapkannya mekanisme satu pintu dimana ketujuh sumber pendapatan desa dikelola melalui rekening desa. Dengan mekanisme satu pintu maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat mulai diwujudkan. Dari sisi pengeluaran, pemerintah telah menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2016. Prioritas tersebut dikelompokkan kedalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Keputusan penggunaan dana desa akan ditentukan secara
hal 5 dari 11 partisipatif oleh penduduk desa dalam musyawarah desa. Untuk membantu proses perumusan kegiatan dalam musyawarah desa juga secara konseptual telah dirumuskan alternatif kegiatan untuk desa-desa dengan kondisi yang berbeda. Lompatan besar yang dilakukan pemerintah dalam Dana Desa adalah mempersyaratkan dokumen RPJM Des, RKP Des, dan APB Des untuk mencairkan Dana Desa. Persyaratan ini harus dipastikan bukan formalitas tetapi sungguh menjadi acuan dari usulan kegiatan desa. Satu hal yang dapat dipastikan, dokumen-dokumen tersebut masih merupakan sesuatu yang belum banyak dikenal bagi tidak hanya masyarakat desa, namun juga pemerintah desa, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait di pemerintah daerah. Namun bila penggunaan dana desa sungguh dapat diintegrasikan dengan RPJM Des, RKP Des, dan APB Des maka desa dapat merumuskan secara mandiri peta jalan (road map) pembangunan desa. Kelembagaan ‘Dana Desa’ Untuk memastikan Dana Desa dapat dilaksanakan secara optimal, beberapa peraturan yang mengatur aspek-aspek kelembagaan telah disusun. Empat hal yang perlu untuk diperhatikan adalah musyawarah desa, BUM Des, pendampingan desa, serta pemantauan & sanksi. Musyawarah Desa. Musyawarah desa dirumuskan sebagai musyawarah antara BPD, Pemdes, dan unsur masyarakat yang diseleneggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis (penataan, perencanaan, kerja sama, rencana investasi yang masuk, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset, serta kejadian luar biasa).
hal 6 dari 11 Musyawarah yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali tersebut perlu dibedakan dengan kegiatan serupa yang dilaksanakan untuk kepentingan Musrenbang maupun PNPM. Beberapa perbedaan tersebut adalah: • Dari aspek pelaksanaan 1. Dilaksanakan oleh Panitia Musyawarah Desa (Sekretaris BPD; selaku ketua, anggota BPD, KPMD, unsur masyarakat, perangkat desa) 2. Didampingi SKPD terkait dan difasilitasi pemerintah desa; 3. Melibatkan unsur masyarakat lain, dan dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan, akuntabel. • Dari aspek agenda yang dibahas bersifat strategis bagi desa seperti: 1. Penetapan RPJM Des, perlu kajian keadaan desa, arah kebijakan sesuai visi misi kades, prioritas kegiatan 2. Penetapan RKP Des 3. Penetapan APB Des 4. Kerja sama dengan pihak ketiga, hasilkan peraturan desa (perdes) sebagai dasar kesepakatan kerja sama secara tertulis 5. Rencana investasi yang strategis (berdampak pada asset desa dan kesejahteraan/kemiskinan masyarakat 6. Pembentukan BUM Des (organisasi pengelola, modal usaha, AD/ART) Tiga agenda awal dibutuhkan untuk memproses dana desa pada tahun berjalan, sementara agenda keempat dan kelima terkait dengan kegiatan BUM Des. Musyawarah desa merupakan pondasi dasar dari Dana Desa. Disadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan musyawarah desa mendapatkan tantangan sikap apatis dari penduduk desa sebagai dampak praktek proyek di desa selama ini. Musyawarah desa juga rentan untuk didominasi dan diatur oleh elit desa seperti terjadi dalam forum-forum semacam. BUM Des. BUM Des adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan BUM Des adalah hasil musyawarah desa yang diwujudkan dalam perdes. Desain organisasi BUM Des dapat mengambil bentuk. • Terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Dalam desain ini, BUM Des berbentuk holding atau pengelola asset (asset management) dari beberapa unit usaha berbadan hukum, PT ataupun koperasi, yang mempergunakan asset desa. • Desain yang lain adalah BUM Des sebagai pemegang saham mayoritas dari lembaga bisnis tunggal. Dalam kondisi ini dipersyaratkan BUM Des sebagai pemegang saham mayoritas sehingga menjadi pengambil keputusan. Untuk mengembangkan BUM Des membutuhkan pengondisian yang memadai karena konsep dan praktik bisnis dengan desa sebagai pengelola asset atau memiliki badan usaha belum banyak dilakukan. Beberapa pengalaman serupa sebelumnya justru terjadi penyalahgunaan dan penggelapan asset desa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terlebih bila jenis usaha yang akan dilakukan oleh BUM Des yaitu penyewaan, perantara, produksi & dagang, dan keuangan, sebelumnya telah dilaksanakan oleh pihak lain.
hal 7 dari 11 Perlu dijadikan pembelajaran pengalaman pengembangan koperasi unit desa (KUD), setidaknya empat hal yang layak diperhatikan. • Orientasi pada kuantitas badan hukum yang dibentuk membuat banyak KUD pada masa lalu tidak memiliki kapasitas manajemen dan tata kelola yang memadai. • KUD menjadi target politik dari pemerintah sehingga tidak dilakukan proses pengembangan sebagaimana mestinya yaitu membangun kesadaran dan kesediaan penduduk desa untuk membentuk koperasi serta disediakan waktu untuk berlatih. • KUD juga pernah menjadi alat kekuasaan yang dipergunakan untuk mendukung agenda dan kepentingan politik serta justru abai pada kepentingan anggota yaitu penduduk desa • Posisi didalam KUD sembat menjadi medan perebutan dari elit desa karena dianggap dalam membuka peluang pada berbagai proyek di desa. Pendampingan. Sebagai sebuah kebijakan pembangunan yang relatif baru, sejak awal disadari bahwa Dana Desa membutuhkan pendampingan. Berdasarkan pengalaman lapangan di 2015, kondisi pendampingan desa saat ini. 1. Pemda tidak memiliki dana untuk menyediakan pendamping dalam jumlah memadai dan kualitas yang sesuai 2. Belum tersusun mekanisme kelembagaan untuk memastikan pendampingan berjalan secara berkelanjutan 3. Pendampingan desa dalam konteks Dana Desa memiliki karakteristik yang berbeda dengan program sebelumnya, namun karakteristik ini justru kurang diperhatikan sehingga berdampak pada efektivitas pendampingan.
hal 8 dari 11 Terkait dengan ketersediaan dana, sebenarnya Pemda memiliki pendamping yang telah menjadi ASN (aparat sipil negara), memang mereka memiliki latar teknis yang berbeda seperti pendamping teknis pertanian, peternakan, penanganan bencana, keluarga berencana (KB), dan sebagainya namun mereka dapat dilatih untuk menjadi pendamping desa. Biaya pelatihan ulang cenderung lebih rendah daripada merekrut pendamping baru. Masalah lain dari pendampingan desa adalah menyederhanakan kualifikasi pendamping sehingga banyak orang dengan berbagai latar direkrut menjadi pendamping tanpa pelatihan yang memadai. Tiga hal yang perlu menjadi kualifikasi dasar pendamping desa adalah: • Pribadi pembelajar. Pendamping harus mampu secara cepat belajar topik dan skill baru sesuai dengan kebutuhan lapangan • Pelancar dialog. Pendamping harus mampu membangun dialog antar kelompok di desa maupun antara desa dengan pemerintah maupun pelaku usaha yang akan bekerja di desa. • Pengembang kewirausahaan. Pendamping harus memiliki kewirausahaan dan mampu menyebarkannya ke mereka yang didampingi. Pemantauan & Sanksi. Sistem pemantauan dan sanksi telah dikembangkan oleh pemerintah untuk memastikan Dana Desa tersalurkan tepat sasaran, tepat kegunaan, dan tepat waktu. Pemantauan oleh pemerintah pusat diantaranya mencakup: • Penerbitan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa; • Penyaluran Dana Desa dari RKUD (rekening kas umum daerah) ke rekening kas Desa; • Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Kegiatan pemantauan tersebut diikuti oleh evaluasi pada pemda terdiri dari setidaknya dua hal, yaitu: • Penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota • Realisasi penggunaan Dana Desa Keterlambatan pemda dalam menerbitkan peraturan daerah yang diperlukan maupun ketidakmampuan mengelola Dana Desa sehingga disalurkan, dipergunakan, dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya akan memberikan dampak berupa sanksi yang akan mempersulit pemda. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa: • Penundaan DAU dan/atau DBH • Pemotongan Dana Desa • Penundaan penyaluran Dana Desa ke daerah Memperhatikan sanksi yang dapat dikenakan, pemda didorong untuk melaksanakan pemantauan. Ketika dalam pemantauan ditemukan SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran) Dana Desa, yaitu selisih realisasi penerimaan dan belanja dalam satu tahun anggaran, yang tidak wajar, kepala daerah perlu secepatnya: • meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa; dan • meminta aparat fungsional untuk melakukan pemeriksaan
hal 9 dari 11 Catatan akhir Dana Desa membuka peluang untuk melaksanakan pembangunan pada tataran akar rumput. Namun untuk melaksanakan inisiatif ini, beberapa hal yang masih menjadi tantangan. • Sosialisasi: UU Desa dan kebijakan turunan belum tersosialisasikan dan dipahami oleh penduduk desa dan aparat yang terkait. Bila diasumsikan setiap desa ada tiga orang yang harus dilatih, yaitu kepala desa, ketua dan sekretaris BPD, maka ada lebih dari 225,000 orang yang perlu mendapatkan sosialisasi, belum termasuk aparat pemda. • Kapasitas: Keterbatasan kapasitas aparat Pemda dan desa, termasuk BKD dan masyarakat desa untuk melaksanakan fungsi secara optimal. Tanpa kapasitas yang memadai perda yang dibutuhkan akan terlambat sehingga dana tidak tersalurkan. Demikian juga di tingkat desa tidak mudah bagi penduduk desa merumuskan dokumen yang menjadi prasyarat, terlibat dalam kegiatan swakelola kegiatan pembangunan, dan pertanggungjawaban. • Pendampingan: Belum tersedia pendamping dengan kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan proses musyawarah desa, perumusan dokumen, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan secara partisipatif. Tanpa pendamping yang sesuai maka program Dana Desa tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Bagi perusahaan, apa relevansi Dana Desa dengan kegiatan bisnis yang dilaksanakan? Dana Desa memberi kesempatan perusahaan untuk: i) membangun sinergi dengan pemerintah dalam program yang secara desain dan kebijakan telah dirumuskan dengan baik, ii) menghindari tumpang tindih kegiatan dengan menempatkan Dana Desa sebagai pembiayaan utama pembangunan desa,
hal 10 dari 11 iii) mewujudkan mekanisme akuntabilitas kegiatan CSR seperti dipergunakannya rekening desa sebagai mekanisme satu pintu pencatatan, serta mekanisme pelaporan dan sanksi. Mari membangun desa! ----- Riza Primahendra adalah salah satu pendiri AMERTA. Sejak 1999 terlibat dalam berbagai kegiatan tanggung jawab sosial, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sosial, advokasi, pengembangan kapasitas dan kelembagaan. Sejak 2002 telah memberikan konsultasi, pelatihan, dan melakukan kajian untuk berbagai lembaga pemerintah, lembaga bilateral dan multilateral, LSM, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan perusahaan pada berbagai sektor. Selama beberapa tahun terakhir berkarya dalam industri minyak dan gas dengan menangani beragam fungsi seperti manajemen strategi, community development & relation, government relation, land acquisition, business license & permit, PR & communication, human resource, security management, workplace management, WP&B, accounting & cost control. Alamat kontak: rizaprimahendra@gmail.com
hal 11 dari 11 adalah jejaring para praktisi CSR yang mengembangkan metode dan praktik terbaik CSR untuk mendukung berbagai organisasi dan perusahaan mengembangkan CSR dan mewujudkan kinerja sosial yang efektif dan berkelanjutan. AMERTA mengembangkan kompetensi dalam: ï‚· SOCIAL STUDY. Berbagai kajian dan penilaian seperti PRA (Participatory Rural Appraisal), PLA (Participatory Learning Action), Baseline Study, Studi Dampak, Social Risk Assessment, SEAGA (Socio-Economic & Gender Analysis), SLA (Sustainable Livelihood Analysis), HRIA (Human Rights Impact Assessment) adalah kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai langkah awal melaksanakan CSR. ï‚· CSR PLANNING & PROGRAMMING. Perumusan rencana strategis dan program CSR berbasis konteks social dan model bisnis adalah langkah lanjut yang dilaksanakan untuk memastikan CSR dilaksanakan sebagai sebuah system manajemen. ï‚· CSR PROJECT MANAGEMENT. Berbagai bentuk program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dan perusahaan perlu didesain untuk memiliki dampak sosial. Microfinance& small business development, community organizing& facilitation, behavior change & social marketing dan advocacy adalah bentuk-bentuk CSR di lapangan. ï‚· INDUSTRIAL RELATION & HR. Hubungan industrial dan SDM merupakan bagian dari CSR internal perusahaan dan perlu dikelola secara sistematis dan strategis sehingga mendukung tujuan bisnis. Kantor: Jl. PuloAsem Utara A 20 Kelurahan Jati, Pulo Gadung, Jakarta 13220, Indonesia Ph: 62-21-29833288 www.amerta.id

More Related Content

Brief Note-23-2016-dana desa

  • 1. Brief Note Edisi 23, 2016 Membangun Desa Merawat Bangsa Telaah Pelaksanaan UU no. 6/2014
  • 2. hal 2 dari 11 Membangun Desa Merawat Bangsa Telaah Pelaksanaan UU no. 6/2014 Riza Primahendra Pengantar UU no. 6/2014 tentang desa telah memasuki tahun kedua dan berbagai peraturan pelaksanaan telah dikeluarkan serta uji coba untuk mengimplementasikan berbagai hal yang diatur telah juga dilaksanakan. Dari berbagai aspek dari UU tentang desa salah satu yang menarik perhatian banyak pihak dan memiliki implikasi yang luas adalah alokasi dana dari pusat dan daerah langsung ke desa. Alokasi dana tersebut diperuntukan melaksanakan berbagai program yang secara partisipatif dirumuskan dan dikerjakan sendiri oleh rakyat desa. Mekanisme alokasi dan penggunaan dana tersebut saat ini lebih dikenal dengan ‘Dana Desa’. Didalam terminologi Dana Desa terkandung sebuah transformasi dalam melihat desa, melaksanakan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat. Transformasi ini dapat mengakibatkan harapan maupun ketakutan yang berlebihan, disikapi dengan skeptis dan apatis merujuk pada pengalaman berbagai program sebelumnya, ataupun menimbulkan kontestasi dan persaingan untuk mendapatkan peran serta peluang yang lebih besar dalam pelaksanaan di lapangan. Tulisan pendek ini bermaksud memberikan catatan awal dari pelaksanaan program Dana Desa dengan maksud dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk memperbaiki kebijakan, desain, maupun pengelolaan dari program. Butir-butir pemikiran yang disampaikan merupakan refleksi pengalaman lapangan dari Amerta yang terlibat dalam membantu beberapa desa memanfaatkan Dana Desa. Mengapa Memulai Dari Desa? Telah menjadi sebuah realita sosial bahwa desa merupakan kantong kemiskinan dan terus mengalami marjinalisasi setidaknya melalui tiga hal, yaitu: ï‚· Pengeringan sumber daya (resource drain). Desa merupakan daerah yang memasok berbagai kebutuhan sumber daya untuk industri maupun kehidupan penduduk perkotaan. Sumber daya tersebut berupa sumber daya alam seperti kayu, mata air, bahan galian, dan semacamnya. Sumber daya lain yang dipasok desa adalah sumber daya manusia sebagai buruh industri, pramuwisma, maupun pekerjaan non skill lainnya. ï‚· Pengeringan modal (capital drain). Meskipun pemerintah dan berbagai pihak berupaya melakukan kapitalisasi di desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dalam kenyataan modal-modal yang ada di desa melalui mekanisme perbankan ditarik dari desa dan justru lebih banyak dipergunakan membiayai kegiatan ekonomi dan belanja masyarakat perkotaan.
  • 3. hal 3 dari 11 ï‚· Pengeringan talenta (talent drain). Talenta-talenta terbaik yang ada di desa pada akhirnya akan meninggalkan desa dan mendapatkan pendidikan tinggi di kota serta hampir seluruhnya juga mencari pekerjaan dan akhirnya tinggal di kota. Tumbangnya orde baru sempat menumbuhkan harapan bahwa pemerataan pembangunan akan semakin baik terutama dengan otonomi daerah yang dibawa oleh orde reformasi. Realita yang terjadi dalam beberapa dasawarsa terakhir memperlihatkan realita yang berbeda: ï‚· Desentralisasi fiskal yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah (pedesaan) ternyata dipergunakan oleh elit daerah untuk memperbesar birokrasi dan fasilitas serta infrastruktur ibukota kabupaten/kota/propinsi. Infrastruktur pedesaan dan pertanian terabaikan. ï‚· Program-program pembangunan dan pelayanan dasar untuk desa seperti PKK, Karang Taruna, UPPKS, Posbumil, Posyandu, KUD, penyuluhan teknis (PPL, PLKB, dsb) tidak terurus. ï‚· Proses perencanaan pembangunan yang dikenal dengan Musrenbang tidak mengatasi kesenjangan yang ada karena berbagai usulan dari desa dalam proses di jenjang yang lebih tinggi tidak dapat dipantau dan dalam pelaksanaan, satu tahun setelah diusulkan, menjadi program yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Program Dana Desa membuka ruang untuk melaksanakan koreksi terhadap praktek pembangunan yang berlangsung sampai saat ini dengan menegaskan beberapa hal sebagai berikut. • Menempatkan desa sebagai ‘jantung’ dari kegiatan pembangunan. Kemajuan suatu daerah akan ditentukan dengan seberapa maju desa-desa yang ada di daerah tersebut berkembang. • Melihat desa sebagai entitas sosial, ekonomi, dan politik yang perlu dihormati dan diberdayakan. Proses melaksanakan revolusi mental sebagaimana dikumandangkan oleh Kabinet Kerja harus dimulai dan bertumpu di desa. • Melaksanakan prinsip subsidiaritas yang menegaskan berbagai hal dapat dilaksanakan oleh entitas yang lebih operasional, entitas yang lebih tinggi tidak perlu mengambil alih namun cukup mendukung dan memfasilitasi. Prinsip subsidiaritas pada dasarnya juga yang menjadi prinsip dasar dilaksanakannya otonomi daerah. • Membalik arah pengeringan (drain) yang dialami desa akan memiliki dampak pengganda (multiplier effect) yang besar. Berkembangnya kegiatan off farm akan menyebabkan nilai tambah terdistribusi secara lebih rata, selain itu perkembangan usaha di desa akan menciptakan pasar bagi industri keuangan, memperluas dan memperkuat basis pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan bagi Indonesia yang sedang menuju pada puncak bonus demografi. • Memastikan kepentingan pembangunan desa tidak terpinggirkan oleh dinamika birokrasi pemerintah daerah. Dengan alokasi yang jelas maka desa tidak lagi pihak yang menunggu tetesan alokasi anggaran dan tersandera oleh tata kelola pengelola program. Perlu untuk menjadi catatan bersama untuk tidak bersikap romantis terhadap upaya revitalisasi desa. Berbagai pengalaman lapangan memperlihatkan inisiatif pemberdayaan desa seringkali mengalami kegagalan karena penolakan dari elit desa, baik itu elit adat,
  • 4. hal 4 dari 11 elit ekonomi, maupun elit pemerintahan desa. Berbagai program yang sektoral dan tidak berkelanjutan juga telah menyebabkan banyak penduduk desa menjadi bagian dari ‘mesin proyek’. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama untuk memastikan Dana Desa terlaksana secara optimal. Pendapatan dan Belanja Desa Sebagai entitas ekonomi, desa perlu memiliki pendapatan yang akan dipergunakan untuk membangun. Pendapatan desa selama ini tidak tersusun dalam satu sistem yang komprehensif dan lebih dipengaruhi oleh berbagai proyek. Peraturan-peraturan tentang Dana Desa telah menyusun ulang sistem keuangan desa yang jelas, transparan, dan akuntabel. Pendapatan desa bersumber dari tujuh hal yaitu: i) pendapatan asli desa, ii) alokasi APBN yang ditetapkan setiap tahun dan berasal dari realokasi berbagai program berbasis desa, iii) bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah, iv) alokasi dana desa dengan jumlah paling sedikit 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK, v) bantuan keuangan dari APBD sesuai dengan kebijakan/program pemerintah daerah, vi) hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan vii) lain-lain pendapatan yang sah seperti hasil usaha atau investasi dari BUM Des (badan usaha milik desa). Salah satu terobosan dari sisi manajemen keuangan desa adalah diterapkannya mekanisme satu pintu dimana ketujuh sumber pendapatan desa dikelola melalui rekening desa. Dengan mekanisme satu pintu maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat mulai diwujudkan. Dari sisi pengeluaran, pemerintah telah menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2016. Prioritas tersebut dikelompokkan kedalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Keputusan penggunaan dana desa akan ditentukan secara
  • 5. hal 5 dari 11 partisipatif oleh penduduk desa dalam musyawarah desa. Untuk membantu proses perumusan kegiatan dalam musyawarah desa juga secara konseptual telah dirumuskan alternatif kegiatan untuk desa-desa dengan kondisi yang berbeda. Lompatan besar yang dilakukan pemerintah dalam Dana Desa adalah mempersyaratkan dokumen RPJM Des, RKP Des, dan APB Des untuk mencairkan Dana Desa. Persyaratan ini harus dipastikan bukan formalitas tetapi sungguh menjadi acuan dari usulan kegiatan desa. Satu hal yang dapat dipastikan, dokumen-dokumen tersebut masih merupakan sesuatu yang belum banyak dikenal bagi tidak hanya masyarakat desa, namun juga pemerintah desa, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait di pemerintah daerah. Namun bila penggunaan dana desa sungguh dapat diintegrasikan dengan RPJM Des, RKP Des, dan APB Des maka desa dapat merumuskan secara mandiri peta jalan (road map) pembangunan desa. Kelembagaan ‘Dana Desa’ Untuk memastikan Dana Desa dapat dilaksanakan secara optimal, beberapa peraturan yang mengatur aspek-aspek kelembagaan telah disusun. Empat hal yang perlu untuk diperhatikan adalah musyawarah desa, BUM Des, pendampingan desa, serta pemantauan & sanksi. Musyawarah Desa. Musyawarah desa dirumuskan sebagai musyawarah antara BPD, Pemdes, dan unsur masyarakat yang diseleneggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis (penataan, perencanaan, kerja sama, rencana investasi yang masuk, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset, serta kejadian luar biasa).
  • 6. hal 6 dari 11 Musyawarah yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali tersebut perlu dibedakan dengan kegiatan serupa yang dilaksanakan untuk kepentingan Musrenbang maupun PNPM. Beberapa perbedaan tersebut adalah: • Dari aspek pelaksanaan 1. Dilaksanakan oleh Panitia Musyawarah Desa (Sekretaris BPD; selaku ketua, anggota BPD, KPMD, unsur masyarakat, perangkat desa) 2. Didampingi SKPD terkait dan difasilitasi pemerintah desa; 3. Melibatkan unsur masyarakat lain, dan dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan, akuntabel. • Dari aspek agenda yang dibahas bersifat strategis bagi desa seperti: 1. Penetapan RPJM Des, perlu kajian keadaan desa, arah kebijakan sesuai visi misi kades, prioritas kegiatan 2. Penetapan RKP Des 3. Penetapan APB Des 4. Kerja sama dengan pihak ketiga, hasilkan peraturan desa (perdes) sebagai dasar kesepakatan kerja sama secara tertulis 5. Rencana investasi yang strategis (berdampak pada asset desa dan kesejahteraan/kemiskinan masyarakat 6. Pembentukan BUM Des (organisasi pengelola, modal usaha, AD/ART) Tiga agenda awal dibutuhkan untuk memproses dana desa pada tahun berjalan, sementara agenda keempat dan kelima terkait dengan kegiatan BUM Des. Musyawarah desa merupakan pondasi dasar dari Dana Desa. Disadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan musyawarah desa mendapatkan tantangan sikap apatis dari penduduk desa sebagai dampak praktek proyek di desa selama ini. Musyawarah desa juga rentan untuk didominasi dan diatur oleh elit desa seperti terjadi dalam forum-forum semacam. BUM Des. BUM Des adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan BUM Des adalah hasil musyawarah desa yang diwujudkan dalam perdes. Desain organisasi BUM Des dapat mengambil bentuk. • Terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Dalam desain ini, BUM Des berbentuk holding atau pengelola asset (asset management) dari beberapa unit usaha berbadan hukum, PT ataupun koperasi, yang mempergunakan asset desa. • Desain yang lain adalah BUM Des sebagai pemegang saham mayoritas dari lembaga bisnis tunggal. Dalam kondisi ini dipersyaratkan BUM Des sebagai pemegang saham mayoritas sehingga menjadi pengambil keputusan. Untuk mengembangkan BUM Des membutuhkan pengondisian yang memadai karena konsep dan praktik bisnis dengan desa sebagai pengelola asset atau memiliki badan usaha belum banyak dilakukan. Beberapa pengalaman serupa sebelumnya justru terjadi penyalahgunaan dan penggelapan asset desa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terlebih bila jenis usaha yang akan dilakukan oleh BUM Des yaitu penyewaan, perantara, produksi & dagang, dan keuangan, sebelumnya telah dilaksanakan oleh pihak lain.
  • 7. hal 7 dari 11 Perlu dijadikan pembelajaran pengalaman pengembangan koperasi unit desa (KUD), setidaknya empat hal yang layak diperhatikan. • Orientasi pada kuantitas badan hukum yang dibentuk membuat banyak KUD pada masa lalu tidak memiliki kapasitas manajemen dan tata kelola yang memadai. • KUD menjadi target politik dari pemerintah sehingga tidak dilakukan proses pengembangan sebagaimana mestinya yaitu membangun kesadaran dan kesediaan penduduk desa untuk membentuk koperasi serta disediakan waktu untuk berlatih. • KUD juga pernah menjadi alat kekuasaan yang dipergunakan untuk mendukung agenda dan kepentingan politik serta justru abai pada kepentingan anggota yaitu penduduk desa • Posisi didalam KUD sembat menjadi medan perebutan dari elit desa karena dianggap dalam membuka peluang pada berbagai proyek di desa. Pendampingan. Sebagai sebuah kebijakan pembangunan yang relatif baru, sejak awal disadari bahwa Dana Desa membutuhkan pendampingan. Berdasarkan pengalaman lapangan di 2015, kondisi pendampingan desa saat ini. 1. Pemda tidak memiliki dana untuk menyediakan pendamping dalam jumlah memadai dan kualitas yang sesuai 2. Belum tersusun mekanisme kelembagaan untuk memastikan pendampingan berjalan secara berkelanjutan 3. Pendampingan desa dalam konteks Dana Desa memiliki karakteristik yang berbeda dengan program sebelumnya, namun karakteristik ini justru kurang diperhatikan sehingga berdampak pada efektivitas pendampingan.
  • 8. hal 8 dari 11 Terkait dengan ketersediaan dana, sebenarnya Pemda memiliki pendamping yang telah menjadi ASN (aparat sipil negara), memang mereka memiliki latar teknis yang berbeda seperti pendamping teknis pertanian, peternakan, penanganan bencana, keluarga berencana (KB), dan sebagainya namun mereka dapat dilatih untuk menjadi pendamping desa. Biaya pelatihan ulang cenderung lebih rendah daripada merekrut pendamping baru. Masalah lain dari pendampingan desa adalah menyederhanakan kualifikasi pendamping sehingga banyak orang dengan berbagai latar direkrut menjadi pendamping tanpa pelatihan yang memadai. Tiga hal yang perlu menjadi kualifikasi dasar pendamping desa adalah: • Pribadi pembelajar. Pendamping harus mampu secara cepat belajar topik dan skill baru sesuai dengan kebutuhan lapangan • Pelancar dialog. Pendamping harus mampu membangun dialog antar kelompok di desa maupun antara desa dengan pemerintah maupun pelaku usaha yang akan bekerja di desa. • Pengembang kewirausahaan. Pendamping harus memiliki kewirausahaan dan mampu menyebarkannya ke mereka yang didampingi. Pemantauan & Sanksi. Sistem pemantauan dan sanksi telah dikembangkan oleh pemerintah untuk memastikan Dana Desa tersalurkan tepat sasaran, tepat kegunaan, dan tepat waktu. Pemantauan oleh pemerintah pusat diantaranya mencakup: • Penerbitan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa; • Penyaluran Dana Desa dari RKUD (rekening kas umum daerah) ke rekening kas Desa; • Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Kegiatan pemantauan tersebut diikuti oleh evaluasi pada pemda terdiri dari setidaknya dua hal, yaitu: • Penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota • Realisasi penggunaan Dana Desa Keterlambatan pemda dalam menerbitkan peraturan daerah yang diperlukan maupun ketidakmampuan mengelola Dana Desa sehingga disalurkan, dipergunakan, dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya akan memberikan dampak berupa sanksi yang akan mempersulit pemda. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa: • Penundaan DAU dan/atau DBH • Pemotongan Dana Desa • Penundaan penyaluran Dana Desa ke daerah Memperhatikan sanksi yang dapat dikenakan, pemda didorong untuk melaksanakan pemantauan. Ketika dalam pemantauan ditemukan SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran) Dana Desa, yaitu selisih realisasi penerimaan dan belanja dalam satu tahun anggaran, yang tidak wajar, kepala daerah perlu secepatnya: • meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa; dan • meminta aparat fungsional untuk melakukan pemeriksaan
  • 9. hal 9 dari 11 Catatan akhir Dana Desa membuka peluang untuk melaksanakan pembangunan pada tataran akar rumput. Namun untuk melaksanakan inisiatif ini, beberapa hal yang masih menjadi tantangan. • Sosialisasi: UU Desa dan kebijakan turunan belum tersosialisasikan dan dipahami oleh penduduk desa dan aparat yang terkait. Bila diasumsikan setiap desa ada tiga orang yang harus dilatih, yaitu kepala desa, ketua dan sekretaris BPD, maka ada lebih dari 225,000 orang yang perlu mendapatkan sosialisasi, belum termasuk aparat pemda. • Kapasitas: Keterbatasan kapasitas aparat Pemda dan desa, termasuk BKD dan masyarakat desa untuk melaksanakan fungsi secara optimal. Tanpa kapasitas yang memadai perda yang dibutuhkan akan terlambat sehingga dana tidak tersalurkan. Demikian juga di tingkat desa tidak mudah bagi penduduk desa merumuskan dokumen yang menjadi prasyarat, terlibat dalam kegiatan swakelola kegiatan pembangunan, dan pertanggungjawaban. • Pendampingan: Belum tersedia pendamping dengan kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan proses musyawarah desa, perumusan dokumen, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan secara partisipatif. Tanpa pendamping yang sesuai maka program Dana Desa tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Bagi perusahaan, apa relevansi Dana Desa dengan kegiatan bisnis yang dilaksanakan? Dana Desa memberi kesempatan perusahaan untuk: i) membangun sinergi dengan pemerintah dalam program yang secara desain dan kebijakan telah dirumuskan dengan baik, ii) menghindari tumpang tindih kegiatan dengan menempatkan Dana Desa sebagai pembiayaan utama pembangunan desa,
  • 10. hal 10 dari 11 iii) mewujudkan mekanisme akuntabilitas kegiatan CSR seperti dipergunakannya rekening desa sebagai mekanisme satu pintu pencatatan, serta mekanisme pelaporan dan sanksi. Mari membangun desa! ----- Riza Primahendra adalah salah satu pendiri AMERTA. Sejak 1999 terlibat dalam berbagai kegiatan tanggung jawab sosial, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sosial, advokasi, pengembangan kapasitas dan kelembagaan. Sejak 2002 telah memberikan konsultasi, pelatihan, dan melakukan kajian untuk berbagai lembaga pemerintah, lembaga bilateral dan multilateral, LSM, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan perusahaan pada berbagai sektor. Selama beberapa tahun terakhir berkarya dalam industri minyak dan gas dengan menangani beragam fungsi seperti manajemen strategi, community development & relation, government relation, land acquisition, business license & permit, PR & communication, human resource, security management, workplace management, WP&B, accounting & cost control. Alamat kontak: rizaprimahendra@gmail.com
  • 11. hal 11 dari 11 adalah jejaring para praktisi CSR yang mengembangkan metode dan praktik terbaik CSR untuk mendukung berbagai organisasi dan perusahaan mengembangkan CSR dan mewujudkan kinerja sosial yang efektif dan berkelanjutan. AMERTA mengembangkan kompetensi dalam: ï‚· SOCIAL STUDY. Berbagai kajian dan penilaian seperti PRA (Participatory Rural Appraisal), PLA (Participatory Learning Action), Baseline Study, Studi Dampak, Social Risk Assessment, SEAGA (Socio-Economic & Gender Analysis), SLA (Sustainable Livelihood Analysis), HRIA (Human Rights Impact Assessment) adalah kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai langkah awal melaksanakan CSR. ï‚· CSR PLANNING & PROGRAMMING. Perumusan rencana strategis dan program CSR berbasis konteks social dan model bisnis adalah langkah lanjut yang dilaksanakan untuk memastikan CSR dilaksanakan sebagai sebuah system manajemen. ï‚· CSR PROJECT MANAGEMENT. Berbagai bentuk program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dan perusahaan perlu didesain untuk memiliki dampak sosial. Microfinance& small business development, community organizing& facilitation, behavior change & social marketing dan advocacy adalah bentuk-bentuk CSR di lapangan. ï‚· INDUSTRIAL RELATION & HR. Hubungan industrial dan SDM merupakan bagian dari CSR internal perusahaan dan perlu dikelola secara sistematis dan strategis sehingga mendukung tujuan bisnis. Kantor: Jl. PuloAsem Utara A 20 Kelurahan Jati, Pulo Gadung, Jakarta 13220, Indonesia Ph: 62-21-29833288 www.amerta.id