際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Buku saku strakom pbak

Rbp Polda Kaltim
Rbp Polda Kaltim
1 of 55
Downloaded 42 times
STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI (STRAKOM PBAK) DILINGKUNGAN POLRI
SETIAP PAGI NIAT HARI INI TANPA KORUPSI
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SAMBUTAN ASSALAMUALAIKUM WR. WB. SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA SAYA MENYAMBUT BAIK PENERBITAN BUKU SAKU STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI (STRAKOM PBAK) SELANJUTNYA SAYA SAMPAIKAN PENGHARGAAN DANUCAPAN TERIMA KASIH KEPADA LEMDIKPOL DALAM HAL INI KOMJEN POL Drs. BUDI GUNAWAN, S.H., M.Si., Ph.D BESERTA TIM PENYUSUN BUKU SAKU INI, DIMANA DALAM KESIBUKAN TUGAS SEHARI-HARINYA TELAH DAPAT MENYELESAIKANNYA. REFORMASI .. PERMASALAHAN KORUPSI MERUPAKAN PERMASALAHAN SERIUS DALAM PEMBANGUNAN SUATU BANGSA, DAN MERUPAKAN KEJAHATAN YANG LUARBIASA SERTA DAPAT MENGGOYAHKAN SENDI-SENDI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. SEJAK TAHUN 1998 MASALAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPRRI) TELAH DITETAPKAN SEBAGAI AGENDA REFORMASI, TETAPI HASIL YANG DICAPAI BELUM SESUAI DENGAN YANG DIHARAPKAN, HAL INI BERDAMPAK SEMAKIN MELEMAHKAN CITRA PEMERINTAH TERMASUK POLRI DIMATA MASYARAKAT KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PPK) DI INDONESIA TELAH MEMASUKI BABAK BARU, DENGAN KEHADIRAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI. JIKA SELAMA INI ASPEK KOMUNIKASI KURANG MENDAPAT PERHATIAN DALAM STRATEGI NASIONAL, KINI LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK MENJADI BAGIAN TAK TERPISAHKANKAN DARI STRANAS PPK. PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK CUKUP DENGAN MENGANDALKAN PROSES PENEGAKAN HUKUM, UPAYA ITU PERLU DILAKUKAN DENGAN TINDAKAN PREVENTIF MELALUI PEMBUDAYAAN ANTI KORUPSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH. SESUAI DENGAN TUJUAN STRAKOM PBAK UNTUK MENGUBAH BUDAYA ANTI KORUPSI APARATUR, MAKA DIPERLUKAN STRATEGI DAN WAKTU YANG CUKUP PANJANG. AKHIRNYA..... OLEH KARENA ITU UNTUK MENINDAKLANJUTI AKSI PPK TAHUN 2013 DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DISUSUN BUKU SAKU STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI(STRAKOM PBAK), DENGAN HARAPAN PERSONEL POLRI MEMAHAMI ARTI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN AGAR BUDAYA ANTI KORUPSI DAPAT BERKEMBANG SERTA DITERAPKAN PADA SEMUA SATUAN KERJA. AKHIRNYA DENGAN MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI, DIHARAPKAN SEGENAP ANGGOTA POLRI DAPAT MENUMBUHKAN BUDAYA ANTI KORUPSI, SERTA MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN DAN TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. SEKIAN DAN TERIMA KASIH ASSALAMUALAIKUM WR.WB. JAKARTA, AGUSTUS 2013 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Drs. TIMUR PRADOPO JENDERAL POLISI
KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI SAMBUTAN ASSALAMUALAIKUM WR WB SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN. PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA, TELAH DAPAT MENYUSUN BUKU SAKU STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI (STRAKOM PBAK) DILINGKUNGAN POLRI. UTAMA .. PADA PROGRAM REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II TAHUN 20102014, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENGINTEGRASIKAN 9 PROGRAM MIKRO YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI NOMOR 20 TAHUN 2010, DENGAN ACUAN STRATEGI POLRI DALAM GRAND STRATEGI POLRI TAHAP II PARTNERSHIP BUILDING DAN RENSTRA POLRI 20102014. SASARAN REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II ADALAH TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN. PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI SALAH SATU FOKUS UTAMA PEMERINTAH INDONESIA PASCA REFORMASI. BERBAGAI UPAYA TELAH DILAKUKAN BAIK MENCEGAH MAUPUN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKSANAKAN SECARA SERENTAK OLEH PEMEGANG KEKUASAAN EKSEKUTIF (MELALUI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH) LEGISLATIF DAN YUDIKATIF. PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK CUKUP DENGAN MENGANDALKAN PROSES PENEGAKAN HUKUM SAJA, TETAPI PERLU DISERTAI DENGAN UPAYA TINDAKAN PREVENTIF STRATEGIS MELALUI PEMBUDAYAAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAH. HAL ITU DITEGASKAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI. TUJUAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI UNTUK MENGUBAH BUDAYA APARATUR, MELALUI PEMBUDAYAAN ANTI KORUPSI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI YANG MELIPUTI JUJUR, PEDULI, MANDIRI, DISIPLIN, TANGGUNG JAWAB, SEDERHANA, KERJA KERAS, BERANI DAN ADIL. MENDUKUNG .. TERBITNYA INPRES NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI YANG MEMUAT STRATEGI DALAM RANGKA MEMPERCEPAT UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI DASAR ACUAN, DAN POLRI TELAH MENEMPUH LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH DIMAKSUD, GUNA MEMASTIKAN TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI PRAKTEK KORUPSI. IMPLEMENTASI DI LINGKUNGAN POLRI TERSEBUT TELAH DIJABARKAN KE DALAM 4 (EMPAT) STRATEGI, 11 (SEBELAS) ISU NASIONAL, DAN 23 (DUA PULUH TIGA) AKSI, SATU DIANTARANYA ADALAH STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI. STRATEGI INI BERTUJUAN MEMPERKUAT SETIAP INDIVIDU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG ETIS DAN BERINTEGRITAS. SAYA MENYAMPAIKAN TERIMAKASIH KEPADA NARA SUMBER , TIM PENYUSUN BUKU SAKU INI SEMOGA BUKU SAKU STRAKOM PBAK DAPAT MENDORONG TERCIPTANYA BUDAYA ANTI KORUPSI DILINGKUNGAN POLRI. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. WASSALAMMUALAIKUM, WR.WB JAKARTA, AGUSTUS 2013 KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
LATAR BELAKANG Tindak pidana korupsi dikatagorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime) dikarenakan selain dapat merusak tatanan kehidupan bernegara juga dapat menghancurkan kehidupan berbangsa. Kepolisian Negara Republik Indonesia ,selaku alat Negara Penegak hukum yang berperan mencegah dan memberantas korupsi . Bahwa dalam upaya mewujudkan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) di lingkungan Polri ,melalui Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK) maka disusun buku saku sebagai sarana Pendidikan Anti Korupsi, sehingga personil Polri memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu jujur, disiplin ,tanggung jawab ,kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli terhadap penegakkan peraturan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan memahami tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi , diharapkan dapat menumbuhkan budaya anti korupsi, serta memiliki kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan dan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
TIM REDAKSI Drs, BUDI GUNAWAN,S.H.,M.Si.,Ph.D Drs. ADHI PRAWOTO,S.H Drs. HAROAN RITONGA,S.H., Drs. RAJALI,S.H Hj. SUPARMININGSIH.SE. Drs. ANDJAYA,M.Hum. Drs. BOY RAFFLY AMAR Drs. ERRY GULTOM Drs. YAN FITRI Drs.IRWANTO . S.H Drs.INDRAJIT,S.H Drs.CHRISNANDHA ,DWI LAKSANA,M.Si Drs.SYAMSUL HUDA MEILINA D.IRIANTI,S.H ROSMITA,S.E.,ME Drs. LATIF USMAN,SIK M.ASROSR AQIL IBNU SHINA ,S.KOM I MADE SETIAWAN ANDHIKA DIMAS C.K SHANTI ARYANTI, D3 M.I KOMJEN POL BRIGJEN POL BRIGJEN POL KOMBES POL AKBP BRIGJEN POL BRIGJEN POL KOMBES POL KOMBES POL KOMBES POL KOMBES POL KOMBESPOL KOMBES POL KOMBES POL KOMBES POL AKBP KOMPOL IPTU BRIPDA BRIPDA PENGATUR : PENANGGUNG JAWAB : KETUA : WAKIL KETUA : SEKRETARIS I : SEKRETARIS II : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA
DASAR HUKUM 1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. 4. 5. 6. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak pidana pencucian uang Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.
NILAI-NILAI ANTI KORUPSI PERILAKU ADIL JUJUR KETELADANAN BERANI PEDULI SEDERHANA MANDIRI KERJA KERAS TANGGUNG JAWAB DISIPLIN
JUJUR KEJUJURAN MERUPAKAN NILAI DASAR YANG MENJADI LANDASAN UTAMA BAGI PENEGAKAN INTEGRITAS DIRI SESEORANG ,SESEORANG DITUNTUT UNTUK BISA BERKATA JUJUR & TRANSPARAN SERTA TDK BERDUSTA BAIK TERHADAP DIRINYA SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN PEDULI KEPEDULIAN SESEORANGKEPADA SESAMA MENJADIKAN SESEORANG MEMILIKI SIFAT KASIH SAYANG,INDIVIDU YG MEMILIKI JIWA SOSIAL TINGGI AKAN MEMPERHATIKAN LINGKUNGAN SEKELILINGNYA DIMANA MASIH TERDAPAT ORANG YG TDK MAMPU & MEMBUTUHKAN ULURAN TANGAN , PRIBAI DG JIWA SOSIAL TIDAK AKAN TERGODA UNTUK MEMPERKAYA DIRI SENDIRIDENGAN CARA YG TDK BENAR MANDIRI KEMANDIRIAN MEMBENTUK KARAKTER YG KUAT PADA DIRI SESEORANG MENJADI TDK TERGANTUNG TERLALU BANYAK PADA ORANG LAIN MENTALITAS KEMANDIRIAN YG DIMILIKI SESEORANG MEMUNGKINKANYA UNTUK MENGOPTIMALKAN DAYA PIKIRNYA GUNA BEKERJA SECARA EFEKTIF, PRIBADI YG MANDIRI TDK AKAN MENJALIN HUBUNGAN DENGAN PIHAK-PIHAK YG TDK BERTANGGUNG JAWAB DEMI MENCAPAI KEUNTUNGAN SESAAT DISIPLIN DISIPLIN ADALAH KUNCI KEBERHASILAN SEMUA ORANG, KETEKUNAN & KONSISTENSI UNTUK TERUS MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI MEMBUAT SESEORANG AKAN SELALU MAMPU MEMBERDAYAKAN DIRINYA DALAM MENJALANI TUGASNYA, KEPATUHAN PD PRINSIP KEBAIKAN & KEBENARAN MENJADI PEGANGAN UTAMA DALAM BEKERJA TANGGUNG JAWAB PRIBADI YG UTUH & MENGENAL DIRI SENDIRI DENGAN BAIK AKAN MENYADARI BAHWA KEBERADAAN DIRINYA DIMUKA BUMI ADALAH UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN BAIK DEMI KEMASLAHATAN SESAMA MANUSIA , SEGALA TINDAK TANDUK & KEGIATAN YANG DILAKUKAN AKAN DIPERTANGGUNG JAWABKAN SEPENUHNYA KPD TUHAN YME, MASYARAKAT , NEGARA SERTA BANGSANYA. DENGAN KESADARAN SEPERTI INI MAKA SESEORANG TIDAK AKAN TERGELINCIR DALAM PERBUATAN TERCELA & NISTA
KERJAKERAS SESEORANG YG MEMILIKI ETOS KERJA AKAN SELALU BERUPAYA MENINGKATKAN KUALITAS HASIL KERJANYA DEMI TERWUJUDNYA KEMANFAATAN PUBLIK YG SEBESAR-BESARNYA , MENCURAHKAN DAYA PIKIR & KEMAMPUAN NYA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS & BERKARYA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA , IA TIDAK MAU MEMPEROLEH SESUATU TANPA MENGELUARKAN KERINGAT . SEDERHANA PRIBADI YG BERINTEGRITAS TINGGI ADALAH YG MENYADARI KEBUTUHANYA & BERUPAYA MEMENUHI KEBUTUHANYA DENGAN SEMESTINYA TANPA BERLEBIH-LEBIHAN , KEKAYAAN UTAMA YANG MENJADI MODAL KEHIDUPANYA ADALAH ILMU PENGETAHUAN, . BERANI SESEORANG YANG MEMILIKI KARAKTERKUAT AKAN MEMILIKI KEBERANIAN UNTUK MENYATAKAN KEBENARAN & MENOLAK KEBATHILAN , IA TIDAK AKAN MENTOLERIR ADANY PENYIMPANGAN & BERANI MENYATAKAN PENYANGKALAN SECARA TEGAS ,IA JUGA BERANI BERDIRI SENDIRI DALAM KEBENARAN WALAUPUN SEMUA TEMAN-TEMAN SEJAWATNYA MELAKUKAN PERBUATAN YG MENYIMPANG DARI HAL YG SEMESTINYA . IA TIDAK TAKUT DIMUSUHI & TIDAK MEMILIKI TEMAN KALAU TERNYATA MEREKA MENGAJAK KEPADA HAL HAL YANG MENYIMPANG ADIL PRIBADI DENGAN KARAKTER YANG BAIK AKAN MENYADARI BAHWA APA YANG DIA TERIMA SESUAI DENGAN JERIH PAYAHNYA , IA TIDAK AKAN MENUNTUT UNTUK MENDAPATKAN LEBIH DARI APA YANG IA SUDAH UPAYAKAN , BILA IA SEORANG PEMIMPIN MAK A IA AKAN MEMBERI KOMPENSASI YANG ADIL KEPADA BAWAHNANYA SESUAI DENGAN KINERJANYA IA JUGA INGIN MEWUJUDKAN KEADILAN & KEMAKMURAN BAGI MASYARAKAT & BANGSANYA
MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI
1. 2. 3. 4. 5. JENIS TP LAIN YG TERKAIT DELIK FORMIL (DILARANG PERBUATAN BUKAN AKIBAT) UU NO. 31 TH 1999 Jo UU NO. 20 TH 2001 TTG PEMBR TPK DEFINISI KORUPSI TERLIHAT DLM 13 PSL DIRUMUSKAN DLM 30 JENIS (PSL 2 S/D 13) 6. RINTANGI PROSES RIKSA PERKARA KORUPSI TIDAK BERI KET / BERI KET YG TDK BENAR BANK YG TDK BERI KET REKENING TERSANGKA SAKSI / AHLI YG TDK BERI KET / BERI KET PALSU ORANG YG PEGANG RAHASIA JABATAN TDK BERI KET / BERI KET PALSU SAKSI YG BUKA IDENTITAS PELAPOR PEMBUKTIAN (2 ASPEK) DIKELOMPOKKAN MJD 7 POK MELAWAN HUKUM (LANGGAR ATURAN TERTULIS) RUGIKAN NEG (AHLI DISIPLIN ILMU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SUAP MENYUAP PENGGELAPAN DLM JABATAN PEMERASAN PERBUATAN CURANG BENTURAN KEPENTINGAN DLM PENGADAAN GRATIFIKASI SETIAP PERSONIL POLRI (PATI, PAMEN, PAMA, BRIGADIR, TAMTAMA DAN PNS POLRI) ADALAH PEGAWAI NEGERI/PENYELENGGARA NEGARA SESUAI DENGAN UU NO.28 TAHUN 1999 TTG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
KARAKTERISTIK TIPIKOR EXTRA ORDINARY CRIME SIFAT EDEMIS DILAKUKAN SISTEMATIS TIPIKOR PELAKUNYA AHLI MENGANDUNG KEJAHATAN UMUM PELAKUNYA PUNYA OTORITAS/POWER JABATAN SBG SARANA SALAH GUNAKAN WEWENANG KOMPLEKS, TERORGANISIR, SISTEMATIS BERLINDUNG DIBALIK UU DPT GUN TEKNOLOGI BANK TERJADI DI TIAP STRATA MODUS PENANGANAN PERLU EXTRA ORDINARY BUAT KEP, KEBIJAK, PERINTAH BUAT ATURAN LAIN MARK UP RUBAH SPESIFIKASI TEKNIS LELANG FIKTIF PENGADAAN FIKTIF PALSU BUKTI PEMBAYARAN TRANSAKSI FIKTIF SUAP / PERAS
AZAS HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI 1 PELAKU : 2. PIDANANYA KOMULATIF & ALTERNATIF Setiap orang (orang perorangan) dan Menunjukan sifat komulasi, sedang Korporasi, Spt PT, Koperasi, Yayasan & perkumpulan orang (Pasal 1 bt 3 UU No. 31 th 1999) atau menunjukan sifat ALTERNATIF Hukuman Komulasi atau ditambah Alternatif denda adalah wewenang hakim (pasal 2 s/d pasal 12 UU No. 20 th 2001, perubahan UU No. 31 th 1999) 7. Orang yg sengaja cegah, tutupi atau gagalkan sidik, tuntut, dan riksa di pengadilan (psl 21 UU No. 31/1999 Berikan ket tdk benar atau tdk berikan ket dpt dipidana (psl 22 UU No. 31/1999) Dst 6. PIDANA TAMBAHAN Rampas brg bergerak, berwujud atau tdk berwujud atau tdk bergerak yg digunakan atau yg diperoleh dr TPKorupsi termasuk perusahaan milik Terpidana. Cabut seluruh/sebagian hak tertentu, hapus seluruh / sebagian keuangan tertentu dsb Jika terpidana tdk byr uang pengganti mk hartanya dpt disita / dilelang sbg penggantinya 3. PIDANA : - MINIMUM & MAXIMUM AZAS HUKUM TP KORUPSI 5. Setiap orang (orang perseorangan dan Badan Hukum) yang berada di Wilayah RI beri bantuan, kesempatan, sarana, keterangan utk terjadinya TP Korupsi (pasal 16 Jo pasal 2,3 UU No. 31/1999) Cegah Hakim agar tdk menyimpang Pasal 2 Pasal 12 UU No. 20/2001 perubahan UU No. 31/1999. 4. Percobaan, perbantuan, mufakat jahat, dipidana sama dengan Pelaku (sebagaimana Delik sempurna) Pasal 15 Jo Pasal 2,3 UU No. 31/1999.
10 BENTUK TINDAK KORUPSI DALAM BIDANG PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH PENYUAPAN PEMALSUAN BRIBERY PENGGELAPAN EMBLEZZLEMENT FRAUD KOMISI SUMBANGAN ILLEGAL COMMISSION ILLEGAL CONTRIBUTION NEPOTISME PEMERASAN NEPOTISM EXTORTION BISNIS ORANG DALAM INSIDER TRADING PILIH KASIH PENYALAHGUNAAN WEWENANG ABUSE OF POWER FAVORITISM
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 2 AYAT (1) - Setiap orang yg secara melawan hukum - Perkaya diri sendiri atau org lain atau korporasi - Dpt rugikan keuangan Negara/Ekonomi Negara Unsur pasal ini tdk hrs Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara tetapi dpt dilakukan org swasta (organ perseroan swasta atau korporasi) TIDAK RUGIKAN KEUANGAN NEGARA / EKONOMI NEGARA (suap, terima hadiah atau gratifikasi) TP KORUPSI Pasal 11, 12, 12b UU No. 20/2001 Jo UU No. 31/1999 TiINDAK PIDANA LAIN Cegah, rintangi / gagalkan sidik, tuntut riksa di Pengadilan dapat dipidana (Psl 21 UU No. 31/1999) Tdk beri ket dgn benar harta-hartanya dapat dipidana (Psl 22 UU No. 31/1999) RUGIKAN KEUANGAN NEGARA / EKONOMI NEGARA Pasal 2 (1), 3 UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 Perbuatan melawan hukum thd ketentuan Per UU an lain PASAL 3 - Setiap orang dgn tujuan - Untungkan diri sendiri atau org lain atau korporasi - Dpt rugikan keuangan Negara/Ekonomi Negara - Salahgunakan wewenang/kesempatan/sarana yg ada padanya krn jabatan/kedudukan Unsur pasal ini, pelaku harus Pegawai Penyelenggara Negara (UU No. 28 Th 1999) Negeri /
SEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA (KSS) KORUPSI 1. ASPEK INDIVIDU PELAKU KORUPSI : SIFAT TAMAK / SERAKAH MENTAL PENGHASILAN TDK CUKUP GAYA HIDUP KONSUMTIF AJARAN AGAMA KURANG DITERAPKAN 2. ASPEK ORGANISASI LEMAHNYA SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (WASDAL) MANAJEMEN CENDERUNG TUTUPI KORUPSI DLM ORGANISASI SISTIM AKUNTABILITAS TDK TRANSPARAN JOB DISCRIPTION TDK BERJALAN SEMESTINYA (AMBURADUL) 3. ASPEK MASYARAKAT TEMPAT INDIVIDU DAN ORGANISASI BERADA NILAI NILAI DI MASYARAKAT CENDERUNG KONDUSIF UNTUK TERJADINYA KORUPSI DAN SERING TERLIBAT KORUPSI GENERASI MUDA DIHADAPKAN DGN PRAKTEK KORUPSI YG SELALU TERJADI DI LINGKUANNYA KEKELIRUAN MENGARTIKAN ANTARA BUDAYA DAN KORUPSI. 4. ASPEK PERATURAN PER UU AN. MONOLISTIK PERATURAN PER UU AN / TUMPANG TINDIH YG ATUR MASALAH TERTENTU KWALITAS PERATURAN PER UU AN TERKADANG TDK JELAS KETIDAK MENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH SEBAGIAN PEJABAT NEGARA SEHINGGA BERAKIBAT DPT TIMBULKAN KERUGIAN NEGARA / EKONOMI NEGARA.
DIFINISI SUAP DAN GRATIFIKASI Suap adalah Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980). sedangkan Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Penjelasan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor).
PENYELENGGARA NEGARA (UU NO. 28 TH 1999) Penyelenggara Negara : Pejabat Negara yang jalankan fungsi Exekutif, Yudikatif dan Legislatif dan pejabat lain yang laksanakan fungsi Penyelenggara Negara sesuai Peraturan Per UU an (Pasal 1) Pasal 2 : Pejabat Negara antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pejabat pada Lembaga Tertinggi Negara Pejabat pada Lembaga Tinggi Negara Menteri Gubernur Perwakilan Negara RI di Luar Negeri (Duta Besar yg berkuasa penuh) Wakil gubernur, Bupati/walikota Pejabat lain yang punya fungsi strategis yang berhubungan dengan penyelenggara negara : a. Direksi, Komisaris, Pejabat struktural BUMN/D b. Pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan BPPN c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri d. Pejabat Eselon I & pejabat lain yang disamakan di lingkungan Sipil, Militer & Polri e. Jaksa f. Penyidik g. Panitera h. Pimpinan & Bendahara proyek Pasal 1 angka 1 UU No. 43 Th 1999 tentang Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri : - Setiap Warga Negara RI - Telah penuhi syarat yang ditentukan - Diangkat oleh pejabat yang berwenang - Di serahi tugas dlm suatu jabatan negeri - Di gaji berdasar peraturan per UU an.
MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN POLRI 1. TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA UMUM Untuk memahami definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, dimana korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Dari ke 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut : 1) KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Psl 2 ayat (1) dan Psl 3 2) SUAP MENYUAP terdapat pada Psl 5 ayat (1) huruf a dan b; Psl 13;Psl 5 ayat (2); Psl 12 huruf a dan b; Psl 11; Psl 6 ayat (1) huruf a dan b; Psl 6 ayat (2); Psl 12 huruf c dan d 3) PENGGELAPAN DALAM JABATAN terdapat pada Psl 8; Psl 9; Psl 10 huruf a,b, dan huruf c 4) PEMERASAN terdapat pada Psl 12 huruf e, f dan huruf g 5) PERBUATAN CURANG terdapat pada Psl 7 ayat (1) huruf a, b, c dan huruf d; Psl 7 ayat (2); Psl 12 huruf h. 6) BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN terdapat pada Psl 12 huruf i 7) GRATIFIKASI terdapat pada Psl 12B jo Psl 12C
2. POTENSI JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN POLRI 1) PENGADAAN BARANG/JASA DASAR HUKUM : PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN POLRI BERAKIBAT TIMBULNYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, PASAL YG PERSANGKAKAN ADALAH PASAL 2 AYAT (1) DAN ATAU PASAL 3; UNSUR PASAL 2 AYAT (1) ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. SETIAP ORANG b. MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI c. DENGAN CARA MELAWAN HUKUM d. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA UNSUR PASAL 3 ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. SETIAP ORANG b. DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI c. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA d. YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN e. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA
PERSONIL POLRI TERLIBAT SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DALAM PENGADAAN DILINGKUNGAN POLRI, MAKA PASAL YANG DIPERSANGKAKAN ADALAH PASAL 12 HURUF i; UNSUR PASAL 12 HURUF i ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. DENGAN SENGAJA c. LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TURUT SERTA DALAM PEMBORONGAN, PENGADAAN ATAU PERSEWAAN d. PADA SAAT DILAKUKAN PERBUATAN UNTUK SELURUH ATAU SEBAGIAN DITUGASKAN UNTUK MENGURUS ATAU MENGAWASINYA PERSONIL POLRI YANG MENERIMA HADIAH DALAM BENTUK UANG, BARANG ATAU SESUATU YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG TERKAIT LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PROSES PENGADAAN DILINGKUNGAN POLRI PASAL YANG DIPERSANGKAKAN ADALAH MENERIMA SUAP PASAL 5 AYAT (2); PASAL 11;PASAL 12 HURUF a dan b. UNSUR PASAL 5 AYAT (2) ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. MENERIMA PEMBERIAN ATAU JANJI c. SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF a ATAU HURUF b
UNSUR PASAL 11 ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. MENERIMA HADIAH ATAU JANJI c. DIKETAHUINYA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN UNTUK MENGGERAKKANNYA AGAR MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATNNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA d. PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA DAN MENURUT PIKIRAN ORANG YANG MEMBERIKAN HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT ADA HUBUNGAN DENGAN JABATANNYA UNSUR PASAL 12 HURUF a ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. MENERIMA HADIAH ATAU JANJI c. DIKETAHUINYA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN UNTUK MENGGERAKKANNYA AGAR MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA d. PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN UNTUK MENGGERAKKANNYA AGAR MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA
UNSUR PASAL 12 HURUF b ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. MENERIMA HADIAH c. DIKETAHUINYA BAHWA HADIAH TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAI AKIBAT ATAU KARENA TELAH MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA d. PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAI AKIBAT ATAU KARENA TELAH MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA MODUS OPERANDI : PERSONIL POLRI MENGINTERVENSI PELAKSANA PENGADAAN DALAM PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN POLRI UNTUK MEMENANGKAN PENGUSAHA/REKANAN TERTENTU. PELAKSANA PENGADAAN DALAM PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN POLRI YANG TERPENGARUH UNTUK MEMENANGKAN PENGUSAHA/REKANAN TERTENTU. PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN POLRI DALAM MENYUSUN SPESIFIKASI TEKNIS BARANG MENGARAH KE MEREK ATAU PRODUK TERTENTU UNTUK MEMENANGKAN PENGUSAHA/REKANAN TERTENTU DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI DI MARK UP. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN POLRI YANG MENERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA TIDAK SESUAI DENGAN KONTRAK. PERSONIL POLRI YANG SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG IKUT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN POLRI (BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN).
KEUANGAN NEGARA & PEREKONOMIAN NEGARA I. KEUANGAN NEGARA Seluruh kekayaan Negara dlm segala bentuk, yg dipisahkan atau tdk termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak & kewajiban yang timbul : A. B. Berada dalam penguasaan, pengurusan, tanggung jawab pejabat Lembaga Negara baik Pusat / Daerah. Berada dalam penguasaan, pengurusan, tanggung jawab BUMN/D, Yayasan, Badan hukum, perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasar perjanjian dgn Negara. Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar Azas Kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada Kebijakan Pemerintah baik di Pusat / Daerah yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan TP Korupsi). II. PEREKONOMIAN NEGARA III. UU NO. 17 TH 2003 TTG KEUANGAN NEGARA KEUANGAN NEGARA IV. - Semua hak & kewajiban Negara yg dpt dinilai dgn uang Segala sesuatu berupa uang maupun barang Dapat dijadikan milik Negara yang Berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut UU NO. 1 TH 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA Penerimaan Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh Negara / Daerah adalah Hak Negara / Daerah (Pasal 16 ayat (4) UU No. 1 tahun 2004).
2) PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DASAR HUKUM : BIAYA PELAKSANAAN TUGAS PERSONIL POLRI YANG BERSUMBER DARI KEUANGAN NEGARA DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA BERAKIBAT TIMBULNYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 2 AYAT (1), PASAL 3, PASAL 8, PASAL 9 UU NO. 31/1999 Jo UU NO. 20/2001; UNSUR PASAL 2 AYAT (1) ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. SETIAP ORANG b. MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI c. DENGAN CARA MELAWAN HUKUM d. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA UNSUR PASAL 3 ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. SETIAP ORANG b. DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI c. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA d. YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN e. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA
UNSUR PASAL 8 ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN DAN PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.150.000.000,(SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.750.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU ORANG SELAIN PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN MENJALANKAN SUATU JABATAN UMUM SECARA TERUS MENERUS ATAU UNTUK SEMENTARA WAKTU b. DENGAN SENGAJA c. MENGGELAPKAN ATAU MEMBIARKAN ORANG LAIN MENGAMBIL ATAU MEMBIARKAN ORANG LAIN MENGGELAPKAN ATAU MEMBANTU DALAM MELAKUKAN PERBUATAN ITU d. UANG ATAU SURAT BERHARGA e. YANG DISIMPAN KARENA JABATANNYA UNSUR PASAL 9 ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 5 (LIMA ) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU ORANG SELAIN PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN MENJALANKAN SUATU JABATAN UMUM SECARA TERUS MENERUS ATAU UNTUK SEMENTARA WAKTU b. DENGAN SENGAJA c. MEMALSU d. BUKU-BUKU ATAU DAFTAR-DAFTAR YANG KHUSUS UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
MODUS OPERANDI : PERSONIL POLRI YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN DINAS TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA CONTOH : SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SP2D) FIKTIF, AKOMODASI FIKTIF, DLL PERSONIL POLRI YANG MENGELOLA KEUANGAN ATAU SURAT BERHARGA MELAKUKAN PENCATATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG SEHARUSNYA BENSATKER/JURU BAYAR/PENGELOLA KEUANGAN MELAKUKAN PEMOTONGAN DENGAN DALIH UNTUK KOMANDO/OPERASIONAL TERHADAP ANGGARAN YANG SEHARUSNYA DIGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL DAN MENCATATNYA SEOLAH-OLAH PEMBAYARAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN JUMLAH BENSATKER/JURU BAYAR/PENGELOLA KEUANGAN MELAKUKAN PENCATATAN BERULANG-ULANG (DUPLIKASI) ANGGARAN UNTUK SATU KEGIATAN BENDAHARA PEMBANTU YANG MENGELOLA DANA PNBP TIDAK MENYETORKAN KE KAS NEGARA
3) SUAP MENYUAP DASAR HUKUM : MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 5 AYAT (1) HURUF a DAN b, PASAL 6 AYAT (1) HURUF a DAN b, PASAL 13; UNSUR PASAL 5 AYAT (1) HURUF a ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN ATAU PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. SETIAP ORANG b. MEMBERIKAN SESUATU ATAU MENJANJIKAN SESUATU c. KEPADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA d. DENGAN MAKSUD SUPAYA BERBUAT ATAU TIDAK BERBUAT SESUATU DALAM JABATANNYA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA UNSUR PASAL 5 AYAT (1) HURUF b ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN ATAU PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. SETIAP ORANG b. MEMBERI SESUATU c. KEPADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA d. KARENA ATAU BERHUBUNGAN DENGAN SESUATU YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN, DILAKUKAN ATAU TIDAK DILAKUKAN DALAM JABATANNYA
UNSUR PASAL 6 AYAT (1) HURUF a ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN DAN PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) TAHUN DAN ATAU PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.750.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. SETIAP ORANG b. MEMBERI ATAU MENJANJIKAN SESUATU c. KEPADA HAKIM d. DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPENGARUHI PUTUSAN PERKARA YANG DISERAHKAN KEPADANYA UNTUK DIADILI UNSUR PASAL 6 AYAT (1) HURUF b ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN DAN PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) TAHUN DAN ATAU PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.750.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. SETIAP ORANG b. MEMBERI ATAU MENJANJIKAN SESUATU c. KEPADA ADVOKAT YANG MENGHADIRI SIDANG PENGADILAN d. DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPENGARUHI NASIHAT ATAU PENDAPAT YANG AKAN DIBERIKAN BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA YANG DISERAHKAN KEPADA PENGADILAN UNTUK DIADILI
UNSUR PASAL 13 ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp.150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. b. c. d. SETIAP ORANG MEMBERI HADIAH ATAU JANJI KEPADA PEGAWAI NEGERI DENGAN MENGINGAT KEKUASAAN ATAU WEWENANG YANG MELEKAT PADA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA, ATAU OLEH PEMBERI HADIAH ATAU JANJI DIANGGAP MELEKAT PADA JABATAN ATAU KEDUDUKAN TERSEBUT MENERIMA PEMBERIAN ATAU JANJI DAN ATAU MENERIMA HADIAH ATAU JANJI, PASAL YANG DIPERSANGKAKAN ADALAH PASAL 5 AYAT (2), PASAL 11, PASAL 12 HURUF a DAN HURUF b. UNSUR PASAL 5 AYAT (2) ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN ATAU PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,(LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. MENERIMA PEMBERIAN ATAU JANJI c. SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF a ATAU HURUF b
UNSUR PASAL 11 ; 損 DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN ATAU PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,(LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. MENERIMA HADIAH ATAU JANJI c. DIKETAHUINYA d. PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA DAN MENURUT PIKIRAN ORANG YANG MEMBERIKAN HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT ADA HUBUNGAN DENGAN JABATANNYA UNSUR PASAL 12 HURUF a ; 損 DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. MENERIMA HADIAH ATAU JANJI c. DIKETAHUINYA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN UNTUK MENGGERAKKANNYA AGAR MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA d. PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN UNTUK MENGGERAKKANNYA AGAR MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN
UNSUR PASAL 12 HURUF b ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. MENERIMA HADIAH c. DIKETAHUINYA BAHWA HADIAH TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAI AKIBAT ATAU KARENA TELAH MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA d. PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAI AKIBAT ATAU KARENA TELAH MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA MODUS OPERANDI : PERSONIL POLRI YANG MEMBERI/MENERIMA HADIAH DALAM BENTUK UANG MAUPUN BARANG ATAU SESUATU YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG UNTUK MEMPEROLEH KEDUDUKAN, JABATAN MAUPUN MENGIKUTI PENDIDIKAN PERSONIL POLRI YANG MENERIMA HADIAH DALAM BENTUK UANG MAUPUN BARANG ATAU SESUATU YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG YANG BERHUBUNGAN/BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN, KEDUDUKAN, JABATAN, DAN KEWENANGANNYA
4) PEMERASAN DALAM JABATAN DASAR HUKUM : PASAL 12 HURUF e UU NO.31/1999 jo UU NO.20/2001 UNSUR PASAL 12 HURUF e ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN c. SECARA MELAWAN HUKUM d. MEMAKSA SESEORANG MEMBERIKAN SESUATU, MEMBAYAR, ATAU MENERIMA PEMBAYARAN DENGAN POTONGAN, ATAU UNTUK MENGERJAKAN SESUATU BAGI DIRINYA e. MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN MODUS OPERANDI : PUNGUTAN LIAR MEMINTA IMBALAN DALAM PENANGANAN PERKARA MEMINTA IMBALAN DALAM MENJALANKAN TUGAS KEPOLISIAN KEPADA MASYARAKAT TIDAK SESUAI KETENTUAN. MEMINTA IMBALAN DALAM PENGURUSAN JABATAN, PANGKAT, PENDIDIKAN MEMINTA IMBALAN DALAM PELAYANAN PERIJINAN BAGI PERSONIL POLRI.
5) GRATIFIKASI SETIAP PEMBERIAN KEPADA PERSONIL POLRI DIANGGAP SUAP JIKA BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA DAN BERLAWANAN DENGAN KEWAJIBAN ATAU TUGASNYA DASAR HUKUM : PASAL 12 B UU NO.31/1999 jo UU NO.20/2001 UNSUR PASAL 12 C ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (TAHUN) DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN ATAU PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. MENERIMA GRATIFIKASI c. YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN DAN BERLAWANAN DENGAN KEWAJIBAN ATAU TUGASNYA d. PENERIMAAN GRATIFIKASI TERSEBUT TIDAK DILAPORKAN KEPADA KPK DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI SEJAK DITERIMANYA GRATIFIKASI PEMBUKTIAN : a. Rp.10.000.000,- KE ATAS, PENERIMA GRATIFIKASI MEMBUKTIKAN BAHWA GRTAFIFIKASI TERSEBUT BUKAN SUAP. b. KURANG DARI Rp.10.000.000,-, JAKSA PENUNTUT UMUM MEMBUKTIKAN BAHWA GRTAFIFIKASI TERSEBUT SUAP
PENGECUALIAN PASAL 12 C UU NO.31/1999 jo UU NO.20/2001 JIKA PENERIMA MELAPORKAN GRATIFIKASI YANG DITERIMANYA KEPADA KPK, PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI KERJA TERHITUNG SEJAK TANGGAL GRATIFIKASI TERSEBUT DITERIMA, KPK WAJIB MENETAPKAN GRATIFIKASI DAPAT MENJADI MILIK PENERIMA ATAU MILIK NEGARA MODUS OPERANDI : PERSONIL POLRI YANG BERTUGAS SEBAGAI PENGEMBAN FUNGSI PELAYANAN KEPADA SESAMA ANGGOTA POLRI MENERIMA UCAPAN TERIMA KASIH BERUPA UANG, BARANG DAN SESUATU YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG DARI YANG DILAYANINYA PERSONIL POLRI YANG BERTUGAS SEBAGAI PENGEMBAN FUNGSI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, MENERIMA UCAPAN TERIMA KASIH BERUPA UANG, BARANG DAN SESUATU YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG DARI YANG DILAYANINYA.
TINDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT DENGAN INDAK PIDANA KORUPSI
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI 1. PASAL 21 UU NO.31 TAHUN 1999 jo UU NO.20 TAHUN 2001 SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENCEGAH, MERINTANGI ATAU MENGGAGALKAN SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN TERHADAP TERSANGKA DAN TERDAKWA ATAUPUN PARA SAKSI DALAM PERKARA KORUPSI, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN DAN PALING LAMA 12 (DUA BELAS) TAHUN DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp.150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK RP.600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH). 2. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, UU NO.8 TAHUN 2010 1) Pasal 3 ; ySetiap Orang yang menempatkan, mentransfer, Mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, Menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, Atau perbuatan lain atas harta kekayaan (Pasal 3 UU TPPU). PELAKU AKTIF: pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2) Pasal 4 ; Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan, dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 3) Pasal 5 ; Setiap orang yang menerima, atau menguasai Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, Sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan SETIAP PERSONIL POLRI (PATI, PAMEN, PAMA, BRIGADIR, TAMTAMA DAN PNS POLRI) ADALAH PEGAWAI NEGERI SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT (1) HURUF c, UU NO.43 TAHUN 1999 TENTANG KEPEGAWAIAN
PEMBUKTIAN TERBALIK DI PENYIDIKAN 1. PASAL 116 AYAT (3) KUHAP; Bahwa TSK wajib diberi kesempatan ajukan saksi yang meringankan (dalam bentuk keterangan & bukti-bukti) 2. PASAL 28 UU NO. 31 TH 1999; Bahwa TSK wajib berikan keterangan hartanya dan harta isteri atau suami dan anaknya, harta setiap orang atau korporasi yang ada hubungannya dgn TP Korupsi yang dilakukan TSK. DI SIDANG PENGADILAN 1. PASAL 37 A UU NO. 20 TH 2001; Bahwa TDW wajib berikan keterangan hartanya dan harta isteri atau suami dan anaknya, harta setiap orang atau korporasi yang ada hubungan dgn TP Korupsi yg dilakukan TSK. 2. PASAL 38 B UU NO. 20 TH 2001; Bahwa TDW wajib buktikan sebaliknya terhadap harta miliknya yg belum didakwakan yg diduga berasal dr TP Korupsi.
KETENTUAN-2 HUKUM LAIN (GABUNGAN DELIK) 1. PASAL 63 (1), (2) KUHP (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah sari diantara yang terberat. (2) Jika suatu perbuatan masuk dlm suatu aturan pidana umum diatur pula dlm aturan pidana khusus, maka hanya yg khusus diterapkan. 2. PASAL 14 UU NO. 31/1999 TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI Pelanggaran terhadap ketentuan UU tsb sebagai TP Korupsi berlaku ketentuan yg diatur dalam UU ini. 3. PASAL 25 UU NO. 31/1999 Sidik, tuntut dan Riksa di Sidang Pengadilan dlm perkara TP Korupsi harus didahulukan dr perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Jika terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yg oleh UU ditentukan untuk didahulukan mk mengenai penentuan prioritas tsb di serahkan pd tiap Lembaga yg berwenang di setiap peradilan. 4. PASAL 26 A UU NO. 20/2001 JO UU NO. 31/1999 TTG ALAT BUKTI TAMBAHAN AL : Informasi yg diucapkan, dikirim, diterima dan disimpan secara elektronik, optik dan dokumen rekaman yg dikeluarkan dr alat tertentu disamping pasal 188 ayat (2) KUHAP.
KARIKATUR
Buku saku strakom pbak
ILUSTRASI KSS KORUPSI DALAM BIDANG PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH
Buku saku strakom pbak
Buku saku strakom pbak
Buku saku strakom pbak
PENUTUP 1. DENGAN DIBUATNYA BUKU SAKU STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI INI DIHARAPKAN SELURUH PERSONIL POLRI AKAN MEMAHAMI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEHINGGA DAPAT MENUMBUH KEMBANGKAN BUDAYA ANTI KORUPSI DAN MAMPU MENGHINDARKAN DIRI DARI PERBUATAN KORUPSI SERTA MELAKUKAN PENEGAKAN UNDANG-UNDANG ANTI KORUPSI 2. DENGAN DITERBITKAN BUKU SAKU INI DIHARAPKAN KEPADA KASATWIL/KASATKER IKUT BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP SELURUH PERSONIL POLRI UNTUK MENSOSIALISASIKANNYA SEHINGGA DAPAT MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TERBENTUK KARAKTER YANG MEMILIKII NILAI-NILAI BUDAYA ANTI KORUPSI
LAMPIRAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Nomor : B. {3 101-1310112013 }( Januari 2013) PERIHAL HIMBAUAN KPK TERKAIT GRATIFIKASI
1) Tidak menerima/memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan Dengan kewajiban atau tugasnya sesuai pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsis, seperti: a. uang/barang/fasilitalasr nnyad alam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; b. uang/barang/fasilitalasi nnya berapapunn ilainya dalam setiap pelayanant erkait dengan tugas, wewenanga atau tanggung jawabnya, c. uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;dan d. uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi jabatan untuk pegawai.
2) Membangun tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik (Good Government Governance dan Good Corporate Governance) dengan membuat aturan kode etik dan aturan perilaku aturan pengendalian gratifikasi dan aturan terkait lainnya serta membangun lingkungan anti suap dan fungsi pelaksana pengendalian gratifikas di instansi masingmasing. 3) Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
ADAPUN GRATIFIKASI YANG TIDAK PERLU DILAPORKAN ADALAH GRATIFIKAS ANTARA LAIN a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon ,rabat, Voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan; c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi
e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik Kepentingan dengan penerimag ratifikasi; f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan, keagamaan/adat tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentlngan dengan penerima gratifikasi;
4) Melaporkan ke instansi masing-masing atas penerimaan gratifikas didalam kedinasan dan/atau penerimaan gratifikas yang diterima berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak, seperti : bingkisan makanan dan buah. Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak, penyelenggara kegiatan.
SETIAP PERSONIL POLRI PERWIRA TINGGI (PATI) PERWIRA MENENGAH (PAMEN) PERWIRA PERTAMA (PAMA) BRIGADIR TAMTAMA PEGAWAI NEGRI SIPIL POLRI ADALAH PEGAWAI NEGERI SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT (1) HURUF C UU NO,43 TAHUN 1999 TENTANG KEPEGAWAIAN

More Related Content

Buku saku strakom pbak

  • 1. STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI (STRAKOM PBAK) DILINGKUNGAN POLRI
  • 2. SETIAP PAGI NIAT HARI INI TANPA KORUPSI
  • 3. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SAMBUTAN ASSALAMUALAIKUM WR. WB. SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA SAYA MENYAMBUT BAIK PENERBITAN BUKU SAKU STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI (STRAKOM PBAK) SELANJUTNYA SAYA SAMPAIKAN PENGHARGAAN DANUCAPAN TERIMA KASIH KEPADA LEMDIKPOL DALAM HAL INI KOMJEN POL Drs. BUDI GUNAWAN, S.H., M.Si., Ph.D BESERTA TIM PENYUSUN BUKU SAKU INI, DIMANA DALAM KESIBUKAN TUGAS SEHARI-HARINYA TELAH DAPAT MENYELESAIKANNYA. REFORMASI .. PERMASALAHAN KORUPSI MERUPAKAN PERMASALAHAN SERIUS DALAM PEMBANGUNAN SUATU BANGSA, DAN MERUPAKAN KEJAHATAN YANG LUARBIASA SERTA DAPAT MENGGOYAHKAN SENDI-SENDI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. SEJAK TAHUN 1998 MASALAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPRRI) TELAH DITETAPKAN SEBAGAI AGENDA REFORMASI, TETAPI HASIL YANG DICAPAI BELUM SESUAI DENGAN YANG DIHARAPKAN, HAL INI BERDAMPAK SEMAKIN MELEMAHKAN CITRA PEMERINTAH TERMASUK POLRI DIMATA MASYARAKAT KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PPK) DI INDONESIA TELAH MEMASUKI BABAK BARU, DENGAN KEHADIRAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI. JIKA SELAMA INI ASPEK KOMUNIKASI KURANG MENDAPAT PERHATIAN DALAM STRATEGI NASIONAL, KINI LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK MENJADI BAGIAN TAK TERPISAHKANKAN DARI STRANAS PPK. PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK CUKUP DENGAN MENGANDALKAN PROSES PENEGAKAN HUKUM, UPAYA ITU PERLU DILAKUKAN DENGAN TINDAKAN PREVENTIF MELALUI PEMBUDAYAAN ANTI KORUPSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH. SESUAI DENGAN TUJUAN STRAKOM PBAK UNTUK MENGUBAH BUDAYA ANTI KORUPSI APARATUR, MAKA DIPERLUKAN STRATEGI DAN WAKTU YANG CUKUP PANJANG. AKHIRNYA..... OLEH KARENA ITU UNTUK MENINDAKLANJUTI AKSI PPK TAHUN 2013 DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DISUSUN BUKU SAKU STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI(STRAKOM PBAK), DENGAN HARAPAN PERSONEL POLRI MEMAHAMI ARTI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN AGAR BUDAYA ANTI KORUPSI DAPAT BERKEMBANG SERTA DITERAPKAN PADA SEMUA SATUAN KERJA. AKHIRNYA DENGAN MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI, DIHARAPKAN SEGENAP ANGGOTA POLRI DAPAT MENUMBUHKAN BUDAYA ANTI KORUPSI, SERTA MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN DAN TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. SEKIAN DAN TERIMA KASIH ASSALAMUALAIKUM WR.WB. JAKARTA, AGUSTUS 2013 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Drs. TIMUR PRADOPO JENDERAL POLISI
  • 4. KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI SAMBUTAN ASSALAMUALAIKUM WR WB SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN. PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA, TELAH DAPAT MENYUSUN BUKU SAKU STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI (STRAKOM PBAK) DILINGKUNGAN POLRI. UTAMA .. PADA PROGRAM REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II TAHUN 20102014, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENGINTEGRASIKAN 9 PROGRAM MIKRO YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI NOMOR 20 TAHUN 2010, DENGAN ACUAN STRATEGI POLRI DALAM GRAND STRATEGI POLRI TAHAP II PARTNERSHIP BUILDING DAN RENSTRA POLRI 20102014. SASARAN REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II ADALAH TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN. PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI SALAH SATU FOKUS UTAMA PEMERINTAH INDONESIA PASCA REFORMASI. BERBAGAI UPAYA TELAH DILAKUKAN BAIK MENCEGAH MAUPUN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKSANAKAN SECARA SERENTAK OLEH PEMEGANG KEKUASAAN EKSEKUTIF (MELALUI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH) LEGISLATIF DAN YUDIKATIF. PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK CUKUP DENGAN MENGANDALKAN PROSES PENEGAKAN HUKUM SAJA, TETAPI PERLU DISERTAI DENGAN UPAYA TINDAKAN PREVENTIF STRATEGIS MELALUI PEMBUDAYAAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAH. HAL ITU DITEGASKAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI. TUJUAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI UNTUK MENGUBAH BUDAYA APARATUR, MELALUI PEMBUDAYAAN ANTI KORUPSI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI YANG MELIPUTI JUJUR, PEDULI, MANDIRI, DISIPLIN, TANGGUNG JAWAB, SEDERHANA, KERJA KERAS, BERANI DAN ADIL. MENDUKUNG .. TERBITNYA INPRES NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI YANG MEMUAT STRATEGI DALAM RANGKA MEMPERCEPAT UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI DASAR ACUAN, DAN POLRI TELAH MENEMPUH LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH DIMAKSUD, GUNA MEMASTIKAN TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI PRAKTEK KORUPSI. IMPLEMENTASI DI LINGKUNGAN POLRI TERSEBUT TELAH DIJABARKAN KE DALAM 4 (EMPAT) STRATEGI, 11 (SEBELAS) ISU NASIONAL, DAN 23 (DUA PULUH TIGA) AKSI, SATU DIANTARANYA ADALAH STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI. STRATEGI INI BERTUJUAN MEMPERKUAT SETIAP INDIVIDU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG ETIS DAN BERINTEGRITAS. SAYA MENYAMPAIKAN TERIMAKASIH KEPADA NARA SUMBER , TIM PENYUSUN BUKU SAKU INI SEMOGA BUKU SAKU STRAKOM PBAK DAPAT MENDORONG TERCIPTANYA BUDAYA ANTI KORUPSI DILINGKUNGAN POLRI. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. WASSALAMMUALAIKUM, WR.WB JAKARTA, AGUSTUS 2013 KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
  • 5. LATAR BELAKANG Tindak pidana korupsi dikatagorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime) dikarenakan selain dapat merusak tatanan kehidupan bernegara juga dapat menghancurkan kehidupan berbangsa. Kepolisian Negara Republik Indonesia ,selaku alat Negara Penegak hukum yang berperan mencegah dan memberantas korupsi . Bahwa dalam upaya mewujudkan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) di lingkungan Polri ,melalui Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK) maka disusun buku saku sebagai sarana Pendidikan Anti Korupsi, sehingga personil Polri memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu jujur, disiplin ,tanggung jawab ,kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli terhadap penegakkan peraturan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan memahami tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi , diharapkan dapat menumbuhkan budaya anti korupsi, serta memiliki kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan dan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
  • 6. TIM REDAKSI Drs, BUDI GUNAWAN,S.H.,M.Si.,Ph.D Drs. ADHI PRAWOTO,S.H Drs. HAROAN RITONGA,S.H., Drs. RAJALI,S.H Hj. SUPARMININGSIH.SE. Drs. ANDJAYA,M.Hum. Drs. BOY RAFFLY AMAR Drs. ERRY GULTOM Drs. YAN FITRI Drs.IRWANTO . S.H Drs.INDRAJIT,S.H Drs.CHRISNANDHA ,DWI LAKSANA,M.Si Drs.SYAMSUL HUDA MEILINA D.IRIANTI,S.H ROSMITA,S.E.,ME Drs. LATIF USMAN,SIK M.ASROSR AQIL IBNU SHINA ,S.KOM I MADE SETIAWAN ANDHIKA DIMAS C.K SHANTI ARYANTI, D3 M.I KOMJEN POL BRIGJEN POL BRIGJEN POL KOMBES POL AKBP BRIGJEN POL BRIGJEN POL KOMBES POL KOMBES POL KOMBES POL KOMBES POL KOMBESPOL KOMBES POL KOMBES POL KOMBES POL AKBP KOMPOL IPTU BRIPDA BRIPDA PENGATUR : PENANGGUNG JAWAB : KETUA : WAKIL KETUA : SEKRETARIS I : SEKRETARIS II : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA
  • 7. DASAR HUKUM 1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. 4. 5. 6. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak pidana pencucian uang Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.
  • 9. JUJUR KEJUJURAN MERUPAKAN NILAI DASAR YANG MENJADI LANDASAN UTAMA BAGI PENEGAKAN INTEGRITAS DIRI SESEORANG ,SESEORANG DITUNTUT UNTUK BISA BERKATA JUJUR & TRANSPARAN SERTA TDK BERDUSTA BAIK TERHADAP DIRINYA SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN PEDULI KEPEDULIAN SESEORANGKEPADA SESAMA MENJADIKAN SESEORANG MEMILIKI SIFAT KASIH SAYANG,INDIVIDU YG MEMILIKI JIWA SOSIAL TINGGI AKAN MEMPERHATIKAN LINGKUNGAN SEKELILINGNYA DIMANA MASIH TERDAPAT ORANG YG TDK MAMPU & MEMBUTUHKAN ULURAN TANGAN , PRIBAI DG JIWA SOSIAL TIDAK AKAN TERGODA UNTUK MEMPERKAYA DIRI SENDIRIDENGAN CARA YG TDK BENAR MANDIRI KEMANDIRIAN MEMBENTUK KARAKTER YG KUAT PADA DIRI SESEORANG MENJADI TDK TERGANTUNG TERLALU BANYAK PADA ORANG LAIN MENTALITAS KEMANDIRIAN YG DIMILIKI SESEORANG MEMUNGKINKANYA UNTUK MENGOPTIMALKAN DAYA PIKIRNYA GUNA BEKERJA SECARA EFEKTIF, PRIBADI YG MANDIRI TDK AKAN MENJALIN HUBUNGAN DENGAN PIHAK-PIHAK YG TDK BERTANGGUNG JAWAB DEMI MENCAPAI KEUNTUNGAN SESAAT DISIPLIN DISIPLIN ADALAH KUNCI KEBERHASILAN SEMUA ORANG, KETEKUNAN & KONSISTENSI UNTUK TERUS MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI MEMBUAT SESEORANG AKAN SELALU MAMPU MEMBERDAYAKAN DIRINYA DALAM MENJALANI TUGASNYA, KEPATUHAN PD PRINSIP KEBAIKAN & KEBENARAN MENJADI PEGANGAN UTAMA DALAM BEKERJA TANGGUNG JAWAB PRIBADI YG UTUH & MENGENAL DIRI SENDIRI DENGAN BAIK AKAN MENYADARI BAHWA KEBERADAAN DIRINYA DIMUKA BUMI ADALAH UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN BAIK DEMI KEMASLAHATAN SESAMA MANUSIA , SEGALA TINDAK TANDUK & KEGIATAN YANG DILAKUKAN AKAN DIPERTANGGUNG JAWABKAN SEPENUHNYA KPD TUHAN YME, MASYARAKAT , NEGARA SERTA BANGSANYA. DENGAN KESADARAN SEPERTI INI MAKA SESEORANG TIDAK AKAN TERGELINCIR DALAM PERBUATAN TERCELA & NISTA
  • 10. KERJAKERAS SESEORANG YG MEMILIKI ETOS KERJA AKAN SELALU BERUPAYA MENINGKATKAN KUALITAS HASIL KERJANYA DEMI TERWUJUDNYA KEMANFAATAN PUBLIK YG SEBESAR-BESARNYA , MENCURAHKAN DAYA PIKIR & KEMAMPUAN NYA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS & BERKARYA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA , IA TIDAK MAU MEMPEROLEH SESUATU TANPA MENGELUARKAN KERINGAT . SEDERHANA PRIBADI YG BERINTEGRITAS TINGGI ADALAH YG MENYADARI KEBUTUHANYA & BERUPAYA MEMENUHI KEBUTUHANYA DENGAN SEMESTINYA TANPA BERLEBIH-LEBIHAN , KEKAYAAN UTAMA YANG MENJADI MODAL KEHIDUPANYA ADALAH ILMU PENGETAHUAN, . BERANI SESEORANG YANG MEMILIKI KARAKTERKUAT AKAN MEMILIKI KEBERANIAN UNTUK MENYATAKAN KEBENARAN & MENOLAK KEBATHILAN , IA TIDAK AKAN MENTOLERIR ADANY PENYIMPANGAN & BERANI MENYATAKAN PENYANGKALAN SECARA TEGAS ,IA JUGA BERANI BERDIRI SENDIRI DALAM KEBENARAN WALAUPUN SEMUA TEMAN-TEMAN SEJAWATNYA MELAKUKAN PERBUATAN YG MENYIMPANG DARI HAL YG SEMESTINYA . IA TIDAK TAKUT DIMUSUHI & TIDAK MEMILIKI TEMAN KALAU TERNYATA MEREKA MENGAJAK KEPADA HAL HAL YANG MENYIMPANG ADIL PRIBADI DENGAN KARAKTER YANG BAIK AKAN MENYADARI BAHWA APA YANG DIA TERIMA SESUAI DENGAN JERIH PAYAHNYA , IA TIDAK AKAN MENUNTUT UNTUK MENDAPATKAN LEBIH DARI APA YANG IA SUDAH UPAYAKAN , BILA IA SEORANG PEMIMPIN MAK A IA AKAN MEMBERI KOMPENSASI YANG ADIL KEPADA BAWAHNANYA SESUAI DENGAN KINERJANYA IA JUGA INGIN MEWUJUDKAN KEADILAN & KEMAKMURAN BAGI MASYARAKAT & BANGSANYA
  • 12. 1. 2. 3. 4. 5. JENIS TP LAIN YG TERKAIT DELIK FORMIL (DILARANG PERBUATAN BUKAN AKIBAT) UU NO. 31 TH 1999 Jo UU NO. 20 TH 2001 TTG PEMBR TPK DEFINISI KORUPSI TERLIHAT DLM 13 PSL DIRUMUSKAN DLM 30 JENIS (PSL 2 S/D 13) 6. RINTANGI PROSES RIKSA PERKARA KORUPSI TIDAK BERI KET / BERI KET YG TDK BENAR BANK YG TDK BERI KET REKENING TERSANGKA SAKSI / AHLI YG TDK BERI KET / BERI KET PALSU ORANG YG PEGANG RAHASIA JABATAN TDK BERI KET / BERI KET PALSU SAKSI YG BUKA IDENTITAS PELAPOR PEMBUKTIAN (2 ASPEK) DIKELOMPOKKAN MJD 7 POK MELAWAN HUKUM (LANGGAR ATURAN TERTULIS) RUGIKAN NEG (AHLI DISIPLIN ILMU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SUAP MENYUAP PENGGELAPAN DLM JABATAN PEMERASAN PERBUATAN CURANG BENTURAN KEPENTINGAN DLM PENGADAAN GRATIFIKASI SETIAP PERSONIL POLRI (PATI, PAMEN, PAMA, BRIGADIR, TAMTAMA DAN PNS POLRI) ADALAH PEGAWAI NEGERI/PENYELENGGARA NEGARA SESUAI DENGAN UU NO.28 TAHUN 1999 TTG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
  • 13. KARAKTERISTIK TIPIKOR EXTRA ORDINARY CRIME SIFAT EDEMIS DILAKUKAN SISTEMATIS TIPIKOR PELAKUNYA AHLI MENGANDUNG KEJAHATAN UMUM PELAKUNYA PUNYA OTORITAS/POWER JABATAN SBG SARANA SALAH GUNAKAN WEWENANG KOMPLEKS, TERORGANISIR, SISTEMATIS BERLINDUNG DIBALIK UU DPT GUN TEKNOLOGI BANK TERJADI DI TIAP STRATA MODUS PENANGANAN PERLU EXTRA ORDINARY BUAT KEP, KEBIJAK, PERINTAH BUAT ATURAN LAIN MARK UP RUBAH SPESIFIKASI TEKNIS LELANG FIKTIF PENGADAAN FIKTIF PALSU BUKTI PEMBAYARAN TRANSAKSI FIKTIF SUAP / PERAS
  • 14. AZAS HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI 1 PELAKU : 2. PIDANANYA KOMULATIF & ALTERNATIF Setiap orang (orang perorangan) dan Menunjukan sifat komulasi, sedang Korporasi, Spt PT, Koperasi, Yayasan & perkumpulan orang (Pasal 1 bt 3 UU No. 31 th 1999) atau menunjukan sifat ALTERNATIF Hukuman Komulasi atau ditambah Alternatif denda adalah wewenang hakim (pasal 2 s/d pasal 12 UU No. 20 th 2001, perubahan UU No. 31 th 1999) 7. Orang yg sengaja cegah, tutupi atau gagalkan sidik, tuntut, dan riksa di pengadilan (psl 21 UU No. 31/1999 Berikan ket tdk benar atau tdk berikan ket dpt dipidana (psl 22 UU No. 31/1999) Dst 6. PIDANA TAMBAHAN Rampas brg bergerak, berwujud atau tdk berwujud atau tdk bergerak yg digunakan atau yg diperoleh dr TPKorupsi termasuk perusahaan milik Terpidana. Cabut seluruh/sebagian hak tertentu, hapus seluruh / sebagian keuangan tertentu dsb Jika terpidana tdk byr uang pengganti mk hartanya dpt disita / dilelang sbg penggantinya 3. PIDANA : - MINIMUM & MAXIMUM AZAS HUKUM TP KORUPSI 5. Setiap orang (orang perseorangan dan Badan Hukum) yang berada di Wilayah RI beri bantuan, kesempatan, sarana, keterangan utk terjadinya TP Korupsi (pasal 16 Jo pasal 2,3 UU No. 31/1999) Cegah Hakim agar tdk menyimpang Pasal 2 Pasal 12 UU No. 20/2001 perubahan UU No. 31/1999. 4. Percobaan, perbantuan, mufakat jahat, dipidana sama dengan Pelaku (sebagaimana Delik sempurna) Pasal 15 Jo Pasal 2,3 UU No. 31/1999.
  • 15. 10 BENTUK TINDAK KORUPSI DALAM BIDANG PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH PENYUAPAN PEMALSUAN BRIBERY PENGGELAPAN EMBLEZZLEMENT FRAUD KOMISI SUMBANGAN ILLEGAL COMMISSION ILLEGAL CONTRIBUTION NEPOTISME PEMERASAN NEPOTISM EXTORTION BISNIS ORANG DALAM INSIDER TRADING PILIH KASIH PENYALAHGUNAAN WEWENANG ABUSE OF POWER FAVORITISM
  • 16. PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 2 AYAT (1) - Setiap orang yg secara melawan hukum - Perkaya diri sendiri atau org lain atau korporasi - Dpt rugikan keuangan Negara/Ekonomi Negara Unsur pasal ini tdk hrs Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara tetapi dpt dilakukan org swasta (organ perseroan swasta atau korporasi) TIDAK RUGIKAN KEUANGAN NEGARA / EKONOMI NEGARA (suap, terima hadiah atau gratifikasi) TP KORUPSI Pasal 11, 12, 12b UU No. 20/2001 Jo UU No. 31/1999 TiINDAK PIDANA LAIN Cegah, rintangi / gagalkan sidik, tuntut riksa di Pengadilan dapat dipidana (Psl 21 UU No. 31/1999) Tdk beri ket dgn benar harta-hartanya dapat dipidana (Psl 22 UU No. 31/1999) RUGIKAN KEUANGAN NEGARA / EKONOMI NEGARA Pasal 2 (1), 3 UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 Perbuatan melawan hukum thd ketentuan Per UU an lain PASAL 3 - Setiap orang dgn tujuan - Untungkan diri sendiri atau org lain atau korporasi - Dpt rugikan keuangan Negara/Ekonomi Negara - Salahgunakan wewenang/kesempatan/sarana yg ada padanya krn jabatan/kedudukan Unsur pasal ini, pelaku harus Pegawai Penyelenggara Negara (UU No. 28 Th 1999) Negeri /
  • 17. SEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA (KSS) KORUPSI 1. ASPEK INDIVIDU PELAKU KORUPSI : SIFAT TAMAK / SERAKAH MENTAL PENGHASILAN TDK CUKUP GAYA HIDUP KONSUMTIF AJARAN AGAMA KURANG DITERAPKAN 2. ASPEK ORGANISASI LEMAHNYA SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (WASDAL) MANAJEMEN CENDERUNG TUTUPI KORUPSI DLM ORGANISASI SISTIM AKUNTABILITAS TDK TRANSPARAN JOB DISCRIPTION TDK BERJALAN SEMESTINYA (AMBURADUL) 3. ASPEK MASYARAKAT TEMPAT INDIVIDU DAN ORGANISASI BERADA NILAI NILAI DI MASYARAKAT CENDERUNG KONDUSIF UNTUK TERJADINYA KORUPSI DAN SERING TERLIBAT KORUPSI GENERASI MUDA DIHADAPKAN DGN PRAKTEK KORUPSI YG SELALU TERJADI DI LINGKUANNYA KEKELIRUAN MENGARTIKAN ANTARA BUDAYA DAN KORUPSI. 4. ASPEK PERATURAN PER UU AN. MONOLISTIK PERATURAN PER UU AN / TUMPANG TINDIH YG ATUR MASALAH TERTENTU KWALITAS PERATURAN PER UU AN TERKADANG TDK JELAS KETIDAK MENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH SEBAGIAN PEJABAT NEGARA SEHINGGA BERAKIBAT DPT TIMBULKAN KERUGIAN NEGARA / EKONOMI NEGARA.
  • 18. DIFINISI SUAP DAN GRATIFIKASI Suap adalah Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980). sedangkan Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Penjelasan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor).
  • 19. PENYELENGGARA NEGARA (UU NO. 28 TH 1999) Penyelenggara Negara : Pejabat Negara yang jalankan fungsi Exekutif, Yudikatif dan Legislatif dan pejabat lain yang laksanakan fungsi Penyelenggara Negara sesuai Peraturan Per UU an (Pasal 1) Pasal 2 : Pejabat Negara antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pejabat pada Lembaga Tertinggi Negara Pejabat pada Lembaga Tinggi Negara Menteri Gubernur Perwakilan Negara RI di Luar Negeri (Duta Besar yg berkuasa penuh) Wakil gubernur, Bupati/walikota Pejabat lain yang punya fungsi strategis yang berhubungan dengan penyelenggara negara : a. Direksi, Komisaris, Pejabat struktural BUMN/D b. Pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan BPPN c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri d. Pejabat Eselon I & pejabat lain yang disamakan di lingkungan Sipil, Militer & Polri e. Jaksa f. Penyidik g. Panitera h. Pimpinan & Bendahara proyek Pasal 1 angka 1 UU No. 43 Th 1999 tentang Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri : - Setiap Warga Negara RI - Telah penuhi syarat yang ditentukan - Diangkat oleh pejabat yang berwenang - Di serahi tugas dlm suatu jabatan negeri - Di gaji berdasar peraturan per UU an.
  • 20. MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN POLRI 1. TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA UMUM Untuk memahami definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, dimana korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Dari ke 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut : 1) KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Psl 2 ayat (1) dan Psl 3 2) SUAP MENYUAP terdapat pada Psl 5 ayat (1) huruf a dan b; Psl 13;Psl 5 ayat (2); Psl 12 huruf a dan b; Psl 11; Psl 6 ayat (1) huruf a dan b; Psl 6 ayat (2); Psl 12 huruf c dan d 3) PENGGELAPAN DALAM JABATAN terdapat pada Psl 8; Psl 9; Psl 10 huruf a,b, dan huruf c 4) PEMERASAN terdapat pada Psl 12 huruf e, f dan huruf g 5) PERBUATAN CURANG terdapat pada Psl 7 ayat (1) huruf a, b, c dan huruf d; Psl 7 ayat (2); Psl 12 huruf h. 6) BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN terdapat pada Psl 12 huruf i 7) GRATIFIKASI terdapat pada Psl 12B jo Psl 12C
  • 21. 2. POTENSI JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN POLRI 1) PENGADAAN BARANG/JASA DASAR HUKUM : PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN POLRI BERAKIBAT TIMBULNYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, PASAL YG PERSANGKAKAN ADALAH PASAL 2 AYAT (1) DAN ATAU PASAL 3; UNSUR PASAL 2 AYAT (1) ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. SETIAP ORANG b. MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI c. DENGAN CARA MELAWAN HUKUM d. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA UNSUR PASAL 3 ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. SETIAP ORANG b. DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI c. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA d. YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN e. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA
  • 22. PERSONIL POLRI TERLIBAT SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DALAM PENGADAAN DILINGKUNGAN POLRI, MAKA PASAL YANG DIPERSANGKAKAN ADALAH PASAL 12 HURUF i; UNSUR PASAL 12 HURUF i ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. DENGAN SENGAJA c. LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TURUT SERTA DALAM PEMBORONGAN, PENGADAAN ATAU PERSEWAAN d. PADA SAAT DILAKUKAN PERBUATAN UNTUK SELURUH ATAU SEBAGIAN DITUGASKAN UNTUK MENGURUS ATAU MENGAWASINYA PERSONIL POLRI YANG MENERIMA HADIAH DALAM BENTUK UANG, BARANG ATAU SESUATU YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG TERKAIT LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PROSES PENGADAAN DILINGKUNGAN POLRI PASAL YANG DIPERSANGKAKAN ADALAH MENERIMA SUAP PASAL 5 AYAT (2); PASAL 11;PASAL 12 HURUF a dan b. UNSUR PASAL 5 AYAT (2) ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. MENERIMA PEMBERIAN ATAU JANJI c. SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF a ATAU HURUF b
  • 23. UNSUR PASAL 11 ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. MENERIMA HADIAH ATAU JANJI c. DIKETAHUINYA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN UNTUK MENGGERAKKANNYA AGAR MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATNNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA d. PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA DAN MENURUT PIKIRAN ORANG YANG MEMBERIKAN HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT ADA HUBUNGAN DENGAN JABATANNYA UNSUR PASAL 12 HURUF a ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. MENERIMA HADIAH ATAU JANJI c. DIKETAHUINYA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN UNTUK MENGGERAKKANNYA AGAR MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA d. PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN UNTUK MENGGERAKKANNYA AGAR MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA
  • 24. UNSUR PASAL 12 HURUF b ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. MENERIMA HADIAH c. DIKETAHUINYA BAHWA HADIAH TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAI AKIBAT ATAU KARENA TELAH MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA d. PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAI AKIBAT ATAU KARENA TELAH MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA MODUS OPERANDI : PERSONIL POLRI MENGINTERVENSI PELAKSANA PENGADAAN DALAM PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN POLRI UNTUK MEMENANGKAN PENGUSAHA/REKANAN TERTENTU. PELAKSANA PENGADAAN DALAM PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN POLRI YANG TERPENGARUH UNTUK MEMENANGKAN PENGUSAHA/REKANAN TERTENTU. PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN POLRI DALAM MENYUSUN SPESIFIKASI TEKNIS BARANG MENGARAH KE MEREK ATAU PRODUK TERTENTU UNTUK MEMENANGKAN PENGUSAHA/REKANAN TERTENTU DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI DI MARK UP. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN POLRI YANG MENERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA TIDAK SESUAI DENGAN KONTRAK. PERSONIL POLRI YANG SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG IKUT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN POLRI (BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN).
  • 25. KEUANGAN NEGARA & PEREKONOMIAN NEGARA I. KEUANGAN NEGARA Seluruh kekayaan Negara dlm segala bentuk, yg dipisahkan atau tdk termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak & kewajiban yang timbul : A. B. Berada dalam penguasaan, pengurusan, tanggung jawab pejabat Lembaga Negara baik Pusat / Daerah. Berada dalam penguasaan, pengurusan, tanggung jawab BUMN/D, Yayasan, Badan hukum, perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasar perjanjian dgn Negara. Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar Azas Kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada Kebijakan Pemerintah baik di Pusat / Daerah yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan TP Korupsi). II. PEREKONOMIAN NEGARA III. UU NO. 17 TH 2003 TTG KEUANGAN NEGARA KEUANGAN NEGARA IV. - Semua hak & kewajiban Negara yg dpt dinilai dgn uang Segala sesuatu berupa uang maupun barang Dapat dijadikan milik Negara yang Berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut UU NO. 1 TH 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA Penerimaan Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh Negara / Daerah adalah Hak Negara / Daerah (Pasal 16 ayat (4) UU No. 1 tahun 2004).
  • 26. 2) PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DASAR HUKUM : BIAYA PELAKSANAAN TUGAS PERSONIL POLRI YANG BERSUMBER DARI KEUANGAN NEGARA DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA BERAKIBAT TIMBULNYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 2 AYAT (1), PASAL 3, PASAL 8, PASAL 9 UU NO. 31/1999 Jo UU NO. 20/2001; UNSUR PASAL 2 AYAT (1) ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. SETIAP ORANG b. MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI c. DENGAN CARA MELAWAN HUKUM d. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA UNSUR PASAL 3 ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. SETIAP ORANG b. DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI c. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA d. YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN e. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA
  • 27. UNSUR PASAL 8 ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN DAN PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.150.000.000,(SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.750.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU ORANG SELAIN PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN MENJALANKAN SUATU JABATAN UMUM SECARA TERUS MENERUS ATAU UNTUK SEMENTARA WAKTU b. DENGAN SENGAJA c. MENGGELAPKAN ATAU MEMBIARKAN ORANG LAIN MENGAMBIL ATAU MEMBIARKAN ORANG LAIN MENGGELAPKAN ATAU MEMBANTU DALAM MELAKUKAN PERBUATAN ITU d. UANG ATAU SURAT BERHARGA e. YANG DISIMPAN KARENA JABATANNYA UNSUR PASAL 9 ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 5 (LIMA ) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU ORANG SELAIN PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN MENJALANKAN SUATU JABATAN UMUM SECARA TERUS MENERUS ATAU UNTUK SEMENTARA WAKTU b. DENGAN SENGAJA c. MEMALSU d. BUKU-BUKU ATAU DAFTAR-DAFTAR YANG KHUSUS UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
  • 28. MODUS OPERANDI : PERSONIL POLRI YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN DINAS TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA CONTOH : SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SP2D) FIKTIF, AKOMODASI FIKTIF, DLL PERSONIL POLRI YANG MENGELOLA KEUANGAN ATAU SURAT BERHARGA MELAKUKAN PENCATATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG SEHARUSNYA BENSATKER/JURU BAYAR/PENGELOLA KEUANGAN MELAKUKAN PEMOTONGAN DENGAN DALIH UNTUK KOMANDO/OPERASIONAL TERHADAP ANGGARAN YANG SEHARUSNYA DIGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL DAN MENCATATNYA SEOLAH-OLAH PEMBAYARAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN JUMLAH BENSATKER/JURU BAYAR/PENGELOLA KEUANGAN MELAKUKAN PENCATATAN BERULANG-ULANG (DUPLIKASI) ANGGARAN UNTUK SATU KEGIATAN BENDAHARA PEMBANTU YANG MENGELOLA DANA PNBP TIDAK MENYETORKAN KE KAS NEGARA
  • 29. 3) SUAP MENYUAP DASAR HUKUM : MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 5 AYAT (1) HURUF a DAN b, PASAL 6 AYAT (1) HURUF a DAN b, PASAL 13; UNSUR PASAL 5 AYAT (1) HURUF a ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN ATAU PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. SETIAP ORANG b. MEMBERIKAN SESUATU ATAU MENJANJIKAN SESUATU c. KEPADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA d. DENGAN MAKSUD SUPAYA BERBUAT ATAU TIDAK BERBUAT SESUATU DALAM JABATANNYA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA UNSUR PASAL 5 AYAT (1) HURUF b ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN ATAU PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. SETIAP ORANG b. MEMBERI SESUATU c. KEPADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA d. KARENA ATAU BERHUBUNGAN DENGAN SESUATU YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN, DILAKUKAN ATAU TIDAK DILAKUKAN DALAM JABATANNYA
  • 30. UNSUR PASAL 6 AYAT (1) HURUF a ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN DAN PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) TAHUN DAN ATAU PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.750.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. SETIAP ORANG b. MEMBERI ATAU MENJANJIKAN SESUATU c. KEPADA HAKIM d. DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPENGARUHI PUTUSAN PERKARA YANG DISERAHKAN KEPADANYA UNTUK DIADILI UNSUR PASAL 6 AYAT (1) HURUF b ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN DAN PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) TAHUN DAN ATAU PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.750.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. SETIAP ORANG b. MEMBERI ATAU MENJANJIKAN SESUATU c. KEPADA ADVOKAT YANG MENGHADIRI SIDANG PENGADILAN d. DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPENGARUHI NASIHAT ATAU PENDAPAT YANG AKAN DIBERIKAN BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA YANG DISERAHKAN KEPADA PENGADILAN UNTUK DIADILI
  • 31. UNSUR PASAL 13 ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp.150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. b. c. d. SETIAP ORANG MEMBERI HADIAH ATAU JANJI KEPADA PEGAWAI NEGERI DENGAN MENGINGAT KEKUASAAN ATAU WEWENANG YANG MELEKAT PADA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA, ATAU OLEH PEMBERI HADIAH ATAU JANJI DIANGGAP MELEKAT PADA JABATAN ATAU KEDUDUKAN TERSEBUT MENERIMA PEMBERIAN ATAU JANJI DAN ATAU MENERIMA HADIAH ATAU JANJI, PASAL YANG DIPERSANGKAKAN ADALAH PASAL 5 AYAT (2), PASAL 11, PASAL 12 HURUF a DAN HURUF b. UNSUR PASAL 5 AYAT (2) ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN ATAU PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,(LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. MENERIMA PEMBERIAN ATAU JANJI c. SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF a ATAU HURUF b
  • 32. UNSUR PASAL 11 ; 損 DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN ATAU PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,(LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. MENERIMA HADIAH ATAU JANJI c. DIKETAHUINYA d. PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA DAN MENURUT PIKIRAN ORANG YANG MEMBERIKAN HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT ADA HUBUNGAN DENGAN JABATANNYA UNSUR PASAL 12 HURUF a ; 損 DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. MENERIMA HADIAH ATAU JANJI c. DIKETAHUINYA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN UNTUK MENGGERAKKANNYA AGAR MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA d. PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN UNTUK MENGGERAKKANNYA AGAR MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN
  • 33. UNSUR PASAL 12 HURUF b ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. MENERIMA HADIAH c. DIKETAHUINYA BAHWA HADIAH TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAI AKIBAT ATAU KARENA TELAH MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA d. PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAI AKIBAT ATAU KARENA TELAH MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA MODUS OPERANDI : PERSONIL POLRI YANG MEMBERI/MENERIMA HADIAH DALAM BENTUK UANG MAUPUN BARANG ATAU SESUATU YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG UNTUK MEMPEROLEH KEDUDUKAN, JABATAN MAUPUN MENGIKUTI PENDIDIKAN PERSONIL POLRI YANG MENERIMA HADIAH DALAM BENTUK UANG MAUPUN BARANG ATAU SESUATU YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG YANG BERHUBUNGAN/BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN, KEDUDUKAN, JABATAN, DAN KEWENANGANNYA
  • 34. 4) PEMERASAN DALAM JABATAN DASAR HUKUM : PASAL 12 HURUF e UU NO.31/1999 jo UU NO.20/2001 UNSUR PASAL 12 HURUF e ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN c. SECARA MELAWAN HUKUM d. MEMAKSA SESEORANG MEMBERIKAN SESUATU, MEMBAYAR, ATAU MENERIMA PEMBAYARAN DENGAN POTONGAN, ATAU UNTUK MENGERJAKAN SESUATU BAGI DIRINYA e. MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN MODUS OPERANDI : PUNGUTAN LIAR MEMINTA IMBALAN DALAM PENANGANAN PERKARA MEMINTA IMBALAN DALAM MENJALANKAN TUGAS KEPOLISIAN KEPADA MASYARAKAT TIDAK SESUAI KETENTUAN. MEMINTA IMBALAN DALAM PENGURUSAN JABATAN, PANGKAT, PENDIDIKAN MEMINTA IMBALAN DALAM PELAYANAN PERIJINAN BAGI PERSONIL POLRI.
  • 35. 5) GRATIFIKASI SETIAP PEMBERIAN KEPADA PERSONIL POLRI DIANGGAP SUAP JIKA BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA DAN BERLAWANAN DENGAN KEWAJIBAN ATAU TUGASNYA DASAR HUKUM : PASAL 12 B UU NO.31/1999 jo UU NO.20/2001 UNSUR PASAL 12 C ; DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (TAHUN) DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN ATAU PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA b. MENERIMA GRATIFIKASI c. YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN DAN BERLAWANAN DENGAN KEWAJIBAN ATAU TUGASNYA d. PENERIMAAN GRATIFIKASI TERSEBUT TIDAK DILAPORKAN KEPADA KPK DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI SEJAK DITERIMANYA GRATIFIKASI PEMBUKTIAN : a. Rp.10.000.000,- KE ATAS, PENERIMA GRATIFIKASI MEMBUKTIKAN BAHWA GRTAFIFIKASI TERSEBUT BUKAN SUAP. b. KURANG DARI Rp.10.000.000,-, JAKSA PENUNTUT UMUM MEMBUKTIKAN BAHWA GRTAFIFIKASI TERSEBUT SUAP
  • 36. PENGECUALIAN PASAL 12 C UU NO.31/1999 jo UU NO.20/2001 JIKA PENERIMA MELAPORKAN GRATIFIKASI YANG DITERIMANYA KEPADA KPK, PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI KERJA TERHITUNG SEJAK TANGGAL GRATIFIKASI TERSEBUT DITERIMA, KPK WAJIB MENETAPKAN GRATIFIKASI DAPAT MENJADI MILIK PENERIMA ATAU MILIK NEGARA MODUS OPERANDI : PERSONIL POLRI YANG BERTUGAS SEBAGAI PENGEMBAN FUNGSI PELAYANAN KEPADA SESAMA ANGGOTA POLRI MENERIMA UCAPAN TERIMA KASIH BERUPA UANG, BARANG DAN SESUATU YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG DARI YANG DILAYANINYA PERSONIL POLRI YANG BERTUGAS SEBAGAI PENGEMBAN FUNGSI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, MENERIMA UCAPAN TERIMA KASIH BERUPA UANG, BARANG DAN SESUATU YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG DARI YANG DILAYANINYA.
  • 37. TINDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT DENGAN INDAK PIDANA KORUPSI
  • 38. TINDAK PIDANA LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI 1. PASAL 21 UU NO.31 TAHUN 1999 jo UU NO.20 TAHUN 2001 SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENCEGAH, MERINTANGI ATAU MENGGAGALKAN SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN TERHADAP TERSANGKA DAN TERDAKWA ATAUPUN PARA SAKSI DALAM PERKARA KORUPSI, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN DAN PALING LAMA 12 (DUA BELAS) TAHUN DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp.150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK RP.600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH). 2. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, UU NO.8 TAHUN 2010 1) Pasal 3 ; ySetiap Orang yang menempatkan, mentransfer, Mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, Menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, Atau perbuatan lain atas harta kekayaan (Pasal 3 UU TPPU). PELAKU AKTIF: pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2) Pasal 4 ; Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan, dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 3) Pasal 5 ; Setiap orang yang menerima, atau menguasai Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, Sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan SETIAP PERSONIL POLRI (PATI, PAMEN, PAMA, BRIGADIR, TAMTAMA DAN PNS POLRI) ADALAH PEGAWAI NEGERI SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT (1) HURUF c, UU NO.43 TAHUN 1999 TENTANG KEPEGAWAIAN
  • 39. PEMBUKTIAN TERBALIK DI PENYIDIKAN 1. PASAL 116 AYAT (3) KUHAP; Bahwa TSK wajib diberi kesempatan ajukan saksi yang meringankan (dalam bentuk keterangan & bukti-bukti) 2. PASAL 28 UU NO. 31 TH 1999; Bahwa TSK wajib berikan keterangan hartanya dan harta isteri atau suami dan anaknya, harta setiap orang atau korporasi yang ada hubungannya dgn TP Korupsi yang dilakukan TSK. DI SIDANG PENGADILAN 1. PASAL 37 A UU NO. 20 TH 2001; Bahwa TDW wajib berikan keterangan hartanya dan harta isteri atau suami dan anaknya, harta setiap orang atau korporasi yang ada hubungan dgn TP Korupsi yg dilakukan TSK. 2. PASAL 38 B UU NO. 20 TH 2001; Bahwa TDW wajib buktikan sebaliknya terhadap harta miliknya yg belum didakwakan yg diduga berasal dr TP Korupsi.
  • 40. KETENTUAN-2 HUKUM LAIN (GABUNGAN DELIK) 1. PASAL 63 (1), (2) KUHP (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah sari diantara yang terberat. (2) Jika suatu perbuatan masuk dlm suatu aturan pidana umum diatur pula dlm aturan pidana khusus, maka hanya yg khusus diterapkan. 2. PASAL 14 UU NO. 31/1999 TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI Pelanggaran terhadap ketentuan UU tsb sebagai TP Korupsi berlaku ketentuan yg diatur dalam UU ini. 3. PASAL 25 UU NO. 31/1999 Sidik, tuntut dan Riksa di Sidang Pengadilan dlm perkara TP Korupsi harus didahulukan dr perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Jika terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yg oleh UU ditentukan untuk didahulukan mk mengenai penentuan prioritas tsb di serahkan pd tiap Lembaga yg berwenang di setiap peradilan. 4. PASAL 26 A UU NO. 20/2001 JO UU NO. 31/1999 TTG ALAT BUKTI TAMBAHAN AL : Informasi yg diucapkan, dikirim, diterima dan disimpan secara elektronik, optik dan dokumen rekaman yg dikeluarkan dr alat tertentu disamping pasal 188 ayat (2) KUHAP.
  • 43. ILUSTRASI KSS KORUPSI DALAM BIDANG PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH
  • 47. PENUTUP 1. DENGAN DIBUATNYA BUKU SAKU STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI INI DIHARAPKAN SELURUH PERSONIL POLRI AKAN MEMAHAMI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEHINGGA DAPAT MENUMBUH KEMBANGKAN BUDAYA ANTI KORUPSI DAN MAMPU MENGHINDARKAN DIRI DARI PERBUATAN KORUPSI SERTA MELAKUKAN PENEGAKAN UNDANG-UNDANG ANTI KORUPSI 2. DENGAN DITERBITKAN BUKU SAKU INI DIHARAPKAN KEPADA KASATWIL/KASATKER IKUT BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP SELURUH PERSONIL POLRI UNTUK MENSOSIALISASIKANNYA SEHINGGA DAPAT MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TERBENTUK KARAKTER YANG MEMILIKII NILAI-NILAI BUDAYA ANTI KORUPSI
  • 49. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Nomor : B. {3 101-1310112013 }( Januari 2013) PERIHAL HIMBAUAN KPK TERKAIT GRATIFIKASI
  • 50. 1) Tidak menerima/memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan Dengan kewajiban atau tugasnya sesuai pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsis, seperti: a. uang/barang/fasilitalasr nnyad alam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; b. uang/barang/fasilitalasi nnya berapapunn ilainya dalam setiap pelayanant erkait dengan tugas, wewenanga atau tanggung jawabnya, c. uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;dan d. uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi jabatan untuk pegawai.
  • 51. 2) Membangun tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik (Good Government Governance dan Good Corporate Governance) dengan membuat aturan kode etik dan aturan perilaku aturan pengendalian gratifikasi dan aturan terkait lainnya serta membangun lingkungan anti suap dan fungsi pelaksana pengendalian gratifikas di instansi masingmasing. 3) Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
  • 52. ADAPUN GRATIFIKASI YANG TIDAK PERLU DILAPORKAN ADALAH GRATIFIKAS ANTARA LAIN a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon ,rabat, Voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan; c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi
  • 53. e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik Kepentingan dengan penerimag ratifikasi; f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan, keagamaan/adat tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentlngan dengan penerima gratifikasi;
  • 54. 4) Melaporkan ke instansi masing-masing atas penerimaan gratifikas didalam kedinasan dan/atau penerimaan gratifikas yang diterima berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak, seperti : bingkisan makanan dan buah. Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak, penyelenggara kegiatan.
  • 55. SETIAP PERSONIL POLRI PERWIRA TINGGI (PATI) PERWIRA MENENGAH (PAMEN) PERWIRA PERTAMA (PAMA) BRIGADIR TAMTAMA PEGAWAI NEGRI SIPIL POLRI ADALAH PEGAWAI NEGERI SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT (1) HURUF C UU NO,43 TAHUN 1999 TENTANG KEPEGAWAIAN
AboutCopyright
息 2025 際際滷