Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptx
- 1. PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI MELALUI PENGUATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA KENDARI, 21 22 SEPTEMBER 2022 1
- 2. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI 2 Per Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025 Rancangan Induk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional Road Map merupakan operasionalisasi Grand design Reformasi Birokrasi Gelombang I : 2010 2014 ( ditetapkan dengan PerMenPAN RB Nomor 20 tahun 2010 Gelombang II : 2015 2019 dengan PerMenPAN- RB No 11 Tahun 2015 Gelombang III : 2020 2024 dengan PerMenPAN- RB No 25 Tahun 2020
- 3. orld Class bureaucracy dengan pelayananpublik yang berkualitas dan pemerintahan yang efektif-efisien W Roadmap RB 2020-2024 merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024 serta dilakukan secara berkelanjutan. Road Map disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan RPJMN sehingga menjadi acuan bagi K/L/P dalam melaksanakan RB. Diharapkan Road Map K/L/P yang telah dibuat, dapat menyesuaikan dengan Road Map ini paling lambat pada akhir tahun2020. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024 ROAD MAP ini juga mengusung semangat kolaborasi dengan berbagai K/L yang terkait dalam Reformasi Birokrasi, seperti KEMENKEU, BAPPENAS, BPKP, LAN, BKN, LKPP, ANRI, KEMENKUMHAM, KEMENDAGRI, DSB
- 5. Birokrasi yang bersih dan akuntabel Birokrasi yang kapabel Pelayanan Publik yang Prima Deregulasi Akuntabilitas Pengawasan Manajemen Perubahan Deregulasi Organisasi Tatalaksana SDM Aparatur Pelayanan Publik 1 2 3 SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024 4
- 6. PERMASALAHAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI ANTARA LAIN : 6 MASIH RENDAH KOMITMEN DARI PIMPINAN ( KHUSUSNYA PEMDA) REFORMASI BIROKRASI DIMAKNAI SEBAGAI PEMENUHAN ADMINISTRATIF/ DOKUMEN PEMAHAMAN RB HANYA SEBATAS PADA TIM SAJA TIDAK DIPAHAMI DI UNIT SEHINGGA TIDAK TERLIHAT IMPLEMETENTASINYA DI UNIT KERJA REKOMENDASI HASIL EVALUASI RB OLEH KEMENTERIAN PAN DAN RB, PADA UMUMNYA TIDAK DITINDAKLANJUTI RESISTENSI TERHADAP PERUBAHAN KARENA DIANGGAP MENGGANGGU ZONA NYAMAN (COMFORT ZONE) MASYARAKAT TIDAK MELIHAT ADANYA PERUBAHAN KARENA INSTANSI TIDAK MENGKOMUNIKASIKAN /MEMPUBLIKASIKAN HASIL PERUBAHAN KEPADA MASYARAKAT TIDAK ADA REWARD AND PUNISHMENT
- 7. LANGKAH-LANGKAH REFORMASI BIROKRASI 7 Mendapatkan komitmen yang kuat dari pimpinan Melibatkan seluruh pemangku kepentingan Membentuk tim reformasi birokrasi Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan) Menerapkan manajemen berbasis kinerja Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi
- 8. Esensi Reformasi Birokrasi Upaya untuk menata ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi dan memodernkan berbagai kebijakan Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia
- 9. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA DAN REFORMASI BIROKRASI
- 10. Budaya Kerja Aparatur (culture set dan mind set) Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Peraturan Perundang-undangan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Sumber daya manusia aparatur SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi S1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang efisien dan efeektif S2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN S3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tujuan: Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. 8 AREA PERUBAHAN RB
- 11. PERBAIKAN BERKELANJUTAN Hasil penilaian digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan RB secara terus-menerus melalui siklus rencanakan, laksanakan, monitoring, dan evaluasi serta lakukan tindak lanjut perbaikan KEJUJURAN DALAM PENILAIAN Untuk memotret/menilai kemajuan pelaksanaan RB secara akurat sesuai dengang kondisi yang senyatanya dalam praktek, diperlukan kejujuran dalam melakukan penilaian. Rekayasa/ketidakjujuran justru tidak akan dapat memberikan informasi mengenai perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan PRINSIP PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
- 12. Seluruh proses perlaksanaan RB harus didokumentasikan dengan baik sesuai dengan siklus rencanakan, laksanakan, monitoring dan evaluasi serta lakukan tindak lanjut perbaikan TERDOKUMENTASI Seluruh hasil pelaksanaan RB harus dibuktikan oleh stakeholder melalui survey internal dan eksternal DIBUKTIKAN OLEH STAKEHOLDER PRINSIP PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
- 13. METODE EVALUASI REFORMASI BIROKRASI Permenpan Nomor 14 Tahun 2014 1 3 13
- 14. PERBEDAAN ANTARA PMPRB LAMA DAN YANG BARU LAMA BARU Obyek evaluasi adalah instansi Pemerintah Survey Internal hanya survey internal organisasi Pengungkit hanya melihat proses Obyek evaluasi adalah Instansi Pemerintah dan Unit Kerja Survei Internal (Integritas Organisasi dan Integritas Jabatan) Pengungkit (proses dan hasil antara)
- 15. INSTANSI PEMERINTAH DAN UNIT KERJA Penilaian hanya melihat kualitas pada level pusat/instansi pemerintah Nilai merupakan gabungan dari Proses di instansi dan unit List pertanyaan ada dua;(1)untuk instansi;(2)untuk instansi dan unit
- 16. Survey Integritas Organisasi Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks ....dalam skala 0 - 4 dengan rincian: S 16 No. Komponen Indeks 2018 1. Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi 2. Integritas terkait pengelolaan SDM 3. Integritas terkait pengelolaan anggaran 4. Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma Total
- 17. SURVEI INTEGRITAS JABATAN Memahami tugas dan fungsi serta memahami ukuran keberhasilan pekerjaan Tidak memahami tugas dan fungsi serta tidak memahami ukuran keberhasilan pekerjaan Memahami tugas dan fungsi tetapi tidak memahami ukuran keberhasilan pekerjaan Indeks Integritas Jabatan
- 18. 18 No Provinsi REFORMASI BIROKRASI 2017 2018 1 Jawa Tengah 76,53 BB 76,80 BB 2 DIY 76,73 BB 78,29 BB 3 Sulawesi Utara 58,56 CC 54,97 CC 4 Sulawesi Tengah 61,36 B 61,80 B 5 Sulawesi Barat 56,12 CC 57,46 CC 6 Sulawesi Tenggara 57,09 CC 58,41 CC 7 Sulawesi Selatan 60,32 B 61,36 B 8 Gorontalo 57,92 CC 58,88 CC 9 Maluku 51,15 CC 51,56 CC 10 Maluku Utara 58,89 CC 57,91 CC 11 Papua 58,03 CC 60,83 B 12 Papua Barat 54,34 CC 57,34 CC
- 19. POINT PENTING PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 1. MENUMBUHKAN SEMANGAT PERUBAHAN PADA JAJARAN PIMPINAN 2. JADIKAN REFORMASI / PERUBAHAN MENJADI KEBUTUHAN INSTANSI MELALUI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI (PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET, PENERAPAN SAKIP , PENGUATAN PENGAWASAN, DSB) 3. LAKUKAN TINDAK LANJUT TERHADAP SELURUH REKOMENDASI PERBAIKAN 4. BUATKAN RENCANA AKSI PERBAIKAN SETIAP AREA PERUBAHAN 5. PERLU MEMPERHATIKAN HARAPAN /KEPUASAN STAKEHOLDERS DENGAN MELAKUKAN SURVEY SECARA BERKALA DAN MENINDAKLANJUTI KELUHAN PENERIMA LAYANAN 6. MELAKUKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK YANG MEMENUHI HARAPAN MASYARAKAT 7. PERLU MEMBUKTIKAN PERUBAHAN YANG TERJADI SETELAH REFORM 8. KOMUNIKASIKAN KEPADA PUBLIK ATAU MASYARAKAT PERUBAHAN APA YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
- 20. PENGUATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 20 S1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang efisien dan efeektif
- 21. MENGAPA PERLU AKUNTABILITAS KINERJA ? Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan KINERJA INSTANSI PEMERINTAH UU No. 5 Tahun 2014 Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PP Nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah UU NOMOR 17/2003, UU NOMOR 1/2004 DAN UU 15/2004 UU NO 28 Tahun 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Prinsip dasar dari good governance and clean government. Azas dalam pengelolaan keuangan negara adalah AKUNTABILITAS BERORIENTASI PADA HASIL. Makna Akuntabilitas : Setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya Kewajiban melaporkan akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pengintegrasian sistem manajemen keuangan dan kinerja Sebagai dasar perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi PERATURAN MENTERI PAN DAN RB Nomor 53 Tahun 2014
- 22. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) UNTUK MENDORONG MONEY FOLLOW PROGRAM Belanja publik perlu ditekan, karena keterbatasan sumber daya. Publik menuntut peningkatan kualitas pelayanan. LATAR BELAKANG Budget Reform: Dari sekadar alokasi tahunan yang didistribusikan antarinstansi dan dilaporkan realisasinya kepada Legislatif Menjadi anggaran yang sinkron dengan perencanaan, operasional, dan pengukuran kinerja (Super Budgeting) Budget Savings INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN MANAJEMEN KINERJA 息oaching 22
- 23. ARAHAN PRESIDEN TERKAIT MASALAH EFISIENSI BIROKRASI Money Follow Program Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. (pemerintahan berorientasi hasil) e- Government Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik. Stop Pemborosan Anggaran Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai. Fokus Kinerja, bukan SPJ ASN jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ. Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat. EFISIENSI
- 24. SISTEM AKUNTABILITAS 24 ADALAH SISTEM YANG DIRANCANG UNTUK MEMBANTU PENERIMA AMANAH MEMPERTANGGUNGJAWABKAN EFEKTITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN YANG DIAMANAHKAN
- 25. CIRI PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI HASIL MENETAPKAN TUJUAN DAN SASARAN YANG INGIN DICAPAI MENGAITKAN DAN MENSELARASKAN ANTARA TUJUAN DAN CARA MENCAPAINYA MENENTUKAN INDIKATOR KINERJA KEBERHASILAN
- 26. TANTANGAN DAN FOKUS PERBAIKAN TANTANGAN Rendahnya komitmen pimpinan dan kemampuan SDM dalam mengelola kinerja Remunerasi belum dilandaskan pada ukuran kinerja individu yang tepat Belum adanya keselarasan antara ukuran kinerja organisasi dengan ukuran kinerja individu FOKUS PERBAIKAN Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten / kota Membangun sistem pengukuran kinerja individu ASN sebagai landasan pemberian remunerasi Membangun keselarasan dan integrasi antara ukuran kinerja organisasi dan ukuran kinerja individu
- 27. RPJMD BELUM MEMBERIKAN ARAHAN YANG JELAS RENSTRA BELUM SELARAS DENGAN RPJMD PENGURAIAN SASARAN STRATEGIS KE DALAM SASARAN YANG LEBIH RENDAH BELUM BAIK PERJANJIAN KINERJA BELUM DI TERAPKAN DENGAN BAIK BERBAGAI TARGET TIDAK DAPAT DIWUJUDKAN /MENYIMPANG DARI SASARAN INDIKATOR KINERJA TIDAK DIRUMUSKAN DENGAN SMART TIDAK TERDAPAT IKU ATAU IKU TIDAK DIRUMUSKAN DENGAN BAIK PENGURAIAN IKU BELUM SELARAS TIDAK TERDAPAT SISTEM PENGUKURAN KINERJA TIDAK TERDAPAT MEKANISME PELAPORAN KINERJA LKj TIDAK DISUSUN ATAS DASAR PERJANJIAN KINERJA ANALISIS TIDAK DILAKUKAN SECARA MENDALAM REKOMENDASI DANGKAL TIDAK/BELUM TERDAPAT MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI SECARA BERKALA APIP BELUM BERFUNGSI DENGAN BAIK ATAU SKPD BELUM MEMBERIKAN PERHATIAN TERHADAP EVALUASI APIP LKj BELUM DIMANFAATKAN U/ PERBAIKAN MGT PERMASALAHAN UMUM DALAM PENERAPAN SAKIP CAPAIAN KINERJA BELUM DIDASARKAN PADA KINERJA OUTCOME CAPAIAN KINERJA TIDAK DIDASARKAN PADA KINERJA YANG DIPEROLEH PADA TAHUN- TAHUN SEBELUMNYA SINERGI DENGAN CAPAIAN LAIN MASIH LEMAH
- 28. PERAN SAKIP DALAM EFISIENSI BIROKRASI RENCANA STRATEGIS SISTEM AKUNTABIITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MEMASTIKAN SASARAN K/L DAN PEMDA SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERJANJIAN KINERJA MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN PENGUKURAN KINERJA MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT PENGELOLAAN DATA KINERJA MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN PELAPORAN KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR REVIU DAN EVALUASI KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIREVIU DAN DIEVALUASI MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA
- 29. Langkah langkah perbaikan Memastikan pada RPJMD memberikan tujuan dan sasaran yang jelas disertai dengan Indikator outcome SKPD memahami kinerja yang akan diwujudkan, serta mampu merumuskan program dan kegiatan yang benar-benar mendorong pencapaian kinerja; Menyempurnakan perumusan outcome di seluruh SKPD; Menyempurnakan pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja; Budget Reform, memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja; Kepala daerah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, atas capaian kinerja SKPD; Pemberian penghargaan terhadap SKPD berkinerja dan pemberian hukuman terhadap SKPD tidak berkinerja.
- 30. 30 NILAI SAKIP PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Tahun 2017 2018 NILAI 2017 PREDIKAT 2017 NILAI 2018 PREDIKAT 2018 Provinsi Sulawesi Tenggara 62,79 B 64,05 B Kab. Bombana 41,99 C 50,29 CC Kab. Buton 52,10 CC 53,12 CC Kab. Buton Selatan 45,05 C 42,28 C Kab. Buton Tengah Tidak Dievaluasi X 45,99 C Kab. Buton Utara 40,17 C 60,15 B Kab. Kolaka 56,49 CC 58,04 CC Kab. Kolaka Timur 40,57 C 50,40 CC Kab. Kolaka Utara 50,33 CC 57,11 CC Kab. Konawe 43,41 C 43,00 C Kab. Konawe Kepulauan 27,47 D 44,08 C Kab. Konawe Selatan 60,75 B 62,23 B Kab. Konawe Utara 45,22 C 60,04 B Kab. Muna 56,30 CC 58,04 CC Kab. Muna Barat 35,30 C 38,43 C Kab. Wakatobi 57,46 CC 60,02 B Kota Bau-bau 47,56 C 52,07 CC Kota Kendari 58,11 CC 60,24 B
- 31. 31 PENGUKURAN KINERJA PELAPORAN KINERJA EVALUASI INTERNAL CAPAIAN KINERJA PENILAIAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERENCANAAN KINERJA PEMENUHAN KUALITAS PENERAPAN 6% 15% 9% 30% 5% 12.5% 7.5% 25% 3% 7.5% 4.5% 15% 2% 5% 3% 10% 5% 10% 5% 20% OUTPUT OUTCOME LAINNYA 80%
- 32. MINIMUM REQUIREMENT PEMDA UNIT PK ES3/4 RENCANA AKSI EVALUASI INTERNAL CASCADING APLIKASI MANAJEMEN KINERJA AA A ADA Y ADA Y ADA Y 3/3 OPD ADA Y ADA Y ADA, INTEGRASI ADA, IMPLEMENT ASI KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y CASCADING CASCADING CASCADING BB ADA Y ADA Y ADA Y 2/3 OPD ADA Y ADA Y ADA ADA, KUALITAS KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y CASCADING CASCADING CASCADING OPD B ADA Y ADA Y ADA Y 1/3 OPD ADA Y ADA P X X KWAL Y KWAL Y KWAL T KWAL T KWAL T 1/3 OPD 1/3 OPD PEMDA CC ADA Y ADA Y X X X X X X KWAL Y KWAL T C ADA Y ADA Y X X X X X X KWAL T KWAL T D TIDAK ADA TIDAK ADA X X X X X X
- 33. ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA 33 Peringkat Nilai AA >90-100 A >80-90 BB >70-80 B >60-70 CC >50-60 C >30-50 D 0-30 Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien dan ekonomis. Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasikan kemampuan instansi pemerintah tersebut untuk: 1. Merencanakan target kinerja, 2. Menyelaraskan apa yang akan dikerjakan dengan target kinerja; 3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan, 4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja, 5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya
- 34. KOMPONEN PENILAIAN 34 Perencanaan Kinerja RPJMD Pemda Provinsi, Kabupaten /Kota Rencana Strategis (Renstra) SKPD Rencana Kinerja Tahunan (RKPD) Penetapan Kinerja (PK) Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Mekanisme pengumpulan data kinerja Pelaporan Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Evaluasi Internal Pedoman dan pelaksanaan evaluasi internal Pemantauan pencapaian kinerja Evaluasi program Capaian Kinerja Pencapaian target Keandalan informasi kinerja Benchmark kinerja dengan Kab/kota lain Kinerja menurut stakeholder lain
- 35. IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH Mempertanggung jawabkan hasil atas penggunaan anggaran; Menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas; Menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung bagi pencapaian sasaran pembangunan. Perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; Re-focusing Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut; Upaya cross- cutting program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar- instansi. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS DISEBABKAN OLEH: SAKIP MENGGAMBARKAN KEMAMPUAN INSTANSI DALAM DIHARAPKAN DAPAT MEWUJUDKAN : 1 6 EFEKTIFITAS EFISIENSI
- 36. PERENCANAAN KINERJA 36 Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam merencanakan kinerja. DOKUMEN PERENCANAAN RPJMD (Perencanaan 5 tahunan Tingkat Pemda) Rencana Strategis (Renstra) (Perencanaan 5 tahunan tingkat SKPD) Rencana Kinerja Tahunan (RKPD) (Perencanaan Tahunan) Penetapan Kinerja (PK) (Kontrak kinerja tahunan)
- 37. PERENCANAAN KINERJA 37 DOKUMEN PERENCANAAN Apakah dokumen telah disusun Apakah memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja PEMENUHAN Apakah tujuan, sasaran dan indikator kinerja telah berorientasi hasil Apakah indikator kinerja telah spesifik, terukur, mungkin dicapai, relevan dan jelas jangka waktunya. Apakah target kinerja ditetapkan dengan baik Apakah telah selaras dengan dokumen lainnya Apakah kegiatan sudah merupakan cara untuk mencapai sasaran KUALITAS Apakah digunakan sebagai acuan dalam dokumen turunannya Apakah telah dilakukan reviu secara berkala Apakah target kinerja dipergunakan untuk mengukur keberhasilan Apakah realisasi penetapan kinerja telah dimonitor secara berkala Apakah penetapan kinerja dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan PEMANFAATAN
- 38. PENGUKURAN KINERJA 38 Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam menyusun ukuran kinerja yang baik dan melakukan pengukuran kinerja. IKU (sesuai Permenpan 9/2007) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Mekanisme pengumpulan data yang memadai: Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up-to-date Ada kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan Terdapat penanggungjawab yang jelas Jelas waktu deliverynya Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
- 39. PELAPORAN KINERJA 39 Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja. Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi Mengungkapkan keberhasilan/kegagalan, upaya mencapainya, tantangan/hambatan, dan strategi ke depan. Laporan Akuntabilitas ini harus dapat diakses masyarakat dengan mudah Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)
- 40. EVALUASI INTERNAL 40 Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi mandiri terhadap penerapan manajemen kinerja. Apakah terdapat pedoman evaluasi internal Kualitas pemahaman evaluator internal Kualitas rekomendasi perbaikan yang diusulkan kepada unit kerja Apakah terdapat monitoring pencapaian kinerja Apakah terdapat evaluasi program kegiatan Evaluasi internal atas unit kerja
- 41. CAPAIAN KINERJA 41 Menilai kinerja instansi pemerintah Tingkat pencapaian target kinerja Tingkat keandalan informasi kinerja Tingkat pencapaian kinerja dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya Tingkat pencapaian kinerja menurut stakeholder lainnya (Opini BPK, Penghargaan, Inovasi, dll) Capaian kinerja
- 42. DAMPAK POSITIF PENERAPAN SAKIP Indikator kinerja terukur dan berorientasi hasil Fokus sesuai dengan tugas dan fungsi Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Akuntabilitas kinerja menjadi terintegrasi Pelaksanaan tugas dan fungsi selaras RPJMD
- 43. DAMPAK POSITIF PENERAPAN SAKIP Terbangun budaya Kinerja di lingkungan instansi Menghilangkan ego sektoral Terbangun kerjasama diantara seluruh OPD Fokus dan mengutamakan kinerja organisasi Kinerja instansi terlihat nyata dirasakan masyarakat Kemampuan menghasilkan layanan publik
- 44. 44 Terima Kasih SALAM REFORMASI BIROKRASI