Contoh peraturan desa
Download as DOCX, PDF
0 likes35 views
Peraturan ini mengatur tentang penetapan peraturan desa/kepala desa di Desa [Nama Desa] Kabupaten Natuna mengenai [Judul Peraturan] dengan mempertimbangkan undang-undang terkait dan kesepakatan bersama.
Contoh peraturan desa
- 1. KEPALA DESA.. (Nama Desa) KABUPATEN NATUNA PERATURAN DESA.. (Nama Desa) NOMOR... TAHUN .... TENTANG (Judul Peraturan Desa) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA DESA.. (Nama Desa) Menimbang : a. bahwa ; b. bahwa ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa ......( Judul Peraturan Desa) Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2,5cm 3,5cm 2,5cm 1 spasi
- 2. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 3. Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. (Nama Desa) dan KEPALA DESA.. (Nama Desa) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG.....(Judul Peraturan Desa) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Natuna. 2. ... (dst) 3. . Pasal 2 .. Pasal 3 (1) (2) . (dst) (3) . Pasal 4 (1) (2) . (dst) (3) . (4) ............ -2-Penomoran 2,5cm 1 spasi 2,5cm 1 spasi 3,5cm 1 spasi 1 spasi 6 cm 1 spasi
- 3. Pasal 5 (1) . (2) . a. b. 1. 2. a). b). 1). . 2). . Bagian Kedua Paragraf 1 .. Pasal 5 (1) . (2) . a. b. 1. 2. a). b). Paragraf 2 . Pasal .. .. 4 cm Penomoran -3- 6 cm 1 spasi 1 spasi 1 spasi 1 spasi
- 4. BAB . KETENTUAN PENUTUP Pasal Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa (Nama Desa). Ditetapkan di pada tanggal KEPALA DESA(Nama Desa), (NAMA) (tanpa pangkat/gelar) Diundangkan di Ranai, pada tanggal, SEKRETARIS DESA(Nama Desa), (NAMA) (tanpa pangkat/gelar) LEMBARAN DESA..(Nama Desa), TAHUN 201... NOMOR 4 cm Penomoran -4- 1 enter 1spasi 1spasi 3spasi 1spasi 3spasi 2spasi
- 5. KEPALA DESA.. (Nama Desa) KABUPATEN NATUNA PERATURAN KEPALA DESA.. (Nama Desa) NOMOR... TAHUN .... TENTANG (Judul Peraturan Kepala Desa) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA DESA.. (Nama Desa) Menimbang : a. bahwa ; c. bahwa ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa ......( Judul Peraturan Kepala Desa) Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2,5cm 3,5cm 2,5cm 1 spasi
- 6. 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 6. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG.....(Judul Peraturan Desa) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 4. Daerah adalah Kabupaten Natuna. 5. ... (dst) 6. . Pasal 2 .. Pasal 3 (4) (5) . (dst) (6) . Pasal 4 (5) (6) . (dst) (7) . Penomoran -2- 2,5cm 1 spasi 2,5cm 1 spasi 3,5cm 1 spasi 1 spasi 6 cm 1 spasi
- 7. (8) ............ Pasal 5 (3) . (4) . a. b. 1. 2. a). b). 1). . 2). . Bagian Kedua Paragraf 1 .. Pasal 5 (3) . (4) . a. b. 1. 2. a). b). Paragraf 2 . 4 cm Penomoran -3- 6 cm 1 spasi 1 spasi 1 spasi 1 spasi
- 8. Pasal .. .. BAB . KETENTUAN PENUTUP Pasal Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Derita Desa (Nama Desa). Ditetapkan di pada tanggal KEPALA DESA(Nama Desa), (NAMA) (tanpa pangkat/gelar) Diundangkan di Ranai, pada tanggal, SEKRETARIS DESA(Nama Desa), (NAMA) (tanpa pangkat/gelar) 4 cm -4- Penomoran 1 enter 1spasi 1spasi 3spasi 1spasi 3spasi 2spasi
- 9. BERITA DESA..(Nama Desa), TAHUN 201... NOMOR PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA KEPALA DESA ... (Nama Desa) KEPALA DESA ... (Nama Desa) KABUPATEN NATUNA PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (Judul Peraturan Kepala Desa) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA DESA.. (Nama Desa) Menimbang : a. bahwa ; d. bahwa ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa ......( Judul Peraturan Kepala Desa) Mengingat : 7. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 2,5cm 3,5cm 2,5cm 1 spasi
- 10. Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 9. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Natuna. 2. ... (dst) 3. . Pasal 2 .. Pasal 3 (1) (2) . (dst) 4cm -2- Penomoran 2,5cm 1 spasi 2,5cm 1 spasi 3,5cm 1 spasi 1 spasi 6 cm
- 11. (3) . Pasal 4 (1) (1) . (dst) (2) . Pasal 5 (1) . (2) . a. b. 1. 2. a). b). 1). . 2). . Bagian Kedua Paragraf 1 .. Pasal 5 (1) . (2) . a. b. 1. 2. a). b). c) ....... Paragraf 2 . 1 spasi 4 cm -3-Penomoran 6 cm 1 spasi 1 spasi 1 spasi 1 spasi
- 12. Pasal .. . BAB . KETENTUAN PENUTUP Pasal Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Derita Desa (Nama Desa). Ditetapkan di. pada tanggal KEPALA DESA... (Nama Desa) KEPALA DESA... (Nama Desa) (.....) (.....) (tanpa pangkat/gelar) (tanpa pangkat/gelar) Diundangkan di Ranai, pada tanggal, SEKRETARIS DESA(Nama Desa), SEKRETARIS DESA(Nama Desa), (NAMA) (NAMA) (tanpa pangkat/gelar) (tanpa pangkat/gelar) 4 cm -4-Penomoran 1 enter 1spasi 1spasi 3spasi 3spasi 1spasi 3spasi 3spasi 2spasi
- 13. BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ... NOMOR ... BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ... NOMOR ... KEPALA DESA.. (Nama Desa) KABUPATEN NATUNA KEPUTUSAN KEPALA DESA.. (Nama Desa) NOMOR... TAHUN .... TENTANG (JUDUL KEPUTUSAN KEPALA DESA) BUPATI NATUNA, Menimbang : a. bahwa ; e. bahwa ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan Keputusan Kepala Desa tentang .. (Nama Keputusan Kepala Desa) Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
- 14. tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 5. UU/PP 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna.. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG (JUDUL KEPUTUSAN KEPALA DESA). MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : -2-
- 15. KEDUA : KETIGA : KEEMPAT : KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal KEPALA DESA(Nama Desa), (NAMA) (tanpa pangkat/gelar) -3-
- 16. LAMPIRAN PERATURAN DESA . (Nama Desa) NOMOR .,. TAHUN 20 TENTANG (Judul Peraturan Desa)