際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Covid 19

Download as PPTX, PDF
Fardalaw Labor
Fardalaw Labor

Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas apakah pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 2. Force majeure hanya dapat digunakan sebagai alasan PHK jika perusahaan benar-benar tutup akibat pandemi, namun pandemi COVID-19 masih memungkinkan perusahaan beroperasi dengan penyesuaian. 3. UUK men

1 of 12
Downloaded 18 times
PANDEMIK COVID 19 atau FORCE MAJEURE (Telaah Force Majeure Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan) Dr.Willy Farianto,S.H.,M.Hum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jakarta,16 Mei 2020
UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Force Majeure Keadaan Tertentu Alasan PHK & Penyebab Berakhirnya Perjanjian Kerja ?? ? Pengusaha melakukan PHK dengan alasan Force Majeur dalam Pasal 164 ayat (1): Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Force Majeure & Keadaan Tertentu Pasal 61 ayat (1) huruf d Perjanjian Kerja berakhir apabila : d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Penjelasan Pasal 61 ayat (1) huruf d: Keadaan atau kejadian tertentu seperti bencana alam, kerusuhan sosial dan gangguan keamanan.
Covid 19
Kasus Positif Sembuh Meninggal Seluruh Dunia 4,178,346 286,513 1,462,560 Indonesia 14.749 3,063 1,007 Update : 12 Mei 2020 Pukul 15.40 WI8 Source: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins. Created with Datawrapper Pandemik COVID 19
1. PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Penerapan PSBB 2. Keppres No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional 3. SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid- 19 4. SE Menaker No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pembatasan Kegiatan Perkantoran, Kegiatan Pendidikan, dan Kegiatan Peribadatan Penetapan Covid -19 sebagai bencana nasional non bencana alam Perlindungan bagi pekerja terjangkit Covid-19 (ODP, PDP dan Positif) dan ketentuan penetapan upah berdasarkan kesepakatan. Pengusaha dapat melakukan penundaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan sesuai kesepakatan
Upah Penuh Upah saat bekerja saja Upah dipotong Upah tidak dibayar Pekerja dirumahkan Bekerja dari rumah WFH Kerja bergilir Di Cutikan diluar tanggunan PHK Kompensasi tidak sesuai UUK Dampak terhadap Perusahaan: 1. Berkurangnya Pekerjaan 2. Hilangnya Pekerjaan 3. Timbulnya Kerugian Penerapan PSBB Dampak terhadap Pekerja
Force Majeure adalah Pembelaan Debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan, disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan yang timbul diluar dugaan tadi. Prof. Subekti : Pasal 1244 KUH Perdata Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun t idak ada itikad buruk kepadanya. Pasal 1245 KUH Perdata Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, a tau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Force Majeure
Syarat Force Majeure Pasal 164 ayat (1) UUK adalah: Force Majeure diikuti dengan perusahaan TUTUP. Dalam hal Pandemik Covid 19 tidak menyebabkan perusahaan TUTUP maka tidak dapat menggunakan force majeure sebagai alasan PHK Pandemik Covid 19, masih memungkinkan bagi pengusaha melakukan berbagai upaya mulai dari efisiensi biaya produksi, mengurangi upah pekerja level managerial, sampai dengan merumahkan pekerja. Force Majeure dalam UUK
Keadaan Tertentu dalam UUK
Mengatasi Dampak Pandemik Sesuai UUK
Menghilangkan tunjangan tidak tetap pekerja WFH Mengurangi upah Pekerja pada jabatan manajerial Win-win Solution Pengusaha & Pekerja Kerja bergilir dengan upah actual work Membayar THR pekerja baik secara bertahap atau sesuai kesepakatan dengan pekerja/ Serikat Pekerja Bagi pekerja yang dirumahkan dan tidak bekerja, perusahaan memberikan bantuan sesuai tanggungan atau Membayar upah secara menurun dari 100% untuk 4 bulan pertama, 75% untuk empat bulan kedua dan seterusnya sampai jangka waktu 1 tahun PHK menjadi Langkah terakhir dengan membayar kompensasi sesuai UUK
Terimakasih

More Related Content

Covid 19

  • 1. PANDEMIK COVID 19 atau FORCE MAJEURE (Telaah Force Majeure Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan) Dr.Willy Farianto,S.H.,M.Hum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jakarta,16 Mei 2020
  • 2. UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Force Majeure Keadaan Tertentu Alasan PHK & Penyebab Berakhirnya Perjanjian Kerja ?? ? Pengusaha melakukan PHK dengan alasan Force Majeur dalam Pasal 164 ayat (1): Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Force Majeure & Keadaan Tertentu Pasal 61 ayat (1) huruf d Perjanjian Kerja berakhir apabila : d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Penjelasan Pasal 61 ayat (1) huruf d: Keadaan atau kejadian tertentu seperti bencana alam, kerusuhan sosial dan gangguan keamanan.
  • 4. Kasus Positif Sembuh Meninggal Seluruh Dunia 4,178,346 286,513 1,462,560 Indonesia 14.749 3,063 1,007 Update : 12 Mei 2020 Pukul 15.40 WI8 Source: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins. Created with Datawrapper Pandemik COVID 19
  • 5. 1. PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Penerapan PSBB 2. Keppres No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional 3. SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid- 19 4. SE Menaker No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pembatasan Kegiatan Perkantoran, Kegiatan Pendidikan, dan Kegiatan Peribadatan Penetapan Covid -19 sebagai bencana nasional non bencana alam Perlindungan bagi pekerja terjangkit Covid-19 (ODP, PDP dan Positif) dan ketentuan penetapan upah berdasarkan kesepakatan. Pengusaha dapat melakukan penundaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan sesuai kesepakatan
  • 6. Upah Penuh Upah saat bekerja saja Upah dipotong Upah tidak dibayar Pekerja dirumahkan Bekerja dari rumah WFH Kerja bergilir Di Cutikan diluar tanggunan PHK Kompensasi tidak sesuai UUK Dampak terhadap Perusahaan: 1. Berkurangnya Pekerjaan 2. Hilangnya Pekerjaan 3. Timbulnya Kerugian Penerapan PSBB Dampak terhadap Pekerja
  • 7. Force Majeure adalah Pembelaan Debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan, disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan yang timbul diluar dugaan tadi. Prof. Subekti : Pasal 1244 KUH Perdata Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun t idak ada itikad buruk kepadanya. Pasal 1245 KUH Perdata Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, a tau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Force Majeure
  • 8. Syarat Force Majeure Pasal 164 ayat (1) UUK adalah: Force Majeure diikuti dengan perusahaan TUTUP. Dalam hal Pandemik Covid 19 tidak menyebabkan perusahaan TUTUP maka tidak dapat menggunakan force majeure sebagai alasan PHK Pandemik Covid 19, masih memungkinkan bagi pengusaha melakukan berbagai upaya mulai dari efisiensi biaya produksi, mengurangi upah pekerja level managerial, sampai dengan merumahkan pekerja. Force Majeure dalam UUK
  • 11. Menghilangkan tunjangan tidak tetap pekerja WFH Mengurangi upah Pekerja pada jabatan manajerial Win-win Solution Pengusaha & Pekerja Kerja bergilir dengan upah actual work Membayar THR pekerja baik secara bertahap atau sesuai kesepakatan dengan pekerja/ Serikat Pekerja Bagi pekerja yang dirumahkan dan tidak bekerja, perusahaan memberikan bantuan sesuai tanggungan atau Membayar upah secara menurun dari 100% untuk 4 bulan pertama, 75% untuk empat bulan kedua dan seterusnya sampai jangka waktu 1 tahun PHK menjadi Langkah terakhir dengan membayar kompensasi sesuai UUK