PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYARAT DAN PRINSIP DASAR DEMOKRASI
Download as DOCX, PDF11 likes77,024 views
Dokumen tersebut membandingkan demokrasi pada era Orde Baru dan Reformasi di Indonesia dengan melihat prinsip-prinsip demokrasi. Pada era Orde Baru, sistem politik didominasi militer meskipun tercapai stabilitas ekonomi dan politik. Akan tetapi, terjadi pelanggaran HAM dan korupsi. Pada era Reformasi, diadopsinya prinsip-prinsip demokrasi seperti pemisahan kekuasaan dan pemilihan umum.
More Related Content
What's hot (20)
Similar to PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYARAT DAN PRINSIP DASAR DEMOKRASI (20)
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYARAT DAN PRINSIP DASAR DEMOKRASI
- 1. PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYARAT DAN PRINSIP DASAR DEMOKRASI Sejarah Indonesia memang tidaklah bisa dipisahkan dari politik pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya secara bertahap mulai dari dasar sampai menjadi kepemimpinan yang terbaik dan itu memanglah tak mudah. Indonesia adalah Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yang selalu berkembang, perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi dalam lima periode, yaitu : Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer Periode 1959-1965 (Orde Lama)Demokrasi Terpimpin Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila Periode 1998-sekarang (Reformasi) PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI Pengertian dan Prinsipprinsip Demokrasi 1. Pengertian Demokrasi Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk dan cratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Konsep demokrasi diterima oleh hampir seluruh negara di dunia. Diterimanya konsep demokrasi disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa konsep ini merupakan tata pemerintahan yang paling unggul dibandingkan dengan tata pemerintahan lainnya. Demokrasi telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah government of the people, by the people and for the people. 2. Macam-Macam Demokrasi Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas :
- 2. Demokrasi Langsung Demokrasi Tidak Langsung Menurut dasar prinsip ideologi, demokrasi dibedakan atas : Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal) Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar) Menurut dasar yang menjadi titik perhatian atau prioritasnya, demokrasi dibedakan atas : Demokrasi Formal Demokrasi Material Demokrasi Campuran Menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan atas : Demokrasi Sistem Parlementer Demokrasi Sistem Presidensial 3. Prinsip-Prinsip Demokrasi yang Berlaku Universal Inu Kencana Syafiie merinci prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut, yaitu ; adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi, pemerintah yang mayoritas, persaingan keahlian, adanya mekanisme politik, kebebasan kebijaksanaan negara, dan adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah. Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Parameter tersebut meliputi empat aspek.Pertama, masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik. Kedua, dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu
- 3. tangan..Keempat, masalah kontrol rakyat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat. PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARUDAN REFORMASI Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila 1. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-indang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang sebagai berikut: a. Demokrasi yang Berketuhanan Yang maha Esa b. Demokrasi dengan kecerdasan c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat d. Demokrasi dengan rule of law e. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan Negara f. Demokrasi dengan hak asasi manusia g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka h. Demokrasi dengan otonomi daerah i. Demokrasi dengan kemakmuran j. Demokrasi yang berkeadilan social Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada faham kekeluargaan dan Kegotongroyongan yang ditujukan untuk: a. Kesejahteraan rakyat b. Mendukung unsur-unsur kesadaran hak ber-ketuhanan Yang Maha Esa c. Menolak atheisme d. Menegakkan kebenaran yang berdasarkan kepada budi pekerti yang luhur e. Mengembangkan kepribadian Indonesia
- 4. f. Menciptakan keseimbangan perikehidupan individu dan masyarakat, kasmani dan rohani, lahir dan bathin, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan Tuhannya. 2. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,dan untuk rakyat. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya: a. Dalam UUD 1945 (sebelum diamandemen) pasal 1 ayat (2) berbunyi: Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. b. Dalam UUD 1945 (setelah diamandemen) pasal 1 ayat (2) berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. c. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1: 1)Ayat (1) berbunyi: Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. 2)Ayat (2) berbunyi: Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. d. Dalam UUDS 1950 pasal 1: 1)Ayat (1) berbunyi: Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hokum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. 2)Ayat (2) berbunyi: Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan rakyat. Untuk melihat apakah suatu system pemerintahan adalah system yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dariinfikator-indikator yang dirumuskan oleh Affan Gaffar berikut ini: a. Akuntabilitas b. Rotasi Kekuasaan c. Rekruitmen politik yang terbuka d. Pemilihan umum e. Menikmati hak-hak dasar
- 5. DEMOKRASI MASA ORDE BARU DAN REFORMASI 1. Demokrasi pada masa Orde Baru (1966-1998) a. Politik Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya. Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik - di Eropa Timur sering disebut lustrasi - dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru. Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol). Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah. Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.
- 6. b. Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000. Sukses transmigrasi. Sukses KB. Sukses memerangi buta huruf. Sukses swasembada pangan. Pengangguran minimum. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Sukses Gerakan Wajib Belajar. Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh. Sukses keamanan dalam negeri. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. c. Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Munculnya rasa ketidakpuasan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. di sejumlah daerah karena kesenjangan Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. hnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin).
- 7. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa). Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius". Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya). Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah. d. Krisis finansial Asia Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. 2. Demokrasi pada masa Reformasi (1998 sampai dengan sekarang) Era Pasca Soeharto atau Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Latar belakang Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat
- 8. itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatann