際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Demokrasi terpimpin 1959-1966

Download as PPTX, PDF
Nugraha Wirawan
Nugraha Wirawan

SMAN 3 UNGGULAN KAYUAGUNG

Convert to study materialsBETA

Transform any presentation into ready-made study materialselect from outputs like summaries, definitions, and practice questions.

1 of 13
Downloaded 1,303 times
DEMOKRASI TERPIMPIN 1959 - 1966 Era Orde Lama DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966)
DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 Ketatanegaraan Konstitusi : UUD 1945 Sistem Pemerintahan : PRESIDENSIAL Bentuk Negara : KESATUAN Bentuk Pemerintahan : REPUBLIK Sistem Politik : DEMOKRASI TERPIMPIN
DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 Adalah sebuah tatanan Negara dimana segala peraturan pemerintahan dikuasai oleh Presiden yaitu Soekarno
DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 LATAR BELAKANG 1. Munculnya banyak gerakan di daerah menuntut Integritas Nasional 2. Kabinet Konstituante yang sering berganti menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak stabil. 3. Konstituante gagal menyusun UUD pengganti UUDS 1950
DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Pada saat itu kondisi pemerintahan sangat kacau. Untuk mengatasi situasi yang tidak menentu itu, Presiden Sukarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengajukan gagasan yang disebut Konsepsi Presiden mengenai: a. pembentukan kabinet gotong royong yang terdiri dari wakil semua partai ditambah golongan fungsional b. pembentukan Dewan Nasional (nantinya bernama DPA) yang beranggotakan seluruh partai dan golongan fungsional dalam masyarakat, dewan ini berfungsi memberi nasihat kepada kabinet baik diminta ataupun tidak. Akan tetapi beberapa partai menolak Konsepsi Presiden tersebut. Pada tanggal 22 April 1959 di depan sidang Konstituante Presiden Sukarno mengharapkan agar kembali kepada UUD 1945. Harapan presiden ini juga menimbulkan pro dan kontra. Akibatnya meskipun sudah bersidang lebih kurang tiga tahun Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya. Latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden adalah Konstituante gagal menyusun UUD baru.
DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 Maka pada 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekrit yang berisi : 1. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 2. Pembubaran Konstituante 3. Dibentuknya DPAS dan MPRS Tujuan : Menyelamatkan dan menyelesaikan masalah Negara.
DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin sebagai berikut: 1. Dominasi presiden, Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Terbatasnya peran partai politik. 3. Meluasnya peran militer sebagai unsur politik. 4. Berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia.
DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 Sejatinya Era ini sangat berdampak positif karena telah mengembalikan Indonesia pada jati dirinya. Namun selama pelaksanaannya terjadi berbagai penyimpangan Inkonstitusional.
DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 Kemajuan dan Dampak Positif : 1. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. 2. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan Negara. 3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya
DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 Kemunduran dan penyimpangan-penyimpangan : 1. Pada tahun 1960 Presiden dengan penetapan Presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama karena menolak untuk menyetujui RAPBN yang diajukan Presiden. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 45 Bab III pasal 7. 3. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong diangkat sebagai menteri. Tindakan ini bertentangan dengan UUD 45, sebab kedudukan DPR selaku lembaga legislatif sejajar dengan kedudukan Presiden selaku eksekutif. Dengan diangkatnya Ketua MPRS dan DPRGR sebagai menteri, di mana dalam UUD 45 dinyatakan bahwa kedudukan menteri adalah sebagai pembantu Presiden, maka tindakan tersebut secara terang-terangan telah merendahkan martabat lembaga legislatif.
DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 4. Membuat Poros Jakarta Peking Pyong Yang, jelas menyimpang dari Politik Luar Negeri RI yang bebas aktif. 5. MPRS Mengangkat Ir.Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. 6. Penyimpangan Ideologis , yakni konsep Pancasila berubah jadi NASAKOM (Nasionalis,Agama dan Komunis). 7. Kaburnya Politik Luar Negri Bebas Aktif(mengakibatkan indonesia keluar dari PBB) 8. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden (padahal menurut Konstitusi, Presiden tidak dapat membubarkan/memberhentikan Presiden). 9. Kekuasaan Pemerintah sewenang-wenang,karena MPR,DPR,dan DPA belum dibentuk, jadi segala hal dilaksanakan berdasarkan perintah Presiden. 10. MPR dan DPR dibawah Kekuasaan Presiden
DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 Berpihaknya Soekarno pada PKI membawa bencana besar bagi Indonesia. Dan Keadaan yang tidak menentu pada masa Orde Lama benar-benar dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia untuk melakukan pemberontakan. Banyak peristiwa penting dalam pemberontakan PKI tersebut, diantaranya terbunuhnya jenderal-jenderal yang dekat dengan presiden Soekarno Puncaknya dekenal dengan peristiwa G30SPKI. Dengan adanya momen tersebut, maka Soeharto melakukan penumpasan terhadap pemberontakan PKI. Di sisi lain, banyak aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat dan mahasiswa menuntut perubahan. Dengan demikian, runtuhnya Orde Lama sudah di depan mata dan Soeharto tampil sebagai aktor perubahan yang mengusung Orde Baru.
DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 TERIMA KASIH

More Related Content

Demokrasi terpimpin 1959-1966

  • 1. DEMOKRASI TERPIMPIN 1959 - 1966 Era Orde Lama DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966)
  • 2. DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 Ketatanegaraan Konstitusi : UUD 1945 Sistem Pemerintahan : PRESIDENSIAL Bentuk Negara : KESATUAN Bentuk Pemerintahan : REPUBLIK Sistem Politik : DEMOKRASI TERPIMPIN
  • 3. DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 Adalah sebuah tatanan Negara dimana segala peraturan pemerintahan dikuasai oleh Presiden yaitu Soekarno
  • 4. DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 LATAR BELAKANG 1. Munculnya banyak gerakan di daerah menuntut Integritas Nasional 2. Kabinet Konstituante yang sering berganti menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak stabil. 3. Konstituante gagal menyusun UUD pengganti UUDS 1950
  • 5. DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Pada saat itu kondisi pemerintahan sangat kacau. Untuk mengatasi situasi yang tidak menentu itu, Presiden Sukarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengajukan gagasan yang disebut Konsepsi Presiden mengenai: a. pembentukan kabinet gotong royong yang terdiri dari wakil semua partai ditambah golongan fungsional b. pembentukan Dewan Nasional (nantinya bernama DPA) yang beranggotakan seluruh partai dan golongan fungsional dalam masyarakat, dewan ini berfungsi memberi nasihat kepada kabinet baik diminta ataupun tidak. Akan tetapi beberapa partai menolak Konsepsi Presiden tersebut. Pada tanggal 22 April 1959 di depan sidang Konstituante Presiden Sukarno mengharapkan agar kembali kepada UUD 1945. Harapan presiden ini juga menimbulkan pro dan kontra. Akibatnya meskipun sudah bersidang lebih kurang tiga tahun Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya. Latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden adalah Konstituante gagal menyusun UUD baru.
  • 6. DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 Maka pada 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekrit yang berisi : 1. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 2. Pembubaran Konstituante 3. Dibentuknya DPAS dan MPRS Tujuan : Menyelamatkan dan menyelesaikan masalah Negara.
  • 7. DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin sebagai berikut: 1. Dominasi presiden, Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Terbatasnya peran partai politik. 3. Meluasnya peran militer sebagai unsur politik. 4. Berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia.
  • 8. DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 Sejatinya Era ini sangat berdampak positif karena telah mengembalikan Indonesia pada jati dirinya. Namun selama pelaksanaannya terjadi berbagai penyimpangan Inkonstitusional.
  • 9. DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 Kemajuan dan Dampak Positif : 1. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. 2. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan Negara. 3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya
  • 10. DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 Kemunduran dan penyimpangan-penyimpangan : 1. Pada tahun 1960 Presiden dengan penetapan Presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama karena menolak untuk menyetujui RAPBN yang diajukan Presiden. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 45 Bab III pasal 7. 3. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong diangkat sebagai menteri. Tindakan ini bertentangan dengan UUD 45, sebab kedudukan DPR selaku lembaga legislatif sejajar dengan kedudukan Presiden selaku eksekutif. Dengan diangkatnya Ketua MPRS dan DPRGR sebagai menteri, di mana dalam UUD 45 dinyatakan bahwa kedudukan menteri adalah sebagai pembantu Presiden, maka tindakan tersebut secara terang-terangan telah merendahkan martabat lembaga legislatif.
  • 11. DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 4. Membuat Poros Jakarta Peking Pyong Yang, jelas menyimpang dari Politik Luar Negeri RI yang bebas aktif. 5. MPRS Mengangkat Ir.Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. 6. Penyimpangan Ideologis , yakni konsep Pancasila berubah jadi NASAKOM (Nasionalis,Agama dan Komunis). 7. Kaburnya Politik Luar Negri Bebas Aktif(mengakibatkan indonesia keluar dari PBB) 8. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden (padahal menurut Konstitusi, Presiden tidak dapat membubarkan/memberhentikan Presiden). 9. Kekuasaan Pemerintah sewenang-wenang,karena MPR,DPR,dan DPA belum dibentuk, jadi segala hal dilaksanakan berdasarkan perintah Presiden. 10. MPR dan DPR dibawah Kekuasaan Presiden
  • 12. DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1956 Berpihaknya Soekarno pada PKI membawa bencana besar bagi Indonesia. Dan Keadaan yang tidak menentu pada masa Orde Lama benar-benar dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia untuk melakukan pemberontakan. Banyak peristiwa penting dalam pemberontakan PKI tersebut, diantaranya terbunuhnya jenderal-jenderal yang dekat dengan presiden Soekarno Puncaknya dekenal dengan peristiwa G30SPKI. Dengan adanya momen tersebut, maka Soeharto melakukan penumpasan terhadap pemberontakan PKI. Di sisi lain, banyak aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat dan mahasiswa menuntut perubahan. Dengan demikian, runtuhnya Orde Lama sudah di depan mata dan Soeharto tampil sebagai aktor perubahan yang mengusung Orde Baru.