ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
Anggota Kelompok : 
1. Annisa Ilmi Nurrani 
2. Eki Indah Qurnaeni 
3. Mohamad Yusuf Kandahlawy 
4. Salahudin Khairul Huda
A. Masa Awal Kemerdekaan 
(17 Agustus 1945-29 Desember 1949) 
(17 Agustus 1945-29 Desember 1949)
A. Masa Awal Kemerdekaan 
(17 Agustus 1945-29 Desember 1949) 
Terjadi 
banyak 
gangguan 
Belanda mencoba 
berkuasa kembali 
DI/TII 
Pemberontakan PKI 
PRRI Permesta 
Pelaksanaan 
Pemerintahan 
Pelaksanaan 
Pemerintahan 
Dibentuk 
DPA 
Dibentuk 
DPA 
DPR dan MPR 
belum dapat 
dibentuk karena 
harus pemilu 
DPR dan MPR 
belum dapat 
dibentuk karena 
harus pemilu
Perkembangan 
ketatanegaraan 
di Indonesia 
Perkembangan 
ketatanegaraan 
di Indonesia 
KNIP berubah dari badan 
KNIP berubah dari badan 
pembantu presiden 
menjadi badan legislatif 
dan ikut menetapkan 
pembantu presiden 
menjadi badan legislatif 
dan ikut menetapkan 
GBHN. 
GBHN. 
Kabinet presidensial 
menjadi kabinet 
Kabinet presidensial 
menjadi kabinet 
parlementer, 
parlementer, 
3 November 1945, 
dikeluarkan maklumat 
berisi pembentukan partai-partai 
politik. 
berdasarkan BP-KNIP 
berdasarkan BP-KNIP 
pemerintahan menjadi 
tidak stabil karena 
sering berganti perdana 
pemerintahan menjadi 
tidak stabil karena 
sering berganti perdana 
menteri. 
menteri. 
14 November 1945, 
perdana menteri sebagai 
pimpinan kabinet x 
perdana menteri 
bertanggungjawab 
kepada KNIP (yang 
berfungsi sebagai 
DPR) bukan kepada 
presiden sesuai dengan 
UUD 1945
?27 Desember 1949 terbentuklah RIS dari KMB 
di Den Haag. 
?17 Agustus 1950 kembali menjadi NKRI. 
Dengan UUDS 1950. UUDS 1950 (sistem 
parlementer) berbeda dengan UUD 1945 
(sistem presidensial). 
?September 1955 memilih DPR, dan Desember 
1955 memilih Konstituante (bertugas 
menyusun UUD sebagai pengganti UUDS).
Untuk mengambil keputusan mengenai UUD 1950 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengambil putusan tentang Rancangan 
Undang-Undang baru sekurang-kurangnya 2/3 
jumlah anggota konstituante harus hadir. 
2. Rancangan tersebut diterima jika disetujui oleh 
sekurang-kurang 2/3 dari jumlah anggota yang 
hadir. 
3. Rancangan yang telah diterima oleh Konstituante 
dikirim kepada Presiden untuk disahkan oleh 
Pemerintah. 
4. Rancangan harus mengesahkan rancangan itu 
dengan segera serta mengumumkan Undang- 
Undang Dasar itu dengan keluhuran.
?Selama dua tahun Konstituante sidang, belum 
mampu menghasilkan keputusan baru. Karena 
muncul usul untuk mengembalikan Piagam Jakarta 
dan Pembukaan UUD 1945. 
?Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 : 
a. Menetapkan pembubaran Konstituante 
b. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi 
c. Pembentukan MPRS
B. Masa Orde Lama 
?Berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 
5 Juli 1959 
?Berlakunya kembali UUD 1945 
?Dipengaruhi paham komunisme
Penyimpangan orde lama 
?Demokrasi Indonesia menjadi demokrasi terpimpin 
?Dalam menetapkan keputusannya, Presiden tidak 
melalui persetujuan DPR 
?Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 
karena DPR menolak Rancangan Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diajukan 
?Masa jabatan Presiden seumur hidup 
?Pemberontakan G30SPKI
Orde Lama juga ditandai dengan Tritura, 
yang meliputi : 
1. bubarkan PKI 
2.Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI 
3.Turunkan harga / perbaikan ekonomi
Berakhirnya Orde Lama: 
saat Presiden mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 
1966 (Supersemar) yang memberikan wewenang 
kepada letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah 
dalam mengembalikan keamanan negara.
C. Orde Baru 
?Orde di bawah pimpinan Soeharto pada awalnya 
untuk mengembalikan keadaan karena 
pemberontakan PKI bertekad untuk mempelopori 
pembangunan Indonesia sehingga sering disebut 
Orde Pembangunan.
Keputusan MPRS 
?Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966 
?Tap MPRS No. XVIII/MPRS/1966 
?Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 
?Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 
?Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966
?Pada bulan Februari 1967 DPRGR mengeluarkan 
suatu resolusi yaitu meminta MPRS agar 
melaksanakan sidang istimewa untuk meminta 
pertanggungjawaban Presiden. 
?Pada awal kekuasaan Orde Baru berupaya untuk 
memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang. 
?Pemerintah Orde Baru berhasil mengadakan Pemilu 
Pertama. 
?Namun lama-kelamaan program-program negara 
bukannya diperuntukkan kepada rakyat melainkan 
demi kekuasaan.
?Oleh karena kekuasaan politik Orde Baru di bawah 
Soeharto semakin sulit dikontrol, maka terjadi krisis 
ekonomi menjadi krisis politik. Generasi Muda di 
bawah pelopor garda depan mahasiswa mengadakan 
gerakan Reformasi untuk mengembalikan negara ke 
arah tatanan negara yan demokratis.
D. Orde Reformasi 
?Di latar belakangi oleh KKN saat orde baru. 
?Pergantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie 
pada 21 Mei 1998. 
?Penyimpangan UUD 1945 pada orde baru karena 
moral penguasa dan kelemahan pasal-pasal UUD 
1945, yaitu banyak pasal-pasal yang mudah 
diinterprestasi secara ganda (multi interpretable). 
Sehingga perlu mengadakan amandemen. 
?Pada tahun 1999 diadakan pemilu untuk memilih 
MPR, DPR dan DPRD.
Dinamika pelaksanaan uud 1945
SESI TANYA JAWAB DAN DISKUSI 
?Citra: apa dasar alasan KNIP menjadi badan 
legislatif? 
?Putri:Apa maksud Presiden seumur hidup? 
?Intan: Bagaimana cara memaknai dan menghargai 
pergantian setiap orde?
?Bety : motif yang melatarbelakangi menjadi NKRI 
kembali? 
?Eis : apa yang menyebabkan pancasila diperalat 
demi legitimasi kekuasaan? 
?Lusi : adakah masa dinamika UUD terlaksana 
dengan baik?

More Related Content

Dinamika pelaksanaan uud 1945

  • 1. Anggota Kelompok : 1. Annisa Ilmi Nurrani 2. Eki Indah Qurnaeni 3. Mohamad Yusuf Kandahlawy 4. Salahudin Khairul Huda
  • 2. A. Masa Awal Kemerdekaan (17 Agustus 1945-29 Desember 1949) (17 Agustus 1945-29 Desember 1949)
  • 3. A. Masa Awal Kemerdekaan (17 Agustus 1945-29 Desember 1949) Terjadi banyak gangguan Belanda mencoba berkuasa kembali DI/TII Pemberontakan PKI PRRI Permesta Pelaksanaan Pemerintahan Pelaksanaan Pemerintahan Dibentuk DPA Dibentuk DPA DPR dan MPR belum dapat dibentuk karena harus pemilu DPR dan MPR belum dapat dibentuk karena harus pemilu
  • 4. Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia KNIP berubah dari badan KNIP berubah dari badan pembantu presiden menjadi badan legislatif dan ikut menetapkan pembantu presiden menjadi badan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. GBHN. Kabinet presidensial menjadi kabinet Kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer, parlementer, 3 November 1945, dikeluarkan maklumat berisi pembentukan partai-partai politik. berdasarkan BP-KNIP berdasarkan BP-KNIP pemerintahan menjadi tidak stabil karena sering berganti perdana pemerintahan menjadi tidak stabil karena sering berganti perdana menteri. menteri. 14 November 1945, perdana menteri sebagai pimpinan kabinet x perdana menteri bertanggungjawab kepada KNIP (yang berfungsi sebagai DPR) bukan kepada presiden sesuai dengan UUD 1945
  • 5. ?27 Desember 1949 terbentuklah RIS dari KMB di Den Haag. ?17 Agustus 1950 kembali menjadi NKRI. Dengan UUDS 1950. UUDS 1950 (sistem parlementer) berbeda dengan UUD 1945 (sistem presidensial). ?September 1955 memilih DPR, dan Desember 1955 memilih Konstituante (bertugas menyusun UUD sebagai pengganti UUDS).
  • 6. Untuk mengambil keputusan mengenai UUD 1950 sebagai berikut : 1. Untuk mengambil putusan tentang Rancangan Undang-Undang baru sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota konstituante harus hadir. 2. Rancangan tersebut diterima jika disetujui oleh sekurang-kurang 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. 3. Rancangan yang telah diterima oleh Konstituante dikirim kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah. 4. Rancangan harus mengesahkan rancangan itu dengan segera serta mengumumkan Undang- Undang Dasar itu dengan keluhuran.
  • 7. ?Selama dua tahun Konstituante sidang, belum mampu menghasilkan keputusan baru. Karena muncul usul untuk mengembalikan Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945. ?Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 : a. Menetapkan pembubaran Konstituante b. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi c. Pembentukan MPRS
  • 8. B. Masa Orde Lama ?Berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ?Berlakunya kembali UUD 1945 ?Dipengaruhi paham komunisme
  • 9. Penyimpangan orde lama ?Demokrasi Indonesia menjadi demokrasi terpimpin ?Dalam menetapkan keputusannya, Presiden tidak melalui persetujuan DPR ?Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena DPR menolak Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan ?Masa jabatan Presiden seumur hidup ?Pemberontakan G30SPKI
  • 10. Orde Lama juga ditandai dengan Tritura, yang meliputi : 1. bubarkan PKI 2.Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI 3.Turunkan harga / perbaikan ekonomi
  • 11. Berakhirnya Orde Lama: saat Presiden mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang memberikan wewenang kepada letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dalam mengembalikan keamanan negara.
  • 12. C. Orde Baru ?Orde di bawah pimpinan Soeharto pada awalnya untuk mengembalikan keadaan karena pemberontakan PKI bertekad untuk mempelopori pembangunan Indonesia sehingga sering disebut Orde Pembangunan.
  • 13. Keputusan MPRS ?Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966 ?Tap MPRS No. XVIII/MPRS/1966 ?Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 ?Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 ?Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966
  • 14. ?Pada bulan Februari 1967 DPRGR mengeluarkan suatu resolusi yaitu meminta MPRS agar melaksanakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. ?Pada awal kekuasaan Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang. ?Pemerintah Orde Baru berhasil mengadakan Pemilu Pertama. ?Namun lama-kelamaan program-program negara bukannya diperuntukkan kepada rakyat melainkan demi kekuasaan.
  • 15. ?Oleh karena kekuasaan politik Orde Baru di bawah Soeharto semakin sulit dikontrol, maka terjadi krisis ekonomi menjadi krisis politik. Generasi Muda di bawah pelopor garda depan mahasiswa mengadakan gerakan Reformasi untuk mengembalikan negara ke arah tatanan negara yan demokratis.
  • 16. D. Orde Reformasi ?Di latar belakangi oleh KKN saat orde baru. ?Pergantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie pada 21 Mei 1998. ?Penyimpangan UUD 1945 pada orde baru karena moral penguasa dan kelemahan pasal-pasal UUD 1945, yaitu banyak pasal-pasal yang mudah diinterprestasi secara ganda (multi interpretable). Sehingga perlu mengadakan amandemen. ?Pada tahun 1999 diadakan pemilu untuk memilih MPR, DPR dan DPRD.
  • 18. SESI TANYA JAWAB DAN DISKUSI ?Citra: apa dasar alasan KNIP menjadi badan legislatif? ?Putri:Apa maksud Presiden seumur hidup? ?Intan: Bagaimana cara memaknai dan menghargai pergantian setiap orde?
  • 19. ?Bety : motif yang melatarbelakangi menjadi NKRI kembali? ?Eis : apa yang menyebabkan pancasila diperalat demi legitimasi kekuasaan? ?Lusi : adakah masa dinamika UUD terlaksana dengan baik?