Diskusi Pembangunan Ketenagakerjaan.pptx
- 1. M. Iqbal Abbas Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Diskusi Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan: Peningkatan TPAK Perempuan Jakarta, 14 November 2024
- 2. Kesimpulan dan Tindak Lanjut Pokok Bahasan 1 2 3 4 Struktur Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Indonesia Kondisi Ketenagakerjaan Perempuan di Indnesia Indikator Utama Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan pada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029
- 3. Struktur Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Indonesia
- 4. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk di Indonesia Program keluarga berencana yang dimulai pada tahun 1970-an mengakibatkan penurunan angka kesuburan secara cepat pada dua puluh tahun pertama dan terus menurun setelahnya. 2. 5 2.0 1. 5 1. 0 0.5 0 2,10 2,31 1,98 1,44 1,49 SP1961 SP1971 SP1980 SP1990 SP2000 SP2010 SP2020 25 0 200 15 0 10 0 50 0 Pertumbuha n Penduduk (%) Jumlah Populasi Pertumbuhan Populasi 97,0 2 119,21 147,49 179,38 206,26 237,63 270,20 1,25 Hal ini membawa Indonesia ke kondisi populasi sandwich: peningkatan jumlah penduduk muda produktif dan penduduk lanjut usia. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 270 juta jiwa dengan pertumbuhannya yang menurun mendekati 1% per tahun. Jumlah Penduduk (Juta)
- 5. India akan menjadi negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia sejak tahun 2023, melampaui Tiongkok yang mengalami pertumbuhan penduduk negatif. Afrika dan Asia Selatan masih mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang menurun, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan akan tersalip oleh Nigeria dan Pakistan pada tahun 2045. Sumber: UN Population Projection 2022 (Mid-year Population) Proyeksi Struktur Kependudukan di Dunia * Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia 2020-2050, Tren 500 1.000 1.500 2.000 500 1.000 1.500 2.000 2025 (JUTA ORANG) India Chin a USA INDONESIA* Pakista n Nigeri a Brazil Banglades h Russia n Japa n 1.454,61 1.424,38 343,60 284,44 249,95 234,57 218,80 176,42 143,49 121,96 2045 (JUTA ORANG) India Chin a USA Nigeri a Pakista n INDONESIA* Brazil Banglades h Ethiopia D.R. Congo 1.642,92 1.349,76 371,72 349,60 345,82 324,05 231,12 200,71 198,49 193,25
- 6. Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia TPAK 84,26% 5,42% 54,52% 5,15% TPAK TPT TPT Rp3.470.000 Rp2.640.000 Rata-rata Upah Rata-rata Upah 5,32% 7,86 juta Tingkat Penganggura n Terbuka (TPT) 69,48% 147,71 juta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 139,85 juta Penduduk Bekerja 212,59 juta Penduduk Usia Kerja 40,89% Pekerja Formal Berdasarkan Jenis Kelamin Terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,55 juta orang atau tumbuh 3,37 persen sepanjang periode Agustus 2022 Agustus 2023. Penyerapan tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan
- 7. Pertumbuhan Ekonomi belum mendorong Penciptaan Lapangan Kerja yang Berkualitas Jumlah penciptaan lapangan kerja 2020-2023: 10,42 juta (2020: -0,30 juta; 2021: 2,60 juta; 2022: 3,57 juta; 2023: 4,55 juta). Rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja selama 2020-2023 sebesar 2,61%. Penciptaan kesempatan kerja terus didorong melalui: (1) Investasi padat pekerja di sektor bernilai tambah tinggi dan di sektor sumber pertumbuhan baru (pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital), (2) Penumbuhan kewirausahaan, (3) Peningkatan ekspor dan penguatan rantai pasok. Target dan Realisasi Penciptaan Lapangan Kerja (Juta orang) Sumber: Publikasi Sakernas periode Agustus dan Pertumbuhan Ekonomi Tahunan, BPS
- 8. Produktivitas Tenaga Kerja belum mendorong Pertumbuhan Ekonomi Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tingkat Produktivitas per Tenaga Kerja Pekerja Berdasarkan Keahlian Sumber: APO Productivity Databook 2023 (PDB/tenaga kerja 2021, menggunakan PPP 2017) Sumber: Sakernas Agustus, 2023 Produktivitas per tenaga kerja Indonesia sebesar $24.400 Indonesia memiliki tantangan untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja yang saat ini sebagian besar masih berkeahlian rendah dan berpendidikan SMP ke bawah sehingga sebagian besar angkatan kerja bekerja pada sektor informal dengan produktivitas rendah. Tantangan lain yang perlu dihadapi adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam peningkatan produktivitas. Di bawah rata-rata ASEAN Hanya sekitar 18% dari US Menempati posisi 11 dari 20 negara anggota APO
- 9. Isu Strategis: Mengoptimalkan Bonus Demografi Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2020 hingga 2050, puncak periode bonus demografi akan terjadi pada tahun 2020 hingga 2030. Saat ini, Indonesia dihadapkan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah, penuaan penduduk, dan tidak luasnya cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Dalam waktu singkat ketika proporsi penduduk usia produktif mencapai puncaknya, Indonesia dapat memperoleh manfaat dari bonus demografi. Program Keluarga Berencana (KB) turut berkontribusi terhadap penurunan angka kesuburan dan penurunan angka kematian bayi sehingga membawa Indonesia pada masa bonus demografi. Masa transisi antara penurunan kesuburan (mendekati 2.0) dengan penuaan penduduk mengakibatkan sebagian besar penduduk berada dalam usia produktif dalam waktu singkat. 1. 2. 3. 4. 2020: Lowest DR on 2020-2050 PP Indicating the peak of 1st Demographic Dividend 2039: DR of Remarkable Int. Scenario>50 Indicating the final period of 1st Demographic Dividend 2037: 2015-2045 Pop. Projection Dependency Ratio>50 2037: Special Intervention Scenario Dependency Ratio>50 2037: Business as Usual Scenario Dependency Ratio>50
- 10. Indikator Utama Pembangunan bidang Ketenagakerjaan pada RPJMN 20252029 dan RPJPN 20252045
- 11. 17 Arah Tujuan Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 Sumber: Rancangan RPJPN 2025-2045 (Bappenas), 2023
- 12. Indikator Utama Pembangunan bidang Ketenagakerjaan pada RPJMN 20252029 dan RPJPN 20252045 Indikator Baseline 2025 Target 2045 Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 61,87% 75,00% 44,1% 99,5% 30,0% 60,0% 4,5-5,0% 3,0-4,0% 56,3% 70,0% Sumber: UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 2045 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) 35,0% 80,0%
- 13. Struktur RT RPJMN 20252029 bidang Ketenagakerjaan 1. Pendidikan Vokasi 2. Pelatihan Vokasi 3. Pemagangan Industri 4. Sertifikasi Kompetensi 5. Fasilitasi dan Bantuan Lembaga Vokasi 6. Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Migran Indonesia 7. Relevansi Penyelenggaraan Vokasi K P IE 4: SASARAN AP TRANSFORMASI EKONOMI: IPTEK, INOVASI DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI Sasaran: Meningkatnya produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PP: Produktivitas Tenaga Kerja Sasaran: Meningkatnya produktivitas tenaga kerja Indikator: Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%) Mobilitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Sasaran: 1. Terwujudnya kemudahan perpindahan tenaga kerja di pasar kerja, termasuk masuk/keluar pasar kerja 2. Terlindunginya tenaga kerja dari kondisi yang membahayakan hidup dan/atau menghambat kelangsungan pekerjaan dan penghasilan. Indikator: 1. TPAK Perempuan (%) 2. Rata-rata masa tunggu mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha (bulan) 3. Proporsi pekerja migran Indonesia yang bekerja di pemberi kerja berbadan hukum (%) Keahlian Tenaga Kerja Sasaran: Terbentuknya tenaga kerja berkeahlian yang tangguh, adaptif, inovatif, kompeten, dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global Indikator: Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah tinggi (%) Pro P AGENDA PEMBANGUNAN: TRANSFORMASI EKONOMI *bersifat sementara. Akan disesuaikan dengan struktur RKP 2025 1. Sistem Informasi Pasar Kerja yang Mutakhir dan Andal 2. Penerapan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja 3. Iklim Ketenagakerjaan yang Mendukung Pasar Kerja Fleksibel, Responsif Gender, dan Inklusif 4. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya
- 14. Indikator Jangka Menengah Bidang Ketenagakerjaan Pro P Keterangan: Belum final. Rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 masih dalam proses penyusunan. *hasil pembahasan pada FGD Penajaman Isu Migrasi RT RPJMN 2025 2029 tanggal 6-7 Mei 2024 Nomenklatur Indikator Baseline (2024) Target RPJMN (2029) K/L Pengampu Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,0-5,7 4,0-5,0 *Kemenko Ekonomi Kemnaker Program Pembangunan Produktivitas Tenaga Kerja Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%) 3,1-3,3 3,9-4,7 Kemnaker Kegiatan Pembangunan Keahlian Tenaga Kerja Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah tinggi (%) TBD 50 Kemnaker Mobilitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) 58,3 60,9 Kemnaker Rata-rata masa tunggu mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha (bulan) 10 6 Kemnaker Proporsi pekerja migran Indonesia yang bekerja di pemberi kerja berbadan hukum (%) 56 80 BP2MI
- 15. Kondisi Ketenagakerjaan Perempuan di Indonesia
- 16. Permasalahan utama lebih kepada kurangnya kemudahan dan akses untuk bekerja di lapangan kerja yang baik ！ bekerja menjadi tidak ramah pada perempuan. Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Rp2.134.525 Tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK tertinggi namun turun selama antara tahun 2019-2023: SMK 10,36% ！ 9,31% Untuk lulusan diploma juga mengalami penurunan: Diploma 6,89% ！ 4,79% Sumber: Sakernas Agustus 2023, BPS Persentase pekerja perempuan terhadap total pekerja 39,05% -1 1 3 5 7 9 11 13 15 TPT perempuan lebih rendah dari laki- laki. Menunjukkan bahwa perempuan lebih mudah mendapat pekerjaan jika memutuskan menjadi Rata-rata Upah Laki-laki Rata-rata Upah Perempuan Rata-rata upah pekerja perempuan lebih kecil dibandingkan rata- rata upah pekerja laki-laki. TPAK 54,52% 84,26% Setengah Penganggur 6,27% 6,94% TPAK perempuan tidak pernah jauh dari 50%. Pekerja Setengah Penganggur didominasi oleh tenaga kerja laki-laki (6,94%) atau sekitar 5,91 juta orang, sedangkan perempuan hanya 3,43 juta orang. Dari 34,13 juta pekerja paruh waktu, 56,34% diantatanya adalah perempuan. Paruh Waktu 35,21% 17,48% Rp3.019.483
- 17. TPAK Perempuan yang memiliki anak usia 0-5 tahun. Tren TPAK Perempuan di Indonesia Provinsi dengan PDB per kapita rendah namun share tenaga kerja di sektor pertanian cukup tinggi, serta kesenjangan upah menurut gender yang cukup besar, cenderung memiliki TPAK yang tinggi. Hal ini menunjukkan perempuan di wilayah dengan TPAK tinggi terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya dan bekerja di sektor yang tidak produktif. Sumber: Lain, Alatas, dan Setyonaluri (2020). Data berdasarkan Sakernas 2018 (Agustus). TPAK perempuan yang memiliki anak umur 0-5 tahun di rumah tangganya lebih rendah daripada yang tidak ada. Hal ini mengindikasikan adanya unpaid/care work. TPAK Perempuan di Indonesia
- 18. Penguatan Peran Perempuan dalam RKP 2025 Prioritas Nasional 04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Keset araan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabil itas Program Prioritas 17 - Penguatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan Kegiatan Prioritas 03 - Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi dan Ketenagakerjaan Proyek Prioritas: 1. Perluasan Kesempatan Perempuan dalam Mengakses Kerja Layak Belum terdapat output yang mendukung ProP ini. 2. Penguatan Lingkungan Kerja yang Ramah Perempuan Terdapat 45 output yang mendukung dari Kementerian PPPA dan Kementerian Ketenagakerjaan 3. Pemajuan Kewirausahaan Perempuan Terdapat 11 output yang mendukung dari Kementerian PPPA, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Koperasi dan UMKM.
- 19. Penguatan Peran Perempuan dalam RKP 2025 Output dalam ProP Penguatan Lingkungan Kerja yang Ramah Peremp uan Output dalam ProP Pemajuan Kewirausahaan Perempuan 1. KIE PUG Bidang Ekonomi (KemenPPPA) 2. Optimalisasi pembinaan dan/atau pemeriksaan ketenagakerjaan terhadap perusahaan (Kementerian Ketenagakerjaan) 3. KIE PHP Pekerja dan dari TPPO (KemenPPPA) 4. KIE Kemitraan PPPA Bidang Ekonomi (KemenPPPA) 5. Daerah yang diberikan Pendampingan tentang pelaksanaan kebijakan dan layanan PHP Pekerja (KemenPPPA) 6. K/L Yang Diberikan Pendampingan Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Layanan PHP Pekerja (KemenPPPA) 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PHP Pekerja (KemenPPPA) 8. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan TPAK Perempuan melalui Partisipasi Perempuan dalam STEM (KemenPPPA) 9. Pedoman tentang Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan (Care Economy (KemenPPPA) 10. PBK di 36 Provinsi (Kementerian Ketenagakerjaan) 1. SDM Pendamping Program Pemberdayaan Ekonomi yang dilatih tentang KGPA (KemenPPPA) 2. Produk kreatif subsektor Kuliner, Kriya , Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen yang mendapat pendampingan dan inkubasi (KemenParekraf) 3. Produk Kreatif subsektor Aplikasi, Permainan, Televisi dan Radio yang mendapat pendampingan dan inkubasi (KemenParekraf) 4. Startup Digital yang dikembangkan (KemenParekraf) 5. Pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi (KemenParekraf) 6. Fasilitasi SDM Ekonomi Kreatif melalui Gerakan Usaha Kreatif (KemenParekraf) 7. Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif (KemenParekraf) 8. SDM yang diberikan Bimtek tentang Kewirausahaan (KemenPPPA) 9. Sertifikasi SDM Bidang Ekonomi Kreatif (KemenParekraf) 10. Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (KemenPPPA) 11. Wirausaha Tematik yang difasilitasi Penguatan Kewirausahaan (KemenKop dan UKM)
- 20. Kesimpulan dan Tindak Lanjut
- 21. Peningkatan TPAK perempuan harus memperhatikan sisi permintaan dan penawaran Sumber: Female Labor Force Participation in Asia: Indonesia Country Study, ADB Working Paper 2016 Sisi Penawaran (Pilihan untuk Bekerja) Opportunity cost of work, termasuk: Pekerjaan rumah tangga; Pengasuhan anak; Hilangnya waktu luang. Pendapatan lain rumah tangga (RT): Penghasilan ART lain yang akan diperoleh (earned); Penghasilan ART lain yang akan hilang (unearned). Biaya sosial (stigma, mobilitas, norma) Sisi Permintaan (Lapangan Kerja Tersedia) Upah perempuan dan kesenjangan upah: Diskriminasi; Keunggulan komparatif. Lingkungan kerja: Fleksibilitas; Diskriminasi dan pelecehan; Peluang untuk maju dan berkembang; Lokasi. Norma sosial Kebijakan Pasar Kerja TPAK Perempuan Kerangka Konsep Peningkatan TPAK Perempuan Turut menek an fertilita s Memberi kebebas an finansial Meningkatkan keterlibatan wanita dalam pengambilan keputusan keluarga Menaikk an usia menikah Menguran gi preferensi jenis kelamin anak yang dilahirkan Keuntungan perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi Menyediakan lapangan kerja yang baik atau layak untuk dapat dimasuki perempuan Memastikan pelaksanaan prinsip kesetaraan yang sama untuk pekerjaan dan jabatan yang sama (equal employment opportunity) Meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk menjalankan peran ganda TANTANGAN
- 22. Kesimpulan dan Tindak Lanjut (1) Tingkat pendidikan perempuan: Meningkatkan akses pendidikan menengah dan tinggi bagi perempuan Menghindari child marriage bagi perempuan agar bisa terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi (2) Mempromosikan kesetaraan tanggung jawab gender di rumah Mempromosikan bahwa pekerjaan domestik itu merupakan tanggung jawab suami dan istri. Dapat dimulai dari mengajarkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dapat mengerjakan pekerjaan domestik. Hal ini juga dapat diajarkan di sekolah (Dhar et al., 2010). Memberikan akses lebih ke keuangan rumah tangga bagi istri/perempuan (Dean dan Jayachandran, 2019). (3) Memperkuat pengawasan dan layanan pengaduan terkait pelanggaran pemberi kerja terhadap pekerja perempuan Meningkatkan respon layanan pengaduan tentang pelanggaran terhadap pekerja perempuan, pekerja hamil, atau pekerja menyusui Melaksanakan tindak lanjut yang cepat tentang pelanggaran hak-hak pekerja perempuan (4) Kebijakan Kesejahteraan Ibu dan Anak Fokus pada kebijakan yang mendukung peran perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial, seperti kewirausahaan dan kesetaraan di pasar kerja. Menindaklanjuti peraturan tentang kesejahteraan ibu dan anak, khususnya pada fase 1000 hari pertama kehidupan (HPK) melalui implementasi undang-undang dan kebijakan terkait. Penguatan kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan yang mendukung kesejahteraan perempuan dan anak.
- 23. TERIMA KASIH M. Iqbal Abbas Perencana Ahli Utama Direktorat Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas